Tempat Anak di Sekolah, Bukan di Jalanan!
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 27 September 2018 15:00
Salah satu tujuan negara Indonesia dan amanat UUD 1945 yang tercantum di dalam pembukaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun jika melihat ke sejumlah titik di Ibu Kota serta beberapa daerah, yang menjadi tujuan negara Indonesia nampaknya sekadar mimpin indah. Anak-anak yang seharusnya berada di bangku sekolah, malah melakukan aktivitat komersil di jalan-jalan raya Ibu Kota. Rasanya tak layak jika mereka melakukan aktivitas itu di luar jam sekolah, apa lagi dilakukan dari matahari terbit sampai jelang tengah malam. Bukankah harusnya mereka belajar dan bermain gembira?

Data UNICEF 2016 mencatat 2,5 juta Anak Indonesia tidak bisa menikmati pendidikan lanjutan. Sekitar 600 ribu anak usia Sekolah Dasar (SD), dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa dua alasan terbesar anak-anak putus sekolah adalah karena masalah biaya, dan membantu orang tua bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Lantas, apakah wajar jika seorang anak hendak membantu orang tuanya mencari sesuap nasi dengan bekerja di sektor informal/di jalanan?

Pemerintah memang sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Namun biaya pendidikan dianggap masih belum terjangkau oleh mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ada masyarakat yang sebenarnya mampu membiayai anaknya untuk sekolah. Tapi mereka beranggapan pendidikan bukanlah kebutuhan utama. Seseorang menempuh pendidikan untuk mendapatkan kerja, untuk apa lagi harus berpendidikan jika bisa langsung ke tahapan bekerja. Di sisi lain, si anak enggan menyusahkan orang tuanya, malah kalau bisa dia membantu perekonomian keluarga. Apakah paradigma seperti ini bisa diubah?

Pada 2015 lalu, tercatat 1,7 juta anak jadi pekerja di bawah umur. Dari jumlah tersebut, sekitar 400.000 pekerja anak, bekerja di sektor berbahaya, seperti pelacuran, perjudian, pornografi dan peredaran narkoba. Beberapa tahun belakangan eksploitasi anak menjadi sorotan. Mulai dari menjadikan anak sebagai alat untuk menarik rasa hibah dari para dermawan, hingga menjadikan anak sebagai penjual keliling. Apa sudah ada langkah konkret dari pihak berwajib untuk menindak perbuatan dari oknum-oknum yang melakukan eksploitasi terhadap anak di bawah umur?

Pada 2016 lalu, seorang pengusaha cobek Tajudin terancam kurungan 15 tahun penjara. Awalnya, Tajudin berniat baik untuk membantu perekonomian tetangganya. Namun, niat baik Tajudin malah jadi bumerang bagi dirinya sendiri, karena mempekerjakan anak di bawah umur, yaitu CN (14 tahun) dan DD (13 tahun) sebagai penjual cobek keliling. Pengacara Tanjudin menyatakan, apa yang dilakukan kliennya sebenarnya membantu perekonomian negara dengan menciptakan trickle down effect perekonomian.

Dalam sektor informal, termasuk penjual cobek keliling, masih ditemukan pekerja di bawah umur. Bahkan tidak jarang ada anak-anak yang hingga hari ini masih mengikuti orang tuanya/oknum tertentu jual suara di jalan jalan dan angkutan perkotaan. Ada juga dari mereka yang terlibat dalam bisnis prostitusi terselubung di Apartemen Kalibata City yang baru-baru ini berhasil dibongkar aparat kepolisian. Bagaimana para pemangku kepentingan melakukan pencegahan terhadap oknum-oknum yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Sudah sejak lama masalah anak-anak usia sekolah yang menjadi anak jalanan (anjal) muncul sebagai pembicaraan dan isu publik. Tak terkecuali dibincangkan di ruang-ruang diskusi akademik. Bahkan sampai disolusikan lewat peraturan tertentu, misalnya di DKI Jakarta, di antaranya lewat Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, kebijakan tentang program KJP/KJP plus. Begitu juga dengan adanya inisiasi-inisiasi positif dari segelintir masyarakat yang peduli anjal dengan mendirikan rumah-runah singgah, misalnya.

Namun ternyata fenomena anjal ini selalu saja muncul kembali di tengah kita sebagai persoalan ril nan faktual, yang seakan ia tak pernah sudi untuk lenyap sebagai persoalan sosial warga perkotaan meski beragam solusi, inisiasi dan peraturan telah diikhtiarkan.

Apakah masalah anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan menjadi anak jalanan-- dimana mereka  menjadi pengemis, pengamen, "pak ogah", pengelap mobil, pekerjaan di sektor-sektor informal, bahkan dalam perkembangannya ada yang terjerat ke dalam bisnis narkoba dan prostitusi anak-- memang ditakdirkan bakal menjadi persoalan abadi warga perkotaan?

Tentu saja tidak demikian, bukan. Sebab jika anggapan itu dipakai, hanya akan merendahkan daya nalar dan daya solusi warga kota dan para pemangku kebijakan yang justru dikenal berpendidikan jauh lebih baik. Dan hanya akan memandegkan ikhtiar yang lebih kuat dan jitu untuk mengatasi persoalan anjal secara radikal dan menyeluruh.

Terkait masalah anjal dengan segenap penyebab yang melatari kemunculannya, juga implikasi-implikasi buruk secara sosial yang dituai dari keberadaannya, saya  mendorong beberapa hal sebagai awal bagi penguatan, atau jika perlu koreksi, terhadap program-program penanganan terhadap anjal yang sudah ada sebelumnya.  

Pertama, harus dilakukan riset sosialnya komprehensif terkait anjal di kota-kota besar, termasuk di Jakarta, yang didanai Pemprov atau Pemkot setempat. Untuk memperoleh beragam data dan gambaran sebenarnya tentang anjal dan persoalan yang melayani dan melingkupinya maka riset sosial ini harus menerapkan metode "live-in " bersama anjal maupun keluarga anjal selama beberapa lama. Bukan mendasar data-data statistik yang telah tersedia yang kerap tak menggambarkan kondisi sebenarnya. Dari riset metode live-in yang dilakukan secara seksama dan sungguh-sungguh itulah kemudian akan bisa diperoleh gambaran sesungguhnya tentang penyebab, masalah, kendala, dan segala kemungkinan penanganan yang diperlukan dan  dibutuhkan terkait anjal dan keluarga anjal. Untuk kemudian dirumuskan dan dijalankan kebijakan yang komprehensif dan konsisten dalam menangani anjal, dengan mengerahkan segenap sumber daya yang tersedia, lintas sektoral, lalu dievaluasi secara ketat dan berkala. Sampai dipastikan tidak ada lagi anjal, dan tak ada lagi anak usia sekolah yang tidak memperoleh pendidikan yang baik.

Kedua, untuk kasus-kasus anak yang tidak bersekolah lagi di usia sekolah karena ikut bekerja di sektor informal membantu orangtuanya, lantaran program beasiswa, atau program semacam KJP/KJP Plus untuk anak tidak mampu tidak menjangkau mereka. Maka pemerintah setempat wajib peka dan responsif atas  keberadaan mereka dengan segera melakukan intervensi. Di antaranya dengan memberikan jaminan bersekolah gratis, atau lewat pemberian beasiswa, atau semacam kartu KJP/KJP Plus. Sementara kapasitas ekonomi dan kewirausahaan keluarganya diberi rangsangan tumbuh. Atau dalam kasus tertentu, bisa pula orangtua anak bersangkutan diberi pekerjaan padat karya.

Ketiga, untuk mencerdaskan anak tidak selalu pendekatannya dengan cara menyekolahkan di sekolah-sekokah formal. Dalam kasus-kasus tertentu,  pendekatannya adalah bagaimana membuat anak itu terdidik dan terampil meski bukan melalui sekolah formal. Sebab adakalanya terdapat anak yang justru tidak mau di sekolah kan di sekolah formal meski mereka amat senang jika dididik dan diasah keterampilannya. Sehingga untuk anak-anak jenis ini perlu dikembangkan model-model pendidikan alternatif. Di antaranya mungkin home schooling berbasis masyarakat. Atau sekolah alam berbasis masyarakat.

Keempat, para anjal banyak yang betah menjadi anjal, diantaranya, karena betapa mudahnya mereka mendapat uang dengan ngamen atau minta-minta, atau ngelap-ngelap mobil lewat. Sehari penuh diperkirakan mereka bisa dapat uang 50 ribu-100 ribu. Sehingga memberi uang kepada mereka sesungguhnya hanya akan membuat mereka kecanduan menjadi anjal. Untuk itu penegakkan hukum  berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2007 dalam bentuk sanksi denda dan kurungan bagi pemberi uang kepada anjal haruslah benar-benar dijalankan secara tegas. Sebab jika tidak, hanya akan membuat anjal betah di jalanan dan berkembang biak. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Psikolog Pemerhati Anak, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

Melindungi anak bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawan pemerintah atau para pemangku kepentingan saja, tapi diperlukan peran dari kita semua serta seluruh warga masyarakat. Jadi ibaratnya diperlukan orang sekampung untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman. Termasuk eksploitasi, anak dipaksa bekerja dan sebagainya.

Jika hanya mengandalkan pemerintah saja, itu tidak bijak dan akan sulit ditangani. Makanya kami sejak beberapa tahun lalu mengusulkan dibentuknya Seksi Perlindungan Anak sampai tingkat RT dan RW. Daerah yang RT dan RW nya sudah dilengkapi dengan Satgas Perlindungan Anak itu, pertama adalah Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kemudian Kabupaten Bengkulu Utara.

Nah, kita lihat RT RW itu kan artinya Rukun Warga, Rukun Tetangga. Tapi sering tidak rukun kan, cobalah mereka bisa rukun untuk sama-sama menangani kasus atau permasalahan yang menimpa anak-anak.

Jadi saya kira intinya untuk melindungi anak-anak itu, diperlukan keterlibatan, bukan hanya pemerintah di tingkat pusat saja, tapi juga pemerintah daerah dan seluruh lapisan elemen masyarakat. Jika semuanya bersinergi dan berperan aktif, masalah-masalah yang menimpa anak-anak pasti akan berkurang, bahkan hilang. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Setiap orang tua, wajib memberikan pendidikan kepada anak, baik informal, maupun formal. Begitu pula halnya dengan Negara. Keduanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Dalam konteks orang tua atau keluarga, yang kita kenal sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama, memikul tanggung jawab dan wajib sifatnya untuk dilaksanakan oleh setiap orang tua. Kewajiban tersebut ada dalam perspektif keluarga, juga dalam perspektif agama. Bagi orang tua, kedudukan anak adalah sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dipertanggungjawabkan oleh setiap orang tua dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Kewajiban dan tanggung jawab pendidikan oleh orang tua yang pertama dilalui oleh anak adalah pendidikan di dalam keluarga, karena keluraga adalah institusi pendidikan yang pertama dan utama. Namun demikian, walau pun keluarga dalah lembaga pendidikan pertama dan utama, kebutuhan pendidikan anak tidak cukup hanya di keluarga, anak-anak harus dan wajib mendapat layanan pendidikan di luar keluarga, yakni di lembaga-lembaga pendidikan formal, yang kita kenal dengan sekolah. Idealnya, setiap orang tua wajib memberikan pendidikan anak semaksimal mungkin.

Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, kapasitas dan kualitas kehidupan keluarga yang berbeda-beda, dimana banyak keluarga yang tidak mampu menjalankan fungsi edukasi di keluarga dan tidak mampu menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga pendidikan formal, maka pemerintah sebagai penyelenggara Negara, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak bangsa ini sesuai dengan amanah UUD 1945  yang mengamanantkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan sebagai tanggung jawab Negara. Oleh sebab itu, secara yuridis Negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan untuk setiap warga negaranya. Secara normative, pemerintah sudah mengatur segala payung hukumnya serta menyediakan fasilitas pendidikan, terutama pendidikan formal, sehingga bisa menjamin bahwa setiap anak mendapat pelayanan pendidikan. Salah satu program pemerintah adalah menjalankan program wajib belajar yang mewajibkan setiap warga negera yang memiliki hak belajar pada usia hingga 12 tahun, wajib bersekolah dengan gratis.

Nah, idealnya dengan program wajib belajar dan pendidikan gratis, tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang masih sangat memprihatinkan. Data dari UNICEF 2016, seperti dikutip oleh Amos Sury El Tauruy dalam tulisannya “ Tempat anak-anak di sekolah, bukan di jalanan”,  mencatat 2,5 juta Anak Indonesia tidak bisa menikmati pendidikan lanjutan. Sekitar 600 ribu anak usia Sekolah Dasar (SD), dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Nah, yang menjadi masalah bukan saja karena anak tidak dapat menikmati layanan pendidikan dan menikmati pendidikan lanjutan, tetapi kondisi yang paling parah dan memprihatinkan adalah persoalan pekerja anak (child labor) yang nasib mereka sangat mengenaskan, dimana mereka terpaksa dan dipaksa berkerja pada kondisi yang sangat membayakan keselamatan dan masa depan mereka. Sudah banyak fakta memilukan disuguhkan kepada kita. Liputan6.com, 12 Juni 2017 menyebutkan bahwa  sekitar 45 juta buruh anak di Indonesia memiliki risiko terhambat tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan dan eksploitasi. Ini jelas sangat membahayakan generasi bangsa ini. Apalagi bila mengetahui ada sekitar 400.000 pekerja anak, bekerja di sektor berbahaya, seperti pelacuran, perjudian, pornografi dan peredaran narkoba. Belum lagi mereka yang terpapar oleh kejahatan seksual online dan sebagainya.

Pertanyaan kita, mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa program Wajib belajar 12 tahun yang diselenggarakan pemerintah seakan tidak mampu  membendung keluar dari sekolah? Mengapa anak-anak harus meninggalkan sekolah dan terjun ke dunia kerja sebelum mereka layak melakukan pekerjaan itu? Mengapa pula kita membiarkan dan bahkan memaksa anak bekerja dan meninggalkan hak mereka atas pendidikan? Salah satu jawaban yang selama ini menjadi penyebabnya adalah karena program wajib belajar yang gratis itu, belum mampu mengatasi kesulitan biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh rakyat, terutama rakyat kecil. Karena hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa dua alasan terbesar anak-anak putus sekolah adalah karena masalah biaya, dan membantu orang tua bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Kiranya, pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi buruk ini terus terjadi. Pemerintah harus secepatnya bertindak tegas. Khusus untuk anak-anak, pemerintah harus bisa meringankan beban biaya yang telah mendorong anak-anak tidak mampu keluar dari sekolah.Caranya adalah menyediakan beasiswa khusus. Kemudian pemerintah harus tegas terhadap orang tua yang masih memperkerjakan anak di bawah umur. Pastikan setiap anak bersekolah. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang