Sedikit-sedikit Lapor Polisi, Melek Hukum atau Kita Masyarakat Pengadu?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 November 2018 16:00
Mengetik frasa "dilaporkan ke polisi" di mesin pencari Google Anda akan menemukan sejumlah berita orang-orang ternama yang tersangkut kasus hukum. Yang menarik, hampir semuanya dilaporkan ke polisi karena ucapan, isi pidato atau pernyataannya. Paling anyar menimpa Grace Natalie, politisi muda yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Grace diperkarakan lantaran pidatonya yang mengatakan partainya anti perda syariah. Pidato itu disangkakan orang (baca: pelapor) mengandung muatan penistaan agama. Benarkah Grace telah menista agama lewat pidatonya?

Grace bukan satu-satunya politisi yang bakal berhadapan dalam kasus hukum karena ucapannya dilaporkan ke polisi. Ada Farhat Abbas yang kicauan maupun komentarnya kerap bikin kontroversi. Ada pula Fadli Zon yang tempo hari dilaporkan ke polisi karena tersangkut kasus hoaks Ratna Sarumpaet. 

Prabowo Subianto juga ada yang melaporkannya ke polisi karena bicara sial tampang boyolali. Pun juga Ma'ruf Amin karena omong "buta" dan "budek". 

Bila menyimak lebih jauh frasa "dilaporkan ke polisi" di Google, jarang ditemukan kasus pelaporan perkara berat seperti penipuan atau penggelapan. Kebanyakan karena kasus pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa kini begitu mudah orang main lapor polisi untuk perkara remeh temeh?

Mungkin ada yang menganggap keriuhan saling lapor polisi ini karena suhu politik tengah memanas jelang pilpres dan pileg 2019. Kedua kubu berupaya menghempaskan lawan dengan berbagai cara. Termasuk menjeratnya lewat kasus hukum. Tudingan lain, main lapor ini akan turut menaikkan pamor karena diberitakan media.

Namun, kebiasaan main lapor polisi ini tak hanya menjangkiti pemain politik, tapi juga selebritas dan masyarakat biasa. Tempo hari, Dewi Persik melaporkan keponakannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pedangdut itu lalu dilaporkan balik oleh si keponakan dan ibunya untuk kasus sama. Kita juga pernah dengar ada orang melaporkan tetangganya ke polisi. Ini mengundang tanya, apa main lapor ini wujud kita masyarakat yang kian melek hukum?

Sistem hukum kita memang memungkinkan perkara apapun bisa dibawa ke ranah hukum. Dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan, misalnya, seseorang bisa dilaporkan ke polisi. Lalu apa pasal karet macam begini perlu direvisi? Atau, polisi harus mengabaikan bila ada laporan yang terlalu remeh untuk diselidiki unsur pidana/perdatanya?

Kasihan betul polisi, jaksa dan hakim kita bila pekerjaan utamanya kini menangani kasus-kasus pengaduan orang terkait politik, artis ribut, atau konflik antar tetangga. Bukankah perkara kriminal lain, mulai dari korupsi hingga pembunuhan lebih perlu ditangani serius? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Tugas Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani serta melakukan penegakan hukum di masyarakat. Dalam tugasnya itu Polri tidak bisa menolak laporan masyarakat. Tapi setelah menerima laporan masyarakat, Polri harus menganalisanya sebelum melakukan penyidikan dan proses hukum. 

Jika dalam analisa itu polisi menilai kasus ini kasus ringan dan bisa dimediasi dengan perdamaian, polisi bisa memanggil pelapor untuk memediasi agar kasus itu didamaikan secara musyawarah. 

Di sinilah peran polri sebagai pengayom masyarakat dimaksimalkan. Untuk melakukan semua itu perlu aparatur yang profesional dan independen atau tidak memihak. Sebab jika semua kasus ringan diproses polisi, institusi kepolisian akan kerepotan sendiri. 

Sebenarnya kesadaran hukum masyarakat cukup baik, jika masyarakat mau melapor dan menyelesaikan masalah atau sengketanya ke polisi. Itu lebih baik ketimbang mereka menyelesaikannya dengan cara main hakim sendiri. Tapi dalam hal ini Polri harus menyikapinya dengan arif, bijaksana, profesional dan tidak memihak. 

Memang yang sering digunakan saat melapor polisi kebanyakan pasal karet. Pasal-pasal yang dianggap karet itu perlu ada agar masalah dan sengketa sosial di masyarakat bisa diselesaikan aparat hukum agar aksi main hakim sendiri tidak berkembang di masyarakat.

Aksi main lapor di tahun politik tidak bisa dihindari sebagai aksi dan manuver politik. Ini risiko dan bagian dari dinamika politik di tahun politik. Dan semua keriuhan itu akan selesai begitu tahun politik berlalu. Saya yakin, masyarakat akan semakin dewasa dalam berpolitik dan tidak hantam kromo dan tidak akan main hakim sendiri. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF