Politik Air Bersih vs Politik Alkohol
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi kan watyutink.com 12 March 2019 09:00
Penulis

Aktivis 1980-an

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bakal bersikukuh untuk melepaskan saham milik DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta. Anies memastikan DKI tak akan rugi meski jual saham bir itu. Sementara keuntungan atau deviden dari PT Delta Djakarta rata-rata Rp38 miliar per tahun. Sementara pajak dari Hotel Alexis ditaksir Rp36 miliar per tahun. Itu artinya, pendapatan daerah dari perusahaan bir dan Hotel Alexis hampir sama. Setelah Hotel Alexis tak lagi beroperasi penghasilan daerah tak 'gonjang-ganjing' akibat tak lagi menerima pajak dari tempat hiburan itu. Lagi pula, pemda bukan perusahaan swasta yang mencari keuntungan dari saham. Sedangkan gubernur tak ingin duit pemda mengendap untuk aktivitas non pembangunan. "Jakarta lebih butuh air bersih," kata Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta.

Sedangkan jumlah kepemilikan saham Pemprov DKI di Delta sebanyak 26,25 persen. Jumlah tersebut merupakan jumlah setelah DKI melakukan peleburan saham milik Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta sebesar 2,91 persen. Langkah peleburan tersebut adalah bagian dari langkah awal penjualan saham PT Delta. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta. Sementara proses pelepasan saham DKI di Delta Djakarta masih terus berjalan. Diubah namanya dari BP IPM menjadi Pemda DKI supaya bisa dijual, karena BP IPM-nya sudah enggak ada (dibubarkan). Dari jumlah saham yang dimiliki tersebut, setiap tahun DKI bisa mendapat keuntungan atau dividen sebesar Rp38 miliar. Pada 2014, DKI sempat menerima keuntungan sebesar Rp50,4 miliar.

Keinginan Pemprov DKI menjual sahamnya tidaklah begitu mulus, sebab pihak DPRD yang diwakili oleh PDIP dan Partai Nasdem tetap bersikukuh pula dengan argumentasinya yang didukung oleh sejumlah fraksi partai politik yang berseberangan dengan Anies. Menganggap bahwa ide menjual saham itu tidak ada pertimbangan rasional di balik ide penjualan tersebut. Sementara mereka menganggap agar pemprov harus mengirim kajian wacana penjualan saham bir kepada legislatif. Sebab menurutnya gubernur lebih getol beropini di media massa, ketimbang berdialog dengan DPRD. Sedangkan DPRD harus memberi persetujuan, tapi mereka berdalih agar dapat penjelasan supaya bisa menyampaikan ke masyarakat.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat dan PAN mendukung keputusan Pemprov DKI secara penuh, dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin melepas saham di PT Delta Jakarta. Demokrat dan PAN berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini saat membutuhkan persetujuan di DPRD hingga goal dalam rapat paripurna. Mereka menilai, cukup banyak alasan bagi pemprov menjual saham di perusahaan produsen minuman beralkohol tersebut. Demokrat dan PAN menganggap kepemilikan saham di pabrik bir itu lebih banyak mudharat daripada manfaatnya sehingga lebih baik dilepas. Sedangkan Partai Gerindra jelas akan mendapat kekuatan dalam parlemen, jika PKS juga mendukungnya. Sementara partai Golkar, PPP, PKB dan Hanura belum memberikan dukungannya kemana.

Dari hal di atas kita bisa melihat bagaimana politik Anies dalam memperjuangkan untuk melunasi janji kampanyenya, setelah bisa menutup Alexis yang aman pada saat gubernur-gubernur sebelumnya. Anies memang kemudian melakukan manuver dengan mengadu ke masyarakat tentang sikap anggota dewan yang sampai sekarang belum membahasnya. Seperti ketika bicara dengan para media "Ya kita coba terus. Kita berniat melaporkan itu. Kita laporkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil anda ingin tetap memiliki saham bir biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (5/3).

Itulah politik, di mana politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama demikian teori klasik Aristoteles. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan.

Dalam kasus di atas kita bisa melihat bagaimana cara berpolitik antara eksekutif dengan legislatif. Coba kita bayangkan di mana keinginan eksekutif mendapat perlawanan dari parlemen. Padahal Sejak 5 Mei 2018, Anies sudah mengajukan surat ke DPRD Jakarta meminta persetujuan penjualan saham itu. Hampir setahun surat dilayangkan, namun alih-alih tidak mendapat persetujuan, tetapi langkah Anies ini justru mendapat penentangan dari pihak-pihak yang konon katanya pembawa aspirasi rakyat.

Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menganggap penjualan saham bir itu menghasilkan uang riba dan ini lebih jahat daripada orang minum bir. Sementara menurut Pras bahwa pendapatan Pemprov DKI setahun dapat Rp50 miliar, terus mau dijual Rp1 triliun. Kita makan riba, itu buat saya. Saya sebagai orang muslim, ya mohon maaf ya, lebih jahat riba daripada orang minum bir. Coba itu dipikirkan lagilah," kata Pras.

Kita mungkin bingung dengan logika tersebut, lalu teori mana yang dipakai, sehingga punya kesimpulan menjual saham bir menghasilkan uang riba. Sebab menurutnya lebih baik menikmati pembagian dividen Rp50 miliar setahun hasil keuntungan penjualan bir, dibanding menjual sahamnya dan berhenti mengeruk hasil dari penjualan minuman haram tersebut. Logika tersebut sangat aneh dan mengada-ada. Bagaimana logika teologisnya menghentikan mendapat uang dari hasil penjualan barang haram lebih jahat dibanding terus menerus menerima pemasukan dari penjualan barang tersebut.

Itulah realitas politik dewan yang menolak penjualan saham bir. Di mana yang haram bisa dibilang halal, sementara yang halal bisa dibilang haram. Tergantung kebutuhan, situasi dan kondisi. Ataupun tergantung siapa yang dihadapinya sekarang ini. Ketika persoalan penjualan saham bir ini ditarik ke ranah politik, maka hal yang seharusnya mudah dan merupakan proses bisnis biasa jadi pelik. Jadi panjang dan berliku. Semua mengatasnamakan kepentingan politik yang mudah dibikin susah.

Semoga saja politisasi penjualan saham bir ada titik temu antara bisnis air bersih dan atau bisnis alkohol. Jangan sampai persoalan ini menjadi tarikan buat umat yang pro dan kontra, sehingga menciptakan kegaduhan atau kerawanan baru di ibukota.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei