Soal Jilbab Mifatahul Jannah, Antara SARA dan Aturan Main
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 October 2018 18:00
Olahragawan yang mencuat dari Asian Para Games 2018 bukan dibincangkan karena prestasinya, melainkan karena kontroversinya. Miftahul Jannah, pejudo putri Indonesia gagal tampil di nomor cabang blind judo yang ia ikuti Senin (8/10/2018) lalu lantaran persoalan jilbab. Jannah didiskualifikasi karena menolak melepas jilbab.

Kontan saja masalah ini ramai dibincangkan orang. Agama isu sensitif di negeri ini. Terutama bila menyangkut Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Tahun lalu kita menyaksikan Ahok masuk penjara karena divonis telah melakukan penistaan agama. Kasus Ahok juga memicu demonstrasi besar massa Islam. 

Maka, kabar Miftahul Jannah didiskualifikasi karena pakai jilbab dapat dengan mudah ditarik ke persoalan SARA. Penyelenggara Asian Para Games, yang nota bene adalah lembaga bentukan pemerintah, segera membantah diskualifikasi itu bukan wewenang mereka. Ditambah lagi kini tahun politik jelang pileg dan pilpres. Kontan saja larangan ini dibumbui unsur politis pula. Tak lama setelah kabar Jannah viral, akun Twitter DPP PKS, mengunggah foto Jannah disertai tulisan "Kau Juara 'Bela Diri' Sesungguhnya." Kenapa kini orang kian sensitif tersulut persoalan SARA? 

Sesungguhnya, persoalan jilbab ini tak ada sangkut pautnya dengan diskriminasi SARA. Bukan pula persoalannya jadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara Asian Para Games. Ini semata aturan main yang diberlakukan IBSA (International Blind Sport Federation) dan International Judo Federation (IJF). 

Menurut aturan, atlet blind judo putri tidak diperbolehkan menggunakan penutup kepala, termasuk jilbab. Aturan ini dibuat bukan atas dasar diskriminasi agama. Melainkan, penggunaan penutup kepala berbentuk apapun sampai ke sekitar leher, termasuk jilbab, akan membahayakan atlet bersangkutan saat tanding duel. Dikhawatirkan penutup itu ditarik oleh lawan mainnya sehingga membahayakan bagi penggunanya. Risikonya si pengguna akan tercekik.Jika aturannya demikian, kenapa hal ini tak dikomunikasikan terlebih dahulu pada Jannah yang memegang prinsip tak mau lepas jilbab di depan umum demi alasan apapun? 

Sebelum bertanding, sebetulnya ada technical meeting. Dalam kesempatan itu soal larangan berjilbab juga sudah dikomunikasikan. Lantas, kenapa Jannah tetap diikutsertakan dalam pertandingan cabor itu? 

Persoalan Jannah dan jilbabnya ini sesungguhnya tak perlu diperpanjang apalagi dipolitisasi. Penggunaan jilbab adalah hak asasi pribadi sebagai wujud kepatuhan dan keyakinan beragama. Jannah menolak lepas jilbab, sementara aturan main mengatakan ia harus melepasnya, maka ia harus menerima konsekuensi aturan itu. Yang harus jadi diskursus berikut adalah, mungkinkah ada jalan lain bagi pejudo Muslimah untuk bertanding duel tanpa harus melepas jilbab? Bisakah Indonesia, sambil mengajak negeri Muslim lain, membicarakan lebih jauh dengan IBSA dan IJF aturan ini dan mencari solusi terbaik: yang berjilbab tetap boleh bertanding dan tak berisiko cedera? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?  

SHARE ON
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior 

Yang saya dengar, pelatih Mifathul Jannah tak mengerti bahasa Inggris. Waktu briefing technical meeting dia tak mengerti, dan hal itu (larangan berjilbab) tak disampaikan pada atletnya. Namun, sebetulnya itu sudah terkandung dalam risiko pertandingan. Maksudnya, aturan harus tegas. Technical meeting jadi ajang satu-satunya bagi setiap talet, pelatih dan official untuk tahu aturan yang berlaku.      
           
Sebab, kalau tetap pakai penutup kepala semacam jilbab akan berisiko. Rambut saja harus diikat. Dan pengikatnya nggak boleh dari bahan metal atau bahan plastik yang keras. Yang dibolehkan dari bahan karet, elastis yang aman. Di lain pihak banyak juga cabang olahraga yang membolehkan atlet putri pakai jilbab. Jadi ini bukan soal diskriminasi di sini. Misalnya, di voli, atlet putri kita bebas saja pakai jilbab. Di voli boleh karena memang tak ada body contact. Jadi tak ada hubungannya dengan masalah agama. 

Misalnya begini, andai Anda seorang beragama Nasrani ingin bermain sepakbola profesional, patuh dan taat pada agamanya makanya ia memakai kalung salib atau gelang salib. Saat masuk lapangan, oleh wasit disuruh buka gelang dan kalungnya (karena aturan tak membolehkan hal tersebut). Apakah itu menghina agamanya? Itu sebagai perbandingan yang relevan. 

kalung dan gelang salib itu harus ia copot karena berisiko (melukai dirinya dan orang lain) saat contact dengan pemain lain. Misalnya saat berebut bola dengan lawan dan kalungnya menyerempet mata lawan kan bahaya.

Hal itu dijelaskan semua di aturan dan pada saat technical meeting. Semua harus tahu apa yang dibahas di technical meeting. Sebuah technical meeting membahas panjang lebar seluk beluk aturan pertandingan yang harus dipahami atlet dan official. Jadi panitia Asian Para Games 2018 tak bersalah dalam hal ini. Nggak pada tempatnya menyalahkan mereka. (Diskualifikasi) ini risiko karena melanggar aturan. Dan diskualifikasi itu biasa pada setiap pertandingan olahraga. Bukan hal yang aneh. 

Ke depan, boleh saja kita usul ke federasi olahraga judo agar pejudo putri dibolehkan pakai jilbab. Di beberapa cabor ada yang usul begitu dan akhirnya dibolehkan. Asal prosesnya sesuai prosedur. Yang jadi patokan adalah safety.

Olahraga tak boleh menyinggung soal agama. Itu sudah jadi ketentuan universal. Setiap federasi olahraga internasional setipa cabor menegaskan olahraga adalah sebuah event yang bukan hanya mengejar prestasi olahraga, tapi juga menciptakan perdamaian dan persahabatan serta keadilan. Semua cabang olahraga (prinsipnya) begitu. Nggak ada agama dan politik di situ. 

Nggak ada kewajiban cabor mengikuti ketentuan agama tertentu. Dan memang tak boleh pertimbangan agama dan politik untuk mengubah statuta olahraga. Seperti Anda tahu di FIFA, salah satu statuta-nya (pengurus) tak boleh berpolitik. Semua cabor begitu. Pertimbangan sebuah cabor bolehkan jilbab atau tidak semata safety, keamanan, bukan agama. Di voli boleh pakai jilbab. Di sepakbola nggak boleh pakai kalung salib. (ade)    

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Niko Adrian

Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

FOLLOW US

Perlu Membangun Model yang Standar             Demi Suharto Pemerintah dan Oposisi Bersatu             Petahana Demisioner vs Penantang Bulldozer             Dikhotomi Orde Baru dan Reformasi : Masih Relevankah?              Turn Back Orba             Percakapan Dari Orang ke Sistem             Orde Baru Politik Sesaat dan Tantangan Menuntaskan Reformasi             Pertarungan Idiologi             Bangkit Orde Para Bandit             Pendekatan Dialogue dalam Penyesuaian Konflik Papua Lebih Efektif, Ketimbang Operasi Militer