Pejalan Kaki Dirampas Haknya, Tak Ada yang Bela
berita
Humaniora
Sumber Foto :beritatrans.com (gie/watyutink.com) 05 October 2018 17:30
Dua bulan lalu, beredar video oknum driver ojek online (ojol) cekcok mulut dengan pejalan kaki, yang berujung pada pemukulan. Itu terjadi lantaran oknum driver ojol tak terima ditegur ketika melintas di trotoar yang diperuntukan bagi pejalan kaki. Tak ada petugas di sekitar lokasi kejadian yang membela si pejalan kaki, atau melerai pertikaian antar keduanya. Belakangan oknum driver ojol melakukan pembelaan diri, tapi tetap saja netizen menganggap dia bersalah.

Kemacetan di sejumlah ruas jalan ibu kota, membuat pengendara kendaraan bermotor seperti oknum driver ojol berupaya mencari jalan pintas. Trotoar sering kali dilintasi pengendara kendaraan bermotor untuk menghindari kemacetan. Tindakan pengendara itu sering membuat pejalan kaki merasa terganggu, bahkan mengancam nyawa para pejalan kaki.

Pada 2017 PT Jasa Raharja mencatat bahwa penerima santunan dari kelompok pejalan kaki mencapai 19.337 orang. Sebesar 15,88 persen kecelakaan lalu lintas mengakibatkan pejalan kaki cedera ringan, parah bahkan kehilangan nyawa. Pada 2018, data WHO menyebutkan 22 persen korban kecelakaan, adalah pejalan kaki. Di Indonesia dan dunia, pejalan kaki menempati urutan kedua terbanyak menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Secara peraturan, pejalan kaki dilindungi Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 284 menyebutkan pengendara yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda  dijerat pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Namun masih ada saja pengendara yang melintasi dan merebut hak pejalan kaki.

Selain itu pejalan kaki terkadang harus melintasi bahu jalan untuk melewati ojol juga angkot yang mangkal di trotoar. Rambu terpapang jelas, namun mereka acuh dan tetap menunggu penumpang di trotoar. Pejalan kaki haknya dirampas, tak bisa buat apa-apa. Jika ada keberanian menegur, pasti akan disemprot pengendara seperti pejalan kaki yang terlibat cekcok dengan oknum driver ojol. Lantas, di mana aparat penegak hukum yang harusnya membela pejalan kaki?

UU telah mengatur pelanggaran yang membahayakan pejalan kaki, tapi negara absen dalam melaksanakan UU tersebut. Itu berdampak pada banyak pengendara merampas hak pejalan kaki, yang kemudian menjadi salah satu pemicu konflik horizontal. Seperti konflik antar oknum driver ojol dan pejalan kaki. Apakah negara kekurangan aparat untuk menjalankan UU tersebut?  

Di lain sisi, minimnya pembangunan fasilitas trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan zebra cross, memunculkan anggapan kebijakan pemangku kepentingan yang berpihak pada pejalan kaki masih setengah hati. Pembangunan infrastruktur jalan memang sudah dibangun, tapi ada anggapan pembangunan itu setengah hati, kurang merata dan belum memenuhi hak-hak pejalan kaki. Apa yang menyebabkan pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki kurang diperhatikan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Sejumlah titik di DKI Jakarta, seperti di Roxy, Harmoni dan Jatinegara, trotar beralih fungsi menjadi lahan parkir dan tempat berjualan. Padahal trotoar adalah mutlak atau absolut milik pejakan kaki. Perda dan pergub sudah mengatur tentang fungsi trotoar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas mengawal perda dan pergub tersebut. Namun trotoar masih disalah gunakan karena lemahnya penegakan hukum dalam bagian itu.

Ada banyak penyebab beralih fungsinya trotoar, salah satunya karena bangunan terlalu mepet dengan jalan dan lahan parkir tidak disediakan. Akhirnya, orang memanfaatkan trotoar sebagai lahan parkir alternatif. Untuk mengakhiri itu, ya harus dilakukan pembenahan secara total. Termasuk, mungkin membongkar bangunan yang terlalu mepet dengan jalan. Namun untuk melakukan itu semua, dibutuhkan political will dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Satpol PP sebagai pengawal perda dan pergub, harus disoroti lagi. Bagaimana manajemen mereka secara internal. Mereka punya semua yang dibutuhkan untuk melakukan penindakan terhadap oknum yang melanggar perda dan pergub tadi. Punya anggaran, ada personil dan alat. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan itu untuk menegakan peraturan.

Jika terjadi pembiaran beralih fungsinya trotoar, tidak menutup kemungkinan letupan-letupan kecil bahkan besar bisa terjadi di jalanan. Pejalan kaki yang haknya dirampas menegur pengendara kendaraan bermotor, pengendara tidak terima, terciptalah konflik. Masalah ini harus diakhiri dengan peran aktif dari aparat penegak hukum, di tingkatan Pemprov Satpol PP. Kembalikan hak-hak pejalan kaki.

Trotoar itu fungsinya bukan hanya untuk menunggu bus atau berjalan saja, tapi ada interaksi antar warga di situ. Makanya disediakan bangku-bangku, sehingga warga Jakarta bisa saling berinteraksi sosial di trotoar itu. Tapi bagaimana interaksi sosial mau dilakukan, jika trotoarnya digunakan sebagai lahan parkir dan dilintasi kendaraan.

Bahkan di sejumlah titik,seperti di Harmoni arah Pasar Baru, itu trotoarnya sering dibongkar untuk proyek galian kabel, saluran air dan sebagainya. Itu kan tidak praktis, dan dampaknya merugikan bagi pejalan kaki. Jadi perlu saya kira kita menyototi hak-hak pejalan kaki yang selama ini dirampas dan sering diabaikan.

Pada saat kampanye, pak Gubernur Anies Baswedan mengusung slogan “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”, untuk menciptakan kota yang maju, infrastruktur penunjangnya harus baik. Trotoar salah satu infrastruktur penunjang itu, jadi perlu diuat yang baik dan bagus. Jangan dibuat trotoar yang kualitasnya, baru beberapa bulan saja sudah rusak lantai-lantainya. Bahkan mencelakanan warga yang melintas.

Selain itu berjalan kaki itu menyehatkan dan membahagiakan, jika tidak ada gangguan atau ancaman dari kendaraan bermotor yang melintasi jalan raya. Jadi political will dari Gubernur, dan Wakil Gubernur yang mempunyai peran sebagai pengatur atau komandan di DKI Jakarta diperlukan, untuk mengembalikan fungsi trotoar. Sehingga benar-benar bahagia para pejalan kaki yang ada di DKI Jakarta. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat transportasi

Sejumlah trotoar di Jakarta, seperti di Seberang Balaikota, Jl. Kebon Sirih dan depan RSCM sudah dibuat penghalang bagi sepeda motor. Itu cukup membantu menghalangi sepeda motor yang hendak melintasi trotoar tersebut. 

Hendaknya semua trotoar dibuat penghalang seperti itu, sehingga tidak diperlukan lagi personil aparat penegak hukum yang harus menjaga sepeda motor melintasi trotoar. Itu juga melindungi pejalan kaki dari bahaya sepeda motor yang melintasi trotoar.

Nah, pembangunan trotoar merupakan tanggung jawab dari pada Pemda. Namun, jangan bertanya bsiapa yang membangun trotoar tersebut. Jangan perhatikan siapa yang membangun trotoar itu, tapi perhatikan apa manfaatnya untuk masyarakat.

Data terakhir belum diketahui, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi setidaknya, penataan trotoar harus berlanjut dan lebih gencar dilakukan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu