Sistem Zonasi PPDB 2018 di Tengah Ketidak-merataan Pendidikan
berita
Humaniora
Sumber Foto : detiknews.com (gie/watyutink.com) 11 July 2018 15:00
"Ngapain belajar. Mending pindah rumah dekat sekolah yang diinginkan. Teman-teman saya yang pintar, NEM di atas 300, kalah sama yang NEM-nya 130, rumah dekat (sekolah yang dipilih)." Tulisan itu mengisi salah satu komentar di akun Instagram Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Hari-hari ini akun Instagram tersebut diisi keluhan dan kritik atas sistem zonasi yang kembali diberlakukan dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.  

PPDB tahun ini mewajibkan sekolah menerima 90 persen peserta didik pada radius zona terdekat dari sekolah. Niatnya baik. Siswa belajar di sekolah yang tak jauh dari rumahnya. Selain meringankan ongkos transportasi, hal ini juga memberikan kesempatan setiap calon murid bersekolah yang tak jauh dari domisilinya. Semua anak dengan nilai rendah pun dapat belajar di sekolah negeri terdekat. Hal ini juga dipercaya bakal mengikis dikotomi sekolah favorit dan non-favorit. 

Masalahnya, niat baik saja tak cukup. Pada praktiknya, sebagaimana terekam di banyak media, sistem zonasi meninggalkan banyak masalah. Sistem ini ternyata bisa diakali dengan siswa yang "pindah" domisili agar bisa diterima di sekolah yang diidamkan, lewat cara menumpang nama di kartu keluarga kerabat yang rumahnya dekat dengan sekolah tujuan. 

Kendala lain, ada sekolah yang kelebihan peminat karena berada di lingkungan padat penduduk, namun di sisi lain ada sekolah yang kekurangan peminat karena jauh dari konsentrasi pemukiman warga. Masih belum lepas dari ingatan kita soal kematian EP akhir Mei lalu. Remaja 16 tahun itu bunuh diri karena takut tidak diterima masuk SMA favorit di Kota Blitar, SMAN 1, lantaran terbentur sistem zonasi. Kenapa sistem zonasi yang diterapkan pemerintah lebih banyak mendatangkan keruwetan masalah?

Tidak bisa dipungkiri, kualitas pendidikan di negeri kita tidak merata--bahkan hingga hari ini. Kesenjangan itu tak hanya antara pusat dan daerah, kota dan desa atau daerah terpencil di pelosok negeri. Di kota pun selama bertahun-tahun dunia pendidikan kita diisi dikotomi sekolah negeri favorit dan non-favorit. Sekolah favorit berisi siswa-siswi pintar, fasilitas penunjang belajar lebih lengkap dan bermutu, guru-guru yang rajin serta kreatif dalam mengajar, dan banyak murid lulusannya kuliah di universitas negeri jempolan. Sekolah favorit ini menjadi pertimbangan siswa maupun orangtua saat memilih sekolah. 

Tujuan sistem zonasi adalah pemerataan pendidikan. Calon siswa dengan kemampuan di atas rata-rata (baca: pintar) tidak terkonsentrasi di satu sekolah, melainkan menyebar ke sekolah-sekolah dekat domisili masing-masing. Masalahnya, ya itu tadi, status favorit yang telah disandang sebuah sekolah selama bertahun-tahun tak bisa serta merta dihilangkan lewat sistem zonasi. Bisakah paradigma tersebut diubah seketika?  

Saat tak ada lagi dikotomi favorit dan non-favorit, setiap sekolah dituntut memiliki kualitas fasilitas dan pra-sarana yang sama-sama memadai. Sekolah yang sebelumnya tidak difavoritkan orang wajib memiliki kualitas setara sekolah favorit. Namun, di tengah ketidak-merataan pendidikan kita saat ini mungkinkah hal itu bisa terwujud? Bisakah kita bergantung pada 20 persen anggaran pendidkan untuk memeratakan kualitas sekolah-sekolah kita?

Apa pendapat Anda? Watyutink?
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti PUSPOL Indonesia, Alumni S-2 Ketahanan Nasional UI, Wakil Sekretaris Jenderal Forun Serikat Guru Indonesia (FSGI)

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional perlu diapresiasi. Di Permendikbud No.18 Tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam PPDB tujuannya bagus. Maksud pemerataan akses pendidikan, dengan sistem zonasi yang bersekolah di zonasi tertentu adalah siswa yang (tinggal) dekat sekolahnya. Secara pembiayaan, secara akses lebih mudah. Siswa tidak perlu keluar ongkos (transportasi) lagi. Dengan sistem zonasi juga tidak ada lagi sekolah favorit, sekolah yang peminatnya sangat banyak dan ada sekolah yang peminatnya sedikit.     

(Sistem zonasi) itu kami apresiasi. Tapi ternyata, dalam implementasinya banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu kami pandang karena di Permendikbud tentang zonasi PPDB tidak diakomodir berbagai peluang atau celah kelemahan yang terjadi. Di antaranya, satu, kenyataannya tidak semua wilayah di Indonesia sudah punya sekolah. Minimal satu kecamatan punya satu sekolah SD, SMP, SMA, Madrasah dan lain-lain. Tapi bagaiaman mau terapkan sistem zonasi, ternyata ada warga di satu kecamatan harus ke kecamatan lain untuk sekolah. 

Kedua terkait banyaknya laporan dari masyarakat memanfaatkan 10 persen jatah jalur khusus. Ternyata banyak orangtua yang ingin anaknya bersekolah di sekolah tertentu, yang tadinya disebut favorit, dengan menggunakan jalur khusus, membuat SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari RT/RW-nya. Itu sangat banyak terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Siswa yang tidak mampu memang diprioritaskan, tapi tidak adil bagi siswa yang secara NEM atau nilai hasil UN-nya bagus karena tidak melampirkan SKTM tidak diterima. 

Ketiga, banyak orangtua yang melakukan migrasi dukcapil (pindah domisili). Tujuannya untuk mengejar sekolah favorit. Permendibud mengatur pindah dukcapil minimal enam bulan. Migrasi ini terjadi besar-besaran juga. 

Akibatnya tujuan pemerataan, kesetaraan akses pendidikan tidak terjadi. Siswa-siswa yang nilai ujiannya bagus tidak diterima di zonasinya karena ditutupi siswa-siswa yang pakai SKTM tadi. Kalau SKTM-nya benar siswa datang dari keluarga tidak mampu, itu wajar. Nyatanya yang mengajukan SKTM adalah orangtua yang sebenarnya mampu. Sudah tidak jujur (prosesnya). Meski temuannya kasuistik, ada (pimpinan) sekolah yang melakukan pungli (pungutan liar) kepada orangtua calon murid yang ingin jadi peserta didik sekolahnya.

Pemerintah mengatakan sistem zonasi diterapkan sambil terus bangun sekolah. Padahal kenyataannya, percuma ada pemerataan tapi infrastruktur sekolahnya belum ada. Faktanya, seperti di tiga kecamatan Blora, Jawa Tengah, ada sekolah yang peminatnya 40 kelas, padahal kapasitasnya 7 kelas. Tapi ada juga sekolah yang sepi banget (peminatnya). Ini akan berdampak juga pada guru ketika mengajar muridnya sedikit. Ini menjadi masalah rasio perbandingan guru dan murid. 

Mindset orangtua harus diubah. Murid-murid yang nilai ujiannya bagus mesti didistribusikan ke sekolah-sekolah yang kata orang nggak favorit. (Nantinya) bagaimana si murid (pintar/berprestasi) membawa pembaharuan di sekolah tersebut. Cara pandang seperti ini belum ada pada orangtua. Sebab, sekolah favorit juga dipertanyakan. (Malah) muncul anekdot, di sekolah favorit gurunya magabut (makan gaji buta, tidak bekerja mengajar--red) karena muridnya sudah pintar-pintar, tinggal suruh kerjalan LKS (lembar kerja siswa). 

Sekarang, kalau sarana dan pra-sarana sekolah negeri harusnya sama. Mereka dapat dana BOS (bantuan operasional sekolah). (kualitas) gurunya (seharusnya) sama, karena mereka semua PNS. Guru-guru yang bagus jangan menumpuk di sekolah tertentu. Harus didistribusikan. Nah, kami melihat itu belum terjadi. Karena guru masih terpusat di kota-kota besar. Daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) makin terpinggirkan. Dari segi infrastruktur pun daerah 3T kalah jauh, padahal semestinya itu tak terjadi akibat akumulasi (permasalahan) tahun-tahun sebelumnya. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengapresiasi kebijakan Mendikbud RI terkait sistem zonasi, karena Permendikbud 14 Tahun 2018 tentang PPDB :

1. Memiliki keberpihakan pada kelompok miskin yang kerap memiliki keterbatasan.

2. Memiliki niat baik  mengembalikan Ujian Nasional (UN) sebagai pemetaan bukan seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Momentum pemerintah daerah lebih memperhatikan pemenuhan standar nasional pendidikan sekolah-sekolah di wilayahnya dan anggaran pendidikan tidak melulu untuk sekolah yang dianggap favorit, karena kebijakan ini menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tidak.

KPAI menerima beberapa pengaduan dan juga menganalisis  berbagai kasus PPDB yang terjadi di banyak daerah dan  diberitakan di berbagai media massa., diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi sangat minim, baik sosialisasi Kemdikbud dengan para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia, maupun sosialisasi Dinas Pendidikan setempat ke masyarakat atau orangtua siswa calon peserta didik baru. 

2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap dokumen kependudukan, baru mengurus ketika dibutuhkan, akibatnya banyak anak kehilangan haknya mengakses sekolah terdekat karena kesalahan orangtua yang kurang peduli pada dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu penduduk dan KK. 

3. Beberapa ketentuan dalam Permendikbud No 14/2018 berpotensi menuai masalah, seperti misalnya:

a.  Ketentuan mengenai  kewajiban sekolah  menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yg berdomisili dalam satu wilayah daerah/provinsi paling sedikit 20 % dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan SKTM, telah menimbulkan gejolak dari pemegang kartu-kartu lain seperti KIS, KIP dan KKS. 

b. Selain itu memicu masyarakat memanfaatkan peluang lemahnya control pemberian SKTM oleh kelurahan setempat, sehingga banyak salah sasaran. Orang mampu mendadak mengaku miskin. 

c. Ketentuan radius terdekat  tempat tinggal  dari sekolah dan ketimpangan jumlah sekolah di suatu zonasi mengakibatkan banyak anak kehilangan hak nya untuk dapat bersekolah di sekolah negeri. Adanya ketimpangan atau tidak meratanya jumlah sekolah negeri di suatu wilayah mengakibatkan anak-anak di wilayah yang tidak ada sekolah negeri terdekat akan kehilangan hak bersekolah di sekolah negeri. 

d. Ada kawasan yang padat penduduk tetapi hanya ada satu SMP negeri atau bahkan tidak punya SMP negeri. Dengan sistem zonasi, mungkin kuotanya sudah penuh untuk siswa yang rumahnya radius 500 meter dari rumah atau bahkan kurang dari 500 m.

e. Nilai UN  hanya digunakan jika ada dua siswa mempunyai jarak yang sama. Banyak orangtua mengeluhkan bahwa hasil perjuangan anaknya berbulan-bulan untuk UN jadi sia-sia. Karena,  Siswa yang nilai rata-rata UN 9 kalah oleh siswa yang nilai rata-rata UN 5 hanya karena beda jarak rumah sekian meter saja.
 
Rekomendasi KPAI 
1. KPAI mendorong adanya evaluasi kebijakan PPDB tahun 2018 antara Kemdikbud dengan para Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud No. 14/2018 agar lebih dapat menyesuaikan kondisi lapangan di berbagai daerah sehingga tahun depan ada perbaikan dalam system PPDB.  

2. KPAI mendorong sosilisasi yang masif dan waktu sosialisasi yang panjang terkait system PPDB agar Dinas-dinas Pendidikan dan masyarakat memahami kebijakan PPDB.

3. KPAI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memenuhi standar nasional pendidikan merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim. Kelemahan utama sistem zonasi adalah tidak meratanya standar nasional pendidikan di semua sekolah dan kuota daya tampung siswa di setiap wilayah yang belum jelas distribusinya. Sistem zonasi akan sangat bagus kalau sudah meratanya jumlah sekolah negeri di setiap wilayah  atau daerah di Indonesia.  

4. Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi wajib melakukan pemetaan.sekolah yg tepat shg anak-anak yang tinggal di wilayah minim sekolah negeri bisa tetap terfasilitasi, misalnya dengan kebijakan zona bersebelahan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Kali ini Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA/SMK tahun ajaran 2018/2019 di pelbagai daerah berlangsung lebih kisruh dibanding  tahun sebelumnya. Kekecewaan dan kritik tajam pun mengemuka terhadap pemerintah dan penyelenggara PPDB atas penerapan sistim zonasi. 

Sistem zonasi ini dipandang amat rentan penyiasatan akal bulus para calon peserta didik maupun orangtuanya, sehingga merugikan pihak lainnya.
Di sisi lain, jika kevenderunhan yang bisa diterima di sekolah negeri pilihan  adalah anak-anak yang tinggi nilai UNnya, maka kemana anak-anak bernilai UN rendah harus bersekolah, terlebih jika ia anak keluarga tidak mampu?

Apa gunanya proses pendidikan di sekolah  negeri jika yang boleh sekokah di situ adalah anak-anak yang dianggap cerdas secara IQ saja? Sementara anak-anak yang dipandang bodoh  IQnya pantasnya disekolahkan dimana?
Kecaman juga muncul atas pemberlakuan jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) untuk masuk sekolah negeri favorit, lantaran tak sedikit peserta didik yang berhasil diterima di sekolah negeri lewat siasat memanipulasi data lewat  beragam  cara untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu) meski dirinya termasuk kelompok ekonomi menengah-atas  berkecukupan.

Keruwetan masalah yang ditimbulkan  penerapan sistem zonasi ini disebabkan karena pemerintah, dalam hal ini para perancang kebijakan sektor pendidikan, sepertinya sudah terbiasa, bahkan "kecanduan", untuk menyolusi sebuah masalah sektor pendidikan melalui cara-cara adhoc, yang seringkali sekedar mengonversi suatu masalah menjadi masalah baru yang justru semakin bikin ruwet. 

Sudah tahu setiap tahun kerap terjadi lonjakan minat masuk sekolah negeri, namun pemerintah tak jua beranjak menyiapkan langkah-langkah antisipatif menjembatani problem itu dengan menyediakan jumlah kelas yang lebih banyak beserta guru-guru yang mumpuni, misalnya. Apa gunanya data-data demografi yang tersedia jika tak dipakai oleh pemerintah sendiri sebagai rujukan antisipatif mengatasi persoalan itu?

Dari hasil UN yang lalu-lalu seharusnya langsung dijadikan  pemetaan sekolah-sekolah mana saja yang harus lebih digenjot lagi kualitasnya lewat seperangkat kebijakan  yang tepat di tingkat lokal, sehingga pada gilirannya nanti bisa menjadi sekolah pilihan dari anak-anak dari lingkungan terdekat. Dan mampu menghalau secara alamiah kecenderungan lompat zonasi, misalnya.

Saya pikir tujuan mulia untuk mendorong pemerataan pendidikan (antar pusat dengan daerah, antar kota besar dengan daerah penyangga maupun desa) serta tujuan strategis untuk menghapus dikotomi sekolah favorit- nonfavorit  yang terlanjur melekat (sebagai buah kebijakan keliru di masa lalu), akan sangat sulit terwujud jika mengandalkan langgam kebijakan adhoc yang sama sekali tidak menyentuh akar persoalan sesungguhnya sektor pendidikan kita. 

Dibutuhkan pendekatan yang jauh lebih komprehensif dan radikal untuk menyolusi persoalan sektor pendidikan kita, dengan road map yang kokoh dan langkah-langkah yang jelas, yang mana setiap langkah itu diharapkan bisa berimplikasi ke arah kuantum atau lompatan-lompatan berarti dan signifikans bagi peningkatan kualitas pendidikan yang merata, sekaligus pemajuan praktik pendidikan yang menghargai dan memasilitasi segenap potensi kecerdasan anak yang amat beragam.

Jika dilihat dari proses pembelajar di kelas selama ini, dan berdasarkan mata pelajaran yang di-UN-kan, serta dari persyaratan PPDB yang mengacu pada nilai UN, jelas bahwa proses  pendidikan di negeri kita masih menitikberatkan pada paradigma IQ, yang saya pikir sudah out of date. Lagi pula tidak semua anak lahir dengan potensi kecerdasan yang berkiblat pada IQ.

Menurut saya, titik berat proses pembelajaran di dalam sistim pendidikan kita yang berorientasi pada IQ an sich itu harus  diubah haluannya, menuju paradigma multiple intelligences, lewat pembenahan  komprehensif, yang  jelas road mapnya beserta langkah-langkahnya. 

Dengan paradigma multiple intelligeces itulah kita bisa lebih menghargai sekaligus memfasilitasi keragaman potensi kecerdasan yang bersemayam di dalam diri setiap anak Indonsia. Dan lewat paradigma multiple intelligeces  itu saya melihat masa depan sumber daya manusia Indonesia yang lebih hebat akan lebih mulus perjalanannya. Semoga.  Salam Anak Nusantara. (ast)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi