Setelah Pulau Jawa Terhubung Jalan Tol, Lalu Apa?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 04 December 2018 13:30
Jalan itu membentang panjang. Amat panjang. Nama resminya dalam bahasa Belanda De Groote Postweg atau Jalan Raya Pos. Orang kadang lebih mengenalnya sebagai Jalan Daendels diambil dari penggagasnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Jalan Raya Pos atau Jalan Daendels membentang 1.000 kilometer sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer di Banten hingga ke Panarukan di Jawa Timur dibangun pada 1808. Lebih dari dua abad kemudian, di era Presiden Joko Widodo sekali lagi Pulau Jawa dihubungkan satu jalan tol bebas hambatan tanpa putus. 

Jalan tol yang melintasi Pulau Jawa sudah direncanakan sejak lama. Namun, di era Jokowi pengerjaannya dikebut. Akhir tahun ini direncanakan jalan yang menghubungkan kota-kota di Jawa, mulai dari Pelabuhan Merak, Surabaya, Probolinggo, dan Banyuwangi, dengan panjang mencapai 1.290 km rampung. Pekan lalu, presiden meresmikan Jalan Tol Solo-Ngawi segmen Sragen-Ngawi sepanjang 51 Km.

Kehadiran Tol Trans Jawa tentu akan berdampak pada sektor transportasi darat. Dari segi jarak tempuh, perjalanan Jakarta-Surabaya bakal lebih cepat, jadi sekitar 9 jam. Sebelumnya bisa mencapai 18-20 jam. Perjalanan itu diperkirakan menghabiskan Rp600 ribu untuk biaya tol. Untuk biaya bensin, bila menggunakan Pertamax, misalnya, kira-kira menghabiskan Rp700 ribu. Bila satu mobil pribadi bisa mengangkut 4-6 orang, total yang dihabiskan lebih hemat dari ongkos pesawat terbang yang satu orang tiketnya sekitar Rp600 ribuan. 

Yang dapat berkah tak hanya masyarakat pemilik mobil pribadi. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) juga bakal dapat manfaat dari pengoperasian Tol Trans Jawa. Bisnis pengusaha otobus bakal bergairah karena mobilitas orang makin lancar. 

Begitu juga dengan distribusi barang. Dari Tanjung Priok atau Merak ke Surabaya, barang kini bisa diantar tanpa putus di jalan bebas hambatan. Yang jadi masalah, bagaimana dengan ekonomi rakyat yang tak dilewati jalan tol?

Ini penting untuk diangkat. Bukan berita lagi jalur utama Pantai Utara (Pantura) yang jadi primadona pemudik menuju Jawa saban libur Lebaran, kini memudar setelah Tol Cipali resmi beroperasi sejak Juni 2015. Beralihnya pemudik ke tol membuat pedagang oleh-oleh atau buah tangan khas Panturaan kehilangan sejumlah besar pelanggannya. Apakah dampak ekonomi ini telah dipikirkan bila Jawa sepenuhnya terhubung tol? 

Di jalan tol terdapat tempat-tempat peristirahatan atau rest area. Namun, pemain ekonomi di sana besar-besar, bukan rakyat kecil. Yang dapat tempat umumnya korporasi besar macam KFC, Mc Donalds, Burger King, hingga Starbucks. Warung rakyat kecil ditaruh di belakang, seolah hanya pelengkap penderita. Jika Tol Trans Jawa tak memberi dampak kemakmuran bagi kelompok usaha kecil untuk apa? 

Dulu, Daendels membangun Jalan Raya Pos dengan mengorbankan keringat, air mata dan darah rakyat jelata yang bekerja paksa. Kuburan rakyat korban perlakuan kejam selama pembangunan jalan konon bertebaran di sisi jalan. Dua abad kemudian hal itu tak terjadi. Namun, bukan berarti jalan Tol Trans Jawa tak makan korban. Warung di sepanjang Pantai Utara atau Selatan yang sepi pengunjung bisa jadi korban gencarnya pembangunan infrastruktur yang tak ramah pada rakyat kecil. Lantas, apa kita akan membiarkan mereka mati perlahan? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?      

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Pulau Jawa terhubung seluruhnya dengan jalan tol ada positif dan ada negatif. Positifnya, tentu jalan tol ini akan membuat pengguna kendaraan pribadi senang. Jarak tempuh jadi lebih cepat. Tapi tentunya, untuk angkutan barang lewat jalan tol akan berimbas ongkos jadi mahal. Kecuali pemerintah memberi subsidi untuk pengangkutan barang. Makanya, jalan tol sebenarnya sepi dari angkutan barang.  

Untuk bus, Tol Trans Jawa akan menguntungkan, karena jarak tempuh juga jadi lebih cepat. Waktu bisa dipangkas. Misalnya, dengan ada tol, perjalanan dari Solo ke Jakarta bisa dipangkas dua jam. Buat pengusaha bus, tol lebih untung, bisa menghindari macet, tidak boros BBM. Keberadaan tol Trans Jawa ini membuat orang kini makin banyak pilihan. Selain kereta kini ada bus juga. 

Tapi tentu tol ini juga punya efek negatif. Rumah-rumah makan, restoran, SPBU yang sering disinggahi orang saat perjalanan jarak jauh menjadi sepi. Rumah-rumah makan di Kabupaten Batang ke Alas Roban, Jawa Tengah akan sepi, seperti terjadi di Pamanukan. Yang ramai rest area-rest area di jalan tol.

Yang perlu diingatkan ke pemerintah jangan sampai kejadian di tol Jakarta-Cikampek atau Jakarta-Bogor terulang. Setelah tol terbangun, jangan jalan arteri non-tol nasional diabaikan. Orang sudah nggak tahu lagi jalan dari Jakarta ke Bogor bila tak lewat tol. 

Akibatnya kita rasakan seperti sekarang di tol Jakarta-Cikampek, mau bangun apapun bermasalah (karena konsentrasi mobilitas ke tol semua). Jalan arterinya tak diurus. Karena prinsipnya, tol itu jalan alternatif.    

Selain itu, jangan juga terulang kasus tol Jakarta-Cikampek yang lain: tata guna lahannya berubah semua, yakni lahan pertanian beralih fungsi jadi perumahan. Itu bahaya buat Indonesia ke depan. Itu bisa jadi neraka buat Pulau Jawa. Kalau mau buat perumahan, buat blok-blok rumah susun seperti di Korea atau China, bukan perumahan petak. 

Pemerintah harus mencegah tanah-tanah pertanian di sekitar jalan tol beralih fungsi, dibeli developer lalu dibangun perumahan. Harus ada peraturan untuk mencegah hal itu. 

Jika daerah-daerah yang disinggahi jalan tol pengin produk-produk lokalnya tetap laku, jangan jual di rest area. Karena harganya jadi mahal. Saya nggak pernah lihat orang beli produk lokal di rest area, karena mahal. Kalau mau kita bisa meniru Malaysia. Di Johor, misalnya, ada rest area di luar jalan tol. Angkutan mobil diarahkan ke sana, dan ketika masuk tol tak bayar lagi.

Satu lagi, korban pembangunan jalan tol tak diurus. Petani penggarap tak diurus pemda-pemda yang lahannya beralih fungsi jadi jalan tol. Mereka tak punya pekerjaan lagi setelah tak menggarap sawah. pemda selalu berdalih itu urusan pemerintah pusat, tapi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial juga lepas tangan. Akhirnya mereka jadi kaum miskin perkotaan. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei