Pembubaran Kopertis, Bisakah Menghapus Dikotomi PTN - PTS ?
berita
Humaniora
Sumber Foto : tagar.id (gie/watyutink.com) 03 August 2018 09:00
Perbaikan kualitas sumber daya manusia adalah kunci bagi Indonesia untuk memasuki era persaingan global. Pendidikan tinggi menjadi hal yang wajib bagi generasi muda untuk memasuki era revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Sudah bukan saatnya hanya mengandalkan ijazah SMA, minimal gelar Sarjana harus dimiliki.

Setiap tahun jumlah peserta SNMPTN dan SBMPTN terus bertambah. Para lulusan SMA berebut kursi di 122 PTN (Perguruan Tinggi Negeri) di seluruh Indonesia. Rasa sedih bercampur kecewa jika gagal diterima di PTN. Mengapa harus kecewa? Bukankah para lulusan SMA itu bisa masuk PTS (Perguruan Tinggi Swasta).

Sudah bukan rahasia lagi hingga saat ini PTS masih dipandang sebelah mata. PTS masih kalah populer dibandingkan PTN. Beragam alasan mengapa PTN lebih digemari. Biaya yang lebih murah seringkali menjadi alasannya. Sebetulnya alasan itu sudah tidak lagi berlaku. Pasalnya biaya di PTN kini tidak lagi bisa dibilang murah.

Alasan berikutnya adalah gengsi. Meski beberapa PTS kini memiliki kualitas yang cukup baik tapi dari segi prestise kuliah di UI, UGM, atau ITB masing dianggap lebih mentereng. Selain itu sarana dan prasarana PTN juga dirasa lebih baik dibanding PTS. Untuk alasan ini yang dimaksud tentu bukan PTS di kota besar. Sarana dan prasarana yang kurang memadai banyak dilihat di PTS yang berada di kota-kota pinggiran. Bentuk bangunannya pun kadang tak beda dengan SMA.

Selain alasan tersebut masih ada beberapa hal yang mendasari lulusan SMA lebih memilih PTN dibandingkan PTS. Berbagai alasan tersebut seolah memunculkan dikotomi antara PTN dan PTS. Padahal sejatinya kehadiran PTS dapat menampung lulusan SMA yang tidak diterima di PTN. Dengan jumlah sekitar 3000 lembaga tentu saja PTS mampu menampung lebih banyak mahasiswa.

Dikotomi PTS dan PTS diperparah dengan perlakuan pemerintah yang berbeda. Soal bantuan atau hibah salah satu contohnya. Untuk PTN hibah penelitian dalam bentuk block grant. Sedangkan untuk PTS diberikan secara kompetitif melalui usulan project proposal. Bantuan atau hibah kepada PTN bisa mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Sedangkan untuk PTS hanya sekitar 200-an juta rupiah.

Menristek Dikti Muhamad Nasir mengatakan sudah saatnya dikotomi PTN dan PTS dihilangkan. Sudah banyak PTS yang mendapatkan akreditasi A. Artinya kualitas PTS sama dengan PTN. Saat ini mutu menjadi tujuan utama sebuah perguruan tinggi dan akreditasi salah satu tolok ukurnya.

Usaha Kemenristek Dikti menghapus dikotomi tersebut juga diwujudkan dengan menghapus Koordinasi Perguruaan Tinggi Swasta (Kopertis) dan diganti menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti). Selama ini Kopertis dinilai sebagai penghambat perkembangan PTS. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi  Djatmiko mengatakan keberadaan Kopertis justru memunculkan ‘raja-raja’ kecil yang justru kontraproduktif dengan upaya PTS memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Namun sayangnya L2Dikti yang resmi beroperasi sejak 26 Juli 2018 ini belum dilengkapi petunjuk teknis (juknis). Budi Djatmiko mengharapkan Kemenristek Dikti segera membuat juknis L2Dikti. Dikhawatirkan tanpa adanya juknis, L2Dikti tak ada bedanya dengan Kopertis.

Tentu publik menantikan peran L2Dikti dalam meningkatkan perguruan tinggi, khususnya PTS. Mampukan L2Dikti menghapus dikotomi PTN-PTS yang sudah terlanjur ada. Mampukah L2Dikti berperan lebih besar daripada Kopertis?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen FISIPOL, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Ada dua hal yang menurut saya sangat penting. Pertama, peran negara untuk memperoleh mandat bagi kepentingan menjalankan kewajibannya maka harus ada sarana yang tepat. Ketika fungsi itu dijalankan melalui birokrasi pelayanan maka kata kuncinya adalah sejauh mana bisa menjadi katalis untuk kepentingan tersebut. Saat ini hal itu dirasakan mendesak.  

Ketika fungsi itu bisa dijalankan dengan baik, apakah PTN dan PTS bisa mendapatkan keseimbangan? Di sini kita bisa sadar bahwa kemampuan koproduksi dari PTS pasti berbeda dengan PTN. Jika ada program katalis yang afirmasi maka hal ini baik sekali.

Kedua, keberpihakan atau afirmasi harus ditunjukkan secara lebih kuat. Kolaborasi antara pihak yang kuat dan pihak yang perlu afirmasi harus lebih bermakna. Perlu dilihat sejauh mana katalis ini bisa berfungsi lebih kongkrit.  

Hal ini penting mengingat yang kita hadapi adalah globalisasi, jadi tidak bisa dilepaskan. PTN pun harus bisa diukur untuk bisa berkolabirasi. Bukan justru mengambil peran yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh mereka. Contohnya dalam program-program vokasi yang seharusnya bisa dilakukan oleh PTS. Jika memang kapasitasnya belum memadai maka bukan hanya dilakukan empowerment tapi beyond empowerment, artinya bukan sekedar memberikan kesempatan tapi lebih dari itu.

Berbicara tentang kondisi saat ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan PTN disatu sisi lebih baik. Kapasitasnya pun lebih baik jika dibandingkan dengan PTS. Hal ini merupakan turunan dari kebijakan afirmasi. Jadi social policy untuk mempercayai PTS bisa memainkan peran yang lebih besar.

Citra kemapanan perguruan tinggi juga memiliki peran yang besar. Hal ini tentu lebih menguntungkan PTN yang memang nama dan citranya sudah tertanam di masyarakat. Meskipun saat ini sudah banyak PTS yang tingkat kemapanannya sama dengan PTN, tapi faktor-faktor lain, seperti sejarah, nama besar dan sebagainya membuat PTN lebih diminati.

Seharusnya pemerintah menyadari hal itu, baik aparat di pusat maupun yang dilapangan. Di sinilah dibutuhkan kolaborasi antar pihak untuk bersama-sama mendengar dan bekerja. Selain itu peran perguruan tinggi harus dipetakan dengan baik. Kebijakan yang tidak harmonis harus dibuat lebih harmonis.

Negara juga harus berperan dalam memberikan penyadaran tentang bagaimana substansi dan kebutuhan mutu sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi persaingan global. Terlebih saat ini persaingannya bukan hanya antara PTN dan PTS, tapi juga dengan perguruan tinggi asing yang saat ini sudah masuk ke Indonesia, meski dalam bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri.

Kondisi ini yang jauh lebih penting untuk dipahami. Pasalnya, hal ini menyangkut perjuangan dan cita-cita luhur para pendiri bangsa, agar sumber daya dalam negeri dan anak bangsa bisa lebih berperan dalam pembangunan dan persaingan dikancah global. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Jurnalis, Dosen

Pembentukan L2DIKTI adalah perintah UU No 12 Tahun 2012 yang mengamanatkan semua urusan administrasi, laporan, dan kegiatan dipermudah. Sebelumnya, segara urusan administrasi PTS dilakukan oleh Kopertis di tiap-tiap wilayah atau provinsi. Sedangkan urusan administrasi PTN dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Negeri. Saat ini urusan administrasi baik PTN maupun PTS dilakukan oleh L2DIKTI.

Harus diakui sampai saat ini masih berkembang anggapan PTN dan PTS berbeda. Masih ada anggapan PTN lebih berkualitas daripada PTS. Padahal sebetulnya PTN dan PTS sama. Keduanya adalah anak pemerintah yang harus diayomi dan dibina. Kemenristek Dikti memperlakukan keduanya pun sama, baik dalam hal perlakuan maupun bantuan.

Perbedaan yang seolah ada dan berkembang di masyarakat lebih dikarenakan faktor sejarah masa lampau. Perbedaan itu juga disebabkan quota atau jumlah penerimaan mahasiswa di PTN yang terbatas. Itulah sebabnya untuk bisa diterima di PTN harus melalui proses penyaringan yang dahulu dikenal dengan nama Perintis, Sipenmaru, UMPTN dan sekarang bernama SBMPTN.  

Hal lain yang dianggap pembeda PTN dan PTS adalah biaya kuliah. Di masa lalu memang biaya kuliah di PTN lebih murah. Namun seiring perkembangan zaman dan era keterbukaan informasi kondisinya kini berbeda. Di kalangan masyarakat atas atau golongan mampu saat ini cenderung memasukkan anaknya kuliah di luar negeri. Jika tidak, mereka lebih suka kuliah di PTS yang tergolong ‘elite’.

Bagi golongan menengah bisa jadi lebih acceptable kuliah di PTN karena beberapa hal, misalnya fasilitas yang sudah tercukupi oleh pemerintah. Selain itu PTN yang sudah lama ada, tentu mempunyai alumni yang lebih banyak. Jaringan dan ikatan antar alumni seringkali menjadi daya tarik calon mahasiswa. Diharapkan setelah lulus para alumni bisa ‘menarik’ adik kelasnya bekerja di perusahaan yang diharapkan.

Untuk itu pemerintah berusaha menghapus dikotomi PTN-PTS. Terlebih saat ini kita sudah memasuki era keterbukaan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Salah satunya dengan anjuran pemerintah kepada masyarakat, khususnya generasi muda untuk kuliah dimana saja,di dalam negeri, baik PTN atau PTS.

Saat ini pemerintah juga mendorong pendidikan bidang vokasi, yaitu pendidikan yang siap pakai dan siap kerja. Pemerintah sedang mendorong pengembangan pendidikan vokasi melalui Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Diploma Tiga.

Disamping itu saat ini Kemenristek Dikti mengembangkan Sistem Informasi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi (SILEMKERMA)yang bertujuan mengadakan standarisasi perguruan tinggi. SILEMKERMA telah menentukan berapa jumlah dosen disetiap program studi, berapa jumlah guru besarnya, berapa jumlah profesornya, dan sebagainya. Pemerintah mendorong perguruan tinggi yang belum bisa mencapai standar tersebut aktif menyekolahkan para dosennya.

Kemenristek Dikti juga telah menghapus status PTS di masa lalu yang terbagi menjadi tercatat, diakui, dan disamakan. Sejak 2012 standarisasi perguruan tinggi melalu sistem akreditasi. Baik PTN maupun PTS diwajibkan memiliki akreditasi minimal B.    

Standarisasi ini diharapkan menghapus keraguan masyarakat tentang kualitas perguruan tinggi dan menghapus dikotomi PTN-PTS. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang setara dengan kesehatan. Layanan kesehatan kepada masyarakat direpresentasikan salah satunya dengan kehadiran rumah sakit, sedangkan layanan pendidikan kepada masyarakat direpresentasikan salah satunya dengan sekolah yang di dalamnya termasuk perguruan tinggi. Keduanya baik rumah sakit maupun perguruan tinggi ada yang berstatus milik swasta dan ada yang berstatus milik pemerintah. Meski demikian ada persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Umumnya masyarakat cenderung memilih rumah sakit swasta untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas daripada rumah sakit pemerintah, meski sekarang sudah banyak rumah sakit pemerintah yang berbenah meningkatkan kualitasnya. Sebaliknya untuk mendapatkan layanan pendidikan masyarakat pada umumnya cenderung memilih sekolah negeri dibanding sekolah swasta apalagi perguruan tinggi negeri dibanding perguruan tinggi swasta.

Alasan adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap dua jenis lembaga milik pemerintah dan swasta tersebut adalah alasan kualitas dalam artian luas. Setidaknya ada dua komponen kualitas layanan yang dinilai masyarakat dalam memilih lembaga penyedia layanan tersebut di atas. Komponen fasilitas-sarpras (infrastruktur) dan komponen sistem pendukung termasuk sumberdaya manusia. Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit maupun perguruan tinggi harus menyentuh komponen-komponen tersebut.

Hanya pada perguruan tinggi dirasakan perlu adanya institusi koordinasi, yakni kopertis, agar layanan pendidikan pada masyarakat dapat dikendalikan atau diawasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sedangkan untuk rumah sakit tidak dirasa perlu adanya institusi koordinasi semacam itu, misalnya koordinasi rumah sakit swasta, dan ini kemungkinan dengan alasan jumlah rumah sakit yang lebih sedikit dari perguruan tinggi serta alasan-alasan lainnya. Namun setidaknya rumah sakit swasta berbesar hari tidak perlu memikirkan keruwetan birokrasi pemerintah dengan adanya institusi koordinasi seperti di perguruan tinggi swasta.

Sekarang, keberadaan insititusi koordinasi perguruan tinggi direvitalisasi dengan adanya institusi baru Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti). Ditilik dari nama lembaga, maka fungsinya bukan lagi koordinasi namun layanan sehingga menjadi penting dan prasyarat mutlak keberhasilan lembaga ini adalah perubahan mental para pegawai L2Dikti yang harus berorientasi pada layanan. Perguruan tinggi swasta merupakan pihak yang harus menerima layanan bukan sebaliknya menjadi 'suruhan' para pegawai L2Dikti. Hal ini lebih sukar katimbang sekedar ganti nama dari Kopertis menjadi L2Dikti. Kunci perubahan ini ada pada pimpinan L2Dikti karena pimpinan yang menjadi teladan pelayan akan 'memaksa' segenap anak buahnya ikut juga melayani dan ini harus konsisten karena kultur melayani tidak didapat dalam sekejab. Merit system dengan kejelasan reward dan punishment menjadi salah satu penjaga proses terbentuknya L2Dikti yang melayani.

Penerapan teknologi informasi yang terus menerus diperbarui dalam layanan L2Dikti kepada perguruan tinggi swasta adalah mutlak dan harus didukung Kemenristekdikti. L2Dikti perlu diberi keleluasaan menjalin kerjasama dengan pihak internasional terlebih dalam era kuliah on-line yang dapat lintas batas negara. Hal ini juga harus diantisipasi L2Dikti dalam pengembangan perguruan tinggi swasta di Indonesia di era milenial.

Keberadaaan L2Dikti dengan spirit baru harus dapat mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta baik dari sisi infrastruktur maupun SDM sehingga masyarakat mau memilih layanan pendidikan di perguruan tinggi swasta yang kualitasnya tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Soedirman

Tujuan pembentukan L2DIKTI sebagai upaya meningkatkan layanan pendidikan tinggi sebagai amanat UU No 12 Tahun 2012, memang sudah menjadi keharusan bahkan boleh dikatakan agak terlambat. Pasalnya pendidikan tinggi adalah sesuatu yang sangat penting bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda.

Pendidikan tinggi tidak hanya tentang biaya dan kualitas. Saat ini biaya perkuliahan antara PTN dan PTS sudah relatif sama. Kualitas pun saat ini sudah banyak PTS yang  mendapatkan akreditasi A. Artinya dari segi kualitas PTS tidak kalah bahkan ada yang lebih baik dari PTN.

Tapi harus diakui sampai saat ini dikotomi PTN-PTS masih ada. Pasalnya perguruan tinggi tidak hanya tentang biaya dan kualitas, tapi ada hal-hal yang lain, misalnya, image. Diterima di PTN yang tingkat persaingannya ketat bisa menjadi sebuah kebanggan bagi mahasiswa. Pasar tenaga kerja juga masih lebih mempercayai lulusan PTN daripada PTS.

Kondisi ini diperparah dengan masih adanya PTS yang menyelenggarakan proses perkuliahan secara tidak semestinya. Beberapa saat yang lalu bahkan ada beberapa PTS yang ditutup karena akreditasinya rendah.

Keberadaan L2DIKTI diharapkan dapat mengurangi dikotomi PTN-PTS meskipun hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Untuk itu PTS tidak bisa hanya mengandalkan L2DIKTI. PTS harus berusaha menghapus dikotomi tersebut. Caranya dengan meningkatkan mutu dan kualitas. Jika mutu PTS semakin baik maka kualitas alumninya pun akan semakin baik.

Selain itu diharapkan PTS tidak mudah menerima dan meluluskan mahasiswa. Kecenderungan masyarakat justru memilih perguruan tinggi yang sulit masuknya. Sebaliknya perguruan tinggi yang masuk dan lulusnya mudah dianggap sebagai perguruan tinggi gampangan atau abal-abal. Tentu masyarakat tidak akan memilih perguruan tinggi seperti ini.

Jika berbagai hal tersebut dilakukan niscaya dikotomi PTN-PTS akan hilang dengan sendirinya. Tapi sekali lagi butuh waktu yang tidak singkat. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu             Ketergantungan Minyak Tinggi, Cadangan Menipis             Kepastian Regulasi Sektor Migas             Efektifkan Student Loan Debt             Pemberian Gelar 'Bapak Pembangunan Desa' Wajar             Pasar Domestik Mulai Kontraksi             Pembenahan Ekspor Impor Mulai dari Validasi Data             Pembangunan yang Memandirikan Desa Masih Jadi Tantangan