Ruwetnya Mengatur Angkutan Online
berita
Humaniora

Sumber Foto: kompas.com  (gie/watyutink.com)

07 April 2018 10:00
Saat pertama mewabah sekitar tiga tahun lalu, angkutan online atau daring (dalam jaringan) dianggap berkah. Bagi masyarakat, ia jadi alternatif pilihan melawan macet dan angkutan massal yang tak nyaman. Bagi pengemudinya, bisa jadi penghasilan tambahan. 

Masalah timbul ketika masyarakat kian tergantung pada angkutan online. Masyarakat menjadikannya moda transportasi utama. Pengemudi menjadikannya penghasilan untuk menghidupi keluarga. Alhasil, angkutan online kian banyak di jalanan. Angkutan umum konvensional jadi kalah bersaing. Masalah sosial dan hukum pun timbul. 

Masalah sosialnya, konflik antara angkutan online dan konvensional. Kedua pihak menuntut hak hidup. Jalanan jadi kian macet dipenuhi ojek dan taksi online. Padahal pemerintah tengah giat membangun infrastruktur angkutan umum MRT dan LRT. Apa kelak angkutan massal baru itu jadi mubazir lantaran sudah kepincut angkutan online?

Masalah hukumnya juga tak kalah ruwet. Motor, misalnya, tak diakui sebagai moda transportasi umum menurut UU Nomor 2 Tahun 2009. Lalu apa ojek online diberi pengecualian? 

Satu-satunya payung hukum angkutan online Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Itu pun belum efektif diberlakukan. Uji kir, stiker, dan lain sebagainya belum diimplementasikan benar-benar. Kini start up angkutan online diminta berubah jadi perusahaan angkutan di bawah Kemenhub. Tawaran ini masih disambut setengah hati oleh perusahaan start up. Apa pemerintah tak mampu mengatur perusahaan angkutan online? Atau, tawaran pemerintah yang tak masuk akal buat mereka? 

Masalah lain, kesejahteraan pengemudi. Status hukum pengemudi sebatas mitra membuat posisi driver tak kuat berhadapan dengan perusahaan. Perang tarif, promo, dan kian banyaknya pengemudi membuat penghasilan mereka kian mengecil. Apa solusi terbaik bagi pengemudi angkutan online? Jika diangkat sebagai karyawan, sanggupkah perusahaan start up menampung ratusan ribu orang sekaligus? 

Nadiem Makarim, pendiri Go-Jek, pernah berujar idenya membangun start up demi membantu ojek pangkalan yang lebih sering menunggu ketimbang mengantarkan penumpang. Ide sederhana itu telah jauh berevolusi. Go-Jek--dan Grab--jadi perusahaan besar yang menguasai jalanan kita. Mereka bahkan menyingkirkan Uber, pemain global di ladang yang sama. Pertanyaannya, saat angkutan online diatur ini-itu, apa inovasi mereka sebagai start up bakal terkekang? Inikah senjakala sharing economy

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Masalah dasarnya, pemerintah tidak menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau. Terjangkau itu ada dua, terjangkau tarifnya dan bisa menjangkau masyarakat. Di era pak Harto, saat membangun kawasan perumahan oleh Perumnas ia tak hanya diikuti dengan bangun jaringan jalan, jaringan telepon, sekolah, tapi juga selalu memberi trayek angkutan umum. Saya perhatikan selalu begitu di seluruh Indonesia. Bisa bus Damri kalau kawasannya besar atau angkot jika kecil. Trayeknya menuju ke pasar. 

Tahun 1990, Jakarta membangun kawasan pinggiran, waktu itu termasuk pinggiran, di Klender yang kini dikenal dengan nama Perumnas Klender. Di sana dibuat dua trayek bus, Mayasari Bhakti dan PPD. Busnya dari Perumnas Klender ke Pasar Senen dan Tanah Abang melewati Jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman, tempat orang-orang bekerja. Sekarang hal itu nggak dilakukan, padahal itu mendasar banget. Harusnya disediakan dulu (fasilitas angkutan umumnya). Kebutuhan dasar transportasi kita belum terpenuhi, makanya timbul masalah seperti ini. 

Kalau kebutuhan dasar transportasinya sudah ada, hal-hal kayak begini (angkutan online) gampang kok solusinya. Pemerintah Solo berhasil. Di sana taksi online tidak boleh ada yang baru. Dan taksi yang ada pakai (aplikasi) online. Motor tidak boleh angkut orang, barang boleh. Di Solo ojek motor berhasil diatur.  Bukit Tinggi, Serang, dan Salatiga ojek online dilarang. Pemda boleh mengatur. Di Jakarta malah menunggu aturan pusat. Itu keliru. Di DKI ambigu. Banyak aturan pusat dilanggar (contoh, Jalan Jati Baru, Tanah Abang, dipakai berjualan), tapi untuk online menunggu aturan pusat.

Banyak lembaga terkait angkutan online. Tidak hanya Kemenhub.  Ada kepolisian untuk masalah SIM. Ada pemda untuk uji kir. Ada masalah aplikasi yang jadi domainnya Kominfo. Dan ada hubungan kemitraan kerja yang jadi domain Kemenaker. Sementara ini, yang kerja baru Kemenhub. Kominfo saya sayangkan (belum kerja).  Mereka bisa menutup aplikasi (angkutan online), karena telah menciptakan kegaduhan. Kalau sekarang ditutup ya nggak bisa karena jadi bahaya. Seharusnya, ketika Kemenhub menetapkan jumlah kuota (driver angkutan online), Kominfo bergerak melarang aplikator menambah pengemudinya.             

Saya juga menyangsikan angkutan online berkontribusi Rp8 triliun dan memberi lapangan pekerjaan. Dari penelitian yang saya lakukan, kebanyakan pengemudi online tadinya punya pekerjaan, lalu beralih profesi. Mereka teriming-imingi pengasilan Rp8 juta per bulan. Padahal kalimatnya "bisa mencapai Rp8 juta." Orang-orang ini meninggalkan pekerjaan mereka sebelumnya, mulai dari petani, nelayan, guru, dosen, supir angkot, supir truk. Saya pikir lagi, kalau semuanya beralih jadi supir angkutan online, sekarang profesi-profesi itu siapa yang mengisi? Artinya, meski memberi kontribusi Rp8 triliun, di sektor-sektor lain justru menurun (karena SDM-nya tersedot angkutan online). Hal-hal ini nggak dipikir. 

Angkutan online tidak bisa menjadi penghasilan utama. Seharusnya sambilan. Lalu, ini hanya bisa dilakukan di negara-negara yang struktur aturan mainnya ideal. Kita nggak ideal. Bagi kaum kriminal, ini jadi kesempatan. Benar, kan, kriminalitas banyak terjadi pada angkutan online (baik korban dan pelaku).         

PM 108/2017 ini bentuk kehadiran negara. Tapi sayangnya menterinya kurang tegas. Jadinya diulur-ulur. Padahal semakin diulur, semakin bermasalah. Apalagi sekarang tahun politik. Jadi politik juga ikut bermain. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Presiden telah mengarahkan para menterinya agar melakukan  pertemuan dengan para aplikator dan wakil pengemudi Ojek online untuk membereskan segera masalah yang diadukan pengemudi ojek online soal tarif dan regulasi. Keesokan harinya justru yang terjadi para menteri itu hanya bertemu dengan para aplikator tanpa wakil pengemudi ojek online. Para wakil pengemudi ojek online pun marah dan protes bahwa pertemuan para menteri dengan para aplikator tidak sesuai arahan presiden Jokowi.

Setelah beberapa hari kemudian, para menteri menggodok soal transportasi online.  Hasil pertemuan tersebut disampaikan dalam jumpa pers Menhub yang intinya: Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tetap berlaku untuk taksi online, aplikator berubah badan hukumnya menjadi perusahaan angkutan umum, dan ojek online tetap tidak ada regulasi sebagai payung hukumnya dan beroperasi secara liar.

Sebenarnya di dalam PM 108 tahun 2017 sudah jelas bahwa aplikator tidak boleh bertindak menentukan tarif dan mengeluarkan izin operasi taksi online dan ojek online

Penetapan status aplikator yang berubah menjadi perusahaan angkutan umum sudah pun seharusnya dilakukan sejak peraturan tersebut dikeluarkan. Tetapi sampai saat ini justru pihak pemerintah belum juga  menjalankannya. Kini kuncinya justru ada di pemerintah, mau menjalankan aturan tersebut atau tidak terhadap kegiatan operasional taksi online

Tetapi sikap pemerintah terhadap eksistensi ojek online justru tidak jelas. Seharusnya pemerintah segera membuat regulasi untuk ojek online dan bersikap tegas mau mengakui atau tidak eksistensi ojek online. Segera putus aplikasi ojek online kalau hendak dilarang. Pun kalau mau mengakui, pemerintah harus segera bikin regulasi sebagai payung hukum ojek online

Pemerintah tidak bisa diam dan mendiamkan terus ojek online untuk beroperasi liar seperti sekarang ini. Pendiaman tanpa regulasi terhadap ojek online justru akan merugikan pengemudi ojek online dan penggunanya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu