Pulau-pulau Kecil di Indonesia, Milik Siapa?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 September 2018 11:00
Penulis
Kerap disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ternyata membuat Indonesia kerap pula dirundung sengketa kepemilikan pulau dengan negara lain, terutama oleh negara-negara tetangga yang berbatasan wilayah dengan Indonesia.

Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002, ditawarkannya Pulau Ajab secara online oleh perusahaan asal Kanada Private Island Inc, dan beredar video penolakan oleh orang asing atas anggota DPRD di Mentawai yang di pulau Aloita pada Maret 2018, menjadi gambaran nyata klaim ini.

Bukan hanya itu, klaim kepemilikan kepulauan juga terjadi dengan pihak swasta. Apa yang dilakukan PT Bumi Pari Asri yang mengklaim menguasai Pulau Pari, salah satu pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta yang telah memicu konflik hingga jatuh korban dari pihak warga yang mendiami Pulau Pari secara turun-temurun, puluhan tahun.

Dalam kasus Pulau Pari, sudah tak terhitung berapa kali warga melakukan protes ke pemerintah. Bahkan, akibat mempertahankan haknya atas Pulau Pari, warga Pulau Pari bernama Edi Priadi, kini mendekam di bui. Warga lain, Sulaiman, masih diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tuduhan menyerobot tanah perusahaan.

Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang diturunkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir, telah tegas mengatur bahwa penguasaan lahan oleh swasta hanya diperbolehkan maksimal 70 persen dari luas pulau.

Tak hanya itu, dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta sampai tahun 2030 menyebutkan bahwa penguasaan tanah tak boleh menghasilkan monopoli kepemilikan hak dan peralihan fungsi lahan. Sedangkan Rencana Tata Ruang DKI menetapkan sebagian Pulau Pari sebagai kawasan permukiman, bukan usaha jasa pariwisata. Artinya, klaim PT Bumi Pari Asri yang mencakup 90 persen wilayah Pulau Pari seluas 41,32 hektare adalah ilegal?

Proses sertifikasi tanah PT Bumi Pari Asri juga ditengarai mengandung mal administrasi. Menurut Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, penerbitan 62 sertifikat hak milik dan 14 sertifikat hak guna bangunan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tidak mengikuti prosedur yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain sertifikasinya tak didahului pengukuran yang transparan, warga tak diberi kesempatan mengajukan keberatan. Loh, kok hasil pemeriksaan ombudsman RI ini tidak segera ditindak-lanjuti oleh pemerintah?

Dengan segudang regulasi tersebut, kenapa PT Bumi Pari Asri tidak segera ditertibkan dengan mencabut klaim kepemilikan PT Bumi Pari Asri atas Pulau Pari ? Apa sulitnya buat pemerintah? Bukankah pemerintah memiliki wewenang? Kenapa pemerintah tak segera menunjukkan dukungannya kepada rakyat dengan memenangkan rakyat dalam kasus Pulau Pari tersebut?

Pulau Pari yang letaknya tak jauh dari pusat pemerintahan, bahkan masih bagian dari Provinsi Ibu Kota saja masih dirundung masalah klaim kepemilikan, bagaimana dengan nasib pulau-pulau kecil lainnya yang lokasinya berada di wilayah terluar Indonesia?

Jika pemerintah tak kunjung menyelesaikan permasalahan klaim kepemilikan pulau-pulau kecil ini, bukan tidak mungkin lambat laun pulau-pulau tersebut akan berpindah kepemilikan seperti Sipadan dan Ligitan. Tentu akan mengancam wilayah kedaulatan Indonesia, bukan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Penyelamatan Pulau Pari

Hingga saat ini masyarakat Pulau Pari masih memperjuangkan hak-haknya atas tanah air yang telah mereka tempati secara turun-temurun sejak puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Demi perjuangan ini, sudah ada beberapa orang yang ditangkap dan dikriminalisasi. Pertama, Edi Priyadi tahun 2015 yang divonis 4 bulan penjara. Berlanjut kemudian terhadap Bobby, Edo Baok, yang divonis bersalah dengan tuduhan pungli di pantai yang dikelola oleh masyarakat.

Masyarakat Pulau, sudah melaporkan tentang klaim sepihak atas tanah kelahirannya ini ke lembaga-lembaga negara, ke Gubernur DKI. Namun hingga saat ini belum ada respon yang benar-benar berpihak kepada masyarakat Pulau Pari. Ombudsman pun sudah mengatakan bahwa sertifikat yang dimiliki oleh PT Bumi Pari Asri atas Pulau Pari adalah cacat hukum atau maladministrasi.

Meski dukungan muncul Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti yang datang ke Pulau Pari. Namun, permasalahan ini bukan kewenangan KKP. Ada sekitar 17.500 pulau yang di Indonesia, kenapa Pulau Pari yang menjadi rebutan? Sementara Pulau Pari sendiri telah didiami oleh 1.900 jiwa, yang tinggal secara turun-temurun, beranak-pinak dan menggantungkan hidup di Pulau Pari.

Sebenarnya klaim PT Bumi Pari Asri atas Pulau Pari sudah sejak tahun 1992. Namun tidak lama setelah itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Perda yang menyatakan bahwa Pulau Pari adalah pulau pemukiman, dengan pembagiaan pengelolaan yang jelas. Sejak saat itu, pihak perusahaan, PT Bumi Pari Asri tidak muncul lagi. Masyarakat pun kemudian mengelola Pulau Pari, baik untuk pariwisata maupun budidaya rumput laut.

Pada tahun 2008, perusahaan datang lagi ke Pulau Pari. Mereka membeli beberapa rumah penduduk di Pulau Pari untuk dijadikan basecamp pihak keamanan (security) perusahan, sampai saat ini.

Pada tahun 2014-2015, pasca keluarnya sertifikat atas nama PT Bumi Pari Asri terhadap Pulau Pari, perusahaan ini menegaskan klaimnya bahwa Pulau Pari adalah milik mereka 100 persen. Keluarnya sertifikat ini sama sekali tanpa diketahui oleh warga Pulau Pari, termasuk aktivitas yang biasa dilakukan sebelum keluarnya sertifikat oleh BPN, seperti pengukuran tanah dan lain sebagainya.

Maka, perlawan warga Pulau Pari pun muncul saat itu. Pada tahun 2015, warga berupaya melaporkan usaha PT Bumi Pari Asri untuk menguasai Pulau Pari dengan melaporkan sertifikat yang dimiliki oleh perusahaan dan diterbitkan oleh BPN kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Termasuk kepada Ombudsman.

Karena, sejak tahun 2015, pihak perusahaan sudah berani melakukan tindakan represif secara koersif –bisa disebut agresif—dengan mengerahkan aparat keamanan. Bahkan pihak perusahaan sudah berani melarang warga untuk melakukan renovasi atas rumah milik warga sendiri.

Berbekal sertifikat yang mereka miliki, perusahaan bisa meminta aparat untuk menindak warga yang melawan demi menguasai Pulau Pari. Sementara, sebagian besar warga Pulau Pari kehilangan sertifikat akibat ditarik oleh oknum kelurahan pada tahun 1985. Masyarakat nelayan yang tidak memahami sistem birokrasi mau tidak mau harus menyerahkan surat-surat atas tanah yang mereka miliki saat itu di Pulau Pari. Beberapa orang masyarakat saat ini masih menyimpan berkas nota pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan AJB. Hanya itu yang tersisa.

Diduga, atas perlawanan warga ini, pihak perusahaan melaporkan beberapa warga Pulau Pari, seperti nama-nama yang saya sebutkan di atas. Mereka ditangkap dengan berbagai tuduhan.

Kami berharap, negara menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, kepada masyarakat Pulau pari. Karena warga Pulau Pari sudah tinggal di sana jauh sebelum bangsa ini merdeka. Berikan hak warga Pulau Pari. Kembalikan kehidupan warga Pulau Pari. Berikan legalitas secara utuh kepada warga Pulau Pari. Berikan sertifikat komunal (kepemilikan bersama warga atas Pulau Pari) –seperti tanah adat—kepada  masyarakat Pulau Pari. Cabut dan verifikasi ulang sertifikat yang dimiliki oleh perusahaan atas klaim Pulau Pari.

Biarkan warga Pulau Pari hidup merdeka, layaknya warga-warga di wilayah lain di negeri ini. Saat pelaksaan upacara bendera 17 Agustus 2018 lalu, warga pun terpaksa menurunkan sang saka Merah Putih setengah tiang –setelah dinaikkan penuh saat upacara, yang menandakan bahwa kami warga Pulau Pari belum merdeka. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif KAWALI (Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Kalau terancam oleh penguasaan negara lain atau penguasaan pihak swasta, dalam hal ini oleh perusahaan itu sudah jelas. Dan hal inilah yang dirasakan oleh warga yang tinggal di Kepulauan Seribu. Karena fakta itu yang terlihat saat ini. Dari beberapa pulau yang ada di sana, saat ini dikelola oleh (bisa dibilang) asing. Juga ada beberapa pulau lainnya yang dikuasai oleh orang yang memiliki atau dekat dengan kekuasaan, baik itu pengusaha maupun tokoh.

Padahal Kepulauan Seribu ini dekat dengan Ibukota, bahkan masih menjadi bagian wilayah dari Ibukota. Tapi masih tetap tidak bisa dikendalikan permasalahan penguasaan pulau oleh swasta atau asing. Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana dengan nasib pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia. Seperti yang terjadi di Kepulauan Mentawai, dimana orang asing telah menguasai pulau tersebut, sampai terjadi pejabat daerahnya diusir ketika memasuki pulau tersebut oleh orang asing. Yang kemudian videonya menjadi viral.

Seperti kita tahu, potensi yang dimiliki oleh pulau-pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sangat besar sekali. Dengan panorama alamnya yang sangat indah, serta keanekaragaman yang dimiliki sangat spesifik, serta kondisi alamnya yang masih perawan karena belum dikelola. Sehingga, potensi untuk dikelola atau dikuasai oleh pihak asing, sangatlah memungkinkan. Terutama para pengelola wisata, yang banya mencari tempat-tempat yang indah dan masih perawan untuk dikelola. Hal ini pun sudah terjadi di beberapa pulau di Indonesia.

Untuk itu, seharusnya pemerintah bisa membuat atau mensinergikan satu program ketahanan pulau-pulau terluar dengan menjadikan pulau tersebut sebagai potensi wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal, dengan menerapkan kearifan lokal itu sendiri.

Sehingga, dengan mempertahankan pulau-pulau terluar tersebut bisa dijadikan pula sebagai benteng awal, dengan mengikut-sertakan masyarakat, untuk mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI.

Hal ini juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya perusakan akibat pertambangan yang terjadi di pulau-pulau terluar di Indonesia, yang bahkan bisa mengancam hilangnya pulau tersebut. Seperti yang terjadi di sebuah pulau di daerah Maluku, yang habis karena ditambang. Pulau ini awalnya indah, kemudian rusak akibat pertambangan. Di sini bisa dilihat salah satu dampak atas ketidak-perhatian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

Mungkin, Karena ketidak-mengertian atau bisa jadi karena sifat koruptif dari pemerintah daerahnya, sehingga ijin yang diberikan atas pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya akhirnya berdampak buruk bagi wilayah itu sendiri, maupun kepada masyarakatnya yang tinggal di sana.

Penguasaan atas pulau-pulau kecil di Indonesia oleh pihak asing maupun oleh swasta ini, memang kalau dilihat secara terbuka, potensi yang mereka ambil hanya untuk pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam. Namun, kalau kita berbicara mengenai ketahanan nasional, ya tentu menjadi ancaman atas kedaulatan wilayah NKRI. Karena, pulau-pulau tersebut bisa digunakan sebagai lokasi basis untuk aksi intelijen maupun untuk basis berbagai kegiatan yang membahayakan kedaulatan negara dan bahkan kegiatan kejahatan, seperti narkoba, misalnya. Karena hal ini sangat memungkinkan jika sebuah dikuasai oleh asing maupun swasta, maka pantauan aparat keamanan juga akan sangat minim di sana.

Hal ini pernah terjadi wilayah di Pulau Seribu, dimana beberapa kali tertangkap dijadikan sebagai lokasi transit untuk memasukkan narkoba oleh para pengedar. Seperti beberapa waktu lalu yang sempat terekspose penangkpan Bandar narkoba di wilayah PIK, yang menggunakan jalur perairan untuk memasok barang haram tersebut.

Sehingga, kenapa saat itu Walhi menolak reklamasi, karena selain masalah lingkungan dan ketahanan nasional, juga kita mengkhawatirkan tentang ancaman narkoba ini juga.

Untuk itu, pemerintah harus terus mendata lagi pulau-pulau kecil yang dimiliki, terutama pulau-pulau terluar di wilayah NKRI dan melakukan maping atas potensi-potensi yang dimiliki. Selain itu, berdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan pulau-pulau kecil ini dan memberikan dukungan secara penuh kepada mereka, baik melalui pengadaan infrastruktur maupun pelatihan pengelolaan sumber daya alamnya. Sehingga, masyarakat lokal benar-benar bisa menjaga dan mengelola sumber daya alam yang mereka miliki. Dengan itu pula, kedaulatan wilayah NKRI juga tetap terjaga. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF