Perempuan di Politik: Minus Kuota Dan Pembuktian?
berita
Humaniora

Sumber Foto: PolitikToday.com

09 October 2017 08:00
Penulis
Isu perempuan harus terus disuarakan. Ketimpangan gender terjadi-- bila dilihat dari besarnya populasi perempuan di Indonesia dan suara keterwakilan perempuan di parlemen. Affirmative action-nya adalah penerapan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Inisiasi kuota 30 persen ini dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang disepakati dalam kongres APU (Asosiasi Uni Parlemen) dan kongres Perempuan se-dunia.

Artinya parlemen di seluruh dunia wajib mematuhi kuota 30 persen. Negara Perancis dan Italia menerapkan kuota 50 persen, bahkan Timor Leste sudah memenuhi kuota 30 persen. Mengapa Indonesia tak mampu mencapai kuota 30 persen?

Inter-Parliamentary Union menyebut, Indonesia menduduki peringkat ke-6 di ASEAN terkait keterwakilan perempuan. Posisi Indonesia di bawah negara Laos dan Vietnam. Proporsinya di parlemen cuma 19,8 persen. Artinya keterwakilan perempuan belum tercapai di lembaga legislatif—karena sistem partriarki masih mendodi negara ini sangat kuat.

Perjuangan perempuan menuju parlemen sangat berat. Politisi yang bersuara kritis di parlemen, seperti Eva Sundari sangat dibutuhkan. Tapi ada sebagian politisi yang belum matang berpolitik, terutama yang berlatarbelakang selebriti. Selain kapasitasnya rendah, komunikasi politik minus dan tidak memahami persoalan rakyat.

Mengapa partai lebih mementingkan elektabilitas? Dibanding menempatkan perempuan yang kompeten. Anggota DPR seperti Angelina Sondakh, alih-alih suarakan persoalan perempuan, justru terjebak korupsi dan partai yang dibelanya malah mengacuhkan. 

Demikian pula di kabinet. Dari delapan menteri perempuan, ujung tombak isu perempuan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabat Yohana Susana Yembise.

Menteri PPPA dianggap tak paham isu perempuan. Srikandi Barisan Relawan Jokowi tahun lalu mempersoalkan Yohana. Selama November-Februari, Yohana tak kurang 10 kali pergi ke Papua. Indonesia bukan cuma Papua. Kinerjanya dianggap menghambat kemajuan perempuan Indonesia.

Yohana dipersoalkan sebab tidak memiliki riwayat aktivisme terkait isu dan kajian perempuan, layaknya Prof (Em) Dr Saparinah Sadli. Sehingga Yohana didampingi oleh para pakar, aktivis perempuan dan organisasi masyarakat sipil-- untuk memahami isu perempuan.

Isu perempuan dan anak ini lintas sektoral, dari soal trafficking, buruh migran, KDRT, pelecehan seksual, dan lainnya. Catatan tahunan Komnas Perempuan, kekerasan yang dialami perempuan meningkat dari 2010 hingga sekarang. Angka sangat tinggi terjadi pada tahun 2011-2012, mencapai 35 persen. Tahun 2015 meningkat 9 persen. 

Posisi strategis lainnya dijabat Puan Maharani, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Banyak yang mempertanyakan kinerja Puan. Survei Lembaga Klimatologi Politik tahun 2015 menempatkan kinerja Puan berada di urutan buncit. 

Bagaimana persoalan perempuan ini bisa disuarakan, bila sebagian politisi perempuan tidak kompeten? Mengapa yang kompeten tidak dilibatkan dalam membuat kebijakan? Kuota 30 persen di parlemen seolah cuma lips service. Bagaimana menurut Anda? Watyutink? (Fai)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Aktivis Perempuan, Peraih Penghargaan Suardi Tasrif Award

Feminisme itu membela perempuan, misalnya Rachel Maryam, dari sisi perempuan dia single parent yang mengasuh anak dan lainnya. Walaupun dari sisi obyektif terbukti, kalau keterkenalan itu membuatnya mujur. Sementara kondisi politik kita amburadul.

Tidak banyak perempuan mau terlibat dalam politik praktis di parlemen. Banyak alasannya. Pertama, partai politik tidak berpihak kepada perempuan. Perempuan dianggap sebagai pelengkap saja, asal memenuhi kuota 30 persen daripada tidak ada keterwakilan perempuan.

Kondisi kedua, perempuan sudah lama tidak terlibat dalam politik praktis, menjadi pemimpin organisasi saja mereka merasa canggung—karena mereka tidak biasa memimpin, yang memimpin selama ini laki-laki. Orang melihatnya dengan pesimistis, akhirnya terjadi stigma. Bicara kritis saja tidak pernah, apalagi mewakili rakyat banyak.

Ketiga, ketika perempuan berpolitik praktis, pertanyaan yang ditujukan kepada perempuan, “Memang bisa? Apakah menguasai persoalan?” Itu berbeda ketika memandang laki-laki, selalu diidentikkan mampu memimpin. Sebaliknya, orang melihat perempuan dengan nyinyir. Itu membuat perempuan tidak percaya diri.

Di panggung politik, laki-laki bisa mengumbar janji politik. Nah, perempuan sulit mengumbar janji. Perempuan cenderung bagaimana membuktikan. Cara berpikirnya berbeda. Peran perempuan tidak cuma di politik, tapi di rumah masih mengurus keluarga, suami dan anak-anak. Pemetaan saya dulu soal perempuan justru menjadi kekuatan perempuan dalam berpolitik.

Perempuan dalam berkampanye bisa melakukan pendekatan yang lebih humanis dengan rakyat. Menuju parlemen itu susah. Banyak sekali gangguan. Perempuan biasa saja jadi sulit menonjol. Dia harus buktikan sepuluh langkah dibandingkan laki-laki yang satu langkah. Laki-laki memiliki jaringan, uang, dan kuasa.

Banyak perempuan potensial enggan berpolitik praktis karena malas dijegal, harus punya banyak uang, dan lainnya. Itu ujian yang berat. Di satu sisi, perempuan harus berkompromi dengan partai politik dan parlemen yang memiliki tradisi jegal-menjegal.

Selain diragukan kemampuannya di parlemen, pulang malam pun jadi problem tersendiri. Itu berbeda dengan laki-laki politikus yang bebas pergi kemanapun, karena tidak harus mengurus anak-anak di rumah. Konstruksi itu yang kemudian dibangun untuk mematahkan perempuan. Akhirnya banyak perempuan yang kompeten berpikir untuk tidak masuk ke parlemen.

Saya tidak mengerti mengapa Hak Asasi Manusia (HAM) sulit diwujudkan dalam persoalan itu. Dalam perspektif HAM tidak sepakat dengan jegal-menjegal, tapi di partai politik jegal-menjegal itu dilegalkan. Aktivis HAM misalnya, tidak biasa dengan permainan kotor ini dan membuat mereka tidak mau ke parlemen. Berpolitik dengan membawa perspektif HAM menjadi sulit, apalagi menyuarakan isu-isu strategis perempuan.

Akan sangat adil bila mempertanyakan posisi perempuan sekaligus laki-laki di parlemen. Ada perempuan yang memiliki kesempatan dan mau. Ada pula perempuan punya kesempatan dan berjuang sangat keras tapi gagal masuk ke parlemen. Dibutuhkan perjuangan yang panjang dan sangat berat. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik (Ansipol)

Pertanyaan yang paling mendasar soal perempuan, apakah hak-hak perempuan sebagai warga negara sudah terpenuhi? Ya belum, itu sebabnya perempuan terjun ke politik. Di gerakan perempuan kita saling berbagi peran dan tugas. Ada yang berjuang di panggung politik, ada yang berjuang di organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu perempuan.

Perjuangan perempuan untuk affirmative action saja, sangat panjang dan melelahkan. Politisi perempuan terganjal dengan sistem politik di parlemen yang tidak memihak perempuan. Banyak yang bilang, "Ngapain sih perempuan di parlemen? Buat apa kuota 30 persen?" dan lain-lainnya.

Ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan itu datangnya dari PBB, sedangkan parlemen kita belum mampu mencapai kuota 30 persen. Negara-negara tetangga saja belum memenuhi kuota 30 persen.

Partai politik tidak memihak kepada perempuan. Buktinya, perempuan yang kapasitasnya bagus justru menempati posisi yang tidak strategis. Semisal, kalau jadi bendahara partai itu bisa di urutan ke empat ke bawah. Perempuan tidak pernah dilibatkan dalam membuat kebijakan di partai politik. Ada juga perempuan yang kapasitasnya bagus, tapi gagal menjadi anggota legislatif. Sampai nekat utang uang sangat besar, sekarang pun belum lunas. 

Persoalan lainnya, tidak ada partai politik yang melakukan rekrutmen secara terbuka. Apa pernah partai politik mensosialisasikan calon politisi perempuannya? Tidak pernah. Alhasil, bisa dilihat dari kapasitas politisi perempuan yang ditempatkan partai politik di parlemen.

Biasanya orang-orang yang terkenal seperti selebriti (artis) yang ditempatkan partai politik di parlemen, ketahuan kapasitasnya rendah. Partai politik cuma melihat elektabilitas saja. Cuma Fraksi PKB dan Fraksi PPP yang kapasitas politisi perempuannya bagus di parlemen.

Sampai hari ini, UU Pemilu tidak ada perbaikan. UU Pemilu tidak pro perempuan. PSI pernah menggugat UU Pemilu Pasal 173 ayat 2 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur keterwakilan perempuan. 

Di DPR saja, RUU tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) tersendat, sudah 10 tahun belum selesai-selesai. Jadi perjuangan perempuan itu still long way to go. 

Nah, di kabinet juga ada keterwakilan perempuan seperti Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Indonesia. Saat awal-awal menyusun komposisi menteri di kabinet. Para ahli dan aktivis perempuan, termasuk saya, merekomendasikan nama-nama perempuan yang kompeten. Eh, Presiden Jokowi mengumumkan nama Profesor asal Papua itu. Aktivis perempuan ya menangis semalaman.

Akhirnya, jalan tengahnya mendampingi Bu Yohana sampai memahami persoalan perempuan. Giliran Yohana sudah memahami, hambatannya birokrasi di sekelilingnya. Persoalan perempuan menjadi sulit disuarakan. Padahal banyak persoalan perempuan yang harus disuarakan, mulai dari trafficking, kekerasan seksual, buruh migran, dan sebagainya.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Perempuan yang menduduki jabatan strategis masih timpang. Bahkan untuk masuk ke parlemen, hambatannya banyak banget. Sebenarnya bisa mengejar ketinggalan lewat UU Pemilu agar hak-hak perempuan terpenuhi. Belum banyak perempuan yang terlibat dalam politik. Contoh, di Komnas HAM saja keterwakilan perempuan cuma satu orang. Padahal banyak perempuan yang berkualitas.

Budaya patriarki di Indonesia masih kuat. Perempuan yang menjadi anggota legislatif, karena dulunya ditarik suaminya (KKN). Masih banyak yang seperti itu di daerah. Kalau perempuan berjuang ke parlemen dengan kesadarannya sendiri dan memahami politik, justru bagus. Bukan karena kekuatan uang, sehingga tidak tercapai agenda untuk menyuarakan persoalan perempuan.

Perempuan yang masuk ke parlemen harus memiliki potensi dan kemampuan, integrated dengan komitmen, konsistensi dan kuat memegang prinsip kemanusiaan. Tapi yang banyak terjadi, tidak memenuhi syarat itu.

Misalkan, kita banyak melihat perempuan atau lelaki melakukan korupsi di parlemen. Nah, korupsi di parlemen itu tidak ada hubungannya dengan gender. Jangan berargumen, kalau perempuan terlibat korupsi itu-- disebabkan kebutuhannya banyak seperti kosmetik dan lainnya.

Kalau bicara perempuan harus dengan perspektif gender. Itu paradigmanya. Namun perempuan sendiri ada yang pemikirannya patriarki dan justru ikut melakukan diskriminasi. Bukannya mempertahankan idealisme dan memanfaatkan posisi pentingnya untuk strategi dan benefit. Jadi integritas itu sangat diperlukan untuk menyuarakan persoalan perempuan, terutama perempuan yang mengalami kekerasan, yang lemah dan rentan.

Nah, seiring waktu kok sebagian perempuan di parlemen jadi berubah, kehilangan idealismenya. Persoalannya, politisi perempuan juga terperangkap oleh sistem partriarki di DPR. Saya melihat politisi perempuan kesulitan menghadapi itu dan tidak mudah.

Ada yang gigih berjuang, ada yang larut dalam pusaran anggota dewan yang terhormat—banyak kelakuan yang tidak terhormat yang mereka lakukan. Jadi anggota fraksi ya seharusnya berjuang, bukan matang karbitan. Jadi paham proses berpolitik dari bawah. Celaka kan ujung-ujungnya kalau artis-artis menguasai parlemen. Berapa persen dari mereka yang mau mengabdi untuk kepentingan rakyat. Benar kata Gus Dur dulu, DPR itu kayak anak TK.

Sudah menghabiskan anggaran yang besar, belum lagi dapat gaji, tunjangan dan dana pensiun yang besar. Mestinya mereka menolak—kalau mereka benar-benar berintegritas. Tak akan membawa pulang uang itu.

Parahnya, sudah tidak memiliki perspektif gender dan HAM, ditambah lagi karbitan. Wah, bagaimana bisa solid dan memperjuangkan hak asasi manusia? Ada perempuan yang memiliki kompetensi kuat, tapi terganjal finansial dan dijegal menuju ke parlemen.

Ada anggota DPR yang tidak paham HAM, bicaranya mayoritas dan minoritas. Bicara soal kekerasan seksual yang dialami perempuan, malah mengusulkan pelakunya dikebiri. Nah, dikebiri itu justru melanggar HAM. Lalu menyetujui poligami daripada berzinah. Parah sekali perspektif gendernya. Belum lagi, melakukan diskriminasi pada LGBT. Jangan gunakan standar sendiri dan menjustifikasi. Boleh tidak setuju, tapi tidak boleh menghakimi.

Padahal edukasi di masyarakat sangat diperlukan. Malah hal-hal seperti itu yang masuk ke DPR. Buat apa DPR? Tak salah juga masyarakat mengharapkan DPR dibubarkan saja.

Data Komnas Perempuan saja, persoalan perempuan terbanyak yaitu violence domestic atau KDRT. Kalau perspektif gender saja tidak paham, sungguh menyedihkan. Di kabinet ada menteri PPPA, tapi saya no comment deh. Tapi faktanya dia kan menjabat menteri dan harus di back up banyak pihak. Kita lihat saja rapornya seperti apa di akhir jabatan nanti.

Dengan dibantu banyak pihak, ya harus berjuang—bagaimana mencapai target dalam program dan kebijakan yang dicanangkan. Semisal, sistem perlindungan anak itu harus dari bawah, mulai tingkat RT/RW dilibatkan dan saling terintegrasi dengan perempuan dan anak. Juga mensosialisasikan pola asuh yang baik pada keluarga. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan