Politik Pilpres 2019 di Pasar Tradisional
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 27 November 2018 15:00
Di musim kampanye pilpres kini makna pasar bukan lagi tempat bertemu penjual dan pembeli. Pasar--terutama pasar tradisional--kini menjadi ajang tempat kandidat berkampanye, bertemu penjual dan pembeli di sana, bertanya tentang harga bahan pokok, sayur mayur, tahu dan tempe. Lalu, biasanya, pada media yang mengiringi kunjungan sang kandidat ke pasar, sang kandidat mengeluarkan pernyataan tentang kesulitan hidup zaman now.

Setelah sang kandidat ke pasar kita mendapati pernyataan yang membuat riuh suhu politik. Misalnya, Sandiaga Uno, cawapres pendamping Prabowo, pernah bilang uang Rp100 ribu cuma dapat bawang dan cabai dan tempe setipis kartu ATM. Lalu, Titiek Soeharto, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, salah satu partai pendukung Prabowo, usai berkunjung ke pasar mengatakan kini uang Rp50 ribu tak berarti nilainya. 

Komentar-komentar pedas itu dijawab kubu Jokowi di pasar juga. Nong Mahmada bersama suaminya politikus PSI, Guntur Romli membuktikan ke pasar Rp100 ribu dapat beli banyak kebutuhan pokok. Menjawab Titiek, Kirana Larasati, artis yang juga caleg PDIP, membuat vlog belanja ke pasar membawa uang Rp50 ribu.          

Menurut catatan Aiman Wicaksono di laman Kompas.com, Sandiaga Uno telah 16 kali ke pasar tradisional sejak September. Sementara itu, Jokowi mulai sering blusukan ke pasar sejak Oktober. November ini, saban pekan ia mampir ke pasar. Kenapa pasar tradisional jadi tempat kampanye favorit? 

Meminjam bahasa politik Amerika Serikat, pasar tradisional adalah tempat golongan 99 persen berada. Golongan ini merujuk pada rakyat jelata yang lawannya adalah golongan kaya raya yang jumlahnya 1 persen dari populasi penduduk. Idiom politik AS juga punya istilah "main street" yang jadi lawan "Wall Street".    

Dan rasanya sudah jamak, di masa kampanye kandidat yang ingin menang tentu mengunjungi rakyat jelata, memperlihatkan kepedulian mereka, dan syukur-syukur nanti didukung golongan 99 persen ini. Pada titik ini, pasar sekadar ajang mencari suara simpati. Sahkah langkah itu?  

Saling kunjung ke pasar tradisional menunjukkan titik berat persaingan di pilpres ada pada isu ekonomi. Pernyataan soal ukuran tempe dan nilai uang Rp100 ribu dan Rp50 ribu adalah kritik pada kebijakan ekonomi Jokowi. Kritik itu dibalas dengan mendiskreditkan klaim yang dibuat kubu Prabowo. 

Masalahnya, apa saling lempar pernyataan di pasar telah menyentuh persoalan esensial: masalah kesejahteraan rakyat dan kesenjangan ekonomi? 

Kita patut curiga pula, jangan-jangan keriuhan politisi ke pasar hanya saat musim kampanye saja. Usai kampanye, sang pemenang nanti--siapapun itu--lebih mementingkan golongan kaya yang jumlahnya 1 persen. Pasar kembali jadi tempat bertemu penjual dan pembeli, dengan harga-harga kian mahal. Itukah yang akan terjadi kali ini juga seperti yang sudah-sudah? 

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Program SMRC

Menjadikan pasar tradisional sebagai arena kebijakan politik saat ini memang tepat. Ada tiga alasan kenapa pasar jadi pilihan berkampanye.

Pertama, pasar tradisional tempat masyarakat secara lanhsung melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tempat itu juga sangat sensitif dengan kondisi ekonomi makro. Maka, pasar selalu menjadi tempat yang paling dekat dengan situasi ekonomi riil di tingkat masyarakat. 

Kalau ingin berdebat soal ekonomi rumah tangga, pasar tempatnya untuk saling menguji argumen. Misalnya, apa program menekan inflasi dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk harga yang terjangkau.

Yang kedua, kampanye di pasar tradisional berarti menarget pemilih perempuan. Secara sosiologis, pemilih perempuan paling aktif. Mereka sangat sensitif dengan daya beli, inflasi dan ketersediaan lapangan kerja. Sebab, mereka yang mengelola ekonomi rumah tangga pada umumnya. 

Maka, siapa yang bisa meyakinkan kalangan perempuan dari sudut ekonomi rumah tangga, dia yang punya potensi memperoleh suara lebih besar (dari perempuan). 

Yang ketiga, pasar tradisonal jadi arena pertarungan dua kubu karena kinerja supply atau supply chain. Yang jadi perhatian ketersediaan barang pangan kebutuhan pokok terjaga. Perdebatannya lalu pada darimana supply itu, apa impor atau swa sembada.

Isu-isu politik yang muncul dari pasar tradisional dari kubu Prabowo-Sandi berkaitan dengan daya beli (purchasing power). Misalnya ukuran tempe yang makin tipis. Ini soal inflasi, sebetulnya. Nilai uang dianggap turun. 

Harapannya, akan timbul ketidakpuasan dari kalangan ibu-ibu terhadap kebijakan ekonomi incumbent (petahana) saat ini. 

Sementara dari kubu Jokowi melakukan reality check. Mereka belanja di pasar. Dengan uang Rp50 ribu ternyata masih dapat banyak barang. Uang kita masih bernilai. 

Itu sebetulnya yang ingin ditunjukkan lewat pertarungan simbolik di pasar tradisional. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Dalam pengarusutamaan demokrasi liberal yang dikuasai oleh oligarkhi politik seperti yang tengah berlangsung saat ini, praktis semua praktek politik yang berlaku seolah menjustifikasi satu kalimat yang pernah ditulis oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Principe, “The ends justify the means.”Untuk mencapai tujuan, semua cara dihalalkan.

Salah satunya bahkan menghalalkan cara dengan membuat pasar tradisional bukan lagi menjadi sebagai sebuah kawasan ekonomi (market place) dimana penjual dan pembeli saling bertemu. Tetapi lebih dari itu sudah berkembang menjadi market dalam pengertian yang lebih luas sebagai kawasan politik berupa ceruk suara yang berpotensi menjadi pangsa pasar untuk disasar sebagai konstituen. Artinya, Pemilu 2019 khususnya Pilpres, menjadi sebuah proses politik yang tak ubahnya seperti pasar politik dimana para kontestan berperan sebagai produsen, sedangkan rakyat sebagai pemilik suara berperan menjadi konsumen yang sekaligus juga merupakan konstituen dari proses demokrasi. Sementara komoditi yang diperdagangkan hanya sekedar berupa ilusi berisi janji janji politik dalam kemasan visi dan misi para kandidat yang kemudian dijajakan untuk dibeli dengan mata uang “suara”.

Pada konteks itulah para konsultan politik memainkan peran sebagai konsultan marketing dengan berbagai jurus dan kiat strategi pemasarannya berupaya untuk melakukan penetrasi pasar bagi sebesar besarnya suara yang bisa diraup. Direct promotion dengan cara mendatangkan para juru kampanye bergaya bualan propaganda tukang jual obat kuat kaki lima tahun 60-an yang selalu mangkal mencari tempat tempat keramaian, menjadi pilihan basi yang dikemas ulang dalam bentuk tayangan media massa yang penuh simulacra.

Pertanyaan paling mendasar yang muncul kemudian adalah, “Apakah memang ini wajah sesungguhnya dari praktek nilai nilai Pancasila sebagai falsafah dasar perikehidupan bertanah air berbangsa dan bernegara?, ataukah justru merupakan wujud pengingkaran, bahkan pengkhianatan terhadap nilai nilai Pancasila yang berakibat terjadinya malapraktik berpancasila?”

Pertanyaan tersebut di atas rasanya layak untuk dihadirkan sebagai bahan introspeksi dan retrosepksi guna mempertanyakan kembali kesahihan dari karut marut praktek demokrasi yang saat ini tengah berlangsung di negeri ini. Pastinya bukan diniatkan untuk sekedar menjadi wacana akademis ataupun wacana politik semata, tetapi lebih dari itu untuk menggali dan menemukan kembali apa sesungguhnya makna hakekat dari demokrasi di sebuah negeri yang berpancasila.

Tentu rasanya saat ini tidak ada seorangpun yang tidak pernah mendengar kata demokrasi, lepas dari sejauh mana demokrasi itu sendiri dimaknai. Demokrasi di abad ke dua puluh muncul dalam puncak kejayaannya sebagai solusi tunggal atas sistem ketatanegaraan dan tata kelola pemerintahan yang berlaku di seluruh dunia. Apapun tata-titi dan cara-ciri kemasannya, esensinya tetap adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah Negara dan itu diterima sebagai aksioma politik kalaupun tidak ingin dikatakan sebagai berhala baru sebuah sistem kekuasaan yang wajib disembah secara absolut, tirani demokrasi. Kekuasaan rakyat kemudian dikonversikan dalam bentuk suara yang diwakilkan oleh besaran angka-angka statistik kuantitatif untuk menunjukkan kepada siapa kekuasaan rakyat dipercayakan. Siapa yang meraih jumlah angka terbanyak maka otomatis dinyatakan terpilih sebagai penguasa yang memperoleh kekuasaannya dari rakyat.

Persoalannya, yang seringkali luput dari pengamatan budi nurani kemanusiaan dan kewarasan akal sehat adalah angka yang diperoleh sama sekali tidak menunjukkan bilangan yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan oleh Padraig Deignan bahwa, “Democracy is the counting of heads, not whats in them!” dalam bukunya “The Protestant Community in Sligo, 1914-49” terbukti bahwa angka tidak serta merta menunjukkan bilangan yang sesungguhnya. Angka 1 menunjukkan bilangan 1, sementara angka 0 menunjukkan sesuatu yang ter-”bilang” tidak ada meskipun ada yaitu 0 itu sendiri. 1 + 0 = 1, 1 x 0 = 0, tetapi ketika 1 dipersandingkan dengan 0 semisal 100 maka terlahir bilangan yang berbeda walaupun angkanya tetap 1 dan 0.

Dalam satu siklus mata rantai kehidupan yang selalu bergerak melingkar dalam arah gerak spiral kehidupan alam semesta yang seringkali digambarkan dalam rangkaian rumus bilangan Fibonacci : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …, maka demikian pula dengan demokrasi yang suka tidak suka dan mau tidak mau juga tunduk terikat dengan rumus bilangan Fibonacci. Artinya, setiap orang rakyat memiliki 1 suara akan dijumlahkan secara agregatif dalam hitungan golden ratio dari keseluruhan jumlah suara yang terkumpul untuk mencari jumlah angka suara terbanyak sebagai pemenangnya. Pertanyaan kritis yang muncul kemudian, “jika demokrasi dimaknai sebagai kekuasaan rakyat, lalu dari mana rakyat sendiri mendapatkan kekuasaannya jika segala sesuatunya diawali dari bilangan 0?”

Disitulah terlihat letak kegagalan demokrasi sesungguhnya berawal karena demokrasi telah gagal menjelaskan asal mula dari mana rakyat memperoleh kekuasaannya. Namun jika kemudian ada yang berani berani mencoba menghadirkan adagium “vox populi vox dei’ sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, maka apa yang sesungguhnya disampaikan oleh Alcuin of York (735-804), seorang pengajar di Palace School of Aachen, dalam suratnya kepada Kaisar Charlemagne pada tahun 800 secara dialektis akan menjadi antithesisnya, “And those people should not be listened to who keep saying the voice of the people is the voice of God (vox populi vox dei), since the riotousness of the crowd is always close to insanity.” Orang orang itu seharusnya tidak mendengarkan mereka yang terus mengatakan ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’, terhitung sejak kerusuhan dari massa yang berkerumun selalu dekat dengan kegilaan.

Menjadi jelas dan terang benderang betapa demokrasi liberal yang tengah berlangsung saat ini adalah demokrasi yang membawa cacat bawaan sejak lahir. Demokrasi telah bermutasi secara genetik menjadi pseudo-demokrasi yang dekat dengan kegilaan dari kerumunan massa yang penuh kerusuhan, sejenis mutan yang memiliki banyak nama tetapi tak jelas dari mana asal-usulnya. Apa yang disampaikan oleh Alcuin of York dalam suratnya kepada Kaisar Charlemagne tersebut di atas nampaknya lebih tepat untuk menggambarkan demokrasi dengan sebutan mobocracy (the riotousness of the crowd) walaupun ada juga yang lebih suka menamainya ochlocracy, sementara yang lain lagi menyebutnya sebagai plutocracy. Apapun sebutannya namun tetap saja substansinya tak lebih hanya sekedar cara untuk memenangkan perebutan kekuasaan antar kelompok kepentingan yang bermain atas nama rakyat. Walhasil, kekuasaan yang terlahir dari proses demokrasi juga menjadi cacat demi hukum kesemestaan secara genetik sehingga siapapun yang terpilih sebagai penguasa dari proses demokrasi liberal sudah bisa dipastikan bukan pemimpin yang amanah melainkan sekedar hanya sebagai penguasa yang korup dan despotis atas nama rakyat. Dalam hal itu, demokrasi tak lebih hanyalah alat dari kekuasaan, oleh kekuasaan dan untuk kekuasaan. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi