Teror Bom Surabaya: Ketika Anak-anak Terlibat Terorisme
berita
Humaniora
Sumber Foto : mobtada.com (gie/watyutink.com) 15 May 2018 15:00
Hal yang paling menyesakkan dada dari rangkaian aksi teror bom di Surabaya, Jawa Timur, yang menewaskan belasan orang sepanjang Minggu (14/5/2018) dan Senin (14/5/2018) kemarin adalah kabar mengenai pelakunya. Rentetan aksi bom bunuh diri yang merenggut belasan nyawa itu ternyata dilakukan beberapa keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak mereka.

Pada aksi teror di tiga gereja, misalnya, sang ayah, Dita Fukrianto--disebut sebagai Ketua Jemaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Timur--membawa istri dan empat anak hari Minggu pagi itu dengan mobil. Dita menurunkan istrinya, Puji Kuswanti, dan dua anak perempuan mereka, Fadila Sari (12) dan Pamela Rizkita (9) di GKI di kawasan Wonromo. Bom yang dibawa Puji meledak. 

Lalu Dita menuju Gereja Santa Maria Tak Bercela, menurunkan dua anak-anak lelakinya, Yusuf (18) dan Alif (16). Dua remaja itu lalu berganti naik motor dengan bom di tubuh, dan meledak. Dita lantas melanjutkan perjalanan menuntaskan misi terakhir ke Gereja Pantekosta. Meledaklah bom di sana. Kejadian lain, malamnya, bom yang direncanakan untuk aksi teror meledak di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, tiga anggota keluarga tewas termasuk remaja 17 tahun. Esoknya, Senin, pasangan suami-istri Tri Murtiono dan Tri Ernawati mengajak tiga anak mereka meledakkan bom di Mapolrestabes Surabaya. Kecuali putri mereka yang berumur 8 tahun, semuanya tewas. 

Yang terasa baru dan memprihatinkan dalam teror bom di Surabaya adalah kini anak-anak aktif dilibatkan dalam aksi terorisme. Pertanyaannya kemudian, sahkah mereka disebut pelaku? Atau mereka selayaknya kita sebut korban karena ikut tewas oleh bom yang dirancang orangtuanya?

Dalam konflik-konflik perang saudara di Afrika sering kita dengar fenomena tentara cilik (child soldier). Anak-anak diculik lalu dicuci otak untuk jadi serdadu. Orangtua mencuci otak anak-anak sendiri untuk jadi pelaku teror. Ideologi radikal dan kebencian telah dipupuk sejak kecil. Cara ini mungkin paling efektif melahirkan teroris ketimbang merekrut pemuda-pemuda di kampus. Polisi pun bisa jadi tak curiga lantaran mungkin hanya mengawasi kepala keluarga saja. Apa ini artinya aparat kecolongan?

Kecolongan atau tidak, yang jelas kini kita mendapati pelaku teror bukan hanya pria dewasa. Perempuan dan anak-anak pun ikut dilibatkan. Mereka yang telah terpapar radikalisme sejak dini besar kemungkinan jadi pelaku teror di kemudian hari. Lantas bisakah rantai radikalisme diputus dari orangtua ke anak? Apa harus ambil langkah radikal: anak-anak pelaku/tersangka teror dipelihara negara?

Apapun solusi yang diambil yang pasti negara harus hadir dalam masalah ini. Negara tak boleh membiarkan anak-anak tak berdosa dicuci otak jadi teroris. Mereka bukan pelaku, melainkan juga korban. Apa kita tega membiarkan mereka digunakan jadi alat untuk merenggut nyawa orang lain?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Psikolog Pemerhati Anak, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

Anak-anak yang terlibat aksi terorisme jelas korban. Karena kemampuan berpikir anak-anak dan kemampuan lain sebagainya belum matang. Ketika mereka dijebloskan ke dalam tindakan seperti (aksi terorisme) itu, maka itu tindak kejahatan dan kebiadaban yang tidak bisa ditoleransi. Ini jelas biadab dan perlu dikutuk oleh semua pihak.

Jelas pula di kasus ini bapak dan ibunya melakukan pelanggaran UU Perlindungan Anak yang menyebut dilarang melakukan tindakan kekerasan pada anak dan dilarang melibatkan ank melakukan tindak kekerasan. Yang terjadi mungkin anak-anak itu dibohongi, dibujuk rayu, dicuci otaknya. Atau mungkin juga ada unsur paksaan.   

Meakibatkan anak dalam aksi terorisme memang sesuatu yang tak mudah diantisipasi. Maka untuk mencegah hal ini terjadi diperlukan pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan kembali lembaga-lembaga yang bernama Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Namanya saja rukun, tapi seringnya (yang terjadi) nggak rukun, nggak saling kenal. Atau tidak peduli, melihat keluarga anu sepertinya (bagian dari kelompok) fanatik, tertutup, jarang keluar rumah dan sebagainya. Tapi tidak dipedulikan oleh lingkungan sekitar. 

Padahal (indikasi) itu semua harus segera ditanggapi oleh tetangga kiri-kanan. Lingkungan RT/RW mengajak mereka kumpul. Bertanya, "Yuk, ibu, apa yang bisa dibantu". "Kenapa begini?" dan sebagainya. Mungkin juga si ibu ini frustasi karena diasingkan oleh warga, maka ia beralih pada ajaran dan terpengaruh radikalisme. Akhirnya, ini terakumulasi dari keputusasaannya hidup di lingkungan yang tidak peduli. Bisa saja permasalahannya begitu.   

Pemberdayaan masyarakat ini dalam arti pengurus RT/RW harus dimulai. Mungkin bisa ditambah satu seksi "Perlindungan Anak" atau "Pemberdayaan Istri". Misal, kita bisa bantu ibu-ibu bila ada kendala dengan suamianya (yang teradikalisasi). Persoalan ini bisa bermula dari frustasi istri pada suami, lalu istri
mengajak melibatkan anak. Akhirnya berbagai perilaku menyimpang yang terjadi. Bisa saja negara bertindak mengambil alih pengasuhan anak-anak yang orangtuanya terlibat terorisme atau dilibatkan dalam aksi teror oleh orangtua.

Namun, pertama, harus melibatkan warga (untuk mencegah perilaku menyimpang itu). Misalnya, warga melaporkan ada keluarga yang begini, ada kasus seperti ini dan sebagainya. Lembaga RT/RW tadi bisa segera melakukan tindakan yang penuh kekeluargaan dan rasa persaudaraan. Dengan mengajak bicara, siapa tahu si ibu bisa menginformasikan rencana tindakan terorisme. Itu bisa dijadikan bahan untuk melapor petugas keamanan. Kuncinya di pemberdayaan masyarakat. Sekarang ini masyarakat kurang diberdayakan. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Tren ke arah penggunaan dan pelibatan anak dan perempuan dalam aksi-aksi serangan kelompok teror maut jihadis, sepertinya sedang dimulai lewat serangkaian serangan bom di beberapa lokasi di Surabaya dan Sidoarjo pada Minggu (13/5), dan yang menyasar Mapolrestabes Surabaya pada Senin (14/5) pagi. Di lima titik serangan teror dua hari terakhir di wilayah Jawa Timur tersebut melibatkan tiga keluarga, lengkap suami, istri dan anak-anaknya.

Terhadap anak yang masih di bawah usia 18 tahun namun dilibatkan atau terlibat dalam serangan teror maut, dari sudut perlindungan anak memang sebaiknya tidak serta-merta begitu saja disebut pelaku. Sebab di balik keterlibatan anak-anak itu sesungguhnya  bukan saja korban dari salah-asuh dan salah-didik orangtuanya, tapi juga korban kekeliruan besar dimasukkannya  konten-konten ajaran sesat oleh orangtua kepada anak-anak. Itu justru akhirnya meracuni fitrah kepolosan dan  kemanusiaan seorang anak. 

Sebenarnya untuk "menginstal" ke dalam sistem memori otak anak sebuah "program pikiran" yang berkategori baik ataupun sesat, tapi oleh anak dianggap sebagai pikiran wajar dan patut diikuti, secara teoritik amatlah mungkin dan mudah. Setidaknya ada lima hal yang dibutuhkan untuk itu: 1) pikiran yang disampaikan oleh figur otoritas; 2) pikiran itu disampaikan dengan kadar emosi (tak melulu identik marah) yang tinggi; 3) pikiran itu direpetisi setiap ada kesempatan; 4) pikiran itu dikuatkan lagi dengan sumber-sumber lain (bacaan, film, dan sebagainya); 5) pikiran itu dikaitkan dengan faktor emosi yang signifikan.

Dan ketika program pikiran sesat yang mampu menggerakkan anak ke arah tindakan kekerasan beraroma darah telah berhasil ditanamkan orangtua pada diri anak, maka itulah sesungguhnya buah dari bentuk-bentuk perlakuan salah dan keji dari orangtuanya. Dan di sinilah anak sesungguhnya telah menjadi korban pikiran biadab orangtua.

Ketika memang tersedia data yang valid tentang keberadaan keluarga dengan ideologi jihadis seperti itu di tengah masyarakat, maka memang sebaiknya dilakukan program deradikalisasi yang tuntas terhadap seluruh anggota keluarga tersebut. Pisahkan dahulu antara anak dengan ayah-ibunya. 

Saya pikir beragam metode dan teknik dalam hypnosis maupun NLP bisa digunakan di dalam program deradikalisasi itu, untuk merangsang sebuah format pikiran baru yang lebih segar dan terbuka bagi mereka, sekaligus menghapus jejak-jejak pikiran sesat mereka sebelumnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

Apapun alasan dan latar belakang aksi teroris yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku aksi terror bom bunuh diri merupakan tindakan  keji dan tidak berperikemanusiaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 76C dari  UU RI No. 35 Tahun 2014 serta Ketentuan Konvensi PBB Tentang  Hak Anak tahun 1989, setiap orang dilarang menyuruh anak mekakukan kekerasan atau turut serta melakukan kekerasan dan melibatkan anak dalam penyalagunaan kegiatan politik, pelibatan anak dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan termasuk mengajak anak terlibat dalam kegiatan aksi teror bom bunuh diri. Dengan demikian anak yang dilibatkan dalam aksi terror merupakan korban.

Pelibatan anak dalam aksi teror bom bunuh diri di Surabaya jelas-jelas merupakan perampasan dan penghilangan hak hidup anak secara paks. Itu merupakan kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk aksi terorisme terlebih melibatkan anak-anak.

Saya menghimbau masyarakat luas terus mewaspadai modus baru aksi terorisme yang melibatkan anak, serta mendorong seluruh lapisan masyarakat mewaspadai paham radikalisme dan penanaman ujaran kebencian yang justru di doktrin oleh orangtua sendiri.

Atas nama kemanusiaan dan demi kepentingan terbaik anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak para pelaku aksi terror segera menghentikan pelibatan putra-putrinya dalam segaka bentuk aksi teror, konflik dan penanaman paham radikalisme dan ujaran kebencian. Alangkah tidak adilnya jika masa depan anak dikotori dan dihancurkan dengan kepentingan-kepentingan politik sesaat orang-orang dewasa.

Komnas Perlindungan Anak juga secara tegas mengutuk keras perbuatan dan tindakan para elit politik, dan elit partai yang tidak mencerminkan keberpihakan dan empati terhadap korban bahkan cenderung mekakukan provokasi dan ujaran kebencian serta kegaduhan. Saya mendesak untuk segera menghentikan politisasi dan eksploitasi atas tragedi kemanusiaan yang menewaskan  anak-anak, aparat kepolisiaan maupun  warga masyarakat demi kepentingan politik sesaat dan golongan tertentu.

Sudah saatnya seluruh warga bangsa bersatu melawan segala bentuk terorisme, penanaman radikalisme dan kegiatan yang dapat memecah kesatuan bangsa. Komnas Perlindungan Anak mengajak semua komponen bangsa lintas batas dan profesi mendukung kerja keras kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, termasuk memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat termasuk anak-anak.

Komnas Perlindungan Anak juga menghimbau sesama warga negara dan para pegiat perlindungan anak bahu-membahu dan bergotongroyong menghentikan penanaman paham radikalisme dan ujaran kebencian kepada anak-anak di lingkungan masing-masing.

Mengingat aksi teror ini sudah dapat dikategorikan genting dan darurat yang memaksa, maka Komnas Perlindungan Anak mendukung gagasan Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah konstitusional dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Anti Terorisme, apabila DPR-RI tidak secepatnya mengesahkan UU Anti Terorisme. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang