Polisi, Pelindung Rakyat?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 July 2019 14:00
Watyutink.com – Salah satu tugas polisi ialah memberikan rasa aman kepada publik dengan melindungi mereka dari berbagai bentuk kejahatan. Kala kita mendapat ancaman kejahatan atau saat kejahatan itu sudah terjadi, maka kita meminta pertolongan kepada polisi.

Namun, bagaimana jadinya jika sosok penolong itu justru berubah menjadi sosok pengancam, atau bahkan penjahat?  Apa jadinya bila polisi tidak lagi melindungi masyarakat namun justru mengancam keselamatan mereka?

Ironisnya, pengandaian-pengandaian tadi tampaknya sudah menjadi kenyataan.

Dalam konferensi pers “Netralitas, Diskresi, dan Kultur Kekerasan Masih Menjadi Tantangan Polri” yang digelar di kantor KontraS (komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan) di Jakarta pada 1 Juli 2019, komisi ini menemukan bahwa telah terjadi 423 peristiwa penembakan oleh korps berbaju coklat tersebut terhadap warga sipil, terutama yang melakukan tindak kriminal, sepanjang Juni 2018 sampai Mei 2019. Sebanyak 435 orang luka dan 229 orang tewas dalam ratusan peristiwa penembakan itu.

Meski menurut KontraS ada dua alasan yang memicu personel kepolisian menarik pelatuk, yakni korban penembakan dinilai melawan polisi dan korban kabur saat hendak ditangkap, namun kedua alasan itu belum tentu menjadi penyebab pasti yang membuat polisi melepaskan tembakan. Hal ini lantaran korban penembakan merasa takut atau ditekan untuk mengungkapkan yang sebenarnya.

Kalau begitu, apakah betul polisi menembak karena kedua hal tersebut? Mungkinkah aparat kepolisian mengeluarkan tembakan karena dilandasi sikap arogansi semata tanpa pikir panjang terhadap masyarakat sipil?

Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah penembakan oleh anggota Brigade Mobil (Brimob) yang melukai paha dan lutut dua orang kakak beradik perempuan, 18 dan 31 tahun, pada 16 Maret 2019 di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Sebelum penembakan, terjadi cekcok antarpemuda dalam sebuah pesta di desa sehingga empat personel Brimob turun untuk melerai. Entah mengapa, usai membubarkan keributan, keempatnya mendatangi rumah seorang warga dan mencekiknya. Sontak anggota keluarganya yang lain berusaha melerai, namun aparat justru melepaskan tembakan dengan peluru tajam yang menciderai kedua korban.

Setelah ditelusuri, rupanya terdapat peluru hampa dan peluru karet dalam magasin senjata anggota tersebut, selain peluru tajam. Lantas, mengapa aparat menggunakan peluru tajam? Terlebih lagi, kenapa senjata api saat itu harus turut bertindak?

Penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 3 Perkap itu mengungkapkan beberapa prinsip dalam penggunaan kekuatan oleh aparat antara lain nesesitas dan proporsionalitas.

Singkatnya, nesesitas ialah penggunaan kekuatan dilakukan jika memang perlu dan tidak dapat dihindari, sementara proporsionalitas yaitu penggunaan kekuatan haruslah seimbang antara ancaman dengan tingkat kekuatan atau respon aparat.

Terkait temuan KontraS di atas, apakah semua penembakan itu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Perkap? Kalau ya, kenapa korban penembakan merasa tertekan untuk bercerita sejujurnya?

Apa yang membuat polisi seolah mudah sekali menarik pelatuk? Sebetulnya seperti apa proses rekrutmen dan pendidikan dasarnya sehingga mereka bersikap seperti ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Bidang Advokasi KontraS

Dalam pemantauan dan advokasi yang KontraS lakukan, memang permasalahan terkait penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri banyak dipicu oleh dua hal di atas, yakni korban penembakan melawan aparat atau berusaha kabur saat hendak ditangkap. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus penyalahgunaan senjata api oleh Polri yang dipicu oleh hal lain. Tapi, karena tidak terekspos atau tidak dilaporkan, akhirnya tidak banyak diketahui oleh publik. 

Terkait kemungkinan arogansi polisi dalam kasus penembakan, hal ini memang menjadi tantangan. Pasal 8 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mengatur tentang diskresi penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Salah satunya, misalnya, sebagai upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Adanya kewenangan diskresi yang dimiliki anggota Polri ini dalam praktiknya seringkali menjadi masalah di lapangan, karena penafsiran diskresi ini seringkali menjadi tidak terukur dan berpotensi terhadap terjadinya tindakan sewenang–wenang hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Diskresi tersebut tentunya harus tetap memperhatikan prinsip–prinsip penggunaan kekuatan yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Perkap yang dimaksud, yakni legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Ya, betul. Penggunaan senjata api masih menjadi sorotan dalam tiap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dari data KontraS pada rentang waktu Juni 2018–Mei 2019, kami mencatat penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang menyebabkan terjadinya 423 peristiwa penembakan dan mengakibatkan 435 jiwa luka–luka dan 229 tewas.

Dari angka itu, kami melihat bahwa tingginya angka penyalahgunaan senjata api tersebut disebabkan oleh fungsi evaluasi di tingkat insitusi Polri yang masih kurang tegas dan menyeluruh, serta minimnya sanksi yang dijatuhkan. Dalam kasus-kasus yang didokumentasikan KontraS, banyak kasus penyalahgunaan kekuatan oleh anggota Polri yang hanya ditindak dengan sanksi etik saja, tanpa diikuti sanksi pidana. 

Selain itu, masih kurangnya fungsi pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, dan sebagainya juga menjadi penting. Dengan adanya fungsi pengawasan ini, ada kontrol yang dilakukan secara objektif dari publik agar kinerja Polri tetap sesuai mandat, profesional, dan akuntabel.

Pengawasan terhadap kinerja kepolisian adalah kewajiban yang sudah semestinya ditunaikan sebab basis kerja kelompok pengawas sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang tidak berjalan dengan baik dapat berimplikasi pada terjadinya tindakan-tindakan indisipliner yang repetitif dilakukan oleh anggota kepolisian.

Proses penindakan atas anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana, tidak bisa berhenti pada mekanisme etik saja, tetapi harus dilanjutkan ke proses peradilan. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu proses penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Selain itu, tentunya setiap anggota Polri yang lolos proses rekrutmen dan pendidikan, juga harus dibekali dengan pendidikan psikologis, termasuk mereka (anggota Polri) yang diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api. Pasal 14 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian sebenarnya secara tegas mengatur kewajiban pimpinan untuk memberikan arahan tentang penggunaan kekuatan sebelum menugaskan anggotanya di lapangan. 

Di sisi lain, setiap anggota yang menggunakan kekuatan di lapangan harus melaporkan pelaksanaannya kepada pimpinannya secara tertulis dalam bentuk pengisian formulir penggunaan kekuatan. 

Pertanyaannya, apakah aturan ini sudah berjalan? Jika belum, maka inilah proses yang harus dibenahi karena fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan senjata api ada di sini.

Setiap anggota Polri yang menggunakan kekuatan juga harus dipastikan sehat secara fisik maupun psikis guna mencegah adanya penyalahgunaan di lapangan atau tindakan yang tidak perlu. 

Lainnya yang perlu dibenahi, tentunya terkait proses penindakan atas anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana. Mereka harus diproses di tingkatan peradilan, tidak berhenti pada sebatas mekanisme etik.

Selain itu, penting kiranya membangun sistem deteksi dini penyalahgunaan wewenang terutama dalam penanganan-penanganan aksi besar yang memungkinkan terjadinya kerusuhan, dan/atau memiliki dimensi maupun latar belakang politik. (sfc)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Staf Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi KontraS

Pertama, perlu diingat bahwa semua temuan KontraS berangkat dari tiga hal, yakni pemantauan media, informasi dari jaringan KontraS, dan pendampingan kasus oleh KontraS. Sebanyak 423 peristiwa penembakan itu merupakan akumulasi dari ketiga sumber tersebut. Pendampingan yang kami kakukan dan informasi dari jaringan KontraS pun terpercaya dan sudah terverfikasi.

Kemudian, menyoal kasus penembakan itu, kami menemukan bahwa mayoritas penembakan dilakukan berdasarkan dalih bahwa korban melawan aparat kepolisian. Ketika dalih itu dilontarkan, kita mencoba mengukur apakah penembakan yang dilakukan sudah proporsional atau belum. Dan berdasarkan pendampingan kasus oleh KontraS, ditemukan bahwa hampir semua penembakan tersebut diduga dilakukan secara tidak proporsional.

Misal pada kasus Apria yang ditembak mati oleh aparat kepolisian karena diduga membawa narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, pada 12 Oktober 2018. Ada sembilan peluru bersarang di tubuhnya. Ini bertentangan dengan Perkap yang mengatur tentang penggunaan senjata api.

Dalam Perkap jelas disebutkan bahwa apabila anggota kepolisian hendak menggunakan senjata api, asas-asas seperti asas proposionalitas, nesesitas, legalitas, dan reasonable harus dipakai dan dijadikan ukuran untuk melakukan penembakan.

Tapi, pada kasus Apria, ini dikatakan tidak memenuhi asas proporsional karena ditemukan sembilan peluru bersarang di tubuhnya. Kenapa polisi saat itu tidak melumpuhkan bagian tubuh lain seperti tangan atau kaki? Ditambah dengan adanya sembilan peluru tersebut, itu menunjukkan bahwa memang ada intensi polisi untuk mematikan korban.

Peristiwa penembakan oleh polisi terus berulang setiap tahunnya karena sejumlah hal. Pertama, terkait dengan penggunaan senjata api yang diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Perkap itu menyebutkan bahwa ada form yang harus diisi oleh anggota polisi yang melakukan penembakan mengenai berapa butir peluru yang keluar dari senjatanya, tujuan penembakan untuk apa, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah selama ini polisi sudah menjalankan ketentuan itu? Berdasarkan temuan kami, sejauh ini polisi tidak pernah mengisi form tersebut menyangkut penggunaan senjata api.

Kedua, terkait dengan proses. Kalau polisi memakai senjata api dan melepaskan tembakan lalu polisi berdalih bahwa korban melawan, biasanya tidak ada tindak lanjutnya dari pengawas-pengawas internal kepolisian.

Ketiga, kalaupun penembakan yang dilakukan oleh polisi berujung pada penindakan, pada akhirnya itu akan berhenti pada mekanisme etik semata. Jadi, penggunaan senjata api yang melukai orang lain, itu dikategorikan sebagai tindak pidana namun penindakannya sebatas mekanisme etik. Penindakan mekanisme etik itu tidak membuat jera karena anggota hanya diberikan sanksi berupa penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat.

Semestinya ada cross check oleh komandan satuannya di lapangan karena itu memang kewajiban komandan dalam memimpin satuan. Namun, kalau komandannya tidak melihat secara komprehensif suatu peristiwa penembakan di mana korban selalu dianggap melawan dan juga tidak mengumpulkan keterangan para saksi dari pihak korban, itu biasanya hasil akhirnya akan sama saja.

Tengok kasus kematian warga bernama Poroduka yang ditembak oleh polisi dengan menggunakan peluru karet tepat di dadanya sehingga berujung pada kematian di pesisir Pantai Marosi, Desa Patijala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 25 April 2018. Saat itu Poroduka dan rekan-rekannya sedang mengadakan aksi menolak pengukuran tanah di wilayah tersebut oleh pemerintah setempat yang didampingi oleh sekitar 50 orang aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Ketika penembakan itu terjadi, ada kepala atau pimpinan satuan polisinya di sana. Namun, tidak dijelaskan secara rinci mengenai peristiwa tersebut, sehingga pada akhirnya pelaku hanya dikenakan sanksi mekanisme etik.

Kemudian, apakah penembakan oleh polisi semata-mata dilakukan berdasarkan arogansi, itu harus diukur atau diteliti terlebih dahulu karena saat penembakan terjadi, kita tidak bisa melihatnya dan mengukurnya secara langsung. Kita berangkat dari prinsip yang ada saja, seperti proporsional atau tidakkah penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian tersebut. Jika tidak proporsional, biasanya penembakan dilakukan karena arogansi saja.

Di samping itu, mengenai apakah mungkin ada yang salah dengan proses rekrutmen maupun pelatihan dan pendidikan dasar kepolisian, menurut saya itu bisa jadi karena mungkin ada tradisi-tradisi yang terus dilestarikan tanpa melihat konteks atau dinamika di luar. Misalnya saat menangani aksi massa, sudah tidak relevan lagi menggunakan senjata api untuk menertibkan massa dan polisi pun tidak boleh mudah terprovokasi oleh masyarakat. Hal-hal seperti itu menurut saya rasanya penting diajarkan kepada para perwira baru. (sfc)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Penembakan yang dilakukan oleh polisi ada yang sesuai dengan prosedur, tapi ada juga yang tidak sesuai. Untuk memastikan apakah penembakan sudah sesuai dengan prosedur, perlu di-cross check ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Selain itu, kemungkinan bahwa arogansi semata menjadi alasan anggota polisi untuk melepaskan tembakan terbilang relatif kecil karena anggota polisi tidak dikondisikan menjadi arogan. Tidak ada “doktrin” yang dapat diterjemahkan menjadi merasa sebagai warga negara kelas satu, misalnya didoktrin untuk merasa sebagai dinamisator dan akselerator pembangunan seperti zaman orde baru (orba) dulu.

Peristiwa penembakan yang dilakukan oleh polisi itu sendiri dapat berulang setiap tahunnya karena adanya tuntutan pekerjaan penegakan hukum.

Terkait dengan pendidikan dasar untuk polisi, menurut saya, sebetulnya pendidikan dasar pun sudah cukup baik. Bahkan ada prosedur tes psikologis bagi para anggota kepolisian untuk mendapat izin memegang senjata api. Namun pelaksanaan tes rasanya kurang reliabel.

Di samping itu, stres kerja yang mereka alami juga tinggi. Bahkan karena stres kerja yang tinggi tersebut, cukup banyak anggota kepolisian yang bunuh diri. Untuk datanya bisa di-cross check ke unit kerja psikologi Polri. (sfc)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Komisi Kejaksaan (Komjak), Kriminolog Universitas Indonesia (UI)

Ketika penembakan terjadi, biasanya tidak ada saksi maupun bukti lain seperti rekaman CCTV. Yang ada hanyalah klaim sepihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Dengan demikian, kita tidak dapat menduga kondisi mental petugas kepolisian ketika melepaskan tembakan.

Perisitwa penembakan terus berulang disebabkan oleh kurangnya pelatihan menangani situasi darurat untuk personel kepolisian.

Kita tidak bisa hanya mengandalkan proses pelatihan dasarnya saja. Proses menahan diri, mengambil keputusan yang cepat serta bertindak tepat dan terukur merupakan pelatihan terus menerus yang harus diberikan kepada personel kepolisian selama mereka memegang senjata. Metode psikotes yang memadai pun sekiranya perlu dibuat untuk proses rekrutmen. (sfc)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

Jika ada upaya paksa berupa penembakan yang dilakukan aparat kepolisian, biasanya berkaitan dengan adanya perlawanan dari pelaku kriminal kepada polisi yang membahayakan nyawa polisi, misalnya pelaku kriminal tersebut ketika akan ditangkap malah menembaki polisi. Kalau si pelaku melarikan diri dan jika dia diduga membawa senjata api atau membawa bom, maka boleh ditembak. Tetapi jika dia melarikan diri dan diduga tidak bersenjata, maka yang bersangkutan harus dikejar dan ditangkap, bukan ditembak.

Ada sebab lain yang memperbolehkan polisi menembak, yaitu jika si pelaku kriminal tersebut melakukan tindakan yang dianggap membahayakan nyawa orang lain atau merusak harta benda. Misalnya si pelaku kriminal menyandera orang lain dengan mengalungkan celurit atau menodongkan pistol atau pisau. Atau misalnya si pelaku kriminal siap melempar bom ke arah kerumunan massa atau memasang bom di sebuah pusat perbelanjaan.

Sejauh ini, saya belum pernah mendengar polisi sok gagah-gagahan dan tanpa alasan menembak orang. Setahu saya, polisi yang menembak biasanya selalu punya alasan untuk menembak, yaitu jika orang yang ditembak tersebut diduga pelaku kriminal yang melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa polisi, nyawa orang lain, dan harta benda.

Ada aturan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam aturan-aturan tersebut, dirumuskan prinsip-prinsip dan hal-hal yang harus dipatuhi polisi.

Ada contoh seorang oknum polisi di luar kantor minum minuman keras dan memamerkan kepada kawan-kawannya tentang bagaimana dia menembak dan mengakibatkan seseorang meninggal dunia di Ambon, Maluku, pada 22 November 2018. Dia kemudian divonis delapan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Mei 2019.

Polisi tunduk pada hukum pidana umum, kode etik Polri, dan disiplin Polri, sehingga jika polisi yang bersangkutan melakukan pelanggaran pasti ada sanksinya.                

Jika ada kasus polisi melakukan penembakan yang melanggar Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009, berarti yang bersangkutan tidak memahami aturan hukum sebagaimana dimaksud kedua Perkap tersebut dan oleh karena itu harus diberikan sanksi.

Reformasi Polri berjalan sejak tahun 2000 dengan pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Sebelumnya, Polri masuk ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga watak militeristik terbentuk di situ. Dengan adanya pemisahan tersebut, maka Polri mulai melaksanakan reformasi kultur untuk menjadi Polri yang humanis. Hingga saat ini pun reformasi kultural Polri masih dijalankan.

Oleh karena itu jika masyarakat melihat ada tindakan-tindakan Polri yang arogan, melakukan kekerasan berlebihan, dan tindakan-tindakan tercela lainnya, silakan dilaporkan ke Propam selaku pengawas internal dan ke Kompolnas selaku pengawas eksternal. (sfc)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas