Sandiaga Pergi, OK OCE Ditagih
berita
Humaniora
Sumber Foto : okeoce.me (gie/watyutink.com) 13 August 2018 12:00
Sandiaga Uno kini telah resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menyusul ditunjuk jadi Cawapres Prabowo Subianto. Ada banyak program yang dicanangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ada yang sudah terealisasi, ada yang masih berjalan, dan ada pula yang masih tertunda. 

Salah satu program yang paling diingat adalah OKE OCE (One Kecamatan One Center Enterpreneurship). Program yang lahir dari otak bisnis Sandi tersebut merupakan program pembinaan kewirausahaan yang menargetkan 44 Kecamatan di Jakarta. Salah satu bentuk nyata dari program tersebut, adalah didirikannya OKE OCE Mart. Jadi dapat dikatakan bahwa program andalan ini sudah mulai berjalan. Kemudian ada program rumah DP 0 Rupiah yang hingga kini masih belum terealisasi. Pasalnya, program tersebut berbenturan dengan banyak aturan. Pemisahan Pergub Pembentukan UPT dan Pengaturan Skema Pembiayaan, dianggap mengulur waktu. 

Anies dan Sandi telah berjanji bahwa pergub tentang skema pembayaran selambat-lambatnya akan rampung pada awal Mei 2018, kemudian warga sudah mulai dapat memesan. Tapi rupanya, penjualan baru bisa dibuka pada kuartal ketiga 2018, yakni sekitar Agustus atau September. Namun, ketika janji tersebut belum terealisasi, Sandi sudah mengundurkan diri dari jabatannya, juga meninggalkan Anies dengan berbagai program mereka. 

Pertanyaannya, apakah program kerja pemerintahan DKI yang telah dicanangkan dalam kepemimpinan Anies-Sandi akan berjalan dan berlanjut tanpa Sandiaga Uno? Terlebih dalam manajemen DKI posisi Sandi merupakan salah satu organ pengendali program. Lalu, jika nantinya ada wagub baru yang menggantikan Sandi, apakah akan konsisten menjalankan dan melanjutkan program-program tersebut? 

Kemudian dengan hadirnya wagub yang baru, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan atau penambahan program. Akankah terjadi perombakan kebijakan dengan terlantiknya paket kepemimpinan baru selepas Sandiaga Uno hengkang? 

Bukan tak mungkin paket pemimpin Jakarta akan mengevaluasi semua program, baik yang sedang dan sudah berjalan, yang mungkin dapat mengubah rencana anggaran belanja daerah?

 Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Mengenai program dari Sandiaga Uno, menurut saya tidak banyak yang akan dilanjutkan, karena program yang dicanangkan Sandi ini cukup revolusioner dan sulit dipahami. Sebenarnya Sandi sangat cerdas dalam hal ini, dan sangat berinovasi, akan tetapi dalam implemetasinya membutukan waktu yang panjang. 

Infrastrukturnya juga perlu dukungan yang kuat, termasuk sumber daya manusianya, jadi Kepala Dinas yang terkait harus orang yang dapat menerjemahkan keinginannya. Lantaran selama ini keinginan Sandi sulit dipahami oleh para implementator.

Seperti program OKE OCE. Sebenarnya program ini sangat bagus, tetapi di dalam pelaksanaannya itu sulit. Mungkin dalam pelatihannya, program ini berjalan dengan baik, namun tidak didukung oleh pihak Bank DKI. Karena bank hanya mampu memberikan pinjaman uang sebesar Rp10 juta kepada mereka yang ingin membuka usaha. Sementara dalam kampanye, Pemprov menjajikan pinjaman sebesar Rp300 juta. Mengapa bank tidak dapat memberikan pinjaman yang besar? Karena Pemprov sendiri tidak dapat memberikan jaminan.

Yang kedua, program Rumah DP 0 Rupiah. Program unggulan ini sejak awal telah menarik perhatian jutaan masyarakat DKI Jakarta yang memang membutuhkan rumah. Tetapi implementasi program ini pun sulit. Karena pihak bank pun tidak mendukung, mereka tidak ingin memberikan kredit kepada masyarakat untuk memberikan rumah tanpa DP. Kemudian skema pembayarannya pun tidak jelas. Terlebih program ini juga tidak ada payung hukumnya. Karena ketika kebijakan ini dilaksanakan, tentunya harus ada payung hukum. Artinya, konsumen harus mendapatkan jaminan perlindungan bahwa dalam jangka waktu 10 atau 20 tahun ke depan, mereka akan mendapatkan rumahnya.

Selain itu, program Rumah DP 0 Rupiah ini juga menuntut kepemimpinan yang berlanjut. Karena dalam aturan pemerintah, Kepala Daerah tidak boleh membuat kebijakan di luar batas masa jabatannya, yakni lima tahun. Sementara kredit rumah itu dilakukan lebih dari lima tahun. Lalu, jika program itu berjalan, maka rumah itu nantinya berstatus hak milik, yang artinya dapat diperjual belikan.

Pertanyaannya, siapa yang akan memperjual belikan? Dari situ kemudian Pemprov berencana membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun sebelum itu, mereka harus membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT). Akan tetapi, walaupun UPT saat ini sudah terbentuk, permasalahan berikutnya adalah belum adanya personalia. Itu lah yang menyebabkan program tersebut terkatung-katung hingga hari ini.

Lalu yang ketiga, program unggulan mereka adalah OKE Otrip, yang sampai sekarang belum berjalan dengan baik. Pada dasarnya, program itu cukup baik, karena dapat memudahkan pengguna transportasi umum, hanya dengan sekali bayar dalam jumlah Rp5.000 untuk sekali jalan. Tetapi dalam praktiknya, hal itu pun sulit dilakukan, karena sejumlah supir angkot dan metromini terbiasa dengan sistem pembayaran langsung, sementara sistem pembayaran OKE Otrip menggunakan kartu.

Kemudian program berikutnya yang dapat dikatakan belum berjalan dengan baik adalah penutupan jalan Jatibaru di Tanah Abang. Kebijakan tersebut bahkan sampai menimbulkan gugatan hukum dari Cyber Indonesia dan Ombudsman. Padahal tujuannya sangat baik, yakni untuk mengalokasikan para pedagang kaki lima (PKL), namun kesalahannya, mereka justru ditempatkan di jalan. Hingga akhirnya program itu menimbulkan polemik yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Jadi pada intinya, program yang telah dicanangkan Sandi tidak akan banyak yang berlanjut. Karena selama ini Sandi menguasai hampir semua lini. Tanpa Sandi, otomatis akan banyak program yang berubah, bahkan kemungkinan ada banyak program yang nantinya juga akan terbengkalai. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Indonesia Budget Center

Seharusnya program Pemprov DKI dapat dilanjut tanpa Sandiaga Uno. Tetapi program-program yang tercetus dari Sandi itu sulit dijamin untuk dilanjut, apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil gubernur. Menurut saya, Anies Baswedan pun akan mengalami kesulitan untuk memastikan bahwa program-program tersebut akan tetap berlanjut, sebab ide-ide tersebut muncul dari Sandi, yang artinya harus dikawal oleh yang memiliki ide.

Jadi, saya kira dengan mundurnya Sandi, maka program-program yang telah dicanangkan Pemprov, seperti OKE OCE dan sebagainya terancam tidak berjalan. Karena pada dasarnya, program tersebut tidak dapat berjalan apabila pemilik idenya tidak mengawal. Oleh sebab itu, dengan hadirnya wagub baru, mungkin akan ada banyak perubahan dari segi program. Namun, ada dua kemungkinan, wagub baru bisa menjadi pendorong kinerja Anies, atau menjadi penghambat.

Misalnya wagub yang dipilih tidak menjiawi program kerja Anies-Sandi, maka bisa jadi dia akan menjadi penghambat. Kemudian kalau dia berasal dari politisi, hal itu juga akan menghambat, lantaran Anies juga merupakan politisi. Sehingga apabila keduanya memiliki karakter yang sama, maka ke depannya program DKI akan terbengkalai. Sementara itu untuk program Rumah DP 0 Rupiah, kemungkinan juga akan sulit dilakukan atau gagal berjalan tanpa adanya Sandiaga Uno. Karena banyak yang sulit menerjemahkan program tersebut.

Pada intinya, mundurnya Sandi akan membuat banyak program tidak akan berjalan. Kedua menurut saya, Anies akan sangat kehilangan dengan sosok wakil gubernur yang pada dasarnya sangat mewarnai program-program mereka. Terlebih banyak program unggulan atau program kerakyatan yang belum muncul ke permukaan. Sehingga akan sulit diprediksi program apa yang akan tetap berjalan nantinya. Biasanya, program akan terlihat berjalan di tahun kedua, dengan adanya tunjangan kinerja di tahun pertama. Apabila di tahun pertama ini wakil gubernur sudah mengundurkan diri, maka di tahun kedua Pemprov akan sangat kelimpungan.

Kalau pun nantinya program itu akan tetap berjalan, maka tidak akan mencapai target atau mencapai tujuan seperti yang telah dicita-citakan oleh Anies-Sandi dalam kampanye di pilkada kemarin. Hal itu dikarenakan Pemprov DKI Jakarta ini cukup unik, karena eksekutor lebih condong kepada Sandi yang lebih sering bersentuhan dengan masyarakat, dan ini yang akan memberatkan Anies ke depannya. (grh)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Berjalan atau tidaknya program-program Pemprov DKI, tergantung kepada siapa yang akan menggantikan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kalau penggantinya dari Fraksi Gerindra, kemungkinan besar program-program yang telah dicanangkan tidak akan banyak perubahan, tapi mungkin akan ada penambahan, karena tentu saja beda orang akan berbeda pula kepentingannya, meskipun satu fraksi. Tapi jika seandainya wagub akan digantikan oleh seseorang dari PKS atau beda Fraksi, tentu saja saya melihat akan ada banyak perubahan dan penambahan.

Apabila pengganti Sandi adalah orang yang berasal dari fraksi yang berbeda, maka kemungkinan perubahan dan penambahan program semakin besar, dibandingkan dengan orang yang berasal dari satu fraksi dengan Sandiaga Uno. Karena logikanya, jika berbeda fraksi, tentu saja ada perbedaan kepentingan, baik kepentingan secara politik maupun kepentingan secara ideologi.

Salah satu contohnya, program Rumah DP 0 Rupiah, yang bahkan saat Sandiaga masih menjabat sebagai wagub, program ini belum juga terealisasi. Termasuk juga beberapa program atau janji dari Anies-Sandi lainnya, yang hingga kini belum terealisasi. Menurut saya, hal ini menjadi beban bagi Sandi dalam konstetansi Pilpres 2019 ini, karena dia dianggap tidak memiliki prestasi yang monumental. Kecuali dia telah berhasil merealisasikan program tersebut, hal itu tentu saja akan menjadi portofolio positif untuk Sandiaga Uno. Sementara saat ini, Sandiaga dalam persepsi publik, pasti dinilai sebagai wakil presiden yang belum memiliki prestasi yang dapat dikenang masyarakat Indonesia.

Kemudian, apabila nantinya terjadi perubahan atau penambahan program setelah terpilihnya wakil gubernur baru, maka tidak menutup kemungkinan program yang telah ada menjadi terbengkalai. Karena pasti akan terjadi perubahan anggaran pembangunan di DKI Jakarta, dan hal itu akan dikenang oleh masyarakat Indonesia sebagai janji gubernur yang gagal ditepati.

Oleh sebab itu, disarankan bagi siapa pun yang akan menduduki kursi wagub berikutnya, atau capres dan cawapres, agar lebih berhati-hati dalam membuat janji kampanye. Ada baiknya jika mereka membuat janji yang realistis, jangan sekadar untuk memanipulasi kesadaran publik, atau hanya untuk menaikkan eletabilitas semata. Karena rakyat akan mencatat janji itu, apabila tidak terealisasi, maka mereka akan dikenang sebagai pemimpin yang gagal dan ingkar janji.

Seharsunya para pemimpin itu dapat membuat program yang terukur. Apakah hal itu bisa direalisasikan atau tidak? Apakah kira-kira mendapatkan dukungan, baik dari parlemen maupun dari masyarakat? Kemudian juga dilihat dari kemampuan anggaran negara. Jangan sampai membuat program yang diawang-awang, yang hanya untuk membius masyarakat agar tertarik dan kemudian memilih. Tapi pada akhirnya rakyat ditipu. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi