Saat Perawat Melawan Balik Tuduhan Pelecehan Seksual
berita
Humaniora
17 February 2018 16:00
Melihat videonya, orang bakal dengan mudah bersimpati pada korban dan geram pada pelaku. Di video yang viral itu kita melihat wanita yang merupakan pasien Rumah Sakit National Hospital Surabaya terisak meminta pengakuan seorang perawat pria berinisial ZA. Ia merasa telah dilecehkan ZA. Perawat ZA yang tertunduk mengaku khilaf. Buntut video itu: ZA dipecat dan dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual. 

Masalahnya ternyata tak sesederhana itu. Durasi video, misalnya, diduga tidak utuh. Langsung ke bagian tudingan dan pengakuan. Mengenai bagaimana si perawat dipertemukan dengan pasien bersama perawat lain, seperti sebuah pengadilan dadakan di rumah sakit, tanpa kesempatan membela diri. 

Buntut video itu tak hanya hidup ZA yang hancur. Keluarganya pun bernasib serupa. Bayangkan bila Anda punya suami, ayah, atau anak yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Masihkah Anda cukup kuat untuk jalan berdiri tegak di luar rumah?

BACA JUGA: Di Angkutan Umum, Jalanan Hingga Rumah Sakit, Kenapa Pelecehan Seks Terus Terjadi? 

Yang juga segera mengemuka adalah, apakah kita telah berbuat tidak adil pada si perawat dengan langsung menudingnya mesum? Apa langkah-langkah pemidanaan dari tuduhan pasien hingga pelaporan ke polisi telah melalui prosedur yang benar? Apa kita telah cukup memberi ruang si perawat membela diri?

Ketika Senin, 12 Februari 2018 lalu istri perawat ZA melaporkan balik WA--korban pelecehan seksual, ke polisi karena dianggap telah melanggar UU ITE terkait penyebaran video viral pengakuan ZA, kita sadar kasus pelecehan seksual ternyata soal yang pelik. 

Majelis Kode Etik Keperawatan Indonesia (MKEK) pada 3 Februari 2018 memutuskan ZA belum tentu melanggar hukum lantaran perbuatannya bagian dari prosedur medis dan tak melanggar etika keperawatan. Muncul tudingan pula si pasien berhalusinasi jadi korban pelecehan seksual akibat anestesi (obat bius) medis.    

BACA JUGA: Dokter Bejibun Di Kota, Langka di Daerah

Di sini peliknya. Bisakah Anda bayangkan perasaan pasien WA dituding apa yang dituduhkannya palsu? Ia dicap berhalusinasi, mengarang cerita palsu, dan menghancurkan hidup orang lain. Bayangkan juga bagaimana kasus ini bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum kasus pelecehan seksual di rumah sakit kelak. Pelaku bisa berlindung di balik alasan medis halusinasi di bawah pengaruh obat bius.   

Kasus ini sebetulnya tak perlu terjadi andai pihak rumah sakit menerapkan standar operasi penanganan pasien yang baik. Misalnya, bila tak memungkinkan setiap pasien wanita ditangani perawat wanita, kenapa tak buat aturan perawat pria tak boleh sendirian menangani pasien wanita? Atau, pasang kamera CCTV yang memungkinkan setiap gerak-gerik perawat/dokter diawasi.  

Pasien WA jelas korban. Namun perawat ZA juga berhak membela diri.  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)  

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pegiat di Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia (LBH PI), Kuasa hukum istri perawat ZA

Istri ZA dilihat dari kondisinya sangat lemah. Pertama, dia tahu betul dalam proses penangkapan suaminya hingga ditahan tidak sesuai prosedur. Dan dampak pemberitaan (tuduhan pelecehan seksual terhadap suaminya) sangat luar biasa secara psikologis. Hal ini terjadi pada istrinya, ibunya, anaknya, dan seluruh keluarganya. Kita tahu telah hampir 18 hari (wawancara Kamis, 15/2/2018--red) ditahan lewat proses yang tidak sesuai (prosedur). 

Dia kini tengah menunggu kepastian (nasib suaminya). Lalu tidak ada upaya juga dari pihak-pihak yang terkait. Untuk itu istri ZA mengadu ke beberapa lembaga negara seperti Ombudsman dan Fraksi PDI Perjuangan Komisi 3 DPR RI. Kami mengadu telah terjadi suatu penggiringan opini secara paksa yang menurut kami harus segera diluruskan. Salah satu pengakuan dari istri ZA, suaminya dipaksa mengaku oleh pihak rumah sakit dan dijanjikan nanti tidak akan diapa-apakan.

Soal pelecehan seksualnya sendiri perlu pembuktian lebih lanjut karena tidak ada saksi yang melihat. Dari unsur kesehatan, dan kebetulan saya juga perawat, pengambilan alat elektroda salah satunya memang menempel di dada. Itu tindakan baku, sehabis tindakan ada penempelan itu. Kita tidak tahu persis yang dituduhkan itu--meremas payudara dan sebagainya--kita tidak tahu. Yang kita tahu hal itu baru pengakuan dari si pasien. Artinya, baru dari satu pihak. 

Istri ZA ingin keadilan (dengan melaporkan balik pasien WA) soal video yang diviralkan. Kami konsultasi dengan ahli hukum, (pengunggahan video) itu tak sesuai dengan prosedur. Bagaimana video itu diviralkan tanpa izin, dan menyangkut orang yang belum tentu bersalah. Lalu yang dituduh melecehkan tidak diberikan suatu pembelaan. Itu saja titik permasalahannya. Dari pihak istri ZA ingin meluruskan berita yang beredar tak seperti itu.  

Menurut Majelis Etik Keperawatan pun sudah jelas, tidak ada kode etik yang dilanggar oleh si perawat. Atas keputusan Dewan Etik itulah kami berpegang si pelaku ini tidak bersalah. Artinya, prosesnya sangat prematur ia langsung dijadikan tersangka. Kami belum menentukan untuk menuntut pihak rumah sakit atau tidak.

Sekarang ini fokusnya pada pemuatan video yang viral itu dan dampaknya. Menurut istri ZA video itu salah, sehingga ingin ada yang harus diluruskan. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penyintas kekerasan seksual, aktivis perempuan

Saya penyintas kekerasan seksual. Saya mengalami kekerasan seksual sejak kecil. Kalau ditanya kenapa saya tak melaporkan apa yang saya alami ke pihak berwajib, bagaimana melaporkannya? Kejadiannya sudah lama sekali, puluhan tahun lalu. Saat itu belum ada undang-undangnya. Undang-undang kita juga tak memungkinkan mengadili kejadian puluhan tahun ke belakang. Kejadian yang baru saja pembuktiannya susah, apalagi yang sudah lama.

Di Indonesia masyarakatnya seperti komplotan besar. Kalau bersikukuh mengejar (keadilan atas peristiwa sudah lama) itu malah akan back fire ke diri sendiri. Sebab, sistem hukumnya tak sebaik di luar negeri. Begitu ada laporan (kekerasan seksual), di sana perspektif korbannya jalan. Kalau di sini perspektif menyalahkan korban yang jalan.

Kesadaran masyarakat kita kalau kejahatan seksual adalah kejahatan kemanusiaan masih jauh.

Dalam kasus pelecehan seksual oleh perawat di RS di Surabaya, memviralkan sesuatu yang diyakini sebagai kejahatan--apalagi pelakunya sudah mengaku--dan sekarang kelihatannya (tuduhan) berbalik, karena ada (pihak) yang mendukung kejahatannya.

Di kasus ini ada teman sejawat dan organisasi profesi yang jadi pembelanya. Mereka kesannya ketakutan (kasus) ini jadi tuntutan hukum dan membuat orang akan sangat berhati-hati dan sangat takut pada profesi paramedik. Itu ketakutan mereka sebenarnya yang akhirnya menyerang balik korban.

Celah hukum yang mereka pakai adalah pembuktian hukumnya susah. Apalagi polisi sempat bicara video yang viral tidak bisa dijadikan bukti. Sekarang pertanyaan kritisnya: kenapa (mereka) hanya menyerang korban? Kenapa nggak menyerang rumah sakit yang mendorong (pelaku) minta maaf? Jadi menurut saya (laporan balik) ini upaya untuk membungkam korban.

Pelaporan balik oleh istri pelaku juga merupakan gambaran lain. Mereka mencoba membenturkan perempuan dengan perempuan. Narasinya: dari kasus ini ada perempuan lain (istri tersangka) yang jadi korban.

Mengenai sidang kode etik yang memutuskan pelaku telah berbuat sesuai prosedur juga bisa kita pertanyakan. Apa ada pihak independen yang dihadirkan dalam sidang itu?

Selain itu, alasan halusinasi seksual akibat pengaruh medis (obat bius) bisa merintangi proses peradilan kejahatan seksual di rumah sakit. Ini seperti upaya gaslighting (memanipulasi) balik mengkriminalisasi korban dengan alasan-alasan ketidakberdayaan. Misalnya dalam pengaruh obat bius atau penderita skizofrenia. Orang-orang tak berdaya ini jadi tak didengarkan ketika jadi korban kejahatan seksual. Padahal sama-sama manusia juga.

Apalagi (di kasus ini) perempuan dihadapkan dengan perempuan. Menurut saya perempuan telah diperalat. Kok tega banget, ya? (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan