Profesor Kita, Pemalas atau Terlalu Sibuk?
berita
Humaniora

Sumber Foto : news.unair.ac.id (gie/watyutink.com)

03 March 2018 19:00
Profesor adalah kasta tertinggi dalam dunia pendidikan. Profesor bukan gelar akademik, tapi jabatan fungsional. Profesor adalah guru senior, dosen dan atau peneliti (biasanya sudah bergelar akademik Doktor) yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga atau institusi pendidikan perguruan tinggi atau universitas.

Untuk jerih payahnya bergulat dengan buku, teori, penelitian dan sebagainya profesor layak dapat penghargaan setimpal. Diharapkan para guru besar tersebut bisa menurunkan ilmunya kepada dosen lain dan mahasiswa.

Namun amat disayangkan jumlah profesor di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa. Dari total perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4.350 kampus sebagian besar dosennya masih bergelar S1 atau sarjana, jumlahnya sekitar 35 ribu dosen. Sedangkan yang bergelar profesor hanya sekitar 5.489 orang. Tentu sangat jauh dari ideal. Seharusnya Indonesia mempunyai sekitar 22 ribu profesor.

Namun, masalahnya ternyata bukan hanya terletak pada jumlah profesor. Dengan jumlah profesor yang ada sekarang, apa dampaknya bagi iklim penelitian di Indonesia?

Tahun lalu pemerintah mengeluarkan Permenristekdikti No 20 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut para profesor diwajibkan menghasilkan minimal tiga karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional dalam kurun waktu tiga tahun atau satu karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Jika kewajiban tersebut tidak tercapai maka pemerintah akan menghentikan pemberian tunjuangan profesor.

Sebetulnya, keberadaan peraturan ini aneh. Bukankah seorang profesor sudah selayaknya rutin membuat karya ilmiah? Apakah saat ini para guru besar malas menulis karya ilmiah hingga harus dicambuk dengan iming-iming tunjangan agar mau menulis?

Hasil evaluasi yang dilakukan pada November 2017 menunjukkan bahwa sedikitnya 3.800 guru besar tidak membuat karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional. Hasil evaluasi ini seolah membenarkan bahwa para guru besar kita malas menulis dan membuat karya ilmiah. Padahal seharusnya itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari selain dari mengajar dan membimbing para mahasiswa. Lantas, mengapa para guru besar kita tidak mampu menghasilkan karya ilmiah internasional?

Keterbatasan waktu seringkali dijadikan alasan para guru besar tak membuat karya ilmiah. Benarkah, waktu mereka sudah habis untuk membimbing para mahasiswa? Atau justru sudah tersedot untuk hal-hal lain, misalnya mengerjakan proyek—entah dari pemerintah atau swasta--dan kerja sampingan?

Sudah menjadi rahasia umum gaji yang diterima pada dosen tidak terlalu besar. Maka seolah sudah lazim pula pada dosen mempunyai pekerjaan sampingan mulai dari mengajar di beberapa perguruan tinggi, mengerjakan beberapa proyek, menjadi konsultan, hingga berdagang. Tak terkecuali dengan para profesor. Mungkinkah karena terlalu sibuk dengan pekerjaan sampingan itu para guru besar kehilangan waktu untuk meneliti dan menulis?

Permenristekdikti 20/2017 bisa jadi berpotensi mengurangi pendapatan para guru besar. Namun bisa jadi Permen tersebut tidak terlalu dipusingkan para profesor. Terlebih sanksinya hanya sebatas penghentian tunjangan. Toh hasil dari mengerjakan proyek atau pekerjaan sampingan lain bisa jadi lebih besar daripada tunjangan yang diterima.

Apa diperlukan sanksi yang lebih berat agar para profesor lebih terlecut untuk menghasilkan karya ilmiah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ysf)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengajar dan Aktivis Pendidikan

Sudah sepantasnya seorang yang bergelar profesor menghasilkan karya ilmiah karena memang itu sedah menjadi tugasnya. Sehingga jika sampai tugas itu tidak dilaksanakan layak diberikan sanksi. Namun jika melihat permasalahan secara keseluruhan, maka seharusnya sedari awal pemerintah dalam hal ini kemenristekdikti sudah mengetahui kualitas orang-orang yang akan diangkat menjadi profesor. Artinya Kemenristek jangan begitu mudah mengangkat seseorang menjadi profesor jika belum menunjukkan kualitas yang baik.

Untuk menjadi seorang profesor bukan perkara mudah. Perlu kriteria dan kualitas yang mumpuni. Seharusnya seorang profesor harus bisa menjadi role model bagi para mahasiswa dan dosen terutama dosen muda. Untuk itu kemampuan dalam menghasilkan karya ilmiah menjadi sebuah keharusan bagi para profesor. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mampu menghasilkan karya ilmiah bisa dijadikan teladan oleh mahsiswa yang dibimbingnya. Oleh karena itu keberadaan Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 ini sebetulnya sudah tepat sebagai sarana untuk meningkatkan gairah dan semangat para profesor dalam berkarya.   

Namun perlu dipertanyakan apakah iklim atau suasana yang nyaman bagi para profesor dalam berkarya sudah pula diciptakan. Salah satu contohnya adalah ketersediaan laboratorium. Idealnya seorang profesor mempunyai atau memimpin satu laboratorium sendiri. Jika hal ini bisa diwujudkan maka seorang profesor akan dengan nyaman melakukan penelitian dan berdiskusi dengan mahasiswa atau dosen muda. Iklim semacam ini yang masih belum ada di Indonesia. Meskipun di beberapa perguruan tinggi hal semacam itu sudah bisa diwujudkan.

Selanjutnya seharusnya seorang profesor tidak lagi disibukkan dengan hal-hal lain selain karya ilmiah. Misalnya seorang profesor jam mengajarnya tidak perlu terlalu banyak. Termasuk juga jumlah mahasiswa yang dibimbingnya. Sebab kegiatan mengajar dan membimbing sudah pasti menyita banyak waktu para profesor. Akibatnya waktu untuk melakukan penelitian jadi berkurang. Termasuk juga seorang profesor yang mendapat tugas administrasi, seperti menjadi ketua jurusan dan sebagainya. Hal itu juga turut mengurangi waktu untuk menghasilkan karya ilmiah.

Selain itu seorang profesor harus pula mendapat dukungan anggaran yang cukup untuk melakukan penelitian. Cukup dalam artian cukup untuk biaya penelitian dan cukup untuk memberikan penghidupan. Artinya dengan mendapat anggaran yang cukup besar maka seorang profesor dapat melakukan penelitian dengan maksimal. Sehingga hasil yang didapat pun maksimal, yaitu sebuah karya ilmiah yang berkualitas dan bisa menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi sang profesor tapi juga kebanggaan bagi institusinya, kebanggaan kampusnya.

Selain itu anggaran yang cukup juga berarti sang profesor bisa mendapat tambahan materi atau penghasilan. Hal ini penting sebab sudah bukan rahasia lagi bahwa penghasilan para dosen, termasuk profesor masih belum memuaskan. Sehingga seringkali para dosen, termasuk profesor, harus mencari penghasilan tambahan, misalnya dengan manjadi penasehat sebuah perusahaan, menjadi konsultan atau mengerjakan proyek-proyek di luar kampus.

Jika dari mengerjakan sebuah penelitian sang profesor bisa mendapat tambahan penghasilan maka dia tidak lagi berpikir untuk mencari penghasilan tambahan di luar kampus. Pasalnya jika sang profesor ingin mendapat tambahan penghasilan maka dia akan lebih giat melakukan penelitian. Semakin berkualitas karya ilmiahnya maka semakin besar pula pendapatan yang akan diterimanya.

Untuk itu sebaiknya sebelum memberikan sanksi kepada para profesor sebaiknya pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti  terlebih dahulu menciptakan iklim dan suasana yang mendukung bagi para profesor untuk berkarya. Jika iklim dan suasana yang nyaman itu sudah dibentuk tapi toh para profesor masih malas berkarya maka tidak ada salahnya jika sanksi yang diberikan lebih diperberat, tidak hanya sekedar dihentikan tunjangannya tapi bisa jadi dicabut gelar profesornya. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Ada kesan bahwa kebijakan ini hanya bersifat tambal sulam. Seharusnya ada skenario besar dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Penopang utama dalam perguruan tinggi adalah para dosen yang didalamnya adalah para guru besar. Seharusnya ada planning jangka menengah dan jangka panjang bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen. Untuk itu pemerintah harus mempersiapkan berbagai macam pendukung untuk tercapainya rencana jangka menengah dan jangka panjang itu, salah satunya adalah anggaran.

Setelah rencana itu dibuat barulah masuk dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Kalau bentuknya adalah insentif maka itu hanya salah satu bagian kecil saja. Nah, jangan sesuatu yang hanya sebagain kecil itu dijadikan satu-satunya sarana untuk evaluasi bahkan memberikan sanksi. Menurut saya ini adalah langkah yang tergesa-gesa.

Selain itu tidak bisa menilai kualitas seorang profesor hanya dari karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional berbahasa Inggris. Sebab banyak profesor yang tidak familiar dengan bahasa Inggris. Nah sejauh mana kepentingan kita agar para dosen menggunakan bahasa Inggris. Jika memang dirasa sangat penting maka harus ada program yang dibuat agar para dosen lebih familiar dengan bahasa Inggris. Terutama bagi para dosen yang menyelesaikan studinya di negara yang tidak berbahasa Inggris, seperti Perancis, Jerman, atau Jepang.

Lebih baik Kemenristekdikti menerbitkan jurnal tertentu yang berbahasa Indonesia dan kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Maka kita tidak perlu risau jika profesor kita tidak bisa menulis dalam bahasa Inggris. Kalau profesor kita tidak bisa menulis dalam bahasa Indonesia, nah itu persoalan besar.  Oleh karena itu akan lebih baik jika pemerintah terlebih dahulu memberikan stimulant atau rangsangan sebelum memberikan sanksi.

Sebab kalau belum apa-apa sudah diancam dengan sanksi maka hal ini bisa menghambat keinginan seseorang untuk mengejar gelar profesor. Padahal seperti kita ketahui jumlah profesor di Indonesia masih sangat kurang, masih sangat jauh dari ideal. Terlebih jika dikaitkan dengan penghasilan dosen dan profesor masih dirasa kurang memuaskan. Maka orang akan memilih profesi lain yang lebih menjanjikan dari sisi materi.

Belum lagi jika dikaitkan dengan penghargaan terhadap dunia tulis menulis yang masih rendah. Salah satu contohnya tentang hak royalti. Misalnya ketentuan bahwa jika sebuah buku terjual dibawah 3000 eksemplar maka penulisnya tidak mendapt royalti. Hal ini juga bisa menghambat semangat orang untuk berkarya, terutama karya ilmiah.

Memang terbitnya Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 bisa menjadi cambuk bagi para guru besar untuk semakin giat berkarya. Tapi seharusnya pemerintah memastikan dulu kondisi pendukungnya sudah baik atau belum. Jika diibaratkan mencambuk seekor kuda maka pastikan dulu kudanya sudah dikasih makan atau belum. Tentu tidak akan jalan. Selain itu pastikan kudanya sudah dilatih dan dipandu atau belum. Jangan sampai kita mencambuk kuda yang belum dikasih makan, belum pernah dilatih dan dipandu. Sebab pasti kudanya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Lebih fatal jika makannya belum cukup kok justru dikurangi.

Dalam kondisi yang lebih parah adalah saat ini mahasiswa tidak lagi menganggap dosen dan profesor sebagai profesi yang menarik. Sebab menurut mereka profesi dosen dan profesor tidak memberikan kemakmuran dan kebanggaan. Anak muda kita lebih tertarik menggeluti profesi yang bisa membuat mereka terkenal dan berkecukupan materi. Hal ini tentu kerugian besar bagi dunia perguruan tinggi di Indonesia. Dalam jangka panjang hal ini juga semakin menjauhkan kita dari cita-cita menciptakan perguruan tinggi yang berkualitas.  

Oleh karena itu menurut saya sebelum sanksi itu diterapkan terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan mendalam. Dan lebih penting dilakukan adalah membuat rencana jangka panjang yang benar-benar matang. Sebab hal yang menyangkut dunia pendidikan adalah sesuatu yang menyangkut kemajuan bangsa di masa yang akan datang. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Jurnalis, Dosen

Dimasa lalu, sebelum keluar Permenristekdikti No 20 Tahun 2017, pemerintah selalu memberikan tunjuangan atau insentif bagi para guru besar, baik yang di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang namanya tercantum di basic data kemenristekdikti. Nilainya bervariasi antara Rp5 juta hingga Rp10 juta perbulan. Tunjangan itu diluar penghasilan bulanan para profesor.

Namun sangat disayangkan banyak dari para guru besar tersebut yang tidak memberikan kontribusi maksimal, bukan saja kontribusi kepada negara tetapi juga kepada institusinya, kepada kampusnya. Dari sinilah awalnya sehingga akhirnya Kemenristekdikti menerbitkan aturan yang tertuang dalam Permenristekdikti No 20 Tahun 2017. Harapannya agar para guru besar tersebut menjadi lebih rajin dalam menulis dan menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

Pada awalnya pemerintah mengharapkan para guru besar menghasilkan karya ilmiah minimal enam bulan sekali. Namun usulan tersebut dikeluhkan oleh para guru besar. Kemenristek pun melonggarkan aturan dengan kewajiban membuat karya ilmiah satu tahun sekali. Namun lagi-lagi ketentuan ini masih dirasa memberatkan oleh para guru besar. Hingga akhirnya terbitlah aturan yang tertuang dalam Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 yang mewajibkan para guru besar membuat karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional, minimal tiga karya ilmiah dalam kurun waktu tiga tahun.

Menulis atau menghasilkan karya ilmiah bagi seorang guru besar tentu bukan sesuatu hal yang sulit, bahkan bisa menjadi makanan sehari-hari. Terlebih sebagai seorang guru besar tentu sudah terbiasa memberikan bimbingan kepada para mahasiswa. Maka apa salahnya jika hal itu lebih diperdalam lagi dalam bentuk penelitian dan selanjutnya dipublikasi.

Bagi orang yang hanya mengejar gelar semata, misalnya, yang penting jadi profesor, mungkin kewajiban membuat karya ilmiah dirasa berat. Namun bagi mereka yang mempunyai kepedulian dibidang akedemis tentu kewajiban tersebut akan menjadi mudah. Pasalnya dengan rajin menulis dan membuat karya ilmiah maka mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. Jika seseorang yang sudah bergelar S3 aplagi profesor tidak rajin menulis maka ilmu yang mereka miliki menjadi percuma.

Selain itu dengan rajin menulis para guru besar ikut berperan aktif, berkontribusi, dan mengabdi kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari tri dharma perguruan tinggi. Ironisnya beberapa perguruan tinggi bersikap permisif dengan hal ini. Dalam artian perguruan tinggi tersebut banyak merekrut dosen bergelar S2, guru besar bahkan bergelar profesor meskipun tanpa kemampuan menulis. Sehingga para dosen itu hanya mempunyai kemampuan teori tapi minim kemampuan praktek.

Di masa lalu banyak perguruan tinggi yang tidak mempunyai tempat bagi para dosennya untuk mengaplikasikan ilmunya secara praktek. Misalnya banyak perguruan tinggi yang mempunyai fakultas kedokteran tapi tidak mempunyai rumah sakit. Maka muncul pertanyaan dimana para dosen dan mahasiswanya akan mempelajari ilmu dalam tataran praktik.

Hal semacam inilah yang ingin diubah oleh pemerintah sekarang, meskipun diakui hal itu menimbulkan resistensi. Namun harus dilihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk kebaikan dan untuk kemajuan bangsa dimasa depan.

Untuk menuju kepada kebaikan masa depan itu pemerintah sudah mempersiapkan berbagai hal, termasuk kesejahteraan tenaga akademis.  Renumerasinya benar-benar diperhatikan. Untuk dosen perguruan tinggi negeri sudah mendapat berbagai macam remunerasi yang nilainya sangat layak. Sehingga sebetulnya tidak ada alasan bagi para dosen untuk mencari perkerjaan tambahan dengan alasan menambah penghasilan yang akibatnya justru mengabaikan kewajiban mereka dalam menghasilkan karya ilmiah. Diharapkan kepada para dosen, lebih fokus kepada tugas-tugas akedemis di kampus.

Oleh karena itu para guru besar harus lebih berbesar hati dan melaksanakan aturan yang telah dibuat pemerintah, termasuk aturan yang tertuang dalam Permenristekdikti No 20 Tahun 2017. Pasalnya peraturan ini dibuat untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Kita tentu berharap kualitas perguruan tinggi di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu perlu peran dari semua insan akademis untuk mewujudkan tujuan tersebut. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!