Sekolah Ramah Anak: Sekadar Predikat?
berita
Humaniora

Sumber Foto : Parenting-Deram (gie/watyutink.com)

12 June 2018 10:00

Awal Juni 2018 dunia pendidikan kembali tercemar. Seorang guru honorer bahasa Inggris di SDN Tugu 10 Depok, melakukan kekerasan seksual kepada 13 siswa laki-laki kelas VI. Kasus yang terjadi itu berbading terbalik dengan penghargaan yang didapat kota layak anak dengan kategori Nindya Pada 2017 lalu.

Melalui penghargaan itu, sudah seharusnya seluruh sekolah di wilayah Kota Depok  menjadi lingkungan yang ramah anak. Tapi apa jadinya jika sekolah dengan predikat ramah anak, terjadi kekerasan seksual? Wajar kalau publik bertanya-tanya akan hal ini. Penghargaan tersebut diraih bukan tanpa usaha. Sejumlah program untuk menjadikan Depok sebagai kota layak anak telah dijalankan. Namun masih saja kasus kekerasan seksual pada siswa terjadi di Depok.

Bukan kali pertama kekerasan seksual pada anak terjadi di lingkungan pendidikan. Pada 2014 publik dikejutkan dengan tindak kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan sekolah Jakarta International School (JIS). Dengan adanya kasus itu, predikat sebagai sekolah internasional tidak menjamin JIS bebas dari kekerasan seksual terhadap peserta didik di lingkungan sekolah.

KPAI menyebutkan, belakangan kekerasan seksual pada anak cenderung meningkat. Sejumlah kasus bahkan terjadi di lingkungan pendidikan. Dilakukan oleh oknum pendidik (guru atau kepala sekolah), pegawai sekolah dan sesama peserta didik. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman, justru menjadi tempat rawan kekerasan seksual pada peserta didik. Apakah pengawasan di lingkungan sekolah sudah berjalan dengan baik dan efektif, atau jangan-jangan pengawasan di sekolah tidak dijalankan sebagaimana mestinya?

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah bahkan ada yang terjadi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan menelan puluhan korban. Data KPAI mengatakan sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah sulit untuk diungkap dan bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama, karena korban enggan untuk melapor. Setidaknya ada sekitar 13 persen kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang tidak dilaporkan. Apakah yang menyebabkan korban tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya?

Kasus kekerasan seksual di SDN Tugu 10 menambah panjang catatan buruk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Padahal di sekitar SD berpredikat ramah anak itu terpampang dengan jelas spanduk ajakan untuk tidak mendiamkan aksi penganiayaan, pelecehan, perundungan dan pemeresan. Apakah spanduk itu hanya sekadar simbol saja supaya sekolah tersebut afdol menjadi sekolah ramah anak?

Kekerasan seksual kepada anak di lingkungan pendidikan, menimbulkan reaksi di sejumlah kalangan. Mereka mempertanyakan, apakah kepentingan akan untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibayangi ketakutan sudah menjadi prioritas bagi pemerintah?

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat 7 menambahkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Namun kejahatan seksual terus berulang, bagaikan virus yang mengancam. Apakah penerapan hukuman kebiri sudah diberlakukan? Apakah cukup efektif untuk memberikan efek jera pada para pelaku/calon pelaku?

Sekolah tempat peserta didik mendapatkan ilmu dan kebahagiaan, bukan malah menjadi tempat mereka merasa terancam dan terbunuh karakternya!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Dewan Pengawas FSGI, Anggota KPAI

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru bahasa Inggris di SD Negeri Tugu 10, Depok dilakcarkan dengan modus mengajak anak-anak berenang dan jalan-jalan. Kami akan mengawasi langsung kasus yang kini tengah ditangani oleh Polresta Depok. Selanjutnya kami juga akan menemui pelaku untuk mendalami profilnya sebelum dan selama menjadi pendidik.

Kami akan mendalami modus yang dilakukan, selain untk kepentingan pendalaman kasus juga untuk mengetahui trend modus terkini yang dilakukan terdugua pelaku. Hal ini penting diketahui publik agar meningkatkan kewaspadaan sekolah. Sekolah sejatinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bgi peserta didik.

Info yang kami peroleh menunjukan dugaan kuat bahwa pelaku melakukan perbuatan tidak senonohnya saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas, antara lain mengajak anak-anak nonton bareng film porno dari handphone-nya, dan mengajari anak-anak senam tangan (masturbasi). Bahkan setiap jam pelajaran Bahasa Inggris terduga pelaku infonya memisahkan anak-anak perempuan dan anak laki-laki di dua kelas yang berbeda. Kami akan mendalami lebih jauh mengapa pihak sekolah tidak curiga dengan pemisahan kelas ini.

Kami memastikan program rehabilitasi para korban maupun ibu korban  yang bisa dilakukan oleh Dinas PPPA, P2TP2A dan Dinas Sosial kota Depok. KPAI akan mendorong pemerintah kota Depok bersinergi dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) untuk membantu rehabilitasi para korban dan ibunya. Dinas Pendidikan Kota Depok dan instansi terkait perlu melakukan evaluasi sistem perlindungan sekolah terhadap para siswanya selama berada di sekolah. Ini untuk seluruh sekolah di Depok agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Apresiasi diberikan kepada 4 orangtua korban yang berani melaporkan kasus ini. Mereka sudah menyelamatkan banyak anak bangsa dengan melaporkan guru pelaku kekerasan seksual. Namun, karena masih banyak orngtua korban yang belum melapor, maka kami mendorong semua orang tua memiliki kesadaran untuk melapor, terutama yang anaknya turut menjadi korban.

Menurut informasi, Sekolah tempat kejadian sudah menjalankan program Sekolah Rama Anak (SRA),  namun adanya kasus ini bukan  berarti SRA tidak ada gunanya karena SRA  adalah suatu proses berkesinambungan dan SD ini termasuk yang sedang dalam proses pemampuan, yaitu proses pemenuhan komponen SRA.

Kami meminta masyarakat dan media  agar media tidak gagal fokus dari pelaku kekerasan seksual menjadi menghakimi SRA. Apalagi, mengingat  pelaku dulu adalah korban, ini sejatinya justru semakin memperkuat alasan untuk memutus mata rantai kekerasan dan kecanduan pornografi di kalangan peserta didik.

Hasil kajian cepat yang dilakukan oleh Kementerian Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)  tahun 2018 untuk melihat kondisi tahun 2017 menunjukkan data bahwa masih ada 16 persen kekerasan dari  guru ke murid yang terjadi di sekolah yang sudah menginisiasi SRA dan 23 persen bullying atau kekerasan antar sesama murid. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Salah satu indkator dari 31 Indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Sekolah Ramah Anak (SRA). Kebijakan KLA sendiri sudah dirintis pemerintah pusat sejak tahun 2007.

Menurut Permeneg PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan SRA adalah "satuan pendidikan formal, informal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diakriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan pembelajaran, pengawasan, mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan."

Ketika terjadi tindak kekerasan seksual di sebuah sekolah berpredikat SRA, dan di KLA sebagaimana berlangsung di SDN Tugu 10 Kota Depok, maka ini pertanda ringkihnya penerapan SRA dan KLA di Kota Depok, meskipun berstatus KLA Nindya. Status itu ternyata tak serta-merta membuat Kota Depok terbebas dari kekerasan terhadap anak. Bahkan kekerasan terhadap anak masih leluasa terjadi di SRA. Kejadian ini sungguh aib memalukan atas status KLA Nindya Kota Depok.

Seharuanya kejadian itu menjadi "bogem mentah" yang keras terhadap Walikota Depok, jajaran Gugus Tugas KLA Kota Depok, dan juga Disdik Kota Depok.  Mereka harus tersadar dan harus menggenjot lagi program-program  bermutu dengan melibatkan konsultan perlindungan anak. Sehingga bisa jeli lagi dalam membuat program-program penguatan KLA yang mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi kekerasan terhadap anak, baik di rumah di masyarakat maupun di sekolah. 

Jika Pemkot Depok tidak segera melakukan pembenahan dan penguatan sistim perlindungan anak di kotanya, sebaiknya kembalikan saja penghargaan KLA Nindya kepada pemerintah. Sebab malu-maluin saja menyandang predikat KLA itu namun kota dan sekolahannya masih rentan kekerasan terhadap anak.

Terkait SRA, saya sering temui sekolah-sekolah negeri dipelbahai kota/kabupaten  yang dipasangi spanduk bertuliskan "Sekolah Ramah Anak." Namun ketika saya tanya pada guru-gurunya tentang program apa saja di sekolah itu yang sudah dijalankan dan dikembangkan dalam rangka SRA. Biasanya dijawab, belum ada rencana program apapun. Atau belum ada instruksi apapun dari dinas pendidikan setempat, selain memasangkan spanduk SRA itu. Tak terlihat, misalnya, rencana program pelatihan yang sistemik untuk peserta didik, atau untuk orangtua, dan untuk para guru yang berguna bagi mereka dalam rangka pembangunan sistim dan budaya perlindungan anak yang tangguh di sekolah. Dan dalam rangka  pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh di lingkungan sekolah.

Begitu juga saya amati, tak sedikit kabupaten/kota yang telah mendeklarasikan diri sebagai KLA, ternyata masih banyak yang "sunyi" dari aktivitas program-program disertai anggaran yang bisa diandalkan bagi penguatan sistim dan budaya perlindungan anak yang tangguh. Dan bagi pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Harapan masyarakat agar bayang-bayang  terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah, harus direspon pemerintah lewat komitmen yang super kuat lagi dari sekedar yang ada sekarang dan sebelumnya. Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) harus jadi spirit bagi setiap kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah. Komitmen pemerintah pun diantaranya harus tercermin lewat kebijakan suporting anggaran yang lebih maju lagi terhadap agenda-agenda perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Dan yang juga penting adalah kemampuan pemerintah untuk merangkul dan melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas dalam pemajuan agenda-agenda perlindungan anak.

Sementara terkait hukuman kebiri, pertanyaannya adalah memangnya siapa yang mau mengeksekusi hukuman kebiri kepada para tersangka kekerasan seksual terhadap anak, pasca Ikatan Dokter Indonesia menolak jadi eksekutor hukuman kebiri?

Menurut saya, kebijakan suntik kebiri merupakan kebijakan reaktif pemerintah saat itu. Padahal perangkat hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang ada pun jika diterapkan secara tegas dan konsisten, diiringi penanganan  tuntas terhadap korban, sudah amat memadai dan mampu membuat efek jera terhadap pelaku. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Melibatkan Institusi Polri dalam Politik Birokrasi Sangat Berbahaya             IPW Tak Yakin Syafruddin Bisa Selesaikan Masalah Birokrasi Di Indonesia             Susahnya Wujudkan Birokrasi yang Profesional dan Netral             Implementasi Ekonomi Kerakyatan, Berharap Kepada BPIP             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-1)             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-2)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-1)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-2)             Jadikan Asian Games 2018 Titik Awal Merubah Kebiasaan Buruk             Pendidikan Budi Pekerti Sangat Penting!