Transportasi Online Usai Putusan MA, Tanpa Payung Hukum?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 16 September 2018 10:00
Mahkamah Agung (MA) telah mencabut sejumlah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pencabutan 10 pasal tersebut, juga disambut gembira oleh ratusan driver online. Karena Permenhub 108 dianggap memberatkan driver online. Namun, hal itu juga menimbulkan pro dan kontra.

Peraturan itu sendiri dibuat oleh Kemenhub dengan alasan agar aplikator transportasi online tersebut dapat diubah statusnya menjadi sebuah perusahaan transportasi. Pasalnya, aplikator yang ada di Indonesia terlihat telah memposisikan diri sebagai perusahaan angkutan umum, sama seperti perusahaan transportasi lainnya. Sehingga pemerintah bisa memberikan sanksi apabila aplikator melanggar aturan. Jika demikian, apa itu artinya transportasi online tak lagi memiliki payung hukum?

Sebagian kalangan menilai, dengan dicabutnya sejumlah poin dalam Permenhub 108, maka status transportasi online akan berbeda dengan angkutan umum. Sehingga dapat dirazia jika melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Akan tetapi, hal itu meringankan beban mereka.

Namun, sebagian lagi menilai bahwa pencabutan beberapa ketentuan tersebut, merupakan langkah mundur dalam proses legalisasi angkutan online nontrayek di roda empat. Menurut mereka, Permenhub 108 adalah payung hukum yang dapat menjamin persamaan pelayanan dan perlindungan bagi konsumen. Lalu, apakah nantinya konsumen akan dirugikan karena tidak adanya jaminan perlindungan saat menggunakan transportasi online?

Banyak pihak yang tidak setuju dengan dicabutnya sejumlah ketentuan, seperti penerapan argometer, kewajiban tanda khusus berupa stiker, STNK atas nama badan hukum, serta membawa surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan (KIR), dan sebagainya. Pencabutan sejumlah ketentuan itu dianggap berisiko terhadap keselamatan pengendara dan penumpang. Tak hanya itu, jika badan hukum yang dibentuk hanya untuk kepentingan pengemudi tranpostasi online saja, maka akan merugikan perusahaan. 

Tidak menutup kemungkinan jumlah driver online akan terus meningkat dan membeludak. Sehingga akan menggerus keberadaan angkutan umum lainnya. Bahkan dalam empat tahun terakhir, perusahaan taksi konvensional semakin tertekan. Apakah artinya upaya pemerintah untuk melegalkan transportasi online akan menjadi sia-sia? Tidakkah putusan MA akan menimbulkan banyak persoalan baru?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, terdapat 10 pasal yang dicabut.

Substansi dari 10 pasal itu yang dicabut adalah argometer, stiker, dokumen perjalanan yang sah, persyaratan teknis perijininan (minimal 5 kendaraan, tempat menyimpang kendaraan, bengkel),  STNK atas nama badan hukum, badan hukum koperasi tempat menyimpan kendaraan, SRUT dan Buku Uji Kendaraan, larangan perusahaan aplikasi, sanksi tanda khusus.

Sementara ada empat pasal yang tidak dicabut adalah kode khusus TNKB, tarif batas atas dan batas bawah, aplikasi menetapkan tarif dan promosi, dan pengenaan sanksi.

Menyimak putusan tersebut, driver taksi online dan konsumen dirugikan. Lebih baik konsumen menggunakan taksi reguler. Jangan melirik murahnya, tapi jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan minim sekali.

Setiap penyelenggaraan aktivitas transportasi yang melibatkan publik harus diatur. Di negara manapun ada aturannya tentang transportasi online.  Jika tidak ingin diatur, sebaiknya ditutup saja dan pemerintah dapat membuat aplikasi yang diberikan pada semua usaha taksi reguler yang memiliki izin. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Pada dasarnya putusan MA itu berangkat dari adanya penolakan terhadap 14 poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017, yang kemudian dimasukkan kembali dalam Permenhub 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Artinya, peraturan yang dibuat pemerintah ini sudah dua kali ditolak.

Penolakan itu terjadi setelah Permenhub 108/2017 diajukan Uji Materi ke MA oleh beberapa pengemudi taksi online. Konsistensi putusan itu disebabkan materi yang digunakan sama dan sudah pernah diputuskan oleh MA sendiri. Sehingga keputusan MA atas upaya ini tidak akan berbeda dan akan sama yakni kembali membatalkan materi 14 poin yang kembali dimasukan kembali ke dalam PM 108 Tahun 2017 itu.

Dengan ditolaknya peraturan tersebut, menandakan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak serius dalam membuat regulasi. Tentu saja hal ini membahayakan posisi taksi online karena tidak adanya regulasi yang mendasari operasional transportasi tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya presiden segera mengevaluasi Kemenhub, terutama menterinya, agar tidak main-main dalam membuat peraturan.

Jika ditanya apakah nantinya konsumen akan dirugikan? Jawaban pasti iya. Karena ketika regulasi itu dicabut, maka tidak ada lagi mengatur. Sehingga tidak ada yang dapat menjamin perlindungan atau keselamatan terhadap pengendara maupun konsumen yang menggunakan. Otomatis dicabutnya sejumlah poin itu akan membahayakan konsumen.

Menurut saya, Permenhub ini harus segera diperbaiki dengan lebih serius. Jangan membuat peraturan yang main-main, sehingga tidak akan ditolak lagi. Jadi Kemenhub harus segera mengevaluasi peraturan yang mereka buat sendiri. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Mimpi Komunikasi Politik Bisa Lancar             Prioritaskan Revitalisasi Industri             Dukung Investasi UKM Naikkan Daya Saing             Aparat Terlalu Berlebihan             Semua Harus Menahan Diri             Dunia Usaha Tunggu Kepastian             Stabilitas Sangat Berdampak Pada Ekonomi             Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi             Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain             Semangat Reformasi Perpajakan