Pilpres 2019: Matinya Voluntarisme Warga Pendukung Jokowi?
berita
Humaniora
30 December 2018 16:30
Pemilihan presiden atau pilpres secara langsung sejak 2004 yang membawa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi presiden dua periode (2004, 2009) dan Joko Widodo atau Jokowi satu periode (2014) melahirkan efek partisipasi massa yang, meminjam istilah sosiolog Ignas Kleden, disebut sebagai fan club dan relawan. 

Di kolom majalah Tempo 15 Desember 2014, Ignas menyebut di era SBY pendukungnya lebih pas disebut fan club sedangkan Jokowi melahirkan fenomena relawan. Ia lalu mengelaborasi lebih jauh perbedaan fan club dan relawan. Tulisnya, fan club mirip pengelompokkan sosial biasa seperti kelompok arisan. 

Fan club atau kelompok penggemar ini lahir dari keterpesoanaan pada sosok SBY sebagai tokoh militer yang santun, simpatik, tutur kata terukur serta berpenampilan tenang. Bagi fan club yang pertama dilihat adalah penampilan fisik selayaknya penggemar mengidolai artis pujaan. 

Makna relawan yang mendukung Jokowi pada 2014 lain lagi. Relawan bergerak dan berjejaring karena komitmen yang sama. Mereka bekerja penuh pengorbanan untuk sebuah keyakinan serta harapan. Berkat relawan tahun 2014 lalu sukses digelar konser Salam 2 Jari yang mengerek suara Jokowi. 

Perhatikan dengan keriuhan menyambut pilpres 2019 saat ini. Bukannya relawan tak ada. Telah banyak unsur masyarakat mendeklarasikan diri sebagai relawan Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin. Namun kebanyakan relawan saat ini berafiliasi dengan partai pendukung Jokowi. Bukan datang dari inisiatif warga biasa. Belum kita lihat pula rakyat biasa menggalang dukungan masif buat Jokowi. Yang bergerak saat ini masih mesin partai. 

Sampai di sini kita berhak bertanya, apakah voluntarisme warga telah mati di pilpres 2019?

Ada banyak indikasi kenapa pertanyaan itu muncul. Kita melihat, sejak Jokowi menang pada 2014, kelompok massa yang kalah justru kian solid. Puncaknya, adalah kelompok massa ini membalas kekalahan di pilpres 2014 dengan memenangkan pilkada DKI Jakarta serta memenjarakan Ahok berkat tekanan massa. 

Kini kita juga melihat politik identitas kian banal. Surga dan neraka dibawa-bawa ke kancah kontestasi pilpres. Menyatakan dukungan di media sosial juga tak mengasyikkan lagi karena bisa berujung di-bully. Apa ini artinya hiruk pikuk copras-capres kini tak seasyik dulu?

Karena tak asyik itu kita patut curiga apakah ini menimbulkan voluntarisme warga biasa kini tampak surut? 

Pada 2014, voluntarisme tersebut dipuja-puji karena menandakan partisipasi warga non kader partai turut aktif mewarnai politik pilpres. Voluntarisme dikatakan jadi bukti politik praktis tak melulu bersifat transaksional dan hanya mengedepankan kepentingan elit dan golongannya semata. Ketika kini politik elektoral sepi dari voluntarisme warga apa kita bisa bilang kini politik telah kembali ke wujud aslinya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Budaya

Voluntarisme pada 2014 adalah hal menarik karena ada gerakan yang tujuannya spesifik memenangkan seorang capres didorong oleh gerakan relawan atau voluntarisme, dan menang. Basis vokuntarisme tahun 2014 adalah mereka yang bekerja secara suka rela dari bidang yang terpisah-pisah. 

Nah, sekarang mereka balik ke pekerjaan bidang masing-masing. Para relawan ini ada juga yang terpecah belah. Ini suatu kemunduran. Namun itulah risiko gerakan massa berbasis relawan, bukan berdasar ideologis. Maka masalahnya bisakah massa relawan mengimbangi gerakan massa kader berbasis ideologis?

Terbukti sekarang nggak. Tapi apa voluntarisme sekarang surut? Nggak juga. Mereka, para relawan yang dulu, sedang bekerja di bidang masing-masing. 

Masalahnya, di sisi lain, gerakan ideologis dan politik identitas menghasilkan perilaku yang sangat mengancam kehidupan bersama. Tapi karena sifatnya masalahnya yang kompleks, terkadang melibatkan (pandangannya disetujui) orang di sekitar kita, marabahaya ini jadi sulit disikapi oleh mereka yang dulu suka rela dukung Jokowi. 

Bedanya dengan massa kader partai, relawan tak bisa disatukan oleh kepentingan yang sama terus-menerus. Sedang kader ada kepentingan ideologi yang sama yang menyatukan mereka. 

Soal menyatakan dukungan bukan sebuah kewajiban moral, tapi apakah membuat pernyataan itu mendatangkan kegembiraan atau tidak. Jika yang muncul efek negatif buat apa.

Para pemilih Jokowi seringkali harus mendapati serangan gencar. Sekarang jurus lawan politiknya cuma satu, ofensif saja. Sebetulnya menggunakan armada cyber hal biasa. Kedua kubu di pilpres ini melakukannya. Tapi masalahnya di konten. Kalau cuma menyerang dengan jurus-jurus main tembak segerombolan itu biasa dilakukan mereka yang dekat dengan ideologi PKS. 

Diserang bergerombol begitu melelahkan. Semua kini merasakan kelelahan itu. Dan diserang seperti itu tak menguntungkan. Akhirnya sekarang suasananya terlalu negatif bila menyatakan mendukung Jokowi.

Pada 2014 terasa aman. Masih ada unsur senang-senangnya. Kita harus ingat, setelah Prabowo kalah, sejumlah apratus (pendukung)-nya tetap gencar menyerang sampai ada fase Ahok kalah (Pilkada DKI). Banyak hal memang jadi penyebab ia kalah, dan ada unsur intrinsiknya dari Ahok. Tapi jelas serangan gerombolan cyber kepada pembela Ahok sangat keras. Saya tak bilang kubu Prabowo resmi memerintahkan serangan itu. Tapi serangan itu datang dari kubu sana. Silakan distatistikkan sendiri, (pendukung) kubu siapa yang lebih banyak menyerang. Saya yakin jumlahnya tak setara.

Belakangan, secara inisiatif pribadi para Jokower (pendukung Jokowi) jadi ikut mengeras, menembak ke segala arah, termasuk ke Jokowi sendiri. Akhirnya kini suasananya terlalu negatif. Orang jadi susah untuk menyatakan dukungan secara terbuka. 

Sekarang ini suasananya tidak sehat. Bukan hanya pada gerakan massanya. Tapi after effect-nya juga tak sehat. Malah memicu konflik horizontal. Misalnya untuk menghitung jumlah hadirin (reuni 212 kemarin) saja orang berantem. Sekarang orang sudah siap ngegas duluan. Tak bisa lagi diajak bicara rasional. 

Namun kita harus tetap menanti apakah nanti akan ada model kampanye yang merayakan kesuka-riaan lagi oleh Erick Tohir. Dia berhasil membuat event Asian Games.

Kesimpulannya, gerakan ideologis sudah kukuh punya musuh bersama, sedang gerakan relawan tak punya musuh bersama lagi. Relawan juga bisa bergerak karena punya musuh bersama. Misalnya musuh itu adalah intoleransi, tapi itu abstrak. Intoleransi tak punya wajah, karena ia sebuah konsep. Sedangkan buat para kader gampang. Musuh bersamanya adalah Jokowi. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan