TNI Dilecehkan, KPI Mandul?
berita
Humaniora

Sumber Foto: merdeka.com

24 January 2018 19:00
Program acara musik Dahsyat lagi-lagi membuat kontroversi. Kali ini acara yang disiarkan RCTI itu kembali menuai beragam kecaman, khususnya dari keluarga besar TNI. Pasalnya pada salah satu segmen acara tersebut akhir pekan lalu diduga telah melecehkan kesatuan TNI dengan menyuguhkan games yang melanggar etika dan sopan santun. 

Pada segmen itu, seorang anggota TNI bersusah payah memakan donat yang diikatkan dengan tali yang dimainkan dengan menggunakan kaki. Kedua tangannya terikat. Menyaksikan adegan tersebut muncul pertanyaan, apakah pantas perlakuan seperti itu? Terlebih yang diperlakukan kedua presenter seorang aparatur negara.Tak salah kalau apa yang dipertontonkan Dashsyat itu dihujat banyak netizen. Sampai-sampai ada yang menyerukan memboikot tayangan itu.

Tayangan yang mengundang kontroversi bukan kali ini saja dipertontonkan Dahsyat. Sebelumnya ucapan tidak senonoh, goyang dribel, penampilan jenglot, penghinaan lambang Pancasila (kasus bebek nungging Zazkia Gotik), sampai kasus pelecehan agama (kasus "Islam prosetan" chef Renne) tak luput dari kritik pedas dari publik yang berujung pada teguran dan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia.Tapi itu semua tak memberi efek jera bagi Dahsyat. Kok bisa? Apakah sanksi yang diberikan KPI terlalu ringan? Atau, memang Dahsyat yang tidak mau belajar dari kesalahan? Sehingga tayangan kontroversial kerap dipertontonkan. Tak salah kalau pertanyaan-pertanyaan itu muncul.

Semenarik apapun sebuah acara hiburan, jika melampaui norma kesopanan maka tak layak untuk disebut hiburan karena tak beretika dan cenderung melecehkan. Menariknya mengapa hal ini tak disadari tim kreatif Dashyat? Bukankah setiap program acara harus mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI? 

Pihak TNI AD sudah memberikan protes keras. Protes ini langsung ditanggapi RCTI dengan meminta maaf. Bahkan pihak RCTI telah menyatakan menghentikan sementara program tayangan Dahsyat.

Selasa (23/1/2018) kemarin, KPI memanggil pihak RCTI dan melayangkan peringatan tertulis dan meminta evaluasi menyeluruh untuk kasus pelecehan TNI ini. Namun apakah cukup sampai di situ sanksinya? Apa cukup dengan memberi peringatan dan acaranya dihentikan sementara oleh stasiun TV-nya? 

Dari pengalaman dengan TV tetangga, program acara yang kena sanksi atau dihentikan bisa lahir lagi dengan nama baru. Konsep bahkan presenternya sama. KPI tak bisa menghukum stasiun TV penayang dengan mencabut izin siar.

Sebetulnya, sampai 2005, izin siar diatur oleh KPI. Namun UU 32/2002 tentang penyiaran, yang memberi wewenang KPI memberi izin siar, digugat. Akhirnya, kewenangan perizinan dari KPI dipangkas dan dibagi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. KPI pun hanya mengawasi materi siaran dengan sanksi seadanya. 

Jika sudah begini pelanggaran macam yang dilakukan Dahsyat berpotensi akan terus terjadi. Bagaimana agar stasiun TV dan tenaga kreatifnya punya tanggung jawab melahirkan tayangan yang menghibur sekaligus edukatif? Mungkinkah KPI tak mandul lagi? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk) 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila

Pergeseran lanskap kehidupan dari tradisi lisan ke tradisi tulis belum sempat disikapi oleh masyarakat Nusantara secara maksimal sudah hadir tradisi visual. Konsekuensinya masyarakat yang budaya baca-tulis masih rendah gagap menghadapi budaya visual. Tatkala sikap kritis masih rendah apa yang tampak dan tampil dalam dunia visual tidak hanya dijadikan hiburan melainkan juga kebenaran. Publik sulit membedakan mana adegan visual yang mencerahkan dan memberdayakan dengan adegan hiburan yang memperdaya dan mencelakakan.

Dalam konteks kesadaran publik jadi bingung membedakan kebutuhan hiburan yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan hiburan yang sekedar mengundang tawa sekaligus melecehkan nilai nilai kemanusiaan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku  ekonomi rakus  untuk menarik keuntungan. Mereka berupaya mencari rezeki dengan menebarkan iklan dan hiburan murahan. Dengan alasan rating yang tinggi seolah apa yang ditampilkan dalam dunia hiburan itu layak dan mendapat dukungan publik. Seolah kebudayaan Indonesia telah mengalami imanensi, terbelenggu oleh kekuatan kapital yang membodohi rakyat.  Nilai nilai kehidupan yang memposisikan manusia dan kemanusiaan sebagai subyek telah digeser sekedar sebagai obyek dan konsumen hiburan murahan.

Dalam konteks yang semacam ini KPI harus berani secara tegas dan lugas melembagakan nilai-nilai yang termaktub dalam kode etik penyiaran, UU penyiaran hingga nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan watak dan karakter bangsa harus dilakukan secara terus menerus. Salah satunya dilakukan lewat media massa yang menampilkan aspek visual pada publik.

Pembiaran tayangan yang kurang cerdas dan tidak mendidik, apalagi  melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan harus mendapat sanksi yang tegas dan keras. Sebaliknya tayangan yang mencerahkan,  membangun optimisme dalam menatap masa depan yang lebih baik perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi.

Internalisasi nilai-nilai kebajikan perlu dikenalkan dan diarus utamakan dalam media massa, sehingga masyarakat yang tingkat literasinya masih rendah dapat didorong untuk menjadi warga dan pemirsa yang cerdas, bijak, kreatif dan produktif. KPI memiliki tanggungjawab legal, sosial dan moral untuk mendorong pelbagai tayangan dan pemberitaan sebagai bagian dari rekayasa kultural menuju masyarakat yang cerdas dan produktif bukan masyarakat yang konsumtif.

Internalisasi melalui dunia visual mampu membatinkan suatu nilai secara masif dan mendalam. Sementara tingkat literasi masyarakat masih rendah diperlukan nilai dan norma yang harus dijaga dan ditegakkan. Untuk itulah KPI dibentuk dan diadakan. Masyarakat  menunggu kiprah dan sikap yang tegas dan cerdas dari pengurus KPI.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Fungsi media massa bukan hanya menghibur, tapi juga mendidik. Tidak terkecuali media visual seperti televisi. Karena itu tayangan media harus mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan dihayati masyarakat.

Melalui program-program hiburan media (Televisi) berusaha menarik pemirsa sebanyak-banyaknya. Semakin banyak penontonnya, maka siaran itu dianggap semakin bagus, karena apa yang ditayangkan dianggap memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di masa lalu, tayangan yang memenuhi "kebutuhan masyarakat" boleh diartikan sebagai tayangan yang berkesesuaian dengan nilai dan norma publik. Tetapi di era kapitalisme seperti saat ini, usaha-usaha media untuk menarik sebanyak mungkin penonton, bukan semata-mata  dalam rangka kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan norma publik, tetapi lebih karena mengejar rating. Rating yang tinggi sama artinya dengan iklan dan keuntungan finansial yang melimpah. Di sini Media (Televisi) bermutasi menjadi industri media. Dalam industri media,  dimensi sosial dari media (Televisi) dikikis dan dieleminasi oleh dimensi ekonomi media. Tugas mendidik masyarakat dikalahkan oleh hasrat memaksimalkan keuntungan. Apalagi di tengah persaingan industri media yang begitu ketat.

Persis di situlah media (Televisi) membutuhkan Tim Kreatif untuk mengkapitalisasi berbagai potensi sosial budaya, (termasuk hiburan) agar bisa memaksimalkan keuntungan. Sebagai Agensi, Tim Kreatif adalah insan yang merdeka dan berdaulat atas diri dan karyanya. Akan tetapi begitu masuk ke dalam industri media, hakekatnya sebagai insan yang merdeka dan berdaulat tereduksi menjadi alat produksi. Agensi pun tereduksi menjadi sekedar Aktor yang menjalankan skenario-skenario industri media.

Jika jangkar kehadiran media di masa lalu adalah kesesuaiannya dengan nilai dan norma-norma publik atau masyarakat, maka dalam industri media, jangkar keberadaannya adalah akumulasi kapital. Di sini dimensi kemanusiaan Tim Kreatif seringkali ditundukkan oleh hasrat memaksimalkan keuntungan dari industri media. Akibatnya sisi kemanusiaan Tim Kreatif tereduksi &  kepekaan sosial lenyap.

Kasus Games "Dahsyat" yang dianggap menghina TNI harus dilihat sebagai
melemahnya kepekaan (salah satu dimensi kemanusiaan) Tim Keatif,  karena desakan "kejar target" menjaring pemirsa, meraup kaya. Dominasi kepentingan kapital menggulung kepekaan sosial Tim Kreatif.

Dalam konteks demikian itu, kehadiran KPI sangat penting untuk menarik kembali jangkar keberadaan media massa (dalam hal ini televisi) ke haribaan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Indonesia. Pancasila bisa menjadi dasar pijakannya.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Soal program Dahsyat RCTI ini, sebetulnya bisa dijelaskan lewat "ideologi rating" yang dianut semua TV swasta. Program yang dianggap sukses mendulang rating dan iklan seperti Dahsyat memang dituntut untuk terus mempertahankan kinerja. Produsernya tiap hari dituntut untuk terus berkreasi. Mencari ide baru apa lagi yang belum pernah ditampilkan di layar TV

Mencari ide baru yang layak tayang dan berkualitas itu tidak mudah. Maka, karena terus-menerus ditekan akhirnya muncullah ide-ide aneh yang lalu dianggap melecehkan TNI di atas. Ini bukan cuma khas RCTI tapi juga terjadi Di TV-TV swasta lain. Ini berbasis pengalaman saya 10 tahun kerja di TV swasta.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas