Tragedi di Cikupa: Ketika Kehormatan Hancur Berkeping-keping
berita
Humaniora

Sumber Foto: mrseru.com

22 November 2017 20:00
Penulis
Sungguh malang nasib yang menimpa N, gadis lajang dan yatim-piatu di Cikupa, Tangerang.

Di saat lapar melilit perut, ia meminta tolong kekasihnya membeli makanan. Tatkala sang kekasih datang membawa makanan ke rumah kontrakannya, petaka tak diduga-duga menimpa mereka. Sepasang kekasih itu dituduh dan dipaksa mengakui telah berbuat mesum, lalu mengalami intimidasi, ditelanjangi dan dilecehkan. Para pelakunya tak tanggung-tanggung: Ketua RT, Ketua RW, dan warga Cikupa yang berprasangka buruk.

BACA JUGA: Mengapa Perdagangan Manusia Terus Terjadi?

Perihnya lagi, sudah diarak telanjang, masih pula divideokan, disebarkan menjadi viral di media sosial. Sungguh kekejian di luar nalar. Orang-orang itu tak lagi gunakan akal sehat. Prinsip praduga tak bersalah diabaikan begitu saja. Faktanya, N tidak melakukan perbuatan mesum. Semua tuduhan dan fitnah keji itu ambyar. Tapi justru menyisakan traumatik, rasa terhina sebagai perempuan dan harga diri yang hancur berkeping. Airmata N tak henti mengucur selama proses hukum berlangsung.

Peristiwa naas yang dialami N mengingatkan pada kasus Mukhtar Mai, korban perkosaan massal oleh warga desa dari klan Mastoi di Pakistan, Juni 2002. Bahkan pengadilan Pakistan menyebut kasus Mai sebagai kejahatan terkeji di abad ke-21. Mai yang buta huruf mengalami trauma lalu bangkit, menepis keinginan untuk bunuh diri dan berani melawan; melaporkan kasusnya ke polisi dan menuntut para pemerkosanya di pengadilan.

Kisah Mai menarik minat para jurnalis internasional untuk menulis kisahnya. Ceritanya juga terangkum di film dokumenter Land, Gold and Women. Mai menjadi penyintas yang kuat, berbicara di depan tokoh-tokoh dunia di markas PBB di New York-- terkait perjuangan hak perempuan dan hak generasi di Pakistan. Bahkan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Perancis, Philippe Douste-Blazy. Selain itu, terbit memoar Mai berjudul “In the Name of Honor” dalam bahasa Inggris dan “Déshonorée” dalam bahasa Perancis.

BACA JUGA: Nasib Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan MK

Majalah Time menobatkan Mai sebagai 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia.  Juga meraih berbagai penghargaan internasional North-South Prize 2006 dari Dewan Eropa, Woman of the Year 2005 dari Glamour Magazine, Medali Emas Fatima Jinnah 2005 dari Pemerintah Pakistan. Pada 5 Juli 2002, Mai mendapatkan kompensasi USD 8.200 dari Pemerintah Pakistan, dan uang itu digunakan Mai untuk mendirikan Pusat Perlindungan dan Pendidikan bagi perempuan, The Mukhtar Mai Women’s Welfare Organization.

N tidak harus terpuruk dalam lubang hitam, tapi dapat bangkit dan melawan sebagai penyintas dan menjadi perempuan setangguh Mukhtar Mai. Yang menjadi teka-teki, mengapa begitu mudahnya warga tersulut emosi? Ada apa dengan pola interaksi sosial di masyarakat? Kenapa penuh prasangka tanpa membuktikan kebenarannya?

BACA JUGA: Tercyduk Kelakuan Kids Jaman Now Yang Memprihatinkan

Adakah pergeseran nilai di masyarakat Indonesia, dari dikenal sebagai masyarakat yang ramah berubah menjadi beringas? Bahkan Ketua RT dan Ketua RW yang seharusnya mengayomi warganya terlibat dalam fitnah yang keji.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(fai)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pendidik, Penulis Buku Sastra, Penggiat Kebudayaan

Sebagian masyarakat kita ini sudah sakit, meski mereka berpendidikan bukan jaminan mereka baik dan belum tentu berperilaku bijak. Seharusnya perangkat desa seperti RT atau RW menjadi contoh dalam kepemimpinan dilingkungannya dan meredam konflik supaya tidak terjadi anarkis. Tapi malah mereka terlibat dalam pusaran konflik, bahkan berprasangka buruk pada orang lain.

Masyarakat harus punya kesadaran kolektif untuk berpikir jernih, jangan hantam kromo istilah Jawanya. Saya rasa sudah terjadi degradasi moral dan nilai-nilai di negeri ini. Tidak cuma perempuan menjadi korban, lelaki pun menjadi korban. Sekarang jangan mengotak-ngotakkan gender lagi, karena perempuan dan lelaki sama-sama mengalami kekerasan dan korban kekerasan.

Jadinya fair, dan harus kita bela penindasan seperti itu. Hukum harus benar-benar ditegakkan. Sangat perlu kesadaran kolektif untuk berpikir jernih dan bijaksana. Dengan cara melahirkan gerakan di akar rumput untuk menanamkan kesadaran kolektif itu, agar setiap orang berhati-hati dalam bertindak, menjunjung etika dan tidak main hakim sendiri. Jangan menjadi polisi moral, deh. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Feminis, Deputy Program Institute Kapal Perempuan

Kasus N di Cikupa yang ditelanjangi tak lepas dari dampak otonomi daerah, dan merebaknya perda-perda berbasis agama dan etnis, digunakan untuk mengatur moralitas dan tubuh perempuan. Perda-perda itu cari muka saja, entah itu pemerintah daerahnya atau lainnya. Seolah-olah pemerintah yang baik itu mengurusi moralitas dan perzinahan saja.

Kenapa tidak mengurusi hal-hal yang krusial seperti korupsi, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Perda-perda itu justru membelenggu perempuan dengan mengatur tubuh perempuan. Perempuan yang baik ya menggunakan jilbab/hijab, keluar rumah perempuan harus didampingi muhrimnya dan lainnya, dari Aceh hingga Papua. Perda-perda syariah ini merugikan perempuan.

Begitu juga perda-perda Injil mengatur tubuh perempuan, bahkan pihak gereja melalui Pastur/Pendeta mengatur cara berpakaian perempuan. Sebenarnya sama saja, ketika menggunakan agama untuk mengatur domestikasi perempuan. Diperparah dengan menguatnya primordial agama ini—justru diadopsi oleh masyarakat. Orang agamis ya ditunjukkan melalui penampilannya dan cara berpakaiannya.

Perempuan tak berhijab didiskriminasi, tubuh perempuan kok menjadi persoalan buat ustad. Dalam Kristen juga dipakai ayat-ayat Injil. Nah, fundamentalisme digunakan untuk mengukur moralitas. Jangankan orang lain. Adik tiri saya sendiri, yang saya didik pluralis, menghargai perbedaan dan lainnya di kampung terlibat penggerebekan. Ibu saya sampai heran, “Buat apa suka mengurusi orang lain, memantau dan menggerebek, betapa cela menghakimi orang lain”. Padahal ibu saya tidak berpendidikan, tapi justru memahami persoalan semacam ini.

Kasus sepasang kekasih di Cikupa itu sudah dituduh mesum, diarak, ditelanjangi, dilecehkan secara seksual dan dipukuli. Itu luar biasa traumanya dan merendahkan harga dirinya. Saya rekomendasikan kasusnya ke KPPPA dan Komnas Perempuan. Tidak cuma dibantu dalam proses hukumnya, tetapi juga penanganan setelah peristiwa memalukan itu, terutama pendampingan psikologisnya.

Itu penghinaan yang luar biasa ya. Begitu juga yang tak pakai hijab diintimidasi dan mengalami kekerasan verbal. Sepertinya jadi tren. Itu saling berkaitan isu pluralisme dan perempuan. Bila terjadi pengkotak-kotakan yang terkena imbasnya perempuan yang pertama kali. Karena dalam kontek patriarki, perempuan harus tunduk dan taat.

Bahkan dalam sejarah kekhalifahan Islam yang dianggap paling soleh dan Islami ya perempuan yang menutupi seluruh aurat tubuhnya dari ujung kepala sampai telapak kaki. Di zaman lampau, baju tertutup digunakan untuk membedakan perempuan budak belian dan perempuan bebas. Itu saja sudah menghinakan perempuan.

Nah, di zaman sekarang tak heran, alasan itu digunakan sebagai model persekusi, dan itulah yang paling mengena. Diskriminasi seperti itu yang harus dilawan di masyarakat dan kepedulian sosial yang harus dibangun. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir