Steven Spielberg vs Disrupsi Netflix di Oscar 2019
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 March 2019 09:00
Mumet bicara politik melulu? Yuk, sesekali omong film. Bukan Dilan 1991 yang lagi laris itu tapi persoalan yang tercecer dari perhelatan Academy Awards alias Oscar 2019 yang kelar akhir Februari lalu. Soal ini penting karena kelak tak hanya menyangkut perfilman Hollywood tapi juga Indonesia. 

Tokoh utama persoalan ini adalah sutradara kondang Steven Spielberg dan layanan streaming VOD (video on demand) Netflix. 

Alkisah, pasca-Oscar kemarin Spielberg akan mengangkat masalah partisipasi Netflix dalam rapat anggota Academy of Motion Pictures, Arts, and Sciences (AMPAS), badan penyelenggara Oscar bulan April depan. Di Oscar 2019, film milik Netflix Roma mendapat tempat terhormat. Mendapat 10 nominasi dan bawa pulang tiga piala: sutradara, sinematografi (dua-duanya untuk Alfonso Quaron) dan film berbahasa asing terbaik. 

Bukan prestasi Roma yang digugat Spielberg, tapi kesahihan film itu. Katanya, Roma tak sepatutnya ikutan Oscar, ajang bagi film bioskop, tapi Emmy Awards, ajang bagi insan TV dan VOD, Benarkah Roma tak layak masuk Oscar? 

Pertanyaannya bukan layak atau tidak, tapi menurut aturan main dibolehkan atau tidak? 

Oscar sendiri punya aturan, film yang boleh ikut harus tayang di bioskop Los Angeles dan New York, diulas media, serta belum tayang di platform lain dalam tiga bulan. Roma memang diputar juga di bioskop Amerika sebagai syarat ikut Oscar, tapi bersamaan dengan itu filmnya juga bisa diakses di Netflix yang tersedia di 190 negara, tujuh hari seminggu. Lalu, apa dengan begitu Netflix sudah menyalahi aturan main?

Kehadiran Netflix sebagai platform OTT (over the top) yang juga membuat konten telah jadi disrupsi industri televisi dan perfilman. Serial original Netflix dipuja-puji dan dibanjiri nominasi Emmy. Netflix juga santai saja merilis film berbujet besar dan dibintangi aktor/aktris top tanpa melalui jalur bioskop. 

Sampai kemarin, persoalan disrupsi yang dibawa Netflix sebatas jalur distribusi. Kini disrupsi itu melebar ke soal kualifikasi konten. Apakah konten film lepas yang tayang di Netflix dan edar di bioskop boleh ikut ajang Oscar?

Di Emmy Awards ada kategori nominasi film lepas TV terbaik. Film lepas HBO langganan masuk. Kini HBO tak hanya bisa dinikmati di saluran pay tv, tapi juga platform HBO GO. Bila tayang sebentar di bioskop sebatas memenuhi syarat ikut Oscar, tentu sah juga mereka ikut Oscar. 

Persoalan diyakini bakal kian ruwet karena platform sejenis kian menjamur. Amazon punya Amazon Prime; ada juga Hulu; dan Disney bakal punya Disney +. Nah, bukankah bila tak ditegaskan soal aturan pembeda antara film bioskop dan platform OTT/VOD takkan jelas lagi antara Emmy dan Oscar?

Di Indonesia, Oktober lalu Netflix merilis The Night Comes from Us karya Timo Stamboel tanpa melalui jalur bioskop. Film tersebut kemudian memang tak masuk FFI 2018. Seperti Oscar, aturan FFI juga mewajibkan film yang ikut serta tayang di bioskop, entah komersil atau indie. 

Hingga saat ini, selain film tersebut layanan streaming kita masih mendahulukan jalur bioskop. Hooq, Viu, Iflix belum merilis film lepas eksklusif di platformnya. Namun bukan berarti hal itu takkan segera terjadi. 

Pemain di bisnis ini juga kian sesak di sini. Gojek dikabarkan bakal bermain lewat GoStudio. Untuk memenangkan persaingan, platform OTT harus punya konten eksklusif yang tak ada di tempat lain. Selain serial, film lepas jadi pilihan. 

Nah, bayangkan bila di kemudian hari terjadi kondisi begini: Garin Nugroho, Riri Riza, Hanung Bramantyo atau Erros Djarot membuat film berkualitas tapi eksklusif untuk tayang di sebuah platform OTT, tidak tayang di bioskop, lantas apa film tersebut tak bisa ikutan FFI atau ajang penghargaan lain karena sebatas aturan main yang mungkin tak lagi sejalan dengan zaman?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dermatologist, Kritikus film, kolektor film dan memorabilia, wartawan film dan kesehatan harian Waspada 

Bicara soal Netflix sebagai layanan online streaming, juga banyak platform  sejenisnya yang sedang marak sekarang ini, memang tak bisa dipisahkan dari rangkaian historis kelas-kelas tontonan yang ada. Adanya Adanya pergeseran-pergeseran persepsi dalam definisi masing-maing, di satu sisi juga tidak bisa disalahkan. 

Semua terkait dengan perkembangan teknologi dan tren pada masanya. Dulu, misalnya, kita mengenal istilah teleplay untuk skrip film yang dibuat khusus untuk TV, juga urutan kredit akhir berbeda sebagai pembeda produk-produknya walaupun di beberapa negara luar AS film-film itu bisa saja menjadi konsumsi bioskop seperti film-film DTV (Direct to Video) sekarang.

Dalam polemik Spielberg vs Netflix pasca Oscar ini, keduanya juga tak bisa disalahkan. Netflix – di satu sisi, walaupun mungkin bukan pionir platform-nya, namun jelas sudah menorehkan modifikasi dan identitas baru bagi perkembangan  trend ini dengan karya-karya orisinal dari para talenta besar yang bisa menjangkau audiens lebih luas meskipun tak semua diperlakukan sebagai sebuah ‘movie event’ berdasar bujet pembuatan dan promosinya. 

Ini jelas membuka banyak peluang dan kesempatan baru baik dari sisi pembuat hingga penikmat, juga mendobrak  eksklusivitas lewat harga berlangganan yang sangat terjangkau. 

Kesimpulannya, walaupun masih ada idealisme-idealisme tertentu, Netflix bersama layanan lain sejenisnya adalah masa depan platform tontonan yang tak bisa terhindarkan.

Namun di sisi Spielberg, ada benarnya juga, bahwa memberikan kesempatan pada produk Netflix Original yang kalaupun sudah memenuhi persyaratan The Academy tayang secara terbatas dan dalam waktu tertentu di bioskop yang ditetapkan tapi tetap hanya sebagai prasyarat, bukan pada dasarnya menempuh jalur distribusi bioskop seperti film-film Netflix lainnya, akan mengaburkan banyak batasan antara Oscar dan Emmy. Apalagi, platform lain seperti HBO Go sampai Disney + nantinya juga akan sangat berkembang. 

Keinginan Spielberg sebenarnya menyangkut batasan-batasan eligibilitas, bahwa status ‘film bioskop’ sebenarnya tidaklah cukup DIJUSTIFIKASI hanya dengan perilisan terbatas dan maksimal seminggu masa putar.

Karena itu, keduanya sebenarnya tak salah. Film-film orisinal produk platform digital seperti Netflix tentu HARUS diberi kesempatan sama untuk berkompetisi dengan film bioskop di ajang-ajang seperti Oscar. 

Hanya saja, untuk menemukan jalan tengahnya, alangkah baiknya kalau ada aturan yang lebih jelas, entah dengan periode tayang lebih panjang, jangkauan rilis bioskop lebih luas yang tak hanya terbatas di satu negara – mungkin, ataupun punya beda waktu rilis yang tak serentak atau terlalu dekat antara theatrical dengan online premiere. 

Tentunya, ini hanya untuk film-film tertentu yang dijagokan oleh platform masing-masing untuk berkompetisi bersama film-film bioskop.Di Indonesia sendiri, The Night Comes for Us berhadapan dengan benturan yang sama. 

Saat ajang-ajang awarding sudah mengembangkan aturan eligibilitasnya termasuk FFI yang kini punya persyaratan jelas atas periode tayang di bioskop, bukan lagi submisi/pendaftaran atau penayangan khusus festival, sejauh ini hanya Piala Maya yang menganugerahinya penghargaan khusus sebagai Film Indonesia yang Berkibar di Platform Digital Internasional. Belum lagi bisa bersaing dengan film-film rilisan bioskop, tapi paling tidak ini sebuah awal terhadap penerimaan kontennya. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Staf pengajar jurusan Film Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Yogyakarta, pendiri komunitas film Montase

Melihat polemik Steven Spielberg vs Netflix ini, saya ingin membawa mundur ke belakang nyaris seratus tahun lalu ketika terjadi revolusi industri film besar-besaran di AS saat teknologi suara (film bicara) mulai populer di era akhir 1920-an. 

Masih ingat film bisu peraih Oscar The Artist atau film klasik Singin’ in the Rain? Semua masalah yang diakibatkan munculnya “film bicara” tergambar dengan apik di dua film ini.  

Perubahan dari era film bisu ke era film bicara ini membawa dampak yang sangat besar tidak hanya faktor estetik semata, namun juga masalah teknis yang cukup rumit. Dari sisi produksi, butuh waktu yang cukup lama untuk menyempurnakan teknologi ini, dari kamera yang tidak bising, microphone, hingga alat perekam suara yang memadai. Teater/bioskop pun harus menambah sistem tata suara mereka yang ongkosnya tentu tidak kecil.  

Belum lagi ribuan orang yang kehilangan pekerjaan, seperti orkestra pengiring musik live, pembuat teks film, bahkan hingga aktor-aktris bintangnya yang belum tentu memiliki suara bagus. Banyak sineas pun “menolak” teknologi film bicara ini karena dianggap menurunkan estetika bahasa visual, di antaranya adalah D.W Griffith dan Charlie Chaplin. Bahkan Chaplin pun masih memproduksi film bisu mahakaryanya di era film bicara, seperti City Lights (1931) dan Modern Times (1936). 

Industri film di AS, setelahnya juga harus menghadapi persaingan besar dengan industri film televisi, belum lagi teknologi kamera yang semakin murah hingga memarakkan film-film indie di era 1960-an. Beberapa tahun lalu, polemik kamera digital vs seluloid juga sempat ramai, namun kini tak lagi dibincangkan. 

Sederhananya, industri film (baca: bisnis film) dari masa ke masa selalu menghadapi tantangan, namun mereka selalu memiliki jalan keluar. Jaman berubah dan teknologi pun berubah, ini adalah situasi yang tidak terelakkan.  

Melihat polemik Spielberg vs Netflix, saya melihatnya dari kacamata yang sama. Perkembangan teknologi sudah tidak dapat dibendung dan tidak ada gunanya dilawan, terlebih hanya semata karena alasan sentimen masa lalu. Keponakan saya yang berusia 5 tahun, sudah terbiasa menonton film via handphone, sesuatu hal yang nyaris mustahil saya lakukan. 

Generasi kini, tentu lebih adaptif dengan teknologi masa kini, namun tidak untuk generasi yang lebih tua. Medium film ya tetaplah medium film, terlepas kita melihat dari layar lebar atau layar mini. Tak ada masalah sama sekali. Kaidah sinematik yang ada di dalamnya, toh tak berubah, kecuali mungkin hanya tata suara yang tentu berbeda dengan di bioskop. 

Tentu semua kita serahkan pada penonton. Tanpa penonton, medium film boleh dibilang tidak eksis. Sinema selalu akan mencari jalan keluarnya sendiri. Tak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Siapa yang tahu jika dalam puluhan tahun mendatang, bioskop akan punah dan penikmat film bisa menonton film di layar VR hanya dari ruang keluarga? Semua pasti sudah menonton Ready Player One arahan Steven Spielberg bukan? (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Film

Saya "Team Netflix". Saya kira Spielberg sedang julid saja menanggapi kemenangan Roma di Oscar kemarin. Betapa pun Roma tidak diganjar Best Picture, lewat 10 nominasi dan menang tiga di “kategori besar”, yang menang banyak di Oscar kemarin sesungguhnya adalah Roma yang membawa pulang piala Best Director, Best Cinematography, dan Best Foreign Language Film. 

Ketiganya merupakan kategori unggulan, dan biasanya pemenang Best Film juga diganjar salah satu atau keduanya di antara Best Director dan Best Cinematography — aneh tahu-tahu Green Book yang dihadiahi Best Picture, tetapi itu persoalan lain. 

Roma mendapatkan panggung yang sebegitu besar pada helatan Oscar kemarin karena upaya dari Netflix sendiri yang mengikuti aturan main sah dengan memutarkannya juga di bioskop sebagai persyaratan keikutsertaan Oscar, dan ditambah promosi jor-joran yang menelan biaya hingga 25 Juta dolar Amerika. 

Sejak 2013 lewat House of Cards yang kala itu mendisrupsi Emmy dengan 9 nominasi termasuk Best Drama, dan menang di antaranya untuk Best Director (David Fincher), Netflix selalu menjadi primadona di ajang Emmy lewat serial-serial originalnya yang berkualitas. 

Maka, tak heran bila kemudian Netflix berambisi untuk Oscar lewat sajian film-film originalnya, dan tak hanya Roma, The Ballad of Buster Scruggs (Coen Brothers) juga menjadi film yang mencuri perhatian pada Oscar kemarin. 

Film, sejak kali pertama kemunculannya hingga sekarang, telah berevolusi tiada henti. Bahkan apa yang kita sebut film hari ini sesungguhnya bukan lagi film. Film, seperti yang kita tahu adalah medium dalam penciptaan perekaman dan pemutaran apa yang kita sebut sebagai film — padahal seharusnya moving pictures biasa disingkat movie dan semestinya diterjemahkan sebagai “gambar hidup” bukan “film”. Film adalah pita plastik seluloid, di mana gambar (foto) direkam dan diputar kembali dengan frame rate — berapa gambar/foto per detik sehingga ilusi gambar hidup itu tercipta. 

Kini sedikit sekali, untuk tak menyebutnya tak ada lagi yang merekam menggunakan film, sekarang semua beralih kepada digital, tetapi hasil akhirnya tetap saja disebut “film”. Dan, soal Spielberg yang sok purist ini, yang menganggap bahwa film semesti disaksikan di bioskop — bukan di rumah, toh pada akhirnya setiap film yang sudah tayang di bioskop bakal berakhir di rumah juga, bisa lewat siaran televisi, lewat video on demand, lewat keping bluray, dan lain-lain. 

Tak semua film Netflix otomatis bisa ikut berkompetisi dalam Oscar — sebab kan ada aturannya, dan aturan itu djalankan oleh Netflix maka Roma dan The Ballad of Buster Scruggs dapat ikut berkompetisi, sesuatu yang tak sepantasnya dikomentari oleh Spielberg, toh dia sendiri sekarang kalau syuting digital, dan filmnya sendiri diputar di bioskop secara digital pula. 

Lagipula film yang tayang di Netflix itu tak melulu hanya bisa disaksikan lewat handphone, buat orang berduit, ia bisa menyaksikan tayangan Netflix dengan pengalaman yg tak kalah seru dan immersive dengan pengalaman menonton di bioskop, ada TV pintar dengan ukuran 55” hingga 100-an inchi, sound system dolby atmos pun kini dapat dinikmati di ruang tamu atau home theater kita. Sudah tak relevan menganggap menonton bioskop adalah satu-satunya cara untuk menikmati film. 

Ajang awarding di Indonesia juga harus beradaptasi dengan zaman. Film sudah tidak mesti sesuatu yang hanya boleh tayang duluan di bioskop. Itu kan hanya persoalan etalase. Apakah lukisan seorang artist hanya bisa dianggap lukisan bila ia dipajang di galeri seni, dan bukan di emperan? Perubahan zaman tak terelakkan. Sudah sepatutnya manusia beradaptasi. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu