Sudah Efektifkah Sistem Kampanye Caleg Selama Ini?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 March 2019 11:00
Watyutink.com - Menjelang diberlangsungkannya pemilihan anggota legislatif (pileg) pada tanggal 17 April 2019 mendatang, berbagai atribut, seperti banner, baliho, dan sebagainya dari para calon anggota legislatif (caleg) mulai tersebar di beberapa titik di setiap daerah. Melihat foto-foto para caleg yang terpampang di sepanjang jalan, memang sudah menjadi pemandangan yang biasa setiap lima tahun sekali.

Sistem kampanye seperti itu pada dasarnya merupakan cara yang klasik yang selalu digunakan dengan tujuan agar masyarakat melihat dan memilih. Melihat cara kampanye para caleg selama ini kita juga tahu bahwa biaya yang harus disediakan untuk maju sebagai caleg tidaklah sedikit. Pertanyaannya, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sosialisasi dan personal branding?

Jika maju sebagai caleg harus merogoh kantong yang dalam, otomatis risiko kehilangan banyak uang jika nantinya tidak terpilih juga sangatlah tinggi. Sementara kampanye para caleg selama ini selalu menggunakan cara yang sama saja. Permasalahannya, dengan banyaknya banner, baliho, poster dari para caleg yang tersebar, masih saja banyak masyarakat yang tidak mengenal dan tidak tahu akan memilih siapa.

Terlebih ketika Pilpres dan Pileg disatukan, banyak masyarakat yang justru lebih fokus untuk mencari tahu capres dan cawapres mana yang akan mereka pilih dibandingkan dengan caleg. Tak sedikit masyarakat yang mengaku kebingungan saat harus memilih caleg. Apakah itu artinya cara klasik dalam kampanye caleg saat ini belum terlalu efektif dan hanya buang-buang uang saja?

Padahal, strategi kampanye seorang caleg merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian masyarakat agar memilih mereka. Apalagi bagi mereka yang memiliki popularitas rendah di kalangan masyarakat. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang acuh terhadap politik dan cenderung tidak mau tahu. Lantas, seperti apa strategi yang paling efektif agar seorang caleg menjadi lebih familiar di tengah masyarakat?

Tradisi kampanye caleg dengan mengeluarkan biaya yang besar hingga miliaran sudah menjadi hal yang biasa. Tidak sedikit pula dari mereka yang menganggap biaya kampanye sebagai dana investasi dengan harapan akan balik modal atau mendapatkan keuntungan jika terpilih nantinya.

Bahkan banyak kabar mengenai caleg yang gagal terpilih setelah mengeluarkan uang yang banyak, kemudian menjadi stres atau gila. Melihat fenomena dan sistem kampanye kita selama ini yang membutuhkan biaya besar, bukankah itu yang dapat melahirkan para koruptor dari kalangan anggota legislatif? Lalu, perlukah sistem kampanye kita diubah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mahal memang biaya politik itu. Terutama bagi new comer (Caleg pendatang baru). Biaya yang harus dikeluarkan masing-masing caleg juga bervariatif. Ada yang ratusan juta, hingga mencapai miliaran, dan itu pun belum tentu dikenal atau terpilih. Bahkan yang lebih gila lagi jika caleg belanja di hari H. Belanja mengeluarkan uang untuk membeli suara pemilih (money politics). 

Jumlah uang yang harus dikeluarkan bisa mencapai puluhan miliar. Hitung saja jika seorang caleg mengeluarkan per amplop Rp20.000 x 100.000 pemilih. Sudah Rp2 miliar yang harus dikeluarkan. Belum lagi dengan yang lain-lain. Memang sangat mahal biayanya, tetapi banyak yang berebut untuk menjadi caleg. 

Saat ini, memang kampanye yang dilakukan oleh para caleg tertutup oleh pemberitaan pilpres. Dengan tertutupnya pemberitaan pileg, maka para caleg harus bekerja lebih keras lagi agar dapat dikenal masyarakat. Kampanye convensional masih tetap harus dilakulan para caleg. Walaupun memang dianggap buang-buang uang. 

Kampanye saja tidak dikenal, apalagi jika tidak kampanye. Jadi para caleg tetap harus kampanye sesuai dengan cara dan gaya masing-masing untuk meningkatkan keterkenalan (popularitas) dan keterpilihan (elektabilitas). Risiko politik jika sudah berkampanye dan banyak menghamburkan uang, ttapi masih juga belum dikenal. 

Selain memasang poster, stiker, spanduk, baligo, billboard, banner, dan sebagainya, yang paling penting adalah door to door campaign. Kampanye dengan cara mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Bayangkan jika satu hari 100 rumah saja dikunjungi. Maka dalam tujuh bulan kampanye ada berapa rumah yang bisa dikunjungi. 

Pasang gambar harus dilakukan. Door to door juga sebuah keniscayaan. Karena jika hanya memasang gambar, tanpa dibarengi dengan gerakan door to door campaign. Maka gambar-gambar caleg tersebut tak ada artinya, tak ada maknanya, tak ada ruhnya, dan tak hidup. Bisa saja dikenal, tetapi belum tentu dipilih. 

Kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah. Salah satunya karena biaya politik atau kampanye politik yang sangat mahal. Jadi jika terpilih. Pilihannya hanya mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Itu lah faktanya dan itulah kenyataannya.

Bukan sistemnya yang harus diubah. Tetapi perilaku politisinya yang harus diubah. Karena perilaku para politisi cenderung menghalalkan segala cara untuk terpilih, akhirnya sistem dirusak. Sebagus apapun sistemnya, apabila para politisinya masih berperilaku busuk. Maka akan rusaklah sistem itu. Jadi perilaku politisinya yang harus diubah, agar sistemnya juga menjadi lebih baik. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Baliho, spanduk, banner atau yang dikenal sebagai Alat Peraga Kampanye (APK) memang sudah diusulkan beberapa kalangan untuk ditiadakan dalam kampanye. Saya termasuk yang mengusulkan untuk melarang APK dengan beberapa alasan. Pertama, kampanye menggunakan APK itu menjauhkan atau membangun jarak antara calon anggota legislatif (caleg) dan pemilih dengan kenyataan. 

APK membangun imajinasi program, bukan realitas relasi nyata antara pemilih dan calon. Hal itu berakibat dari tidak pahamnya calon terhadap permasalahan real masyarakat, sehingga pemilih berkhayal tentang calon. Padahal seharusnya calon dapat membangun relasi real dengan pemilih melalui implementasi program dimasyarakat. 

Tetapi DPR justru sengaja membangun sistem pemilu yang menjauhkan pemilih dan calon dengan membangun APK sebagai alat mengenal calon. Akibatnya, pemilih hanya kenal wajah bukan program, sementara calon hanya butuh suara pemilih, bukan relasi konstituen.

Kedua, APK berbiaya tinggi kepada sesuatu yang tidak berguna. Padahal kalau APK ditiadakan, maka calon akan membangun program nyata kepada rakyat. Jika mereka bisa membangun program berkelanjutan, bukan tidak mungkin untuk mengimplemetasikannya, selanjutnya mreka tidak butuh kampanye. Dengan begitu, maka biaya kampanye bisa ditekan

Ketiga, biaya APK sendiri membangun sistem politik korup. Menjelang pemilu, umumnya partai dan calon mencoba mencari dana. Partai meminta kepada kader yang duduk dieksekutif dan legislatif yang berujung kepada kader mencari uang haram untuk kampanye. Jadi, pelarangan APK menjadi hal yang cukup penting dalam mengubah sistem pemilu kita. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu