Pendidikan Indonesia Tertinggal 300 Tahun
berita
Humaniora

Sumber Foto: liputanislam.com  (gie/Watyutink.com)

26 March 2018 19:00
Penulis
Pendidikan di Indonesia makin tertinggal. Mau bukti? Dalam laporan yang dirilis oleh World Bank Education Global Practice yang berjudul “Growing Smarter-Learning &  Equitable in East Asia & Pacific”, Indonesia memperoleh skor 403. Jauh di bawah Vietnam yang memperoleh skor 525. Sedangkan skor tertinggi diraih Singapura dengan nilai 556. Bagaimana mungkin Indonesia dengan pendapatan perkapita 10.385 dolar AS kalah dari Vietnam yang memiliki pendapatan perkapita  5.668 dolar AS atau setengah dari pendapatan per kapita Indonesia ?

Hal serupa juga bisa dilihat dari data World Education Ranking yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Develomnet (OECD) seperti yang dilansir The Guardian.  Indonesia menempati peringkat ke-57 dari total 65 negara di dunia. Artinya kualitas pendidikan kita masih tertinggal dari negara lain. Hasil ini tentu mengejutkan. Terlebih anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah sudah sebesar 20 persen dari APBN . Seharusnya Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. 

Ternyata besarnya pendapatan per kapita dan anggaran pendidikan tidak menjamin pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Sudah sedemikian tertinggalkah pendidikan di Indonesia hingga (alm) Prof H Furqon, mantan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, pernah mengatakan bahwa dibutuhkan waktu hingga 300 tahun bagi Indonesia untuk menyamai pendidikan di negara-negara OECD. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Harvard University. 

Ada banyak faktor yang mungkin bisa jadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Bisa penyebab yang kasat mata seperti buruknya kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Hadirnya sekolah-sekolah bertaraf internasional dengan fasilitas mewah di kota-kota besar ternyata tidak merembet ke daerah pinggiran. Banyak ditemui sekolah yang nyaris roboh masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Belum lagi jalanan menuju sekolah yang lebih mirip lokasi syuting film Indiana Jones.

Selain itu ada pula faktor-faktor yang tidak terlihat oleh mata. Untuk hal ini lebih terkait dengan budaya yang ada, seperti sekolah yang hanya untuk mencari kerja, budaya malas membaca, dan sebagainya. Buku adalah gudang ilmu, maka jika malas membaca bagaimana ilmu bisa diperoleh?

Beragam masalah di atas menjadi lebih rumit saat ditambah dengan mutu guru yang kurang baik. Kompetensi guru yang masih dipertanyakan menambah jalan terjal dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana mungkin para guru bisa meningkatkan kompetensi dan kualitas jika hak-hak mereka sering terabaikan.  

Maka bisa dibayangkan betapa banyak PR yang harus diselesaikan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Diperlukan kerja keras dan semua aspek agar penyelesaian masalah pendidikan bisa paripurna. Dibutuhkan keberanian dan kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Beranikah pemerintah melakukan hal itu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ysf)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar pendidikan/ Guru Besar Universitas Jakarta

Kita tidak bisa menyimpulkan kondisi pendidikan di Indonesia hanya dengan membandingkan dengan Vietnam, sebab memang tidak sama. Jadi tidak bisa kita membandingkan pendidikan di Indonesia dengan Vietnam. Jumlah penduduk Vietnam itu berapa ? Luas negaranya pun berapa? Kondisi geografisnya pun berbeda. Jadi kalau membandingkan pendidikan di Indonesia dan Vietnam tidak apple to apple.

Jumlah pelajar SD, SMP, SMU, SMK di Indonesia hampir 15 juta, melebihi jumlah penduduk Vietnam. Jadi yang mau dibandingkan apa? Tidak bisa kita membandingkan sesuatu yang memang tidak bisa dibandingkan. Apalagi yang diperbandingkan adalah dunia pendidikan yang mempunyai banyak faktor.

Pendidikan itu berhubungan dengan jumlah penduduk, maka kalau membandingkan carilah pembanding yang sama. Pendidikan juga berhubungan dengan sejarah. Sejarah Indonesia tentu saja berbeda dengan sejarah Vietnam. Negara-negara yang memberikan bantuan kepada Vietnam juga berbeda dengan Indonesia. Jadi data dari penelitian yang dilakukan oleh lembaga asing tidak bisa serta merta dijadikan pedoman. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pendidikan kita memang masih dalam upaya untuk memperbaiki keadaan, tapi di sisi lain kita banyak menghadapai tantangan. Dan memang persoalan yang kita hadapai cukup sulit. Maka jika ada survey yang menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia berada di bawah Vietnam, maka hal itu bisa jadi kritik bagi kita. Kita banyak berkutat pada hal-hal non substansial dibandingkan pada hal-hal yang lebih substansial, misalnya sejak 2012 kita masih disibukkan dengan perubahan kurikulum. Padahal yang lebih substansial adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi dan kualitas guru.  

Survey-survey yang dibuat oleh beberapa lembaga sebetulnya juga menunjukkan hal yang secara garis besar sama. Intinya adalah pendidikan di Indonesia masih jalan di tempat. Sehingga membaca survey yang dibuat oleh World Bank Education Global Practice itu sebetulnya bukan hal yang baru. Bahkan seolah menguatkan anggapan bahwa memang ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam pendidikan di Indonesia.

Memang butuh waktu yang tidak instan bagi kita untuk memperbaiki pendidikan. Anggaran pendidikan hanyalah salah satu dari komponen dalam usaha memperbaiki sistem pendidikan. Secanggih apapun kurikulumnya kalau kompetensi guru masih kurang baik pasti hasilnya juga tidak baik. Nah, selama ini peningkatan kompetensi guru masih belum maksimal.

Belum lagi jika dikaitkan dengan tantangan para guru di beberapa tahun mendatang. Sepuluh tahun lagi kita pasti dihadapkan pada era digital. Apakah para guru kita sudah mempunyai kompetensi untuk memasuki era digital? Ini menjadi penting sebab para siswa harus dipersiapkan untuk bisa menghadapi tantangan masa depan.

Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk peningkatan kompetensi guru sebetulnya sudah cukup. Namun  amat disayangkan bahwa dalam implementasinya anggaran itu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, misalnya membeli kendaraan, pengadaan rumah dan sebagainya. Padahal sebetulnya anggaran itu bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kompetensi guru, misalnya untuk  membeli buku, komputer atau biaya sekolah lanjutan, mungkin S2 dan sebagainya.

Memang diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bukan hanya tugas pemerintah tapi juga pihak lain seperti swasta dan perguruan tinggi. Swasta bisa berperan dengan mengoptimalkan kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan mengedepankan kegiatan yang bersifat edukatif. Sedangkan pihak perguruan tinggi bisa dengan mengoptimalkan memaksimalkan pelatihan, penelitian dan merespon berbagai tantangan global dalam sektor pendidikan. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Pendidikan

Sebetulnya World Bank Education Global Practice membuat tiga tingkatan negara, yaitu, negara dengan sistem pendidikan berkinerja tinggi, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan sebagainya. Kedua, negara dengan sistem pendidikan berkinerja di atas rata-rata, yaitu Cina dan Vietnam. Ketiga negara dengan sistem pendidikan berkinerja dibawah rata-rata, yaitu Malaysia, Indonesia, Philipina, dan sebagainya.

Jika Indonesia disebutkan berada di bawah Vietnam maka ada banyak hal yang perlu dipertanyakan, sebab jika dilihat lebih dalam sebenarnya Indonesia setara bahkan lebih tinggi dari negara-negara lain. Pada penelitian tersebut, World Bank Education Global Practice hanya mendasarkan penelitian pada matematika dan membaca. Belum lagi jika dilihat bahwa belum banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang mengikuti penelitian atau survey dari lembaga-lembaga internasional seperti Cambridge dan sebagainya. Maka perlu dipertanyakan sekolah mana yang menjadi object penelitian dari World Bank Education Global Practice itu. Jumlah sekolah di Indonesia sangat banyak dari Sabang sampai Merauke.

World Bank Education Global Practice cenderung mengumpulkan data di daerah yang tingkat pendidikannya masih belum tinggi, seperti di wilayah pedesaan atau wilayah timur Indonesia. Maka wajar kalau hasilnya tidak bagus. Jika penelitian tersebut dilaksanakan di kota-kota besar maka pasti hasilnya jauh lebih baik.

Selain itu salah satu aspek yang mempengaruhi anak bersekolah adalah stunting  atau kondisi gizi. Dalam bahasa yang lebih umum adalah aspek kesehatan. Nah, sayangnya penelitian World Bank Education Global Practice justru dilakukan di daerah dengan kondisi kesehatan yang kurang baik. Sehingga permasalahan sebetulnya bukan tentang sistem pendidikan tetapi permasalahan kesehatan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah World Bank Education Global Practice hanya mengumpulkan nilai dari kemampuan pelajar terhadap kemampuan matematika dan membaca.  Padahal dalam sistem pendidikan di Indonesia bukan hanya tentang matematika, sains dan membaca. Tapi ada juga aspek budi pekerti, agama, moral, dan sebagainya. Anak-anak di Australia, Singapura, Cina, Vietnam dan negara lain pada tingkat pendidikan dasar tidak mendapatkan materi tersebut. Mereka hanya fokus pada sains dan membaca.  

Belum lagi jika kita berbicara tentang pelajar-pelajar Indonesia yang berbasis pesantren dimana komponen pendidikan agamanya sangat banyak. Jika penilaian hanya difokuskan pada sains dan matematika, bisa jadi mereka kalah. Tapi manakala komponen lain ikut dinilai pasti mereka mendapat nilai yang tinggi.

Sehingga menurut saya hasil penelitian dari World Bank Education Global Practice tidak perlu terlalu dirisaukan. Sebab memang kondisi dan fokus penelitiannya berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen, Pengamat Pendidikan

Terlepas dari hasil penelitian dari World Bank Education Global Practice, memang harus diakui bahwa memang pendidikan di Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Oleh karena itu hasil penelitian dari World Bank Education Global Practice bisa dijadikan kritik atau penyemangat bagi kita untuk bisa mengejar ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara lain.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendidkan di Indonesia masih kalah daripada negara lain. Diantaranya faktor sarana dan prasarana pendidikan. Sudah kita ketahui bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang kurang layak bahkan hampir roboh. Selain itu jalan yang menuju sekolah juga banyak yang tidak layak. Hal ini tentu saja menurunkan minat dan semangat para siswa untuk belajar.

Kendala kedua adalah rendahnya minat baca pelajar di Indonesia. Hal ini tentu sangat berpengaruh mengingat banyak masih banyak materi pelajaran di Indonesia yang menggunakan sistem membaca dan menghafal.

Kendala selanjutnya dan yang paling penting adalah kompetensi dan kualitas guru di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting mengingat guru adalah ujung tombak dari sistem pendidikan. Jika mutu, kualitas dan kompetensi guru baik tentu akan berimbas pada peningkatan kualitas peserta didik di Indonesia.

Untuk itu program peningkatan kualitas pendidikan, baik dasar maupun menengah harus lebih ditingkatkan. Paling penting adalah peningkatan kompetensi guru. Perbanyak  training, workshop, dan peningkatan skill guru, terutama di wilayah terpencil. Program ini harus dilaksakan secara maksimal.

Selain itu  perbaikan sarana dan prasarana pendidikan perlu ditingkatkan. Semangat belajar siswa pasti akan meningkat jika sarana dan prasarana belajar lebih baik. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengubah cara pandang masyarakat, terutama orang tua tentang arti penting sekolah atau pendidikan.

Selama ini banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya dengan harapan agar mudah mencari kerja. Hal itu sah-sah saja karena memang orang bersekolah untuk meningkatkan taraf hidup atau dengan bahasa sederhana bisa mendapat pekerjaan yang layak. Tapi jangan sampai hal itu mematikan kreativitas anak didik.  

Namun yang perlu diperhartikan adalah pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya bukan hanya menjadi tugas pemerintah tapi berbagai kalangan juga harus terlibat, baik swasta, perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila