Teroris Perempuan dalam Perspektif Gender
berita
Humaniora
Image credit: Researchgate.net 22 May 2018 15:00
Rangkaian aksi teror bom di Surabaya yang menyerang tiga gereja, Mapolrestabes Surabaya dan ledakan di rusunawa Sidoarjo melibatkan tiga keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak. Hal itu membuat aksi teror di Surabaya kemarin akan diingat terus dalam memori kolektif kita. Orang akan mengingatnya sebagai aksi teror pertama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. 

Sebelumnya, dua perempuan berinisial DSM dan SNA juga ditangkap karena terlibat perencanaan aksi menusuk anggota Brimob di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok pada Sabtu 12 Mei 2018. 

Tidak hanya runtutan peristiwa 12-14 Mei 2018 yang melibatkan perempuan, masih ingat bom yang direncanakan oleh calon “pengantin” berinisial DY di istana negara pada Minggu, 11 November 2016? DY adalah seorang perempuan. Selain itu juga muncul nama Ika Puspita Sari di Purworejo yang akan melancarkan aksi bom bunuh diri di luar Jawa pada Desember 2016. Lalu, Umi Delima, istri teroris Santoso di Poso pada Juli 2016.

Mengapa peristiwa pemboman sampai melibatkan kaum hawa? Bukankah perempuan dianugerahi rasa kasih sayang? Sebutan ibu pertiwi tak lain menandakan perempuan sebagai penjaga bumi pertiwi. 

Dalam perspektof gender, keterlibatan perempuan dalam dunia teroris menjadikan mereka sebagai objek. Bukan lagi subjek yang berkesadaran. Keterlibatan dalam terorisme tak bisa dipisahkan dari paham radikalisme yang telah dianut kelompok tertentu. Maka, alasannya pun sama dengan kaum pria yang jadi pelaku terorisme, yakni ingin masuk surga. Dengan turut melakukan aksi teror, si perempuan telah melaksanakan dua kewajiban: mengikuti keyakinan yang ia percayai dan patuh pada suami. 

Namun, apakah melakukan aksi teror, membunuh orang-orang tak berdosa merupakan jalan masuk surga? Di sini deradikalisasi kepada perempuan harus digalakkan. Selama ini, perempuan-perempuan yang terkooptasi paham radikal menafikan perspektif gender. Padahal, dalam perspektif gender mereka bukan lagi objek, tapi subjek. Namun, yang jadi tanya juga, apakah perspektif gender ampuh menangkal radikalisme perempuan? Bagaimana agar tak ada lagi perempuan terlibat terorisme? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)  

SHARE ON
OPINI PENALAR
Komisioner Komnas Perempuan

Keterlibatan perempuan tidak dapat dilepaskan dari relasi dan hirarki gender yang timpang, bagaimana perempuan didoktrin atas kepatuhan dan posisi tawar yang lemah. Budaya patriarki dalam lingkaran jaringan kelompok radikal masih menerapkan budaya yang demikian. 

Perekrutan perempuan menjadi tren dalam pelaku bom karena mereka menganggap perempuan lebih berpotensi atau lebih militan. Perempuan juga dianggap mudah dimanipulasi sehingga aksi mereka dalam terorisme tidak dicurigai massa.

Walaupun aksi teror dilakukan oleh perempuan, bukan berarti itu bagian dari feminine. Apa yang disebut feminine adalah nilai-nilai kelembutan, kepedulian, belas kasih. Sejauh ini banyak penekanan bahwa aksi terorisme tidak lagi maskulin. Apakah berarti mereka feminine? Jelas tidak.

Perempuan yang terlibat dalam aksi teorisme bukan bagian feminine, jadi tetap saja itu bagian maskulin meskipun berwajah perempuan.

Perempuan menjadi bagian terorisme merupakan bentuk eksploitasi perempuan. Totalitas perempuan, kepatuhan, militansi, yang kini dimiliki perempuan dimanipulasi dalam pelibatan kegiatan terorisme sebagai perjuangan yang paling tinggi. Ketaatan mereka dimanipulasi.

Melalui pernyataan sikap Komnas Perempuan terhadap aksi terorisme, kami mencatat bahwa dalam perspektif HAM Perempuan, radikalisme dan terorisme adalah ancaman bagi Hak Asasi Perempuan dan memicu berbagai bentuk kekerasan terhadap Perempuan. Karenanya, mekanisme HAM PBB membuat kebijakan global antara lain melalui General Recommendation 30 CEDAW yang menekankan negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender akibat berbagai macam konflik, termasuk dalam konteks terorisme. 

Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1325 tentang “Perempuan, Perdamaian dan Keamanan” menyerukan kepada negara-negara untuk melindungi perempuan dan anak perempuan di wilayah konflik dari kekerasan berbasis gender.

Menurut saya, oleh siapapun bagi para pelaku aksi bom tentu saja dampaknya adalah kekerasan dan pembunuhan, kekacauan, ketakutan.

Perempuan di dalam perang biasanya menjadi aktor perdamaian. Kita harus menolong para perempuan untuk tidak terjebak pada lingkar terorisme melalui pendidikan budaya, seni dan humanitarian. Sebagaimana para perempuan terjebak dalam trafficking, pengedar narkoba, tentu kita juga tidak mau mereka yang seharusnya menjadi aktor perdamaian ini dicemari oleh tindakan kekerasan. 

Komnas Perempuan juga mendorong DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan revisi atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dengan menekankan pada penanganan terorisme secara komprehensif, menggunakan kerangka due diligence serta berperspektif HAM dan gender. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis perempuan, peneliti, penulis

Keberadaan perempuan sebagai teroris di Indonesia mulai terkuak dengan tertangkapnya Dian Yulia Novi, pelaku “bom panci” di Bekasi di penghujung 2016. Tragedi ini menyibak fakta keterlibatan sejumlah perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia.

Setelah Dian, muncul nama Ika Puspita Sari di Purworejo yang akan melancarkan aksi bom bunuh diri di luar Jawa. Lalu, Umi Delima, isteri teroris Santoso di Poso. Penangkapan ketiga orang tersebut menambah jumlah nama perempuan dalam pusaran terorisme. Di antara beberapa nama yang tertangkap sebelumnya, yaitu Putri Munawwaroh, Inggrid Wahyu, Munfiatun, Rasidah binti Subari, Ruqayah binti Husen Lecano, Deni Carmelit, Rosmawati, dan Arina Rahma. 

Modus baru dalam aksi terorisme menjadikan perempuan sebagai pelaku. Kalau sebelumnya aksi-aksi teror berwajah maskulin dan menggunakan pendekatan patriarkal, belakangan aksi-aksi teror memanfaatkan perempuan sebagai pelaku dan dengan pendekatan feminin. Meskipun faktanya perempuan adalah pelaku, hakikinya mereka tetap korban. Korban dari ketidaktahuan dan ketidakberdayaan, lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki rencana keji dan sistematik untuk tujuan terorisme. 

Kasus-kasus terorisme belakangan ini menempatkan perempuan bukan lagi sebagai “pemain pembantu” yang menyiapkan logistik dan perlengkapan perang, akan tetapi sudah “naik kelas” menjadi eksekutor dan pasukan perang. Bahkan, beberapa perempuan menjadi aktor kunci pemenangan aksi terorisme.

Banyak penelitian menyimpulkan bahwa perempuan selalu berada dalam posisi sebagai korban manakala suatu masyarakat mengalami proses radikalisasi. Perempuan dalam agama apa pun selalu menjadi sasaran diskriminasi dan eksploitasi para penafsir fundamental yang benci pada perempuan (mysogini). Diskriminasi penafsiran, kata Karen Amstrongs, dimulai ketika sejarah agama dipisahkan dari kontek historis dan raison de etre keyakinan individu pemeluknya.

Perempuan menjadi sasaran kelompok radikalisme agama dengan alasan yang sangat jelas. Sebab, atas nama agama, kelompok tersebut merasa memiliki legitimasi mengontrol dan menyerang perempuan. Selain legitimasi agama, mereka didukung pula oleh nilai-nilai budaya yang secara umum memang berwatak patriarkis dan bias gender. Tidak mengherankan jika suatu masyarakat atau negara mengalami radikalisasi, domestifikasi perempuan biasanya menjadi program politik pertama. Kondisi demikian tiada lain karena biaya sosial politik domestifikasi perempuan sangat murah dan mudah. Murah dan mudah karena dalam struktur masyarakat patriarki, proyek domestifikasi perempuan tidak akan mendapat resistensi sosial politik yang berarti.

Sungguh ironis memang karena perempuan umumnya sangat bersahabat dengan agama, meski agama seringkali tidak ramah terhadap mereka. Selain itu, secara sosiologis perempuan adalah kelompok rentan (the vulnerable groups), mudah mengakses sosial media, tapi kemampuan literasi mereka sangat rendah. Tidak heran jika mereka menerima berita dan pelajaran keagamaan melalui situs-situs radikal tanpa nalar kritis. Mereka mudah diprovokasi atas nama agama.

Sesuai kodratnya, perempuan lebih mudah direkrut menjadi agen perdamaian (agent of disengagement). Kalau mereka bisa direkrut menjadi teroris seharusnya lebih mudah mengajak mereka menjadi agen perdamaian. Karena secara alami perempuan diciptakan dengan sebuah rahim untuk merawat keberlangsungan kehidupan manusia. Perempuan memiliki instink dan passion keibuan yang memungkinkannya lebih mudah untuk menjalani tugas-tugas menjaga keberlangsungan hidup, mereda konflik dan memelihara perdamaian. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih manusiawi, komprehensif dan pendekatan yang jauh dari maskulin (keamanan), namun mengena kepada mereka yang terlibat gerakan terorisme. (win)

CATATAN: Opini ini ringkasan tulisan Musdah Mulia berjudul "Perempuan Dalam Gerakan Terorisme di Indonesia". Dimuat kembali dengan izin.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF