Tabrak Privasi Demi Hentikan Prostitusi di Kalibata City
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 September 2018 19:00
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya cara jitu untuk menghentikan prostitusi terselubung di Kalibata City, Jakarta Selatan. Cara tersebut adalah mengambil foto serta mencatat identitas pengunjung Kalibata City. Foto pengunjung Kalibata City tersebut nantinya akan disebar luaskan ke publik. Tujuannya ialah pengunjung yang diduga menikmati jasa pelacur itu bisa merasa malu serta memberikan efek jera. Apakah kebijakan tersebut tidak menganggu privasi dari warga yang berkunjung?

Pada era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pemprov DKI Jakarta pernah berencana melakukan sentralisasi prostitusi di Ibu Kota, dengan cara membangun apartemen khusus yang mengakomodir pekerja seks komersial (PSK). Tujuannya, supaya PSK tidak tersebar, serta membuka praktik prostitusi yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kabarnya, jika prostsitusi disentralisasi seperti itu, pengunjung akang berfikir lagi untuk berkunjung ke situ, karena rasa malu. Apakah Anies tidak berminat untuk mengadopsi ide ini?

Prostitusi menjadi masalah yang seolah tak terselesaikan di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta yang dianggap paling sukses membenahi permasalahan prostitusi adalah Ali Sadikin. Hati Bang Ali liarnya miris, melihat liarnya praktik prostitusi di sejumlah titik di Jakarta yang melibatkan orang dewasa juga anak di bawah umur. Lalu, Bang Ali mempelajari bagaimana sejumlah kota di dalam dan luar negeri mengelola pelacuran. Cara mengelola PSK yang dipelajari bang Ali dari kota lain, diimplementasikan di Jakarta.
 
Bang Ali mengumpulkan PSK yang tersebar di sejumlah titik ke satu tempat, yaitu Keramat Tunggak, Jakarta Utara. Kebijakan Bang Ali tersebut juga berdampak kepada penambahan sumber pemasukan daerah, yang kemudian digunakan untuk pembangunan DKI Jakarta. Hingga hari ini, pembangunan yang dilakukan Bang Ali dari hasil bisnis ini, masih bisa dirasakan warga DKI Jakarta. Apakah Pemprov DKI Jakarta yang sekarang tidak berminat kembali menerapkan kebijakan yang dibuat Bang Ali untuk mengatasi masalah prostitusi?

Pada 1999, Keramat Tunggak ditutup oleh Gubernur Sutyoso, dan diubah menjadi Islamic Center. Prostitusi yang semula tersentralisasi, sejak saat itu hingga kini kembali seperti zaman sebelum Bang Ali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ada pendapat mengatakan, permasalahan prostitusi, tidak mendapat perhatian labih layaknya masalah banjir dan kemacetan. Prostitusi baru meyedot perhatian ketika ada kasus-kasus yang terungkap, seperti kasus prostitusi terselubung di Kalibata City atau pembunuhan yang berlatar belakang bisnis ilegal prostitusi tersebut.

Dalam kurun waktu kurang dari setahun (2018), setidaknya polisi berhasil membongkar 4 kasus bisnis ilegal prostitusi terselubung di Kalibata City. Pengungkapan kasus itu, membuat Anies geram, dan segera memikirkan cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Serupa dengan respon yang dahulu diberikan Ahok, ketika terjadi pembunuhan sadis terhadap PSK di Tebet serta pengungkapan kasus prostitusi terselubung di Kalibata City. Apakah kebijakan yang hendak diterapkan Anies akan memberikan efek jera kepada para penikmat jasa prostitusi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Tata Kota

Permasalahan mendata pengunjung apartamen itu diserahkan saja kepada pengelolanya. Jadi pengelolanya tahu siapa pemilik, penghuni tetap, siapa yang ngontrak dan siapa yang jam-jaman. Pengelola kan juga memiliki identitas dari mereka semua.

Selanjutnya, kalau ada prostitusi atau apa itu bukan persoalan pantau memantau atau sejenisnya, tapi itu menunjukkan adanya krisis kepedulian. Jika sebelah rumah dari penghuni digunakan sebagai tempat prostitusi, kenapa penghuni hanya diam saja. Kenapa harus polisi yang nangkap, aturannya melaporkan. Itu menunjukkan apartemen-apartemen kita memang dalam kondisi kritis kepedulian.

Jika orang tidak peduli, hal-hal seperti prostitusi dan sebagainya bisa terjadi. Justru dengan perhimpuan penghuni, P3R-nya, harusnya lebih ketat. Menghimbau kepada para penghuni untuk melaporkan jika ada temuan-temuan yang mencurigakan. Kemudian apakah berlaku atau tidak aturan 1x 24 jam, mau pergi ke mana pun, aturan itu ada. Jadi, jika ada orang yang gonta-ganti menggunakan satu unit di situ, seharusnya para penghuni melaporkan.

Namun, kenyataannya sebaliknya. Mengapa para penghuni cuek, karena sudah tidak ada lagi rasa kepedulian. Mereka tidak mau tahu siapa penghuni di sebelah mereka, yang penting mereka menyewa. Bagi mereka, yeng terpenting adalah tidak saling menganggu. Krisis kepedulian semacam inilah yang membuat praktik prostitusi terselubung di apartemen masih terus tumbuh subur.

Menumbuhkan rasa kepedulian saya kira lebih efektif, dari pada membuat aturan. Aturan yang dibuat itu bisa jadi tidak akan efektif, selama orang di sana merasa tidak peduli dengan tetangga. Juga, fungsi kelembagaan di sana hanya diperuntukkan untuk mengurus administrasi bayar membayar, setelah membayar iuran, ya selesai. Dengan membayar, mereka mempercayakan yang mengurus terkait dengan itu adalah satpam.

Nah, terkait kebijakan yang pernah diusulkan Ahok, tidak bisa seperti itu. Ini kan masalah moral, kita tidak bisa serperti itu. Jika diberlakukan kebijakan yang direncanakan Ahok, kita melegalkan semua itu. Orang nanti melegalkan judi dan sebagainya. Kan kita masih ada nilai-nilai agama dan moralitas.

Selain itu, di situ juga ada Perda Ketertiban. Di Perda Ketertiban itu, jika hal-hal seperti judi dan prostitusi dilegalakan, besar kemungkinan ketertiban akan terganggu. Dan itu akan melanggar Perda Ketertiban, bisa juga ditahan. Jika pun ditahan, kebanyakan PSK-nya yang ditahan. Sedangkan pelaku-nya bebas-bebas saja. Artinya itu memojokkan pihak perempuan.

Menurut saya, kalau ada yang seperti itu ya, dulukan memang tidak maksimal. Karena ujungnya hanya eksploitasi manusia. Itu sudah perdagangan manusia. Kalau seperti itu nantinya itu pasti banyak gugatan. Maaf ya, nanti banyak orang yang tergantung narkoba, prostitusi, akhirnya melacurkan diri. Itu dianggap jalan pintas.

Jika mau, tirulah Ibu Risma dalam kasus Dolly Ibu Risma itu lebih berhasil menutup Dolly, kemudian mengarahkan mereka untuk lebih produktif bekerja, serta lebih menghasilkan. Jadi bagaimana pembinaanya saja, juga bagaimana fungsi pimpinan daerah membuka jaraingan untuk memperkerjakan mereka kearah yang lebih positif.

Pokoknya jangan berhenti dengan membuat aturan, harus turun dan pantau kegiatannnya. Sekarang ini, jika sekadar membuat aturan, tidak membawa suatu hal yang efektif. Aturan sudah banyak dibuat, tapi tak efektif dan aturan itu tidak dilaksanakan.

Turunlah ke lapangan, atur skemanya dan tunjuk pejabatnya, dan laporan mingguannya. Jika sekadar melegal-legalkan, itu tidak efektif. Seperti yang saya katakana tadi, eksploitasi manusia. Dampaknya malah kemana-mana. Misalnya di Bandung, ada namanya Saritem, itu sudah ditutup. Dibuatlah mereka lebih produktif. Dari pada mereka seperti itu, lebih baik jadi TKI lebih bagus. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Menurut saya ide atau usulan kebijakan Ahok dalam menangani prostitusi terselubung di apartemen lebih rasional, ketimbang usulan kebijakan yang hendak diterapkan oleh Anies. Dalam teori kebijakan, kita mengenal yang namanya rasionality binding. Rasionality Binding maksudnya segala sesuatu atau kebijakan yang hendak diterapkan, baiknya dipertimbangkan secara rasional dan logis.

Menurut saya, apa yang hendak diterapkan Anies itu kurang rasional. Anies tidak berfikir dampak yang akan muncul akibat dari kebijakan tersebut. Bisa jadi, Gubernur DKI Jakarta dituntut balik oleh warga yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Kebijakan yang hendak diterapkan Anies itu menabrak privasi warga negara. Kebijakan itu juga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18 tentang HAM, dan UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM. Anies bisa dipidana oleh warga yang merasa dirugikan.

Namun terlepas dari pada itu, saya melihat bahwa Anies berada dalam kegalauan. Kebijakan ini menunjukan bahwa Anies tidak tahu lagi hendak menerapkan kebijakan apa, dalam mengatasi permasalahan prostitusi terselubung di Kalibata City. Tapi menurut saya, Kalibata City itu prostitusi kelas menengah ke bawah, kelas Rp1 juta ke bawah. Jika memang mau menerapkan asas keberadilan, ditutup saja semua tempat yang jelas-jelas menerapkan praktik prostitusi. Anies memang berhasil menutup Alexis, tapi tempat yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi kalau mau jujur kan bukan hanya Alexis.

Setidaknya ada sekitar 7 tempat lain yang dijadikan tempat prostitusi kelas atas di Jakarta. Selain itu, bukan hanya Kalibata City, ada juga apartemen dan hotel-hotel mewah yang digunakan sebagai tempat bisnis prostitusi terselubung. Jika memang mau ditutup atau diberi sanksi, sekalian saja semuanya disanksi. Supaya ada asas berkeadilan dalam penerapan kebijakan.

Nah selain itu, saya kira kebijakan yang direncanakan Ahok itu lebih masuk akal. Tidak bisa dipungkiri, prostitusi itu seperti rokok. Memang banyak buruknya, tapi itu mungkin menjadi "kebutuhan" manusia. Kita bicara tentang moral, tapi nyatanya praktik itu malah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Memang banyak keburukannya, tapi kita lihat juga, jika disentralisasi, itu akan menutup kemungkinan terjadinya prostitusi tersembunyi dan liar.

Jadi, jika orang ke suatu tempat yang dikhususkan untuk peraktik prostitusi, berarti orang sudah tahu dia mau melakukan itu. Di Kepulauan Seribu kan banyak pulau kosong, itu saja digunakan. Jadi kalau orang mau itu, mereka pergi ke sana. Sudah diketahui tempatnya. Bukan mau melanggar moral atau sebagainya, tapi memang dengan segala kenegatifannya, prostitusi itu kan sudah menjadi kebutuhan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Pelacuran dipandang sebagai profesi yang paling tua bagi manusia di dunia, yaitu perilaku yang sudah ada sejak awal di kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran merupakan masalah sosial, sehingga apabila membicarakan masalah pelacuran mencakup ruang lingkup yang luas. Hal ini disebabkan tidak hanya menyangkut diri pelacur, tetapi menyangkut masyarakat lain, dan juga melibatkan pemerintah.

Sungguh nyata bahwa tindak pelacuran dapat mengganggu, merugikan keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini karena tindak pelacuran melanggar adat istiadat dan norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum.

Oleh karena itu kebijakan mengatasi pelacuran hendaknya harus komprehensif dan holistic, dengan melihat dari akar  permasalahan yang akan dikaji. Adapun permasalahannya adalah: (1) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pelacuran? (2) Apa dampak atau akibat dari aktivitas pelacuran? (3) Apa usaha-usaha yang perlu dilakukan guna mengatasi dan menanggulangi pelacuran? Permasalahan tersebut hendak dianalisis dengan pendekatan sosiologi-empiris dan kebijakan nya tidak hanya instrumen hukum positif tetapi instrumen sosial, agama serta adat terlibat dalam konten kebijakan tersebut yang bukan saja efek jera, melainkan penguraian benang kusut permasalahan tersebut.

Adapun kebijakan jangka pendek pemerintah, sementara waktu dengan menabrak privasi. Hal tersebut sah-sah saja, selagi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan tujuan. Pemerintah sebagai penyelenggara dan pelaksanaan negara yang harus menjamin keseluruhan warganegara. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan