Subsidi MRT untuk Siapa?
berita
Humaniora
25 March 2019 17:00
Watyutink.com - Kereta MRT atau mass rapid transport alias Moda Raya Terpadu sudah bisa dinikmati masyarakat Jakarta. Sampai akhir Maret masih gratis. Mulai April, mesti bayar yang besarannya antara Rp10.000-Rp16.000. Pekan ini tarif persisnya bakal ditentukan Pemprov DKI Jakarta. 

Angka tarif di atas sudah disubsidi Pemrov DKI. Dengan tarif MRT rata-rata Rp10 ribu per 10 kilometer, pemerintah DKI harus memberikan subsidi sebesar Rp21.659.

Dengan asumsi jumlah penumpang sebanyak 65 ribu hingga akhir tahun ini, tarif keekonomian per penumpang MRT adalah Rp31.659. Pada tahun 2019 diperlukan subsidi sebesar Rp572 miliar.

Masalahnya, apa MRT layak disubsidi? Bukankah pada akhirnya subsidi akan membebani anggaran Pemprov DKI?

Biaya konstruksi MRT Jakarta mencapai Rp16 triliun, membentang sepanjang 16 km dari Lebak Bulus sampai Bunderan HI dengan 7 Stasiun Elevated (jalur layang) dan 6 Stasiun Underground (bawah tanah). Jika tarifnya juga disubsidi pemerintah kapan negara balik modal?

Ada juga yang mempermasalahkan, jika tujuan MRT agar pemilik kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi sama saja dengan orang miskin membayari orang kaya. Bukankah pemilik kendaraan pribadi orang berkecukupan, adilkah bila mereka menikmati subsidi? 

Saat masa uji coba MRT kita menyaksikan foto-foto yang menjadi viral saat masyarakat Jakarta menumpang MRT. Kita melihat ada sampah berserakan, ada yang tak tertib mengantri, ada yang bergelantungan di tali untuk penumbang berdiri, ada yang naik kursi, bahkan ada yang menyantap makan siang di peron selayaknya tengah piknik. Foto-foto itu menandakan apa? 

MRT dibangun bukan sekadar jadi sarana angkutan umum yang mengantar dari titik A ke titik B. Membangun MRT juga membangun peradaban. Antara lain peradaban di mana masyarakatnya tertib, menghormati fasilitas umum, dan budaya antri. Jika yang kita saksikan kebalikannya,  apa itu artinya kita gagal jadi masyarakat beradab? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Apa tujuan dibangunnya MRT dan LRT? Untuk mengatasi kemacetan? Siapa yang bikin macet? Apakah pengguna angkutan umum seperti TJ? Atau pengguna kendaraan pribadi?

Kalau kendaraan pribadi, yang pakai kendaraan pribadi siapa? Apakah orang mampu atau orang kurang mampu? Kalau sudah gitu, masih mau bilang MRT dan LRT disubsidi? 

Subsidinya bukan untuk membayar selisih tarif tapi untuk switching dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Bagi yang sudah menggunakan Bus Transjakarta tidak perlu beralih ke MRT? Tidak ada gunanya jadinya. Switching dari angkutan pribadi ke MRT/LRT berapa persen dari pergerakan di DKI? 

Itulah gunanya Business Plan, itulah gunanya Outline Business Case (OBC). Jika tidak ada pengupayaan properti, maka jangan harap juga tarifnya bisa murah. Subsidi itu dianggarkan, tapi pendapatan non core (properti) bisa menjadi solusi untuk meringankan.

Yang dapat subsidi adalah pengguna, bukan perusahaannya. Yakni orang yang mau beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Subsidi untuk mengurangi beban penggunaan BBM, mengurangi beban penyakit yang diakibatkan polusi udara serta mereduksi kemacetan. 

Jika orang pakai mobil pribadi terus, negara rugi juga. Karena BBM disubsidi juga. Memang seharusnya subsidi tepat sasaran. Tapi itu bisa dilakukan nanti.  Sekarang biarlah orang berpindah dulu ke MRT.

Di Indonesia gap orang kaya dan miskin terlalu tinggi. Ibaratnya negara lain gap-nya cuma level lima, kita 10. Jadi buat negara lain mudah mengedukasi masyarakat agar beradab di MRT. Itu tugas kita mengedukasi masyarakat. Orang kita memang harus ada yang teriakin. 

Saya ingat di China, ada orangtua yang dipekerjakan sehari-hari tugasnya teriak-teriak. Seorang lansia setiap pagi tugasnya teriak pakai speaker, "Masuk bus dari pintu depan, keluar dari pintu belakang!" Mungkin kita harus seperti itu. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Transportasi

Mari bicara soal definisi MRT dahulu. Sebenarnya masih belum tepat MRT (Mass Rapid Transit), diartikan sebagai “moda raya terpadu”. MRT arti sederhananya adalah angkutan massal cepat untuk transit.

Namun MRT di Kongres Bahasa Indonesia 2018 MRT diIndonesiakan menjadi Moda Raya Terpadu, itu secara etimologis masih belum dapat menjelaskan definisi MRT secara akademik. Kalau mau pakai Bahasa kita, kata "moda" juga bukan Bahasa Indonesia. Definisi MRT sesungguhnya akan berbeda bila menjadi "Moda Raya Terpadu". 

Bila diperbolehkan menggunakan istilah asing, mengapa “M”-nya tidak menggunakan istilah “metro” yang artinya sudah jelas “metro’ adalah kereta api perkotaan, atau “metropolitan” adalah anglomerasi wilayah antar kota besar atau hub besar dengan populasi besar. Sedangkan “R” tetap kita gunakan kata “rel”. Huruf “T” bisa kita gunakan “terpadu” atau “terintegrasi” sebagai makna “transit” sesuai definisi MRT secara akademik. 

Menyangkut subsidi, sudah selayaknya dan sepantasnya di manapun angkutan massal itu pasti disubsidi (melalui skema PSO, public service obligation) oleh negara, karena untuk sifting dari kendaraan pribadi ke angkutan massal perlu keputusan politis. Dalam hal ini negara tidak bisa berpikir profit, namun harus berpikir untuk benefit.  

Benefit secara makro adalah berkurangnya public menggunakan angkutan pribadi, bila banyak masyarakat pindah menggunakan angkutan massal, akan terjadi manfaat, seperti:
1. Mengurangi kemacetan lalu lintas, kecepatan menjadi normal
2. Mengurangi penggunaan BBM fosil ( produksi/impor bbm turun)
3. Mengurangi subsidi BBM (premium)
4.Mengurangi polusi asap kendaraan bermotor, okisgen menjadi lebih sehat (go green)
5. Mengurangi kerugian karena macet ( kerugian kemacetan di Jabodetabek Rp 65 – 100 Trilyun / tahun, BPTJ)
6. Mengurangi angka kecelakaan di jalan
7. Mengurangi angka psikologis stress akibat kemacetan

Jadi jalan raya tidak macet lalu lintasnya secara alamiah akan membahagiakan dan menyejahterakan masyarakat. Kompromi harga mahal untuk subsidi transportasi oleh Pemda tidak berarti apabila masyarakatnya bahagia dan sejahtera. 

TDM (transport demand management) secara serious diperlukan untuk switching dari angkutan pribadi beralih ke angkutan umum. Dalam TDM menggunakan konsep “push & pull”. Bagaimana caranya “push” menekan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dan bagaimana “pull” menarik masyarakat menggunakan angkutan umum seperti MRT. Banyak ragam untuk ‘push’ tidak menggunakan kendaraan pribadi, seperti: pemberlakuan pajak kendaraan yang sangat mahal, penghapusan ruang parkir kendaraan, tarif parkir yang sangat mahal, jalan berbayar (ERP), rekayasa lalin nomer plat ganjil/genap, car pooling dll. 

Kalau semua konsep ‘push’ diimplementasikan akan sangat mudah “pull” public menggunakan MRT Jakarta tersebut. Namun hal ini tentunya ada catatannya untuk jaminan ketahanan sarana/prasarana MRT dan jaminan adanya integrasi antar moda di setiap stasiun MRT.  

Bukan untuk Balik Modal 

Pengerjaan MRT Jakarta ini adalah solicited, maka tidak bisa modal pemerintah ini digunakan untuk mencari laba. Maka modal pemerintah harus digunakan untuk mencari kemanfaatan bagi warganya. Modal pemerintah berasal dari pajak masyarakat sehingga konsekuensi logisnya dikembalikan sebagai public transport services melalui skema public service obligation (PSO).  

Pendanaan pembangunan MRT ini adalah softloan dari Pemerintah Jepang yang dikembalikan selama 30 tahun dengan pembagian porsi tanggung-jawab Pemerintah Pusat 49 % dan Pemprov DKI 51%. Untuk pengembalian softloan ini operator MRT dalam hal ini adalah PT MRT Jakarta tidak bisa secara tradisional mengandalkan fare box semata, namun harus mengandalkan non fare box pula, seperti “jualan” TOD area dan TJD di stasiun MRT. Pier dan girder elevated rail MRT juga bisa dijual menjadi ruang iklan.  

Bila non fare box tercapai, struktur pentarifan tidak perlu menggunakan opex (operation expenditure), sehingga tarif MRT bisa lebih murah. Penyelanggaraan angkutan massal adalah tanggung jawab negara untuk kemanfaatan semua stakeholder, sehingga berbeda dengan konteks jualan barang dagangan secara umum yang selalu harus menghitung rugi-laba dan kapan akan balik modal.  

Salah besar anggapan orang miskin membiayai orang kaya dalam menikmati subsidi MRT. Tentunya orang-orang kaya akan membayar pajak yang besar pula kepada negara sesuai porsi pendapatan pribadinya, maka sudah layaknya pajak yang banyak itu dikembalikan sebagai PSO angkutan massal berbasis rel seperti MRT ini.  

Bila tidak ada rekayasa nopol ganjil/genap, setiap hari kendaraan yang melintas di Jln Thamrin-Sudirman dapat mencapai 350.000-400.00 kendaraan. Maka jumlah pengguna kendaraan pribadi yang sedemikian besar tersebut sangat mendesak untuk ditarik mengunakan moda MRT Jakarta supaya jalan tidak padat akut. 

Adanya kejadian yang tidak disiplin atau tidak tertib oleh sebagian warga masyarakat ketika mengikuti ujicoba MRT Jakarta baru lalu adalah indikator bahwa masyarakat kita masih belum terbiasa menggunakan fasilitas umum. Kita ketahui bersama bahwa pengguna angkutan umum masih 25% di DKI dan 16% bila mencakup wilayah anglomerasi Jabodetabek.  Sehingga bisa diasumsikan budaya dan habitus bagaimana menggunakan fasilitas angkutan umum masih sangat minim, hanya 16% - 25 %, konsekuensinya 75 % - 84 % penduduk kita masih belum terbiasa  diedukasi dalam menggunakan tranportasi umum. 

Memang tugas kita bersama untuk menciptakan angkutan umum massal yang beradab dan bermartabat termasuk bagaimana pelayanan operator MRT terhadap penggunanya (customers). Pelayanan MRT kepada publik telah diatur dalam regulasi SPM (standar pelayanan minimum) oleh Pemerintah, sehingga ada award dan punishment bila bekerja di atas atau di bawah nilai SPM. Tugas dan fungsi operator perkeretaapian seperti PT MRT Jakarta tidak selalu melayani namun sebagai  produk baru MRT tersebut, perlu adanya transfer knowledge, tahapan sosialisasi dan edukasi pelayanan kepada pengguna. 

Tolok ukur kemajuan sebuah bangsa tidak perlu diukur secara ekonomis berapa PDB nya, namun cukup sederhana saja; bagaimana kita melihat dalam keseharian kita bertransportasi di jalan dan di angkutan umum. Marilah kita bersama-sama sepakat membangun peradaban transportasi melalui MRT Jakarta ini. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF