Telkom, Menanti Badai Menjelang
berita
Humaniora
26 September 2017 20:45
Penulis
Ada yang luput dari perhatian publik. Beredar kabar, BUMN telekomunikasi RI, PT Telkom, menyimpan bara persoalan. Selama ini, Telkom bekerjasama dengan BUMN IT terbesar di Perancis, Orange&Sofrecom, terkait peningkatan kapasitas teknologi. Salah satunya penggunaan software I-Siska (Inovasi Sistem Informasi Kastemer) milik Orange & Sofrecom. Inovasi ini memudahkan pengelolaan data pelanggan dengan sekuritas dan akurasi data tinggi.

Masalahnya, selama 6 tahun terakhir Telkom disebut tidak membayar royalti lisensi sebesar 18 dolar AS/pelanggan ke Orange&Sofrecom. Total  wanprestasi Telkom dikabarkan mencapai Rp. 1.836 juta dolar AS. Anehnya, selama 6 tahun itu laporan keuangan PT Telkom yang diaudit BPK selalu tercantum angka pembayaran royalti kepada  Orange & Sofrecom.

Kinerja keuangan Telkom semester I/2017 terbilang baik. Mereka membukukan pendapatan Rp 64,02 triliun atau tumbuh 13,4 persen dibanding periode sama tahun lalu. Telkom juga membukukan laba bersih sebesar Rp 33,23 triliun.

Pertanyaannya, apa benar Telkom masih menggunakan software milik perusahaan Perancis itu? Sebab bukan tidak mungkin Telkom sudah mengembangkan sendiri sistem pengelolaan data pelanggannya. Tetapi jika Telkom tidak menggunakan software milik Orange&Sofrecom, kenapa laporan keuangan tahunan Telkom masih mencantumkan pembayaran royalti? Bagaimana mekanisme audit di BPK? Lantas kemana larinya dana yang seharusnya dibayarkan ke Orange&Sofrecom?

Ada masalah lain terkait migrasi data pelanggan akibat rusaknya satelit Telkom 1 yang sudah kadaluwarsa sejak 2014. Ada kabar migrasi data itu adalah keputusan sepihak Telkom tanpa melibatkan pengelola satelit, Lockheed Martin. Padahal laporan tahun US Securities&Exchange Commision menyebutkan satelit Telkom 1 bisa dioperasionalkan sampai  2021. Kabarnya, migrasi data pelanggan dengan memanfaatkan rusaknya satelit Telkom 1 juga bagian dari menghindari kewajiban membayar royalti ke Lockheed Martin.  Apa iya Telkom separah itu?

Jika dua hal itu benar terjadi, maka ini memalukan nama Telkom sendiri dan juga nama Indonesia di mata internasional karena melanggar aturan perjanjian dan hukum internasional. Wajar jika ada permintaan agar Presiden menjatuhkan sanksi jika benar ada persekongkolan jahat pejabat Telkom dan pejabat BPK. Apalagi, Indonesia saat ini menjadi pasar yang dilirik pemain IT kelas dunia dengan nilai investasi 3 miliar dolar AS per Agustus 2017. Apa pemerintah siap jika investasi bidang IT anjlok?  

Apa pendapat anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF