Rakitan Bom di Universitas Riau dan Kampus Darurat Radikalisme
berita
Humaniora
Sumber Foto : keponews.com (gie/watyutink.com) 05 June 2018 18:00
Kita lagi-lagi terhenyak. Belum hilang rasa prihatin perempuan dan anak-anak dilibatkan dalam aksi teror, kini kita dibuat terkejut aparat keamanan menemukan bom rakitan serta bahan-bahannya di dalam kampus Universitas Riau. Kita langsung bertanya, telah sedemikian masifkah ideologi teror bersemai di kampus-kampus kita?

Diwartakan media, Sabtu, 2 Juli 2018, tim Densus 88 menangkap tiga terduga teroris di Universitas Riau. Ketiganya alumni kampus tersebut. Setelah kampus digeledah ditemukan 4 bom, 8 bahan peledak, dua busur panah, sebuah senapan angin dan granat tangan. Prakarya mahasiswa untuk kegiatan kampus? Tentu bukan. Santer beredar kabar bom-bom itu untuk meledakkan gedung DPRD Riau dan DPR RI.

Belum lama berselang, ketika Mako Brimob Kelapa Dua baru usai rusuh Mei lalu, polisi menangkap dua perempuan yang berencana membantu para terduga teroris di sana. Salah satunya Siska Nur Azizah, 21 tahun, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Siska mengaku bersimpati pada ISIS dan gerakan teror yang dikomandoi Aman Abdurrahman. Kenapa kampus tak bisa menangkal ideologi teror ISIS dan kawan-kawannya?

Hasil penelitian tiga tahun BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) baru-baru ini menyebutkan semua kampus di Jawa dan Sulawesi terpapar paham radikalisme dalam tahap pikiran dan sikap. Ini jelas berbahaya, sebab hanya tinggal selangkah menuju tahap tindakan melakukan aksi teror. 

Akar dari sikap radikalisme berbasis agama adalah paham intoleransi, menafikan pemahaman lain di luar paham agama kaku yang diyakini. Ini sebetulnya bertentangan dengan tradisi perguruan tinggi yang menerima berbagai pemikiran dengan terbuka. Ketika sikap intoleran bersemai di kampus sesungguhnya pendidikan tinggi kita gagal menjalankan tugasnya jadi wahana adu wacana intelektual. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa kampus-kampus kita selama ini terlalu toleran pada sikap intoleran atas nama kebebasan berpendapat? 

Kasus Siska seharusnya bisa jadi cermin. Siska mengaku penasaran dengan ISIS dan ideologinya namun tak dapat jawaban memuaskan dari kampus. Ia lantas mencari tahu di dunia maya, tersasar di situs dan medsos simpatisannya lalu terkooptasi paham itu. 

Di sini, alih-alih menangkal, kampus gagal mewadahi rasa ingin tahu mahasiswanya. Berarti pula, ada masalah dengan kualitas pendidik kampus-kampus kita. Bagaimana bisa menangkal paham radikalisme bila dosen-dosennya tak kuasa melahirkan adu wacana intelektual? Apa prinsip dasar Tri Dharma perguruan tinggi kini tak lagi jadi pegangan? 

Kita patut curiga pula, sejumlah dosen justru jadi penyemai benih radikalisme di kampus. Bila dosennya saja intoleran, wajar mahasiswanya jadi simpatisan ISIS dan alumninya bisa merakit bom. Lalu, bagaimana agar bahaya radikalisme di kampus sirna? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sastrawan, budayawan

Kami di Riau sangat terkejut dengan ada kejadian di Universitas Riau (Unri). Jangankan bermain dengan bom, dengan parang saja itu bukan adab kebiasaan kami. Budaya kami selalu memghindari kekerasan. Jadi jelas kami terkejut.

Selama ini saya tidak membaca radikalisme tumbuh subur di Riau. Ibaratnya, bila rakyat Riau menuntut merdeka, (menuntutnya) dengan cara berbudaya. Masyarakat melayu lama sekali terbakar emosinya. Gairah orang-orang mengamalkan Islam di Riau kini memang makin subur. Dulu di tahun 1980-an sulit ditemukan wanita berjilbab, sekarang anak-anak sekolah tanpa disuruh juga mengenakan jilbab. Tapi saya tak melihat gejala itu mengarah pada fundamentalisme.

Kalau dilihat dari jaringannya, penganut paham radikalisme berasal dari luar (Riau). Kejadian ini (menandakan) bahwa orang luar semakin agresif. Jika Riau menjadi tempat bagi (paham radikalisme) ini karena masyarakatnya sangat terbuka. Orang Riau tidak cepat curiga dan biasa berbaik sangka. Ini rupanya dimanfaatkan orang. Macam yang ditangkap (di Unri) ini kan alumni. Saya juga alumni Unri dan heran kenapa alumni bisa bertahun-tahun berada di kawasan kampus? Apa mereka tidak bekerja?

Saya mengajar di beberapa kampus di Riau. Saya tak melihat mayoritas mahasiswa sekarang cuek pada masalah-masalah politik dan kebangsaan. Yang terjadi di Unri saya belum melihat keterlibatan mahasiswa aktif. Yang tertangkap adalah alumni. Saya pernah melihat diskusi yang mengatakan 23 persen perguruan tinggi terpapar radikalisme, tapi dari pengamatan saya di Riau tak demikian adanya. Ada pengajian-pengajian tapi tak radikal. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pun tak tumbuh subur di sini.

Di Riau, khususnya Pekanbaru, sangat heterogen. Banyak pendatang. Berbeda dengan Yogya yang pendatangnya untuk menempuh pendidikan, di Pekanbaru mereka penghidupan, berdagang. Riau ini sangat terbuka. Ada ratusan pelabuhan tikus di sini. Jalur ini dipakai untuk penyelundupan narkoba dari Malaysia dan macam-macam. Dulu teroris Nurdin M. Top pun pernah jadikan Riau tempat bersinggah. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Langkah-langkah anstisipasi harus dilakukan agar kampus tidak kian terpapar radikalisme. Pemerintah punya payung hukum untuk melakukan hal itu, seperti perppu yang disahkan jadi UU Keormasan. Di situ disebutkan
apapun organisasinya ketika ada penampikan pada Pancasila dan UUD '45 harus ditertibkan. Dan tentu ini juga bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi juga masyarakat. Termasuk masyarakat kampus, civitas academica harus menjadi bagian gerakan de-radikalisasi agama.

Jangan justru sebaliknya. Struktur kampus seperti rektor, dekan dan dosen menjadi bagian dari radikalisme. Itu justru yang berbahaya sebenarnya. Di kampus memang ada kebebasan akademik. Apapun pahamnya bebas didiskusikan, dipercakapkan dengan adu argumentasi. Namun, manakala itu menjadi sebuah gerakan yang mengancam negara dan keutuhan bangsa, negara memiliki hak dan otoritas menyelesaikan masalah itu. Bila sebatas dalam pemikiran tak jadi persoalan. Namun ketika jadi gerakan atau upaya tandingan terhadap
negara, (maka bisa ditindak). Misalnya, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) itu sebuah upaya untuk menawarkan ideologi di luar ideologi resmi negara, maka negara harus hadir menyelesaikan hal itu. Jangan sampai jadi api
dalam sekam yang ketika sudah besar kita akan kesulitan memadamkannya. 

Dulu kita terlalu memberikan angin toleransi pada gerakan yang jadi benih radikalisme. Dulu pemerintah, terutama setelah Reformasi, memberi ruang bagi artikulasi keagamaan yang sifatnya radikal. Jadi, sebetulnya
benihnya dari dulu sudah muncul. Tapi sayang pemerintah tak memiliki ketegasan menindak hal itu. Dan ternyata efeknya terjadi hari ini. Ketika mereka diberi kesempatan menyampaikan artikulasi ideologi politiknya
ternyata yang disampaikan bertentangan dengan kesepakatan bersama.    

Bagi saya, masyarakat kampus seharusnya bisa berpikir. Yang terjadi kini sebuah anomali. Di kampus yang dikedepankan seharusnya berpikir rasional, koheren, argumentatif. Namun tiba-tiba dalam hal keagamaan mereka menerima begitu saja paham-paham yang menurut saya tidak rasional, indoktrinatif, bertentangan dengan akal sehat, serta menjadikan masa silam model ideal dalam bernegara. Itu semua bertentangan dengan tradisi akademik. Seharusnya mereka berpikir rasional ketika menerima paham keagamaan tertentu. 

Tugas kampus melakukan pembelajaran, pengabdian dan penelitian (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Itu yang diharapkan dari kampus. Justru hari ini yang didapatkan dari kampus malah gerakan-gerakan keagamaan yang bukan hanya bertentangan dengan negara tapi juga, menurut saya, bertentangan dengan jiwa dan roh agama itu sendiri. (ade)       
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF