Pengabdianmu Tak Seindah Nasibmu, Guru!
berita
Humaniora

Sumber Foto: jawapos.com

 

02 December 2017 16:00
Penulis
Di akhir pekan lalu, warganet mendadak syahdu dan melankolis. Setiap timeline di media sosial dipenuhi kenangan manis di masa lalu—nostalgia saat di bangku sekolah. “Terima kasih guru, jasamu tiada tara”, ada juga yang menulis, “Guru bukan sekedar pekerjaan melainkan pelukis masa depan, Selamat Hari Guru” dan banyak lagi ungkapan puitis yang disebarkan.

Sebagai bekas anak didik, warganet layak menghormati guru-gurunya. Pengabdian para guru tanpa batas, bahkan sanggup menembus wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Bila guru-guru berstatus PNS di kota, persoalan gaji, tunjangan dan lainnya tidak tersendat, rutin cair setiap akhir bulan. Tidak demikian dengan guru-guru honor di pelosok, kadang honor dibayar dan seringkali terlambat berbulan-bulan.

BACA JUGA: Marlina, Antara Koboi Sate Dan Perempuan Jagoan

Sampai kapan nasib guru honor terpuruk? Di Mamuju, Sulawesi Barat, guru honor cuma mengantongi Rp150.000 per bulan, jauh dari standar UMK kabupaten. Tapi harus mengajar puluhan siswa setiap hari. Para guru muda NTT misalnya gemar berkelakar sebagai tanda pasrah, “NTT itu Nasib Tidak Tentu. Jadi Tunggu Tuhan Tolong “.

Dua guru honor yang mengajar hampir 10 tahun, Lidia Katimba dan Yorini Hamapati, setiap pagi menempuh jarak 22 kilometer dengan motornya,  di jalanan tanah yang berbatu terjal dan berlumpur saat musim hujan. Mereka setiap pagi mengajar siswa SD Inpres di desa Uma Manu, Lewa Tidahu, Sumba Timur. Honornya Rp200.000an per bulannya.

Begitu pula Ridwan Saefudin (Ince), selama lebih 13 tahun mengajar tanpa gaji dan honor. Setiap pagi menempuh jarak 30 kilometer melintasi bukit-bukit di kaki gunung Papandayan, Garut-- demi anak-anak didiknya dari tingkat SD-SMP agar mengenyam pendidikan yang layak. Para orangtua siswa kebanyakan buruh tani miskin, buta huruf dan terjerat utang rentenir. Ince menghidupi keluarganya dari ternak ayam. Setelah bertahun-tahun, ia melepaskan sekolah yang lama dan mendirikan sekolah baru di desa miskin pinggiran hutan.

BACA JUGA: Tragedi Di Cikupa: Ketika Kehormatan Hancur Berkeping-Keping

Satu guru honor bebannya tak terbatas, mengajar sampai 300-an siswa, seperti yang dialami pak guru Frans asal Wewewa, Sumba Barat Daya. Betapa guru-guru dipedalaman menjadi tumpuan anak-anak di masa depan. Mengapa pemerintah mengabaikan nasib guru-guru honor di pelosok? Merekalah ujung tombak pendidikan, mengisi kekurangan tenaga pengajar karena guru berstatus PNS jumlahnya terbatas.

Kadang guru honor berperan ganda, mengajar sekaligus membereskan atap yang bocor atau menambal dinding sekolah yang reot dan jebol. Belum lagi sekolah tidak punya listrik, bila musim hujan dan kondisi ruangan gelap—guru juga yang kerepotan mengurus segala tetek bengeknya. Begitu memilukan bukan?

Solusi apa yang disodorkan pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan di pelosok? Bagaimana nasib anak-anak di pelosok negeri ini, bila tidak ada guru honor yang rela mengabdikan diri? Mengapa persoalan minimnya upah guru honor dari tahun ke tahun tidak diselesaikan?

Bagaimana pendapat Anda? Watyutink?

(fai)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru, Pegiat Pendidikan Kritis

Dari zaman mengajar di desa Sururon sampai saat ini (di sekolah yang baru) pada dasarnya kami masih tetap berjuang, baik untuk kemandirian sekolah yang kami kelola maupun untuk kemandirian para tenaga pengajarnya, yang membedakan hanyalah tempat dan lingkungan saja. Status sebagai pengajar tetap melekat pada diri kami sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan dari masyarakat terhadap kami.

Bagaimanapun ini menjadi kebanggaan bagi kami. Kami sangat menyadari akan keberadaan dan kenyataan yang kami jalani dan rasakan, sesulit apapun dan seberat apapun kendala yang dihadapi oleh sekolah kami-- tetap harus dijalani dengan semangat dan rasa syukur. Karena bagi kami berdirinya sekolah adalah wujud dari cita-cita kami sebagai masyarakat kecil yang menginginkan generasi yang lebih hebat dan lebih maju melalui sekolah yang masyarakat dirikan sendiri.

Menjadi guru honor atau tidak menjadi guru honor kami tetap harus ada buat sekolah, sekalipun kami tidak mendapat gaji atau honor, tentunya kami dituntut untuk berpikir lebih kreatif untuk menghadapi semuanya. Proses untuk menjadi guru honor tentunya kami jalankan sesuai prosedural dan kebijakan yang ada.

Pemerataan guru tentunya menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun pemerataan yang dimaksud bukan dari jumlah atau kuantitas guru yang harus sama dan seimbang, namun melainkan tingkat kemampuan guru dan kualitas guru dalam mendidik juga harus diperhatikan, dan sebenarnya saat ini kita sangat bersyukur sekali karena program pengembangan mutu guru sudah dan sedang dilaksanakan.

Buat kami banyaknya sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi unggulan khususunya di kota-kota itu dirasa menjadi hal yang biasa, namun akan menjadi hal yang luar biasa tatkala muncul sekolah-sekolah unggulan dari pelosok atau dari daerah terpencil, hal ini yang tentunya kami harapkan. Mungkin ada baiknya juga bila guru-guru yang memiliki kemampuan lebih sekali-kali disilang dan ditempatkan dipelosok, meskipun hal ini tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan,tetapi paling tidak ini menjadi sebuah harapan dan penantian.

Bantuan pemerintah terhadap guru honor sebenarnya ini sudah ada, program-program pemerintah melalui instansi terkait sudah meluncurkan program-program baik yang bersifat peningkatan kapasitas tenaga pendidik maupun dalam jenjang karir-- namun semuanya harus dilalui lewat suatu proses yang panjang.

Secara pribadi mengajar buat saya adalah sebuah seni dibalik sebuah kemuliaan yang luar biasa, meskipun harus berhadapan dengan tantangan dan kendala, namun saya meyakini seringan-ringannya aktivitas yang dilakukan seseorang tentunya tidak terlepas dari tantangan, kendala, dan resiko. Mengajar menjadi panggilan jiwa yang senantiasa harus dinikmati dan disyukuri. Selemah-lemahnya orang adalah orang yang mampu memberikan manfaat bagi sesamanya. Tantangan, kendala, dan resiko-- senantiasa dijadikan sebagai tempaan dalam membangun mental sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan rasa percaya diri. Sementara keberhasilan melahirkan generasi yang bertanggung jawab atas dirinya,keluarganya, lingkungannya, agamanya, bangsa dan negaranya itu menjadi cita-cita dan harapan.

Mimpi besar terhadap pendidikan yang ada di pelosok tentunya menjadi mimpi bersama, suatu saat nanti pendidikan yang ada di pelosok sama dan mampu bersanding serta berdiri sejajar dengan pendidikan yang ada dikota besar-- tentu akan menjadi sesuatu yang indah. (fai) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pendidik, Penulis Buku Sastra, Penggiat Kebudayaan

Guru honor yang diangkatnya sampai 2016, akan ditanggung gajinya oleh Pemerintah Provinsi. Akan berlaku mulai Januari 2018. Tapi guru yang diangkatnya 2017, tidak menerima gaji dari Pemerintah Provinsi. Di SMAN 1 Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tempat saya menjadi Kepala Sekolah, ada 14 orang guru honor yang saya angkat. Honornya berdasarkan jam pelajaran dia mengajar, dibayarnya tiap bulan.

Pembayaran guru honor ini merupakan kebijakan Kepala Sekolah di setiap sekolah masing-masing dan setiap daerah pasti berbeda-beda. Selain honor yang dibayarkan tiap bulan, juga mendapatkan bonus. Dana sekolah tiap sekolah juga nggak sama, berbeda-beda.

Guru honor sekarang banyak yang muda-muda, usianya sekitar 25-40 tahun. Ada yang tua usianya 60 tahun, dia mantan Frater mengajar agama Katholik. 14 guru honor itu berkualitas, dengan kualifikasi S1, ada seorang guru yang S2, dia status honorer di kampus dan sekolah , mengajar bahasa Inggris dan vokasional (keterampilan).

Pengangkatan guru honor sejak 2015, sudah masuk semester genap Januari dan sudah dua tahun. Biasanya bila kelas bertambah (banyak murid), sekolah akan mengangkat guru honor. Bayaran guru honor itu otoritas tiap-tiap sekolah. SMA/SMK di Tapanuli Tengah dulu mendapatkan dana BOS dari pusat dan dana BOS dari kabupaten. Itu kebijakan Bupati. Saat itu honor guru dapat dibayarkan dari dana BOS kabupaten. Bahkan uang Komite (SPP) dihapuskan. Berlaku selama 2012-2016.

Tapi sejak ada kebijakan SMA/SMK dibawah naungan Provinsi, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar guru honor. Sejak dana BOS kabupaten dihapus, untuk membayar guru honor setiap bulannya sekolah memberlakukan sumbangan sukarela kepada semua murid. Misalkan, kebutuhan untuk membayar seluruh guru honor Rp9 juta per bulan, angka itu dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Tidak boleh menggunakan istilah uang komite atau pungutan, sudah ada aturannya.

Kebijakan pemerintah soal biaya non personalia (istilah dana BOS) hanya boleh untuk memperbaiki dan merawat bangunan sekolah, ekstrakulikuler, pengayaan pembelajaran dan lainnya. Tidak boleh untuk membayar guru honor.

Tapi menjadi masalah di pelosok dengan keterbatasan guru yang status resmi atau PNS. Pemerintah pusat sebenarnya punya tawaran, bahkan sudah berlaku dan berjalan. Tunjangan 3T (istilah bagi guru yang mau bertugas ke pelosok), gajinya akan dinaikkan 2-3x lipat besarnya, kalau ada guru yang mau. Seperti ditugaskan diperbatasan dan lainnya.

Di Tapanuli Tengah juga ada daerah yang masuk 3T. Saya nggak ingin mencoba. Sudah nggak ada energi lagi, terkuras tenaga. Yang bukan daerah 3T saja, kondisi sekolah-sekolah masih memperihatinkan. (fai) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF