Pemprov DKI Jakarta Fasilitasi PKL Jualan di Trotoar, Boleh kah?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 26 October 2018 15:00
Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang di trotoar kawasan Jakarta Selatan. Tindakan ini lantas dianggap mengabaikan pejalan kaki, yang notabene memiliki hak penuh atas trotoar tersebut. Dengan demikian, pejalan kaki bukan hanya berjibaku dengan kendaraan kerap kali melintasi trotoar, tapi juga PKL yang berusaha mencari peruntungan.

Bukan kali pertama Pemprov DKI Jakarta mengizinkan PKL berdagang di trotoar. Usai Anies Baswedan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, bukan sekadar mengizinkan PKL menjajahkan dagangannya di trotoar, tapi Pemprov DKI Jakarta bahkan memblokir dua ruas jalan di Jati Baru, Tanah Abang. Pertengahan 2018, di atas ruas jalan yang diblokir itu dibangun jembatan multifungsi. Sembari pembangunan jembatan, tak ada evakuasi PKL yang berdagang di bawah konstruksi jembatan.

Awal 2018, Anies-Sandi izinkan PKL berjualan di trotoar kawasan Melawai Jakarta Selatan. Sebelum mengeluarkan hak diskresinya untuk melindungi sekitar 150 orang PKL, Sandi sempat bertanya kepada warga sekitar. Menurut pengakuan Sandi, warga sekitar Melawai membutuhkan keberadaan PKL yang sehari-hari menjajakan makanan dan minuman kebutuhan warga sekitar kawasan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi beberapa kali digugat karena berupaya melindungi PKL yang berjualan di trotoar. Dalam kasus PKL Tanah Abang dan Jaksel, Anies-Sandi dianggap menabrak 4 aturan. Keempat aturan itu yakni, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan Jalan Pasal 5 dan 7 yang mengatur fungsi jalan; UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007; serta Perda DKI Nomor 10 Tahun 2012.

Ada pendapat mengatakan, Anies-Sandi adalah kepala daerah yang paling sering menabrak aturan. Kepala daerah memang memiliki hak diskresi, yaitu kepala daerah melakukan tindakan untuk menjawab masalah konkrit di masyarakat, dan dimungkinkan menabrak peraturan yang ada. Namun apakah dalam kasus PKL diizinkan jualan di trotoar Kepala Daerah DKI Jakarta perlu untuk menggunakan hak diskresi tersebut?

Setelah dianggap sering menabrak peraturan, Anies masih juga memfasilitasi PKL di kawasan Jakarta Selatan untuk berjualan di trotoar. Apakah Anies akan kembali dilaporkan dan ditindak oleh aparat penegak hukum ketika menjalankan kebijakan yang menabrak aturan tersebut? Apakah Anies tersandera janji politik tertentu sehingga terus berupaya mengakomodir kepentingan PKL untuk berjualan di trotoar atau Gubernur DKI Jakarta itu memiliki keberpihakan kepada para PKL?

Di luar negeri, ada PKL yang diizinkan untuk menjajakan dagangannya di trotoar. Di Indonesia, penggunaan trotoar oleh PKL melanggar aturan. Tapi masih saja banyak PKL yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Apakal PKL diperbolehkan untuk memanfaatkan trotoar untuk menjajahkan dagangannya? Jika diperbolehkan, apakah pemerintah bisa mengatur PKL dan pejalan kaki yang sama-sama membutuhkan trotoar dengan fungsi yang berbeda?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Jika kita bicara mengenai fungsi trotoar, sejatinya trotoar itu adalah hak pejalan kaki. Namun, sebenarnya trotoar itu boleh juga digunakan oleh PKL. Seperti yang berlaku di Singapura, juga kota-kota lain di dunia.

Tapi, itu ada aturannya, bukan sembarangan. PKL yang diizinkan berdagang di trotoar itu yang siap saji. Baik makanan atau minuman, itu yang siap saji, jadi tidak ada lagi masak-masak di situ. Itu pun mereka tidak buka lapak atau berdiam di situ, melainkan mereka berjalan menjajahkan jualannya.

Trotoar yang digunakan pun dibatasi jumlahnya, bukan sepanjang trotoar itu. Nah, ketentuan yang di Jakarta menyalahi aturan, trotoar ditutupi semua. Jadi salah pemanfaatan trotoar di Jakarta untuk PKL berjualan.

Ya mungkin itu janji politik dari Gubernur DKI Jakarta. Tapi jika mengeluarkan kebijakan memfasilitasi PKL untuk berjualan di trotoar, itu keliru. Tidak boleh seperti itu, menyalahi aturan. Jika masyarakat atau komunitas ingin menuntut, bisa saja seperti yang di Tanah Abang.

Untuk Pemprov DKI Jakarta, sebaiknya janganlah banyak-banyak melanggar aturan. Sebaiknya suatu kebijakan ditelaah dulu sebelum diberlakukan atau diterapkan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya

Untuk lebih lanjut nanti silahkan ditanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta langsung. Tapi yang jelas fungsi trotoar dan jalan raya itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Misalnya trotoar itu diperuntukan bagi pejalan kaki atau pedestarian.

Untuk masalah Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi PKL berjualan di trotoar, nanti bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Kami dari kepolisian melakukan penindakan jika itu melanggar UU yang berlaku. Dilihat dulu itu berkaitannya dengan peraturan yang mana.

Nah, kalau soal memfasilitasi PKL untuk berjualan, itu menjadi ranahnya Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Karena itu berkaitan dengan Perda DKI, maka PPNS DKI sebagai ujung tombak pelaksana perda lah yang akan menindak. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Mimpi Komunikasi Politik Bisa Lancar             Prioritaskan Revitalisasi Industri             Dukung Investasi UKM Naikkan Daya Saing             Aparat Terlalu Berlebihan             Semua Harus Menahan Diri             Dunia Usaha Tunggu Kepastian             Stabilitas Sangat Berdampak Pada Ekonomi             Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi             Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain             Semangat Reformasi Perpajakan