Perempuan Papua: Derita di Atas Gelimang Dana Otsus
berita
Humaniora

Ilustrasi : Muid/Watyutink.com - Sumber Foto: Jertoursolo.com

19 October 2017 18:30
Penulis
“Presiden kasih manja laki-laki dengan dana Otsus. Semua pengaruh itu lari ke kota, tidak tahu minum mabuk kemana. Sekarang perempuan yang bekerja,“ keluh mama asal Wamena dalam video berdurasi 10 menit. Video pendek itu membuka diskusi publik “Sa Ada di Sini” yang bertempat di  Gedung LIPI, Jakarta, 18 Oktober 2017.

Papua Women’s Working Group (PWG) merilis hasil penelitian partisipatif selama empat tahun terkait suara perempuan Papua menghadapi kekerasan yang tak kunjung usai. Sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 hingga sekarang, kondisi perempuan Papua tetap memilukan. Bahkan 16 tahun Otonomi Khusus (Otsus) tidak mengubah nasib perempuan Papua lebih baik. Nah, kemana larinya dana Opsus Rp5 triliun setiap tahunnya? Mengapa perempuan Papua tak bisa merasakan manfaatnya?

Faktanya, puskesmas buka cuma 2 x seminggu, tidak ada dokter/perawat dan kurangnya obat-obatan. Kesehatan perempuan Papua sangat rentan akibat beban kerja yang berat. Mereka mendidik anak-anak, mengurus rumahtangga, mengurus kebun, membelah kayu, mencari pangan lokal, berdagang di pasar hingga berburu binatang di hutan. Para mama mengeluhkan suami mereka seperti raja, tidak mau membantu pekerjaan rumahtangga. Alhasil, setiap saat mengalami sakit dan kelelahan fisik akibat kepala mereka dibebani noken untuk membawa kayu bakar, jerigen air bersih, barang dagangan, dan lainnya.

Banyak mama mengalami peristiwa traumatik disebabkan kekerasan domestik rumahtangga, tertular HIV/AIDS, terbawa stigma OPM, dan mengalami kekerasan seksual (perkosaan) oleh aparat keamanan sejak Papua menjadi daerah operasi militer. Mengapa perempuan Papua tidak memiliki ruang bersuara? Apakah budaya patriarki telah membungkam mereka? Benarkah negara abai, sehingga kekerasan yang dialami perempuan terus berulang? Mengapa negara tidak memulihkan para penyintas?

Perempuan Papua juga tidak pernah dilibatkan dalam membuat keputusan dan kebijakan di ranah domestik, publik, hingga adat. Perjuangan perempuan Papua untuk menuntut keadilan gender dan HAM selalu menemui jalan buntu. Keberadaan menteri perempuan asal Papua di kabinet tidak serta merta diikuti oleh pemerintah daerah Papua. Nyaris tidak ada posisi birokrasi yang strategis diduduki perempuan di Papua. Lantas, bagaimana persoalan perempuan Papua yang kompleks itu dapat disuarakan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(fai)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Papua Women Working Group (PWG), Anggota DPRD Papua Barat

Persoalan perempuan Papua, ada kelompok yang dekat informasi seperti di kota kabupaten, dan ada yang jauh dari informasi seperti di desa-desa atau pesisir pantai. Masalah perempuan Papua sangat kompleks, mulai dari alami kekerasan fisik dan seksual, juga pengalaman hidup yang menyakitkan. Jeritan perempuan Papua tidak didengar, bahkan cenderung dilupakan.

Saya bicara bukan untuk memelihara ingatan, tetapi untuk mengajak perempuan Papua bersuara. Negara harus hadir. Kultur patrilineal di Papua tidak memberi keleluasaan perempuan dalam membuat keputusan. Perempuan mengalami kekerasan berlapis di keluarga, budaya lokal, dan negara.

Negara harus memikirkan bagaimana mengayomi perempuan Papua, tapi tidak ada perubahan yang signifikan sejak Otsus. Soal kesehatan, misalnya, cuma ada gedung tanpa ada obat, perawat, dan dokter. Ada gedung sekolah, tidak ada guru.

Di rapat kampung, perempuan tidak bisa mengambil keputusan, terkungkung karena sistem yang memihak laki-laki. Penderitaan perempuan sangat luar biasa, seperti kehilangan dusun dan rumahnya bila suami meninggal dunia. Jika tidak punya anak lelaki, rumah dan tanah akan diambil keluarga suaminya. 

Di Papua Barat misalnya, Sekda mengatakan pembangunan yang memihak perempuan tidak kelihatan, masih sangat umum. Itu juga jadi akar masalahnya. Belum ada pemahaman yang utuh soal aspek perempuan dan HAM.

Pemda berpandangan penyelesaian soal Papua dan HAM harus negara yang terlibat. Sebaliknya negara berpandangan Pemda Papua yang harus menyelesaikan dengan melibatkan pihak gereja, masjid dan lembaga lainnya. Pemenuhan HAM perempuan belum secara tegas atau spesifik perempuan tercapai. Stigmatisasi OPM masih berlangsung. Masih juga menganggap suara perempuan itu biasa-biasa saja, juga ada pembiaran. 

Makna filosofi perempuan Papua belum dianggap, padahal perempuan dapat menjadi pembawa damai. Di Papua bila kedua belah pihak bertengkar (lelaki vs lelaki), perempuan jadi penengah. 

Perempuan sering kehilangan identitasnya, tidak mendapat akses sumberdaya alam, kehilangan kekayaan yang dimiliki. Di Papua telah terjadi kekosongan hukum dan HAM perempuan. Nah, akar masalah ini harus diurai dari berbagai sisi, jangan menempatkan perempuan di posisi yang rendah. Itu justru merendahkan martabat manusia. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Komnas Perempuan

Penelitian partisipasif ini bukan cuma untuk pemenuhan eko-sos-bud perempuan Papua, tetapi juga digunakan untuk mendokumentasi sekaligus alat kerja baru untuk mengungkapkan nyawa Otsus untuk afirmasi. Itu janji negara. Cukup panjang lho kekerasan di Papua. Saya rasa niat untuk menyelesaikan persoalan Papua cuma sebatas slogan.

Orang Papua yang paling tepat menjelaskan afirmasi, menambahkan rujukan dalam penelitian itu dalam pengambilan kebijakan. Sayangnya selalu mandek di tingkat advokasi. Itu tantangan ke depannya. Perempuan Papua (korban) sudah memercayakan dengan memberi informasi, harusnya dapat membantu perubahan nasib perempuan disana.

Tipologi kekerasan yang dialami perempuan Papua dilakukan oleh negara, rumahtangga, hingga kekerasan berlapis. Para korban kekerasan itu mulai dari ibu, anak, sampai suami yang menjadi target kekerasan yang berdampak pada keluarganya.

Kekerasan yang dialami perempuan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Praktik tradisi (adat) juga merugikan perempuan. Dulu ada tradisi memotong jari perempuan untuk menandai bila ada keluarga yang meninggal dunia. Sekarang sudah ditinggalkan. Budaya minuman keras pada lelaki yang memicu terjadinya KDRT, selain tertular HIV/AIDS dari sang suami. Perempuan dalam adat tidak punya ruang yang cukup setara untuk bersuara.

Persoalan perempuan Papua ini kompleks. Belum lagi trauma korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan (bahkan ada yang hamil). Istri yang mengalami perkosaan oleh aparat ini justru diceraikan suami yang tidak terima.

Di 18 kabupaten, terlihat pola kekerasan berbasis gender terjadi di ruang publik dan domestik. Pengerdilan identitas juga terjadi, kalau perempuan punya suami non Papua, anaknya tidak diakui sebagai orang Papua. Tapi sebaliknya dengan lelaki, tidak masalah jika menikah non Papua. Dibutuhkan perubahan sistem paternalisme.

Banyak stereotip dilekatkan pada perempuan Papua, tidak cuma identitas kulturalnya yang tercerabut, juga terpinggirkan dalam adat, terpinggirkan dalam pemerintahan daerah, mengalami kekerasan, dan stigma sparatis. Praktik budaya seperti mas kawin yang merugikan perempuan masih berlangsung. Mekanisme adat belum menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana lembaga adat bisa melindungi perempuan?

Pemangku adat adalah aktor kunci yang dapat digandeng seperti Dewan Adat Papua atau Majelis Rakyat Papua. Tugasnya merumuskan Perda Papua mengatur persoalan perempuan dalam adat. Coba pintu-pintu itu dulu untuk menyuarakan apa kebutuhan perempuan Papua. Tantangan budaya dan politiknya memang berat, tapi kita ajak kerjasama untuk melangkah lebih maju. Namun selalu ada situasi politik yang melemahkan dan justru melangkah mundur. Di Papua sudah ada Dewan Adat Papua, eh pemerintah menciptakan lembaga adat lagi, jadinya tumpang tindih.

Perempuan Papua butuh wilayah yang bebas dari kekerasan, ada akses pada fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya bagi mereka. Juga pentingnya kepastian hukum dan perlakuan adil bagi perempuan Papua. Ini menjadi akar persoalan.

Problemnya, di level negara, lemahnya koordinasi antar kementerian yang membahas soal Papua dan tidak bisa diimplementasikan. Akhirnya terjadi pengabaian perempuan Papua di dalam pembuatan kebijakan. Perempuan lemah di ranah rumahtangga dan publik. Misalkan ketika lelaki menjual tanah, perempuan tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Perempuan juga tidak dilibatkan dalam kebijakan adat. Di DPR saja suara perempuan Papua cuma satu. (fai)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Asia Justice and Right (AJAR)

Akar kekerasan tidak lepas dari konteks politik seperti di Biak dan Wamena. Banyak perempuan Papua yang distigma OPM sehingga tidak punya KTP, sulit mengakses layanan kesehatan, terisolasi dari lingkungannya, dan lainnya. Keadilan dalam kehidupan sehari-hari saja tidak ada. Perempuan mendapat dampak kekerasan itu dari suaminya.

Tapi budaya patriarki juga harus dikritisi. Kita coba mengurai persoalan perempuan Papua dan melibatkan juga lelaki dalam diskusi dan membangun komunitas. Yang paling penting mama-mama bisa memiliki KTP agar dapat mengakses kesehatan. 

Kita sudah konfirmasi ke Pemda tidak direspons. Perempuan Papua harus diperkenalkan pangan lokal, akses ekonomi atas produksi yang mereka hasilkan seperti noken. Mama-mama butuh pasar untuk menopang ekonomi keluarga.

Mama-mama ini kan banyak yang tidak bisa baca tulis. Sedangkan para lelakinya pergi ke kota urus politik (Otsus). Akhirnya perempuan yang menghadapi situasi sulit. Mulai menghadapi kerusakan lingkungan dan ancaman nyatanya mereka tidak bisa bekerja. Padahal mereka membuat noken dengan benang yang terbuat dari bahan alami.

Situasi kesehatan juga sangat rendah kualitasnya, layanan kesehatan buruk, jangkauan akses ke kota jauh dan tak punya ongkos. Ada juga yang punya KIS, tapi tidak ada dokter dan obatnya, akhirnya memilih menahan sakit.

Mama-mama mulai berpartisipasi dan belajar di komunitas, mendirikan sanggar dan memperjuangkan dapat KTP untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Perempuan yang terstigma politik sulit mendapatkan fasilitas publik. Korban perempuan ini membutuhkan program khusus pelayanan trauma jangka panjang agar bisa bangkit dan membangun hidupnya, tapi ya tidak terjadi. 

Selain ketidakpastian kepemilikan sumberdaya alam, terutama tanah ulayat yang menghambat perempuan Papua. Padahal sumber kekuatan perempuan itu adalah tanah. Setiap saat mama-mama bisa kehilangan rumah dan tanah mereka, karena suami meninggal dan lainnya. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF