Perempuan dalam Prostitusi: Disudutkan Polisi, Media dan Masyarakat
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 11 January 2019 15:30
Kasus prostitusi masih menjadi salah satu kasus yang sulit diberantas dan masih terus eksis di tengah-tengah masyarakat. Bahkan saat ini pelaku prostitusi tak hanya dilakukan oleh orang biasa, tetapi sederet nama artis juga ikut masuk ke dalam lingkarannya. Yang menjadi masalah, ada ketidakadilan perlakuan hukum terhadap mereka yang terlibat prostitusi.

Selama ini yang menjadi sorotan publik dalam setiap kasus prostitusi hanya sosok wanita yang bekerja sebagai PSK. Mereka diamankan dan kerap diungkap identitasnya secara gamblang. Sementara identitas para pria hidung belang atau mereka yang berperan sebagai pengguna jasa seks kerap disamarkan. Padahal, tak sedikit PSK yang hanya menjadi korban dari penjualan orang atau human trafficking. Mengapa mereka terkesan diintimidasi?

Seperti halnya yang terjadi dengan artis VA yang terciduk di salah satu hotel di Surabaya saat sedang berkencan dengan seorang pengusaha. Pihak kepolisian langsung mengumbar identitas VA ke publik, sementara sang pria hidung belang atau pengusaha yang pada saat itu bersama dengan VA di hotel tersebut, hingga saat ini tidak diketahui identitasnya, alias disamarkan.

Tak hanya itu, pihak kepolisian juga secara gamblang menyebutkan ke hadapan publik barang apa saja yang mereka sita dari kamar hotel. Termasuk pakaian dalam VA yang pada dasarnya merupakan barang pribadi milik korban yang semestinya tidak diumbar atau dipertontonkan. Bukankah tindakan semacam itu sama saja dengan menjatuhkan harga diri perempuan? 

Selain itu, berbagai pemberitaan di media juga kerap menyudutkan pelaku prostitusi, dengan memberikan penggambaran yang buruk. Sehingga tak sedikit publik yang menyaksikannya menganggap bahwa PSK merupakan orang yang melanggar norma sosial dan agama yang harus dijauhkan. Hukum sosial menjadi lebih kejam, terlebih dengan munculnya bullying di berbagai media sosial. 

Tidakkah hal itu akan membangun perspektif buruk terhadap seorang PSK tanpa mengetahui delik perkaranya secara jelas? Menapa media lebih tertarik mengulik perempuan pelaku prostitusi? Dan, bagaimana dengan nasib dari korban prostitusi yang namanya telah tercemar di publik?

Kasus tersebut terkesan menggambarkan bagaimana pihak kepolisian sangat diskriminatif terhadap perempuan. Padahal prostitusi sendiri tidak melulu mengenai orang-orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri mereka ke mucikari untuk ditawarkan kepada pria hidung belang. Sebagian dari mereka justru terjebak dalam penjualan orang. Artinya, mereka merupakan korban yang harus dilindungi.

Hukum di Indonesia sendiri memang secara tidak langsung masih melegalkan prostitusi, kecuali prostitusi yang mengarah kepada prizinahan. Dalam kasus yang sering terjadi, hanya mucikari yang dapat dikenakan hukum. Padahal di sejumlah negara, pengguna jasa PSK dapat dikenakan pidana atau denda dengan jumlah yang cukup besar. Apakah hukum di Indonesia tidak berpihak kepada wanita korban prostitusi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Prostitusi dikatakan sebagai salah satu bisnis tertua di dunia. Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai aktivitas yang melawan hukum dan bertentangan dengan nilai dan norma kesusilaan. Untuk itulah prostitusi menjadi ancaman terhadap moralitas.

Ada problem kultural yang terjadi dalam masyarakat kala mereka mencela dan mengutuk praktik prostitusi. Problem kultural yang dimaksud adalah problem klasik masyarakat patriarkis yang memandang segala aspek kehidupan dari sudut pandang laki-laki (male gaze), termasuk problem prostitusi.

Dalam logika patriarkis, perempuan diatur seksualitasnya. Ia tidak boleh mengekspresikan hasrat dan mempertontonkan tubuhnya. Jika seorang perempuan tidak mampu memenuhi harapan tersebut, sederet label negatif akan dilekatkan padanya, mulai dari perempuan nakal, liar, hingga binal. Sebaliknya, laki-laki dianggap makhluk yang dianugerahi oleh hasrat yang besar, sehingga perilaku laki-laki yang mengumbar hasrat seksualnya dinormalkan.

Hal inilah yang menimbulkan standar ganda masyarakat dalam memahami praktik prostitusi. Prostitusi melibatkan mucikari, pekerja seks dan konsumen. Relasi pekerja seks dengan mucikasi dan konsumen adalah relasi yang timpang dan eksploitatif. Pekerja seks yang mayoritas adalah perempuan adalah pihak yang kerap dirugikan dan dieksploitasi. Atas dasar itulah Komnas Perempuan menganggap perempuan pekerja seks sebagai korban eksploitasi dunia hiburan, dan menilai prostitusi sebagai kekerasan terhadap perempuan (IDN Times, 8/1/2019).

Pemahaman ini luput dari perhatian masyarakat yang telanjur patriarkis. Male gaze menempatkan perempuan sebagai pihak yang dihakimi. Mengapa? Karena ia gagal mengendalikan hasrat dan tubuhnya. Sementara posisi laki-laki sebagai konsumen cenderung aman.

Logika inilah yang dipahami (dan disukai) oleh masyarakat, termasuk hukum dan media dalam memahami kasus prostitusi online yang melibatkan artis (VA). Dalam berbagai kasus kekerasan seksual misalnya, payung hukum yang ada masih belum menunjukkan keberpihakannya pada perempuan sebagai korban. Sudah bukan rahasia lagi jika interogasi polisi atau proses persidangan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan justru menyudutkan perempuan sebagai korban.

Publikasi kasus prostitusi online yang melibatkan VA selaku pekerja seks menunjukkan ketidakberpihakan media pada perempuan. VA justru menjadi magnet publikasi. Namanya disebut dengan jelas dan berulang-ulang. Wajahnya dieksploitasi sedemikian rupa. Bukannya di-blur, kamera justru fokus tanpa inisial pada wajah VA (close up). Judul-Judul tulisan di media cetak ataupun online juga sangat menyudutkan VA. Sang mucikari justru relatif aman posisinya karena jarang disebut-sebut. Jika disebutpun malah memakai inisial. Begitu juga dengan si konsumen. Polisi memang menyebut nama (R), namun media tampaknya malah lebih asik mengulik kisah VA dibanding R.

Inilah potret masyarakat patriarkis yang disebut penulis sebagai problem kultural di awal tulisan ini. Edukasi masyarakat akan problem ini sejatinya sudah cukup gencar dilakukan. Namun, hal itu memang tidak mudah. Media seharusnya mampu menjadi agen edukasi bagi masyarakat terhadap bahayanya kultur patriarkis, dan bukannya melanggengkannya.

Untuk itu, sudah saatnya media menghentikan eksploitasi atas kasus ini. Media sebaiknya menginformasikan secara proporsional dan memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini hanya dapat dilakukan jika media memiliki itikad baik untuk berpihak pada kepentingan publik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat sensasional semata. Dan satu lagi yang juga sangat penting adalah kemauan media untuk lebih peka terhadap persoalan-persoalan gender dan seksualitas. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penyintas kekerasan seksual, aktivis perempuan

Prostitusi online adalah bentuk praktis yang menjawab kemajuan teknologi. Mudah diakses, mudah bertransaksi. Jadi dalam hal ini baik VA maupun pengguna jasanya sama-sama consent atau sepakat. Terlepas ada mucikari atau tidak, ini tindakan permufakatan transaksi antara dua orang dewasa. Dari titik ada banyak hal yang bisa dibahas.

Dalam masyarakat dengan sistem nilai patriarki, tubuh perempuan adalah alat ukur moral. Oleh karenan itu, masyarakat patriarki merasa harus mengontrol tubuh perempuan lewat norma-norma, regulasi-regulasi, hingga UU berbasis budaya atau agama. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh sistem nilai yang menguntungkan laki-laki, dari sudut pandang laki-laki dan ditetapkan kebanyakan oleh laki-laki.

Bagi perempuan yang tidak tunduk pada norma-norma atau aturan-aturan itu, dibuatlah hukuman yang kejam. Baik hukuman sosial seperti yang dialami VA, maupun hukuman yang dilembagakan menjadi resmi. Tujuannya memaksa perempuan tunduk dan menyerah pada norma-norma atau aturan-aturan patriarki, agar perempuan tidak punya otoritas atau kekuasaan atas tubuhnya sendiri. 

Bentuk-bentuk penundukkan dan hukuman sosial yang paling sering dipakai adalah dengan mempermalukan perempuan, melecehkannya secara terbuka agar gerak gerik di ruang sosialnya menjadi terbatas, akses ekonominya dimatikan, semua perannya di ranah publik dibuat sulit. Ini kejam sekali.

Inilah yang terjadi pada kasus VA. Pengguna jasa aman karena dia laki-laki, yang dianggap sebagau gender yang "boleh nakal". Disepakati (oleh masyarakat patriarki, termasuk aparat & media) sebagai gender yang wajar menjadikan perempuan sebagai objek seksual. 

VA dianggap tidak pantas menghargai jasanya dengan harga tinggi karen perempuan adalah objek seksual yang harus tunduk dan menurut. Termasuk menurut saja jika ingin didominasi secara seksual, baik melalui perkosaaan atau melalui komitmen-komitmen berelasi yang tak setara.

Aparat dan media menikmati sistem nilai patriarki karena bisa secara brutal menikmati tubuh VA yang dianggap telah melanggar aturan sosial. Tak ada hukum yang bisa melindungi VA dalam masyarakat patriarki ini. Hanya mereka yang mampu memanusiakan manusia yang bisa memberi perlindungan, dukungan dan semangat pada VA. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei