Rekening Dipakai Galang Bantuan dan Oplas, Ratna Sarumpaet Terancam Bui?

Humaniora

Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 October 2018 15:00

Penulis

Ada persoalan lain di luar kabar hoax yang dibuat Ratna Sarumpaet yang mengaku dipukuli padahal operasi plastik. Persoalan ini sebetulnya lebih patut diselidiki secara legal ketimbang kasus hoax yang jadi komoditas politik hari-hari ini. Persoalan lain itu menyangkut rekening bank yang dipakai Ratna.

Dari penyelidikan polisi saat menginvestigasi dugaan Ratna dipukuli orang, didapati bukti ia membayar operasi plastik di RS Bina Estetika senilai Rp90 juta melalui rekening BCA bernomor 2721360727. Rekening itu terdaftar atas nama Ratna. Masalahnya, belakangan diketahui rekening yang sama digunakan untuk menggalang dana bantuan bagi keluarga korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara beberapa waktu silam.

Pengacara Ratna membantah memakai uang penggalangan dana untuk membiayai operasi plastik. Bisa saja pengacara Ratna berkata benar. Namun, kepada media, keluarga korban KM Sinar Bangun merasa tak pernah menerima bantuan dana dari Ratna Sarumpaet. Maka, orang pantas curiga. Tapi kenapa polisi lebih tertarik menyelidiki kasus hoax-nya ketimbang dugaan penyalahgunaan dana bantuan?

Kasus ini takkan mengemuka andai Ratna tak mencantumkan rekening pribadinya saat menggalang dana bantuan. Sebab, tak sembarang pihak boleh menggalang dana sendiri-sendiri untuk membantu korban. Yang boleh menggalang dana adalah badan hukum yang telah dapat izin dari Kementerian Sosial, bukan perorangan. Ada tujuannya kenapa aturannya demikian. Salah satunya untuk menghindari kecurigaan dana dipakai untuk hal tak semestinya, seperti pada kasus Ratna. Lantas, apa bentuk pertanggung-jawaban ketika rekening pribadi dipakai menggalang dana publik untuk amal?

Kita tahu, Indonesia negeri yang kerap dilanda bencana, entah bencana alam ataupun akibat perbuatan manusia. Belum kering air mata kesedihan akibat gempa di Lombok, Palu, Sigi, dan Donggala dilanda gempa dan tsunami. Masyarakat Indonesia yang berjiwa sosial dan religius amat suka menyumbang demi meringankan beban saudara yang ditimpa kemalangan. Oleh sebab itu, begitu bencana terjadi ramai lahir gerakan penggalangan bantuan untuk korban. Namun, bagaimana masyarakat bisa yakin bantuan yang disumbangkan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peruntukannya?

Bisa saja Ratna Sarumpaet tulus hendak membantu keluarga korban KM Sinar Bangun saat menggalang dana lewat rekeningnya. Mungkin ia tak ingin repot bikin rekening baru milik badan hukum lembaganya. Bisa pula keluarga korban yang diwawancara media luput saat penerimaan bantuan. Namun, kecurigaan masyarakat yang telanjur muncul tetap harus dijawab. Ini penting karena andai terjadi penyelewengan dana masyarakat, sebuah kejahatan telah terjadi.

Ratna telah dapat sanksi sosial gara-gara ulahnya membuat hoax. Sanksi hukum telah menantinya. Alangkah baiknya tontonan yang jadi komoditas politik dua pihak yang berseteru ini tak mengaburkan soal satu lagi yang lebih menyentuh hajat hidup orang banyak: Apakah penggunaan kepentingan pribadi Ratna dipakai dari dana publik. Bukankah hal itu bisa dijerat hukum?

Tempo hari polisi begitu cepat mengusut kasus dugaan pemukulan Ratna, lengkap dengan bukti-buktinya. Kini malah yang bersangkutan telah ditahan. Lalu, tunggu apa lagi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON

OPINI PENALAR

Tulus Abadi

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Perlu UU Baru Penggalangan Dana Publik untuk Korban Bencana

Rekening pribadi tidak boleh dipakai untuk menggalang dana atau barang dari masyarakat. Karena menurut ketentuan Undang-Undang No 9 Tahun 1961 Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), penggalang dana tidak boleh atas nama pribadi. Dan juga harus berizin dari Kementerian Sosial. Yang menggalang dana juga harus sebuah lembaga.

Berangkat dari aturan itu maka siapapun tidak boleh menggalang dana masyarakat lewat rekening pribadi dan tanpa izin. Terlepas dananya disalurkan atau tidak, penggalangan dana atas nama pribadi tak dibolehkan.

Bila melanggar ketentuan itu tentu ada sanksinya. Namanya undang-undang, bila dilanggar pasti ada sanksinya. Sanksi itu bisa perdata dan juga bisa pidana. Bila terjadi penggelapan dana publik, tergolong tindak pidana.

Undang-undang (UU) yang berlaku sekarang harus direvisi, bahkan sudah harus dibuat UU baru karena yang sekarang sudah sangat lama umurnya, sejak 1961. Jadi sudah sangat ketinggalan zaman. Sementara itu dinamika masyarakat dalam menggalang dana publik luas sekali.

Namun, ketika menggalang dana publik, lembaga yang melakukan penggalangan dana harus akuntabel (dapat dipertanggung-jawabkan) dan memenuhi hak donor yang harus disampaikan. Jadi, andai kita sebagai pendonor, uangnya dipakai untuk apa saja, sudah disalurkan atau belum dan seterusnya.

Di luar negeri, khususnya di Inggris, undang-undangnya sudah sangat baik dalam mengatur (penggalangan dana publik). Di sana aturannya bagus, dan ada rating bagi lembaga penggalang dana, sehingga publik tahu mana lembaga yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Artinya, ada hak-hak pendonor yang disampaikan sebagaimana mestinya.

Namun Kemensos lamban sekali dalam melakukan amandemen UU itu. Bahkan bukan amandemen, tapi UU-nya sudah harus dirombak total. UU keluaran tahun 1961 sudah sangat tertinggal. Sebab, praktis selama ini penggalangan dana publik untuk bencana atau lain sebagainya diatur oleh UU yang sudah berumur sangat lama yang sudah tak sesuai dengan dinamika yang ada, seperti media sosial dan kondisi masyarakat saat ini. (ade)

SHARE ON

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Bisa Diusut Bila Donatur Melaporkan Ratna Sarumpaet

Di banyak aksi sosial, terutama di kalangan komunitas tertentu, penggalangan dana sosial umumnya lewat rekening pribadi. Soalnya gerakan tersebut informal dan komunitas SUDAH mempercayai si pengumpul dana. Memang sudah ada aturan penggalangan dana hanya boleh dilakukan lembaga berbadan hukum yang sudah punya ijin dari Kemensos. Namun, untuk komunitas masyarakat biasanya mereka melakukan pengumpulan dana bantuan secara informal.

Persoalan dana bantuan menggunakan rekening Ratna Sarumpaet (RS) ini tidak bisa dipersoalkan jika para donaturnya tidak mempermasalahkannya. Jika para donatur diam, persoalan selesai. Tapi jika para donatur menggugat dan melapor ke polisi yang disertai bukti transfernya ke rekening RS, barulah polisi bisa mengusutnya.

Soal korban tidak menerima bantuan, itu juga bukan masalah. Sebab begitu banyak korban dan publik juga tidak tahu persis berapa jumlah dana yang masuk ke rekening RS. Jangan-jangan dana yang masuk sangat minim sehingga tidak cukup untuk memberi bantuan. Jadi persoalan ini baru bisa diusut jika para donaturnya melapor ke polisi.

Ada pun RS membayar biaya oplas dari rekening tersebut, itu bisa saja terjadi, mengingat di rekening itu juga ada dana pribadi RS dan itu bukan masalah pidana.

Pengacara RS kan SUDAH bicara. RS sendiri kebetulan tidak bisa bicara karena masih ditahan. Agar fair dan transparan, para donaturnya yang bicara, mengingat dana mereka yang dipakai. Saya rasa masyarakat tidak perlu curiga, apalagi jika mereka tidak ikut sebagai donatur. Saya kira biar para donatur yang angkat bicara dalam kasus rekening RS.

Kalau soal berhati-hati agar tak salah mengirim dana bantuan untuk korban bencana, dalam kondisi apa pun masyarakat harus selalu hati-hati agar tidak menjadi korban. (ade)

SHARE ON

Facebook

Twitter

Google+