Ujian Nasional: Menguji Anak atau Mengerjai Anak?
berita
Humaniora
Sumber Foto : infonawacita.com (gie/watyutink.com) 30 May 2018 16:00
Hasil nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP mengalami penurunan. Sementara itu nilai UN SMA/SMK dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Mendikbud berdalih turunnya nilai rata-rata UN karena terjadi peralihan teknis UN dari kertas ke komputer/Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Apakah beralihnya teknis UN dari kertas ke komputer lantas mengubah bobot soal menjadi lebih berat atau secara infrastruktur kita belum siap menggelar UNBK?

Pada April 2018 ketika UN dimulai sejumlah anak SMA menangis bahkan ada yang pingsan. Bagaimana tidak, soal UN berbeda dengan soal-soal latihan yang mereka kerjakan selama persiapan. Bahkan ada soal yang tak pernah dibahas dalam kelas, keluar dalam UN. Twitter Mendikbud diserang sejumlah anak yang melakukan protes. KPAI pun turun tangan menyelidiki kejadian ini. Temuan KPAI terjadi malpraktik dalam dunia pendidikan, karena soal yang diujikan tak pernah diajarkan.

Selain itu, penerapan High Order Thinking Skills (HOTS) juga menjadi salah satu penyebab turunnya nilai rata-rata UN. HOTS menuntut siswa untuk berpikir dan menerapkan konsep yang mereka pelajari di kehidupan sehari-hari. Sejumlah pihak mengecam penerapan HOTS, karena proses belajar mengajar di Indonesia belum mengarah ke sana. Kalau demikian, mengapa HOTS diterapkan? Apakah tidak ada kajian terlebih dahulu sebelum penerapan HOTS yang justru malah membebani siswa/i?

Meski nilai rata-rata UN mengalami penurunan, Mendikbud berbangga karena bertambah jumlah sekolah yang menerapkan UNBK. Sejumlah pihak menyambut baik penerapan UNBK dalam dunia pendidikan kita. Namun ada yang bertanya mengenai kesiapan infrastruktur penunjang UNBK. Kabarnya masih ada sekolah yang meminjam laptop kepada siswanya untuk menggelar UNBK. Kalau demikian apa yang hendak dicapai dalam dunia pendidikan kita? Apakah hanya sekadar membanggakan teknik UN yang kini beralih UNBK atau meningkatkan kemampuan dan peserta didik?

Sementara itu wacana untuk menghapuskan UN terus digulirkan sejumlah pihak. UN dianggap tak relevan lagi sebagai indikator mengukur kecerdasan anak atau standar kelulusan siswa. Finlandia menjadi indikator sebagian kalangan. Di negara Skandinavia itu tak ada UN, jam belajar di sekolah pun tak sebanyak negara lain di dunia (termasuk Indonesia). Namun apakah budaya kita sama dengan Finlandia? Apakah siswa kita dan siswa Finlandia memiliki psikologi yang sama?

UN hadir untuk menguji kemampuan siswa/i pada tiap jenjang pendidikan dasar (SD,SMP, dan SMA/SMK). Namun melihat UN yang sering mengalami perubahan, ada pihak yang merasa siswa/i diposisikan layaknya “kelinci percobaan”. Apakah yang menyebabkan sistem UN di Indonesia tak pernah memiliki sistem baku yang bertahan lama? Apakah dimungkinkan UN dihapuskan?

Menengok kekurangan dan kelebihan UN 2018, sejumlah pihak memposisikan siswa sebagai korban UN yang diselenggarakan pemerintah. Apakah UN ini hadir untuk menguji atau mengerjai siswa?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Anjloknya hasil Ujian Nasional (UN) pada 2018 harusnya menjadi momentum bagi Kemendikbud untuk mengevaluasi kebijakan UN. Kami menyampaikan keprihatinan atas hasil nilai UN yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hasil anjlok ini sudah diprediksi, sejak sejumlah siswa SMA dan SMP mengeluhkan sulitnya soal UNBK 2018. Keluhan mereka bahkan diunggah ke berbagai media sosial dan viral selama dua minggu lebih.
Soal esai yang diklaim Kemendikbud sebagai HOTS menjadi soal yang paling dikeluhkan oleh para siswa. Menurut para siswa soal jenis itu tidak pernah diperkenalkan selama mereka menjalani proses belajar selama 3 tahun. Beberapa materi dikatakan tidak sesuai dengan kisi-kisi yang mereka kerjakan saat persiapan jelang UN.

Dari keluhan siswa inilah maka kami berpendapat sudah semestinya pihak Kemendikbud  mau mendengar dan bersedia dengan besar hati mengevaluasi soal dan pembuat soalnya, bukan menyalahkan anak-anak dengan istilah cengeng dan malas. Jika dalam suatu ujian mayoritas anak mendapatkan nilai “jelek” maka seorang guru pasti akan mengevaluasi soalnya dan pendekatan pembelajarannya, bukan menyalahkan para siswanya cengeng atau malas

Kami mengingatkan kembali  keputusan Mahkamah Agung  RI tahun 2009 terhadap  gugatan UN oleh warga negara, yang pada prinsipnya pengadilan memerintahkan kepada negara untuk tidak melaksanakan UN sampai negara mampu  memenuhi pemerataan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia, memenuhi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan meratanya atau terjangkaunya teknologi komunikasi dan informasi  di berbagai sekolah di seluruh Indonesia.

Jadi anjloknya hasil UN tahun 2018 di sumbangkan sebagian besar oleh tiga prasyarat yang diperintahkan oleh Keputusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh warga negara sebagai penggugat sebagaimana tersebut di atas, di mana KPAI menilai prasyarat tersebut diduga kuat belum terpenuhi oleh negara, dengan parameter sebagaimana ditentukan oleh Permendikbud tentang 8 standar nasional pendidikan (SNP). 

Selain belum terpenuhinya ketiga syarat tersebut, diduga kuat anjloknya soal juga disumbang oleh dinaikkannya tingkat kesulitan soal, namun tidak disertai dengan pembaharuan pembelajaran bernalar di ruang-ruang kelas. Reformasi pembelajaran di kelas haruslah dimulai dari para guru. Para guru harus disiapkan terlebih dahulu oleh Kemendikbud, Kementerian Agama dan dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk mampu mengajar HOTS dan melatih soal HOTS. Kalau gurunya sudah mampu melaksanakan pembelajaran HOTS maka adil jika muridnya diuji dengan soal HOTS.

Berdasarkan hal hal tersebut dan ditambah dengan janji Nawacita Jokowi-JK terkait janji mengevaluasi sistem penilaian berstandar, maka sudah seharusnya Kebijakan UN dievalusi kembali untuk di moratorium (dihentikan sementara) sampai negara memenuhi ketiga prasyarat yang ditentukan oleh Keputusan Mahkamah Agung RI atas gugatan warga negara pada tahun 2009.  Anjloknya nilai UN tahun 2018 ini seharusnya menjadi momentum bagi Kemendikbud untuk mengevaluasi kebijakan UN ini, namun bukan untuk menjadikan kembali UN sebagai penentu kelulusan siswa, karena berpotensi melanggar Keputusan MA dan tidak sejalan dengan janji Nawacita. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Bila dilihat dari segi penurunan nilai rata-rata ujian nasional SMP dan SMA tahun 2018 di banyak daerah, menurut saya itu "hal biasa", bukan hal aneh. Artinya dari tahun ke tahun memang konsisten terjadi tren penurunan nilai rata-rata UN.

Justru yang tidak biasa, karena memang tidak pernah terjadi sebelumnya, adalah pengakuan publik dari otoritas sektor pendidikan di negeri kita, bahwa penurunan tersebut akibat kesalahannya sekaligus akibat dari buruknya penyelenggaraan kerja dan kinerja pendidikan di bawah komandonya. Lalu dari situ segera beranjak melakukan koreksi dan pembenahan signifikan yang mengarah ke peningkatan kualitas proses pembelajaran para siswa.

Dalih Mendikbud soal penurunan rata-rata UN akibat peralihan teknis UN dari berbasis kertas dan pensil menjadi berbasis komputer (UNBK), merupakan konfirmasi atas keberadaan mentalitas seorang Mendikbud yang enggan mengakui penurunan itu lebih diakibatkan oleh lemahnya kerja dan kinerja sektor pendidikan yang dikomandoinya. Dan juga diakibatkan oleh kelemahan di tingkatan filosofi pendidikan yang diterapkan, di tingkat konsep dan pelaksanaannya.

Begitu juga dalih penerapan soal-soal ujian bermuatan daya nalar tinggi atau High Order Thinking Skills (HOTS) sebagai salah satu penyebab turunnya nilai rata-rata UN, merupakan bentuk pengkambinghitaman seenaknya, yang mana kambing hitamnya itu justru diciptakan sendiri oleh Kemendikbud. Dalih itu pun justru menguak betapa "ugal-ugalan"nya Kemendikbud menerapkan kebijakan. Bagaimana mungkin soal-soal bermuatan daya nalar tinggi diberikan dan mampu dijawab para siswa dengan baik, ketika praktik keseharian dalam proses pembelajaran di kelas sangat minim, jika tak ingin disebut kosong, dari guru yang mendidik dan melatih  secara tekun dalam merangsang daya nalar yang tinggi dari para siswanya.

Beralihnya teknik mengerjakan UN menjadi berbasis komputer tidak serta merta meroketkan kemampuan bernalar  siswa, jika ternyata proses pembelajaran sehari-hari di dalam kelas tak mampu membuat suasana yang merangsang daya nalar dan daya kritis siswa.

Menurut catatan kami, sejak tahun 2015 UN tak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Penilaian kelulusan diserahkan kepada pihak sekolah dan para guru lewat rapat dewan guru. Meski UN tetap menjadi dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, termasuk ke perguruan tinggi negeri.

UN sebenarnya tidak dikenal di dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. UN muncul di bawah BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang ditunjuk pemerintah menyelenggarakan UN berdasarkan PP 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. Awalnya malah menjadi pengetuk palu bagi lulus-tidaknya seorang siswa.

Memang sebaiknya hapuskan saja UN karena tak pernah terbukti sebagai instrumen yang mampu tingkatkan kualitas pendidikan dan kualitas nalar para pelajar, kecuali selalu bikin ribet dan bikin heboh saja tiap tahunnya. 

Apalagi UN memang telah lama mapan sebagai "lahan mainan" para mafia sektor pendidikan sehingga harus segera diamputasi. Hal itu mengingat pelaksanaan UN secara nasional melibatkan anggaran yang besar untuk pembuatan dan pengadaan soal ujian, serta tetek bengek peralatan dan perlengkapan lainnya yang turut menopang terselenggaranya UN.

Lantas, jika tidak ada UN lalu apa? Singkatnya, persiapkan dan kerahkan segenap sumber daya milik bangsa yang tersedia, seiring ikrarkan komitmen kebangsaan yang kuat untuk menjalankan konsep dan kerja-kerja pendidikan yang membebaskan, murah, berkualitas, berkelanjutan, dan meluhurkan bagi semua generasi baru harapan bangsa. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang