Sepeda Motor Masuk Jalan Tol, Baik atau Buruk?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 January 2019 15:00
Berapa jumlah motor di Indonesia saat ini? Pastilah banyak sekali. Sampai 2016, sesuai data BPS, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menurut jenisnya berjumlah 129,3 juta. Dari jumlah itu, mobil penumpang berjumlah 14,6 juta, mobil barang 7,1 juta, sedang bus jumlahnya 2,5 juta. Paling banyak sepeda motor: 105,2 juta unit. Jumlahnya sekarang tentu sudah bertambah. Maka, bayangkan bila semua jenis kendaraan tersebut, termasuk motor, dibolehkan masuk jalan tol alias jalan bebas hambatan. Apa sebaiknya makna tol diubah jadi jalan penuh hambatan?  

Usulan soal motor boleh masuk jalan tol datang dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Ia mengatakan, pemilik jalan tol juga punya hak menggunakan infrastruktur jalan yang dibangun pemerintah. Apalagi, sebagai pembayar pajak, mereka juga telah turut mendanai pembangunan sarana umum tersebut. Sangat tidak adil rasanya bila masyarakat yang telah berpartisipasi dan turut berkorban membangun infrastruktur tak ikut menikmatinya. 

Argumen di atas masuk akal. Sepeda motor adalah jenis kendaraan yang digunakan mayoritas penduduk. Membolehkan motor masuk tol menunjukkan keberpihakan negara pada moda transportasi pilihan rakyat kebanyakan. Namun, apakah demikian adanya? 

Motor jadi pilihan ketika angkutan umum tak layak ditumpangi dan mobil tak terbeli oleh orang kebanyakan. Di sini, motor adalah siasat melawan kemacetan serta cara mudah dan murah bertranportasi. Jumlah motor yang kian banyak adalah indikasi negeri gagal mengelola persoalan angkutan umum. Bukankah yang harus didorong adalah bagaimana pemotor beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum? 

Pemerintah sedang giat membangun jalan tol di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh Jawa kini telah terhubung jalan tol. Memang, kesannya pembangunan infrastruktur itu hanya menganakemaskan pemilik kendaraan roda empat. Namun, bukankah di balik pembangunan itu juga ada pesan agar pengendara motor menggunakan bus untuk menikmati jalan baru itu? 

Sebetulnya pula, pemerintah tak hanya sedang membangun jalan tol. Tengok di Jakarta, MRT dan LRT sebentar lagi rampung. Bus Transjakarta terus berbenah meremajakan bus dan menambah rute trayek. Semua upaya itu tujuannya satu: mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor, pada kendaraan umum. Jika motor dibolehkan masuk tol, bagaimana kampanye naik kendaraan umum bisa jalan? 

Perlu diketahui sepeda motor adalah moda transportasi paling tidak aman. Jumlah kecelakaan lalulintas paling banyak menimpa sepeda motor. Menurut data Korlantas Polri sebanyak 75 persen kecelakaan di jalan terjadi pada motor. Tersenggol mobil sedikit, motor langsung oleng. Ketika di jalan tol mobil, truk, dan bus berbagi jalan dengan motor, bukankah kita tengah merancang menambah angka kecelakaan lalu lintas lebih tinggi lagi?  

Di Tol Mandara Bali dan Tol Jembatan Suramadu di Jawa Timur motor sudah boleh masuk tol. Negeri jiran kita, Malaysia, juga membolehkan ruas tolnya dipakai pengendara mesin beroda dua. Artinya, presedennya ada. Tinggal aturannya. Motor masuk tol bertentangan dengan  pasal 38 PP 15/2005 tentang Jalan Tol. Selain itu, karakteristik Tol Mandara dan Suramadu juga berbeda dengan tol di Jakarta atau tol trans Jawa. Bila jalur khusus motor sudah dirancang sebelumnya mungkin tak terlalu masalah. Namun, bagaimana menambah jalur khusus motor di jalan tol yang sudah jadi? Bukankah ini menambah pekerjaan baru yang bakal menambah pula biaya pembangunannya--mulai dari menguruk tanah di kiri-kanan, memgaspal dan lain-lain?

Lantas pula, bila pemotor mesti bayar tol, apa tarifnya cukup manusiawi buat mereka? Jangan-jangan lebih murah bila naik bus atau kereta.

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua DPR RI, Politisi Golkar

Saya mendorong agar pemerintah juga memikirkan ruas-ruas tol lainnya dipersiapkan khusus untuk kendaraan roda dua karena mereka juga memiliki hak sesama warga negara untuk menikmati hasil pembangunan.

Saya hanya menyampaikan aspirasi pemilik motor yang belum sanggup beli mobil yang selama ini menikmati jalan tol. Dan itu jumlahnya jutaan. 

Sudah ada Jalan tol khusus motor di bali dan suramadu. Dibuat ruas khusus kurang lebih  2,5 meter untuk motor dan minim kecelakaan. Karena satu arah, tertib. Bukan gratis, mereka (pemotor) juga harus bayar seperti di Bali. Yang penting bisa memberikan hak kepada pengendara roda dua untuk menikmati jalan bebas hambatan.

Jangan hanya pemilik roda empat yang punya kenikmatan bebas hambatan. Kan uangnya sama-sama dari rakyat, pemotor juga bayar pajak. Dan pemotor pakai tol itu nanti bayar juga

Biarlah para ahlinya yang memberikan masukan kepada pemerintah. Saya hanya menyampaikan aspirasi jutaan pemilik motor saja yang selama ini bayar pajak tapi belum menikmati hasil pembangunan dari uang pajak kendaraannya. (ade)

CATATAN: Disarikan dari keterangan penalar di media dan group percakapan. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat transportasi

Pada zaman Presiden SBY ada Perpres untuk mengoperasikan Jalan Jembatan Tol Suramadu untuk motor
boleh masuk. Dulu sudah pernah juga di atas sungai Citarum ada jembatan tol (yang dibolehkan motor masuk). Namanya jembatan tol Rajamandala. Perpres itu juga dipakai untuk tol di Bali.   

Namun pembangunan jalan tol dewasa ini dasarnya adalah UU Jalan tahun 2004 dan PP No.15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Di sana pasalnya sudah disebut yang masuk jalan tol adalah kendaraan bermotor. Jenis kendaraan bermotornya diatur PP. Di PP-nya disebut kendaraan bermotornya roda empat ke atas. Di situ sudah dikunci motor tak bisa masuk tol. Pembangunan jalan tol pun tak mengakomodir jalur khusus motor. 

Di Bali dan Madura sudah dipikirkan jalur pemotor ketika membangunnya. Kalau jalan yang sudah ada dibangun jalur motor, jadinya mahal. Bila bahu jalan hendak diambil untuk motor, tak boleh. Itu untuk kondisi darurat. Bangun sendiri jalur khusus motor boleh. Tapi persoalannya, investornya mau atau tidak. Mahal biayanya. Pertama, lahan sisa untuk bangun jalur motor masih ada atau tidak. Kedua, dari segi biaya. Untuk bangun jalan baru tak murah. Bila tol lewat jembatan, misalnya, harus bangun jembatan baru lagi. Belum lagi bila masuk terowongan. Bisa dilakukan tapi jatuhnya mahal. Ujungnya, sanggupkah pemotor bayar tol seperti pemilik mobil? 

Anggota DPR seharusnya mendesak pemerintah untuk membenahi transportasi publik, karena yang ada sudah buruk. Bikin jalan tol gampang. Asal ada uang, jadi dibikin. Tapi bagaimana agar DPR bisa mendesak pemerintah. Itu yang seharusnya dilakukan Ketua DPR.

Itu yang seharusnya digembar-gemborkan. Kalau mau cari suara (calon pemilih) itu yang sebaiknya dilakukan. Karena suara pengendara motor tidak seberapa. Itu kalau mau bicara cerdas. Pemilik motor disuruh bayar tol juga nanti bayar mahalnya. Sedang pemilik moge (motor gede) jumlahnya sedikit. 

Di Malaysia memang motor boleh masuk tol. Namun, setelah saya tanya lebih jauh, sekarang mereka mulai mempertanyakan lagi kebijakan itu, karena banyak kecelakaan (yang melibatkan motor di tol). Di sana tidak semua jalur terpisah, tapi ada juga yang jadi satu. Itu risikonya besar. Padahal di sana orang naik mobil lebih tertib dibanding kita. 

Jadi, usulan Ketua DPR RI ini tak realistis. Bisa dilakukan tapi biaya pembangunannya akan lebih mahal. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu