Penggunaan GPS yang Dapat Berujung Pidana
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 February 2019 09:00
Watyutink.com - Di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, Global Positioning System (GPS) memang dianggap sebagai hal yang penting untuk memudahkan setiap orang dalam mencari alamat atau lokasi yang dituju agar tidak tersesat. Di luar negeri, GPS sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, bahkan hampir setiap orang memasang GPS di kendaraan mereka. 

Lain halnya dengan di Indonesia, penggunaan GPS saat berkendara di Indonesia saat ini telah dilarang. Aturan tersebut telah tertera dalam Pasal 106 ayat 1 dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga bagi mereka yang melanggar, dapat dikenakan denda sebesar Rp750 ribu, atau pidana kurungan tiga bulan penjara.

Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mendukung aturan tersebut, karena menurut mereka aturan itu berorientasi pada keselamatan. Namun pelarangan pengoperasian GPS saat berkendara menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, sebagian GPS merupakan alat yang sangat membantu saat berkendara, khususnya bagi driver online. Pertanyaannya, apakah begitu berbahayanya mengoperasikan GPS saat berkendara?

Meskipun pihak kepolisian telah menyatakan akan menilang pengemudi yang melanggar, faktanya masih banyak pengendara yang menggunakan GPS untuk memudahkan mereka saat berpergian. Terlebih masih banyak driver online yang menggunakan holder ponsel dalam mengoperasikan GPS. Lantas, sudah sejauh mana sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait aturan tersebut?

Awalnya sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya larangan mengoperasikan ponsel genggam saat berkendara, namun dengan munculnya larangan mengoperasikan GPS, banyak masyarakat yang hingga kini tidak menyetujuinya dan menolak aturan tersebut. Pasalnya, GPS memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan pengendara. Tak hanya menunjukkan arah, GPS juga dapat memberikan informasi tentang kemacetan dan tempat-tempat penting terdekat.

Di luar negeri penggunaan GPS merupakan hal yang lazim, pengemudi hanya ditilang jika kedapatan tidak berkonsentrasi saat berkendara. Selain itu, saat ini tak sedikit juga produk mobil yang dilengkapi dengan fitur GPS di dalamnya. Akankah larangan tersebut juga berlaku bagi mereka yang mengendarai mobil dengan fitur GPS?

Sebelumnya larangan tersebut berlaku karena banyak pengendara motor yang berkendara dengan satu tangan, tetapi sebagian besar mengakalinya dengan menggunakan holder agar ponsel mereka tak perlu lagi digenggam. Jika demikian, bukankah sama saja menggunakan GPS menggunakan holder dengan menggunakan fitur GPS yang telah disediakan di dalam mobil?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Pelarangan Global Positioning System (GPS) yang biasa digunakan pada kendaraan secara umum memang dapat membahayakan pengemudi juga penumpang serta publik di jalan. Terutama apabila digunakan pada kendaraan roda dua. 

Pengoperasian GPS mungkin memang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini dapat membantu pengemudi, serta memudahkan untuk memandu mencari lokasi yang diinginkan. 

Pengemudi taksi di kota-kota manca negara sudah terbiasa menggunakan GPS untuk memandu perjalannya. Apalagi bagi pengendara taksi yang beroperasi di kota metropolitan, mereka tidak mungkin dapat menghafal keseluruhan dari nama jalan. 

Jika dalam kendaraan roda empat, GPS mungkin tidak terlalu menjadi masalah bagi pengemudi, karena masih terbantu dengan menggunakan fitur suara. Sehingga pengemudi tidak perlu melihat layar monitor GPS, karena suara sudah bisa memandu pengemudi.

Akan tetapi, lain halnya dengan pengemudi sepeda motor. Selain menjaga keseimbangan juga harus melihat monitor atau mendengar melalui perangkat headset yang direkatkan pada telinga. Jika kita melihat beberapa perilaku pengemudi ojek daring di jalan, sungguh membahayakan pengguna jalan, dan pengemudi itu sendiri. 

Oleh sebab itu, perlu ada aturan turunan yang lebih spesifik untuk jenis kendaraan apa yang dilarang. Selain itu, panduan bagi pengemudi dan tata cara yang benar menggunakan GPS pada kendaraan juga sangat diperlukan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Transportasi

MK memang tetap bersikukuh bahwa pelarangan pemakaian HP (termasuk penggunaan GPS) itu sudah benar. Di penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan. 

Jadi pemakaian HP (termasuk GPS di dalamnya) sudah jelas dilarang karena mengganggu keselamatan di jalan karena fokus konsentrasi pandangan depan jalan bagi pengendara akan terganggu. Namun Polri dalam hal ini Korlantas menggunakan diskresinya bahwa tidak ada larangan penggunaan HP tapi yang dilarang adalah menggunakan GPS yang dipegang satu tangan baik mobil atau kendaraan roda 2. 

Menggunakan satu tangan dalam berkendara pasti akan mengganggu konsentrasi berkendara, jadi GPS bisa diletakkan di dashboard mobil dan di speedometer untuk kendaraan roda 2. Sebenarmya hal ini juga tetap akan mengganggu karena konsentrasi pandangan terbagi dua, yang mana satu pandangan ke GPS dan pandangan satunya menuju ke jalan di depannya. 

Paling aman adalah menggunakan voice guide (suara pemandu) dalam GPS tersebut, namun voice guide GPS untuk kendaraan roda dua memang tidak nyaman karena akan kurang terdengar. Teknis mendengarkan suara GPS untuk pengendara roda dua bisa nyaman dan selamat dengan menggunakan perangkat speaker Bluetooth (headset).

Akan tetapi headset Bluetooth juga hanya bisa digunakan untuk satu telinga saja yang aman untuk keselamatan. Apabila headset digunakan untuk menutupi kedua telinganya akan berbahaya karena telinga akan kedap suara, sehingga suara di luar telinga entah suara mobil atau klakson tidak terdengar. 

Adanya tindakan pelarangan keras menggunakan HP (GPS) sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 ini sebenarnya Kepolisian ingin menurunkan angka kecelakaan fatalitas di jalan. Pasalnya, korban meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan tiap tahun rata-rata mencapai 30.000 orang. Artinya, delapan orang meninggal dunia setiap hari, ditambah dengan yang cidera berat atau ringan. Bahkan jumlah mereka yang cacat karena kecelakaan mencapai ratusan ribu jumlahnya. 

Maka tidak ada salah, apabila pelanggaran terhadap regulasi tersebut dianggap perkara pidana karena bisa menyebabkan nyawa orang lain mati sia-sia di jalan raya. Kita ketahui bersama bahwa 70-80 persen kecelakaan di jalan karena menggunakan kendaraan roda dua, sehingga kendaraan roda dua bisa dikatakan sebagai predator jalan. Kita semua tentunya tidak ingin dengan dibebaskannya penggunan GPS di jalan akan menambah angka kecelakaan di jalan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu