Saling Larang Wisatawan antara Indonesia-Israel, Siapa Rugi?
berita
Humaniora
Sumber Foto : wartakita.is (gie/watyutink.com) 08 June 2018 15:00
Hari-hari ini penyelenggara wisata rohani ke Yerusalem tengah kebingungan. Pasalnya, pemegang paspor Indonesia tidak akan bisa menginjakkan kaki di Yerusalem mulai tanggal 9 Juni 2018. Larangan itu berlaku baik bagi mereka yang datang secara individu maupun rombongan, termasuk yang melakukan wisata rohani. 

Keputusan Israel itu merupakan aksi balasan setelah pemerintah Indonesia, pertengahan Mei lalu, melarang warga Israel mengunjungi Indonesia. Apa aksi balasan ini sudah dipertimbangkan sebelumnya?

Meski Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik yang berarti kedua negara tak punya kantor perwakilan atau kedutaan di masing-masing negara, bukan berarti tak ada interaksi antara Israel dengan Indonesia. Interaksi paling kentara adalah kunjungan wisatawan. Tidak banyak yang tahu warga Israel rutin berkunjung ke Indonesia sebagai turis. Kabar ini mengemuka di media Israel belum lama berselang.

Sementara itu saban tahun puluhan ribu warga Indonesia, baik Muslim dan Nasrani, berkunjung ke Yerusalem untuk wisata rohani. Di kota suci bagi tiga agama itu (Islam, Yahudi, Nasrani) terdapat Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock, Gereja Makam Kudus, via Dolorosa, serta Tembok Ratapan. Yang jadi tanya lalu, bagaimana nasib wisata rohani ke Israel pasca-pelarangan? 

Status hukum kota Yerusalem sebetulnya sudah jelas. Dunia internasional sepakat kota itu seharusnya berada di bawah kewenangan badan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah. Di lain pihak Israel telah mengklaim Yerusalem jadi ibukotanya. Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Trump telah memindahkan gedung kedubes ke sana. Palestina sendiri, negara yang belum diakui kemerdekaannya karena keberatan Israel dan AS, juga mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibukota negara.    

Sebetulnya, urusan wisata agama tak sepatutnya disangkutkan dengan urusan politik. Apalagi hukum internasional juga mengamanatkan status Yerusalem harus dipisahkan dari urusan politik. Namun, Israel telah terbiasa melanggar resolusi PBB. Bila demikian masalahnya, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Apakah pembatalan visa terhadap warga Israel yang ingin masuk Indonesia dianulir demi kepentingan yang lebih besar? 

Asal tahu saja, sejatinya membantu muslim Palestina bisa dengan ramai-ramai mengunjungi kota Yerusalem. Wilayah Yerusalem Timur yang jadi tulang punggung pariwisata Palestina hingga 2016 mencatat kemunduran jumlah wisatawan. Saat ini jumlah wisatawan muslim tergolong kecil. 

Penyebabnya, Israel kian memperketat pos-pos pemeriksaan. Dari sekitar 3,8 juta pelancong asing yang datang ke Israel pada 2017, hanya 115.000 yang berasal dari negara muslim alias 3 persen. Indonesia menjadi negara dengan jumlah wisatawan terbanyak, diikuti Turki dan Yordania. Di Yerusalem Timur terdapat dua ribu kamar hotel yang dikelola warga Palestina. Mereka butuh uang kita untuk menggerakkan roda ekonomi. Jika kita dilarang masuk, bagaimana kita bisa membantu mereka? 

Kabar teranyar, seperti dimuat Albalad.co, Israel masih membuka kesempatan negerinya dimasuki warga Indonesia demi kepentingan Ramadan dan Idul Fitri hingga akhir Juni. Namun, pembukaan ini bersifat sementara. Israel masih menunggu sikap Indonesia melunak. Haruskah kita melunak? Atau, yang paling merugi bila larangan itu berlanjut justru Israel?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Boikot Indonesia terhadap pariwisata Israel adalah langkah konkret, sebagai langkah diplomasi luar negeri.Tujuannya jelas, yakni untuk menunjukkan pemihakan kita pada Palestina. Benar, langkah ini berdampak pada sebagian warga Palestina yang hidup dari sektor wisata.

Namun yang paling rugi adalah Israel yang menarik pajak dari semua aktivitas wisata. Seperti hotel, angkutan, bea masuk, dan lain-lain. Jerusalem Timur misalnya adalah daerah Palestina yang diduduki Israel, yang merupakan tempat tujuan wisata. Israel yang mengelola wilayah tersebut, bukan otoritas Palestina.

Jadi tetap yang rugi terbesar adalah otoritas Israel. Indonesia bisa mengalihkan warganya ke tujuan wisata lain. Seperti di dalam negeri, yang akan memberi dampak ekonomi positif  bagi rakyat kita. Tidak berkunjung ke Israel bukan kerugian besar bagi warga Indonesia. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)

Sebenarnya, turis-turis Israel sudah cukup lama berkunjung ke Indonesia. Begitu juga turis-turis Indonesia yang berwisata ke Yeruslaem, baik Muslim maupun Nasrani juga sudah berlangsung lama. Bulan Mei lalu, koran-koran Israel memberitakan orang-orang Israel boleh ke Indonesia untuk berpariwisata. 

Berita ini kemudian dikutip oleh koran di Indonesia. Ini membuat pemerintah Jokowi ketakutan, karena posisi (hubungan)-nya kurang harmonis dengan umat Islam, lalu mengambil keputusan tak memberi visa pada turis Israel ke Indonesia. Ini lalu dibalas oleh Israel dengan melarang orang-orang Indonesia, baik Muslim maupun Kristen, untuk memasuki Yerusalem. 

Masalah sebenarnya pula begini, pemerintah Israel sengaja membocorkan kesepakatan pemerintah kita dengan pihak Israel untuk saling kunjung antar wisatawan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan politik. Sebab, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia yang apabila Indonesia dikesankan bekerjasama dengan Israel, maka hal ini akan membuka peluang negara-negara Islam lain, seperti Malaysia dan Brunei, melakukan hal yang sama mengikuti jejak Indonesia. Kerjasama (yang semula diam-diam) ini sengaja dibocorkan untuk menguji (sikap) Indonesia. 

Karena hubungan saing kunjung ini dibeberkan ke publik, Indonesia langsung bereaksi karena kita tidak mau kecolongan dimanfaatkan oleh Israel demi kepentingan politik. Israel ini sedang test the water, menguji kita. Kalau sampai Indonesia tidak bereaksi bahwa kedua belah pihak telah bekerjasama, Israel bakal mendapatkan keuntungan. Ia ingin memperlihatkan pada seluruh dunia, ada kerjasama yang selama ini terjalin antara Israel, negeri Yahudi, dengan Indonesia, negeri berpenduduk muslim terbesar.  

Indonesia tentu saja mengira Israel takkan membeberkan kerjasama saling kunjung wisatawan ini. Dan sebetulnya, sejak zaman Soeharto pemerintah kita sudah menjalin kerjasama dengan Israel yang terbatas. Misalnya, Indonesia membeli senjata Uzi buatan Israel yang dipakai Kopassus. Ada pula, kalau tak salah, kerjasama di bidang pertanian. Dubes Israel di Singapura juga sering keluar-masuk Jakarta. Pejabat kita pun diam-diam pergi ke sana. 

Nah, Israel ingin kerjasama yang meski terbatas itu diresmikan secara terbuka. Indonesia nggak mau hal itu terjadi, mengingat pertimbangan politik di Indonesia. Pemerintah tak ingin terlihat berurusan dengan
Israel karena Palestina belum merdeka dan hubungan diplomatik belum resmi terjalin. 

Akiabat larangan saling kunjung ini kita secara budaya dirugikan karena harus wisata religi ke sana terputus. Namun, kita pun tak terlalu banyak mendapat keuntungan. Jumlah wisatawan ke sana belum signifikan. Yang rugi dalam hal ini justru Israel karena kehilangan keuntungan dari segi politik. Test the water-nya Israel gagal. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar