Siap Tak Siap Infrastruktur Mudik 2018
berita
Humaniora
Sumber Foto: harnas.co 09 June 2018 20:00
Tragedi Brebes Exit (Brexit) pada 2016 lalu masih membekas di ingatan sebagian besar warga Indonesia. Belasan orang tewas lantaran terjebak dalam kemacetan di pintu keluar tol Brebes Timur. Pemerintah disalahkan karena tak mampu mengantisipasi puncak arus mudik jalur darat. Padahal sebelum kejadian, pemerintah menyatakan siap dan optimis arus mudik berjalan dengan lancar.

Pemerintah bertekad tragedi Brexit tak akan terulang kembali. Belajar dari pengalaman sebelumnya, arus mudik dan balik pada 2017 dianggap lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Namun kepadatan arus mudik 2017 mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya adalah melonjaknya pemudik dengan kendaraan pribadi sebesar 16 persen. Sementara angkutan umum turun. 

Pemudik dengan kendaraan pribadi didominasi oleh sepeda motor. Padahal mudik dengan sepeda motor lebih rawan kecelakaan. Pada 2015 terjadi 3.049 kasus kecelakaan yang menewaskan 675 orang, didominasi oleh sepeda motor. Pada 2016 terjadi 1.947 kasus; 366 orang meninggal dunia (80 persen melibatkan pengendara sepeda motor). Pada 2017 terjadi 3.168 kasus; 742 orang meninggal (74 persen melibatkan pengendara sepeda motor).  

Pemerintah dan swasta telah menggelar sejumlah program mudik gratis. Fasilitas untuk mengirim motor ke kampung halaman juga telah disediakan. Namun sepeda motor masih menjadi kendaraan yang digemari sebagai transportasi untuk pulang kampung (pulkam). Apa yang menyebabkan sepeda motor menjadi kendaraan favorit untuk pulkam? Apakah mungkin jika pemerintah nantinya mengeluarkan kebijakan sepeda motor diperbolehkan melintasi jalan tol? 

Sementara itu, mayoritas program mudik gratis hanya mengantarkan para pemudik sampai di terminal atau titik kumpul kampung halaman mereka saja. Untuk kembali lagi ke kota-kota tempat mereka merantau, mereka harus mencari transportasi masing-masing. Apakah program mudik gratis yang telah dijalankan dalam beberapa tahun belakangan ini sudah efektif?

Sebagian pemudik beranggapan menggunakan transportasi umum untuk pulkam akan menyulitkan mereka ketika berada di kampung halaman. Pemerintah dianggap abai terhadap para pemudik dengan transportasi umum. Dari kota rantauan ke kampung halaman, mungkin transportasi massal disediakan, namun bagaimana saat mereka berada di kampung halaman? Apakah infrastruktur penunjang, khususnya transportasi, untuk para pemudik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing atau pemerintah pusat?

Pemerintah optimistis infrastruktur jalan yang menjadi rute arus mudik lebaran tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu. Kesiapan jalan nasional yang menjadi rute mudik sudah siap 90 persen sejak sebulan lalu. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa pemudik tahun ini sudah bisa menggunakan jalan tol  sepanjang 996 km, mulai dari Merak (Banten) hingga Pasuruan (Jawa Timur).  Walaupun 237 km di antaranya masih berstatus fungsional. Apakah infrastruktur yang dibangun pemerintah secara keseluruhan mampu mengakomodir kebutuhan para pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman?

Semogamudik lebaran 2018 berjalan lancar, tanpa ada lagi kejadian serupa Brexit!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Di saat musim mudik lebaran, pemerintah berlomba memamerkan kesiapan infrastruktur transportasi yang bisa dinikmati pemudik. Seolah pemudik semua membawa mobil, jadi benar-benar disiapkan tanpa cela. Akan tetapi jangan lupa, sebagian besar pemudik menggunakan transportasi umum, entah pesawat terbang, kapal, bus atau kereta. Setibanya di daerah tujuan pasti menemukan tawaran transportasi lanjutan hingga tempat tinggalnya dengan tarif tinggi. Secara fisik, terminal, bandara, pelabuhan sudah banyak yang bagus. Namun ketersediaan angkutan umum di daerah yang singgah di terminal, pelabuhan dan bandara masih sangat minim. 

Ini akibat pemerintah tidak peduli keberadaan transportasi umum di daerah. Pembangunan transportasi umum di daerah betul-betul minim sekali. Andai ada, pasti mahal tarifnya. Tidak ada satu pun pelabuhan di Indonesia yang dilayani secara rutin angkutan umum. Angkutan pelat hitam yang dikoordinir oknum otoritas pelabuhan atau okum aparat setempat bekerja sama dengan preman lokal masih merajalela dengan tarif yang tidak wajar. 

Demikian pula di bandara, hanya segelintir bandara yang menerapkan taksi reguler berargometer. Rata- rata tarif sesuai keinginan operator yang pasti lebih tinggi dari berargometer. 

Bisa jadi sekarang pemerintah mengandalkan transportasi online yang katanya tarifnya murah. Di saat musim mudik, pasti tarifnya tidak murah. Karena tahu, kebutuhan meningkat. 

Dampak lainnya, pemudik yang mau bersilaturahmi atau bepergian di kampung halamannya alami kesulitan. Bagi masyarakat golongan menengah ke bawah terpaksa membawa sepeda motor walau perjalanan yang ditempuh hingga di atas 10 jam. Sungguh miris dan mengerikan korban pemudik sepeda motor bergelimpangan di jalan akibat kelelahan terjadi kecelakaan. Belum lagi korban anak yang dibawa motor turut jadi korban kecelakaan. 

Ada upaya mudik graris bagi pengendara sepeda motor, tapi hanya mampu mengangkut tidak lebih dari 1 persen dari total pemudik motor. Mudik lebaran 2018, pemerintah menyediakan 39.446 unit mudik graris sepeda motor melalui truk, KA, kapal laut dan kapal Ro Ro. Ada peningkatan dibanding tahun lalu, yakni 19.148 unit (kenaikan 106 persen).

Diprediksi 6,39 juta pemudik menggunakan kendaraan roda 2. Dari kuota mudik gratis sepeda motor, hanya dapat mengakomodir 0,0061 persen saja. Jauh dari angka 1 persen. Mudik gratis menggunakan kapal laut, paling tinggi subsidinya, sekitar Rp1,2 juta per unit sepeda motor. 

Sulit rasanya untuk menghimbau pemudik motor untuk beralih menggunakan angkutan umum. Pasalnya, di tempat tujuan, keberadaan angkutan umum tinggal cerita. Angkutan umum sudah punah. Walaupun ada hanya sisa-sisa yang tentunya kondisinya sudah tidak memadai lagi. 

Jangan membayangkan kondisi transportasi umum di daerah seperti di Jakarta dengan KRL dan busway yang nyaman, murah dan berpendingin. Di sisi lain, pemerintah menghendaki pemudik menggunakan angkutan umum, tetapi keberadaan angkutan umum di daerah kian memburuk. 

Walaupun janji pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Perhubungan 2015-2019 akan menyediakan angkutan umum untuk 34 kota se Indonesia. Nyatanya, hingga sekarang belum satu pun ada kota selain Jakarta yang memiliki angkutan umum yang memadai. 

Realitanya, angkutan pedesaan di Jawa sudah punah. Pemda tidak peduli, karena sepeda motor dianggap sebagai pengganti angkutan umum. Dampaknya, angka kecelakaan makin tinggi. Secara nasional masih bertengger di atas 70 persen.

Himbauan dapat diberikan, misalnya setiap dua jam harus istirahat, tidak boleh membawa barang berlebihan, tidak bokeh lrbih dari dua orang, dilarang bawa anak-anak. Sudah ada ketentuan untuk membawa barang menggunakan sepeda motor. Mengangkut barang dengan sepeda motor tidak bisa sembarangan. Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, lebar barang muatan tidak boleh melebihi stang kemudi, tingginya harus kurang dari 900 mm dari atas tempat duduk dan muatan tersebut harus ditempatkan di belakang pengemudi. 

Selama transportasi umum di daerah masih buruk, sulit rasanya pemerintah mengendalikan sepeda motor untuk digunakan mudik. Angka kecelakaan mudik motor masih tinggi. 

Oleh sebab itu segeralah pemerintah membangun transportasi umum sesuai janjinya dalam RPJMN 2015-2019. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu