Siapa Cagub Sumut Peduli Pengungsi Sinabung?
berita
Humaniora
Sumber Foto : merdeka.com 26 June 2018 13:00
Bertahun-tahun penduduk sekitar Gunung Sinabung Tanah Karo hidup di pengungsian. Bantuan memang datang dari sejumlah pihak, baik pemerintah maupun swasta. Namun kepastian nasib tak kunjung datang. Bahkan nampaknya dua kandidat Cagub Sumatera Utara (Sumut) tak ada yang menyinggung bencana alam Gunung Sinabung dalam program kerjanya jika terpilih sebagai gubernur.
 
Akibat dari aktifnya Sinabung, penduduk  dari 21 desa dan 2 dusun terpaksa diungsikan. Hingga kini belum ada kepastian mengenai nasib pengungsi Sinabung. Mereka masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, dan sebagian tenda-tenda tersebut telah mengalami kerusakan. Akhir 2017 lalu pengungsi Sinabung menuntut kejelasan nasib mereka. Mereka berharap pemerintah bisa segera merelokasi mereka ke tempat yang baru.

Sejak pertama kali bangun dari tidur pada 2010 lalu, Gunung Sinabung tak henti-hentinya bergelora. Bangunnya gunung yang tidur selama 400 tahun ini memaksa sekitar 12 ribu warga meninggalkan kediaman mereka dan dievakuasi ke delapan lokasi. Sepanjang 2013 Gunung Sinabung berkali-kali meletus. Letusannya sampai ke kawasan Sibolga dan Berastagi. Sejak saat itu aktivitas Gunung Sinabung tak berhenti  dan kondisinya terus fluktuatif. Terakhir (19/2/2018), Sinabung kembali erupsi.

Usai erupsi terakhir Sinabung Februari 2018 lalu, Relawan Djarot Mania telah memberikan bantuan pada korban. Sebulan setelahnya Cagub Djarot Saiful Hidayat langsung mengunjungi pengungsi Sinabung. Kabarnya, baru Djarot sajalah yang mengunjungi para pengungsi. Namun apa cukup sekadar mengunjungi dan memberikan bantuan kepada para pengungsi tersebut? Apakah ada upaya dari Djarot atau Edy Rahmayadi untuk memberikan kepastian nasib bagi para pengungsi Sinabung?

Program Djarot berfokus pada Sumut Sehat dan Sumut Pintar. Birsinergi dengan program pemerintah pusat. Sedangkan Edy menawarkan sport tourism guna mendatangkan wisatawan domestik maupum mancanegara. Menurut Edy sport tourism penting untuk diperjuangkan, mengingat Sumut dipastikan menjadi tuan rumah PON 2024 mendatang. Kalau fokus kedua kandidat pada program masing-masing, apakah itu bisa diartikan bahwa pengungsi Sinabung kembali terlantar nasibnya?

Pemerintah pusat menargetkan persoalan pengungsi Sinabung rampung akhir 2016. Namun hingga 2017 pemerintah masih terus mengupayakan penanganan pengungsi Sinabung. April 2018 lalu warga bersama dengan Forum Advokasi Sinabung (FASI) mengajukan notofikasi (Citizen Lawsuit) kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten Karo. Gugatan disampaikan atas kelalaiannya kedua pemerintah itu dalam mengatasi bencana erupsi Gunung Sinabung.

Seolah ada pengabaian dari pemerintah dan calon penguasa di tingkat provinisi. Kalau kejadian bencana alam serupa terjadi di daerah lain, apakah penanganan pengungsinya akan berlarut-larut juga seperti pengungsi Sinabung? Sejauh mana pemerintah memberikan perhatian kepada para pengungsi Sinabung dan juga daerah lain yang mengalami bencana?

Apakah pengungsi Sinabung tidak diperhitungkan oleh kedua kandidat Cagub Sumut yang hendak bertarung pada Pilkada 2018 ini? Apakah menurut kedua kandidat cagub merasa persoalan pengungsi Sinabung adalah urusan pemerintah pusat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik

Menurut saya begini, hampir semua kandidat gubernur-wakil gubernur atau bupati-wakil bupati hanya memikirkan bagaimana mereka bisa menang dalam perhelatan pilkada, bukan bagaimana memenangkan hati rakyatnya dengan berbagai program sosial budaya. Padahal di dalam kajian kebijakan publik sudah dijelaskan, bahwa pemangku kepentingan dapat membuat kebijakan untuk mengatasi hal-hal yang membantu masyarakat.

Namun karena para kandidat itu hanya berusaha untuk menang dalam pilkada, jadi tidak heran baik Djarot ataupun Edy tidak memiliki program khusus yang mengarah kepada bagaimana menangani para pengungsi di Kawasan Sekitar Sinabung.

Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka bisa menang, dan mendapatkan legitimasi kekuasaan. Sehingga, persoalan terkait pengungsi Sinabung ini tetap tidak tertangani dan terselesaikan.

Dan sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk menghentikan erupsi Gunung Sinabung. Ajak saja BMKG untuk mengemboskan Gunung Sinabung dengan teknologi Tek, kalau tidak salah. Sehingga lava atau lumpur yang akan keluar secara besar-besaran tidak terjadi, karena sudah dibocorkan terlebih dahulu. Cara ini dapat dilakukan secara periodik.

Pemerintah Provinsi bisa juga mengajukan anggaran ke DPRD Sumut untuk disetujui anggarannya. Pastilah DPRD Sumut setuju, karena tujuannya untuk keselamatan rakyat.

Namun kalau kita bicara soal kepedulian, DPRD-nya pun terkesan tidak peduli. Padahal mereka adalah wakil rakyat. Nah, begitulah kedua kandidat itu hanya ingin meraih kekuasaan bukan melayani rakyat. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Agak sulit bagi saya untuk berkomentar mengenai Pilkada Sumatera Utara (Sumut), karena sekarang ini sedang minggu tenang. Nanti dipersepsikan berbeda oleh orang atau kelompok tertentu. Namun saya berpandangan bahwa siapapun gubernur yang menjadi pilihan rakyat Sumut dan menang, mereka harus memperhatikan persoalan-persoalan terkait dengan pengungsian akibat dari bencana alam di wilayah Sumut. Oleh karena itu mereka wajib menyelesaikan persoalan pengungsi Sinabung.

Juga menangani kejadian tenggelamnya kapal di Danau Toba, meskipun khusus Danau Toba menjadi tupoksi dari Badan Penyelenggara Otoritas Danau Toba. Namun karena Danau Toba termasuk ke dalam wilayah Sumut, jadi gubernur yang akan datang juga harus memberikan perhatian.

Siapapun gubernur yang nanti menjabat, harus memberi perhatian khusus terkait pencegahan, penangulangan, dan dampak yang ditimbulkan dari bencana alam. Dia wajib menyiapkan program untuk mempersiapkan masyarakat Sumut menghadapi kemungkinan bencana alam seperti yang terjadi di Gunung Sinabung. Oleh karena itu pencerahan, pelatihan dan lain sebagainya harus berjalan secara tepat, cepat dan terencana.

Pasangan gubernur dan wakilnya, harus kita dorong, kita kawal dan kita kritisasi, agar mereka lebih meningkatkan penanganan terhadap bencana alam seperti erupsi Gunung Sinabung. Boleh jadi selama ini sudah ada penanganan dari pemda terkait, tapi akan lebih baik jika ada peningkatan pelayanan, terutama dampak yang ditimbulkan akibat bencana Gunung Sinabung dan bencana lain pada umumnya. Supaya masyarakat tidak terlalu lama mengalami kesulitan dan penderitaan karena bencana alam.

Sementara itu terkait penyelesaian persoalan pengungsi Sinabung, saya agak ragu atau tidak terlalu optimis persoalan itu bisa terselesaikan. Ini dikarenakan gagasan atau ide untuk menuntaskan masalah Sinabung, belum sampai kepada tataran operasional bagaimana cara menyelesaikan persoalan pengungsi Sinabung. Tapi bisa saja gubernur yang akan menjabat nanti, memiliki kesadaran untuk menuntaskan persoalan tersebut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) adalah momentum masyarakat Sumut untuk melakukan seleksi pemimpin amanah yang memiliki visi, misi dan program bagus untuk membangun Sumatera Utara ke depan. Ragam permasalahan Sumut saat ini seperti persoalan infrastruktur jalan yang memprihatinkan, aksesibilitas pendidikan yang masih rendah dan masalah erupsi Gunung Sinabung serta permasalahan birokrasi yang masih jelimet harus diselesaikan secara cepat dan tepat demi kesejahteraan masyarakat Sumut itu sendiri.

Artinya pertarungan di Pilgub Sumut tidak hanya soal perebutan kekuasaan semata. Tapi juga tentang pertarungan ide dan gagasan yang disaksikan terbuka oleh masyarakat untuk pilgub yang damai, berintegritas dan berkualitas. Mengingat potensi Sumut yang sangat luar biasa, tidaklah mudah menentukan siapa cagub yang akan konsisten terhadap keberpihakan mereka dalam membangun Sumut, khususnya dalam hal penanganan erupsi Gunung Sinabung yang begitu subur untuk menghasilkan pertanian di Sumut.

Oleh karena itu hendaknya masyarakat Sumut bisa melihat sejauh mana kemampuan calon pemimpin Sumut dari setiap program yang ditawarkan dengan logis, dalam membangun Sumut yang sejahtera sesuai harapan masyarakat. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Dalam setiap situasi kebencanaan apapun, apalagi yang lama sebagaimana dialami ribuan korban erupsi Gunung Sinabung, tentu yang berlangsung adalah hari-hari panjang penuh kenestapaan dan penderitaan yang amat ekstrim bercampur dengan rasa was-was dan ketidakmenentuan nasib para korban atau pengungsi yang jumlahnya puluhan ribu jiwa, yang  diantaranya tentu berusia anak.

Anak-anak pengungsi erupsi Sinabung, jika mengacu pada pasal 55  UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masuk dalam kelompok rentan yang harus mendapatkan prioritas perlindungan atas hak-hak dasarnya dan kepastian penanganan berdedikasi.

Lebih jauh, dalam pasal 59 UU No.35 Tahun 2014  tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak disebutkan, "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk  memberikan perlindungan khusus kepada anak". 

Dari 15 kelompok anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus, di antaranya, adalah anak dalam situasi darurat, yang mana ada empat segmen anak dalam situasi darurat, yakni: a) anak yang jadi pengungsi, b)  anak korban bencana alam, c) anak korban kerusuhan, dan d) anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan khusus bagi anak korban bencana, dilaksanakan melalui: Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar, rekreasi, jaminan keamanan, dan kesamaan perlakuan. Kedua, pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Selain kerentanan dari sisi perlindungan anak, anak pengungsi pun amat potensial mengalami aneka problem dari sisi praktik parenting (pola pengasuhan anak di dalam keluarga). Hal ini mengingat para orangtua dan pengasuhnya pun harus berjibaku mempertahankan kelangsungan hidup dalam situasi didera  derita dan nestapa bencana. Sehingga praktik pengasuhan anak yang lebih baik dan berkualitas amatlah bergopoh-gopoh dipraktikkan para orangtua pengungsi, dibandingkan keluarga yang tak mengalami bencana tentunya. Terlebih memang masih langka, jika tak ingin disebut belum ada, pengembangan wacana maupun semodel pelatihan parenting dalam sitauasi kebencanaan yang mampu yang menguatkan jiwa para pengungsi.

Dalam penanganan pengungsi Sinabung, terutama yang terkait agenda-agenda perlindungan khusus bagi anak-anak pengungsi Sinabung, terlihat komitmen dan tanggung jawab yang alakadarnya saja dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Buktinya, target pemerintah bahwa persoalan pengungsi Sinabung akan rampung tahun 2016, ternyata saat ini belum rampung juga dan menyisakan masih banyak persoalan.

Buktinya lagi, korban erupsi Sinabung menggugat melalui mekanisme Citizen Lawsuit terhadap  pemerintah pusat dan  pemda setempat atas ketidaktangkasan menjalankan tanggungjawab, fungsi dan wewenangnya mengatasinya secara tuntas persoalan yang dialami pengungsi  Sinabung.

Sehingga wajar jika berkembang persepsi di masyarakat bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilgub Sumatera Utara tahun 2017, abai melakukan  penanganan berdedikasi tinggi terhadap para pengungsi erupsi sinabung.

Dalam kajian kami, sejak lama para pejabat dan calon pejabat di negeri kita, baik itu di pusat maupun daerah, lebih didominasi cara pandang sekedarnya saja terhadap isu-isu dan agenda-agenda pemajuan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Dibalik sikap banyak pejabat dan calon pejabat yang seperti itu menandai bahwa anak masih dipandang bukan elemen faktual-konkrit penopang suara riil yang instan bakal didapat bagi banyak politikus dan partai politik pada medan laga pemilu, pilpres, dan pilkada .

Bilapun para pejabat dan calon pejabat itu hendak membuat kesan memenuhi agenda-agenda pemajuan hak-hak anak dan perlindungan anak, itupun seringkali dipersepsikan bakalan cuma membebani anggaran  dan pemborosan daerah dan negara saja. Sungguh miskin sekali mereka dari perspektif pentingnya investasi SDM berkualitas bagi masa depan bangsa, lewat pemenuhan dan pemajuan agenda-agenda perlindungan anak secara menyeluruh. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang