Pajak Perfilman Mencekik Film Maker Nasional
berita
Humaniora

Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

10 August 2018 15:00

Peraturan pajak pemerintah pusat, dianggap mencekik para pembuat film Tanah Air. Karena mereka dikenakan pajak berlapis, yang mencakup penyewaan alat, honor pemain dan kru, iklan, distribusi, hingga pajak daerah untuk pemutaran di gedung bioskop dan sebagainya.

Ketika puluhan negara maju dan berkembang memberikan insentif kepada para pembuat film, Indonesia justru tidak sama sekali. Film maker di Indonesia malah dibebankan dengan pajak yang bisa membunuh perfilman nasional.

Bahkan seorang sutradara kawakan, Hanung Bramantyo, pernah mengatakan bahwa film nasional telah dibunuh oleh pemerintahnya sendiri. Bagaimana tidak, kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah dianggap tidak adil bagi industri perfilman nasional. Jadi, insentif apa yang bisa diberikan pemerintah agar film nasional berkembang?

Faktanya, pajak film nasional lebih tinggi dibanding pajak film impor. Artinya, lebih murah membeli dibanding membuat. Pada akhirnya, perfilman dalam negeri  jutsru dikuasai oleh film asing. Bahkan perbandingannya pun cukup jauh, jika film dalam negeri yang beredar berjumlah 80, film impor berjumlah 200. Apakah hal itu wajar?

Bahkan pemerintah daerah juga membebani pajak tiket bioskop, mulai dari 10 hingga 25 persen dari harga tiket yang dijual. Hal itu membuat para film maker mendapatkan hasil yang tak seberapa. Padahal pajak yang diambil pemerintah pun tidak digunakan untuk membantu memodali para pembuat film. Pertanyaannya, bagaimana perfilman Indonesia bisa maju dan bersaing dengan film asing?

Upaya pemerintah menurunkan pajak perfilman menjadi 5 persen memang sedikit membantu para produser tanah air yang sudah memiliki nama. Tapi bagaimana dengan nasib para pembuat film dengan modal sedikit atau bahkan tidak memiliki modal?

Ada banyak sineas muda di Indonesia dari kalangan pelajar SMA/SMK dan mahasiswa yang berlomba-lomba menghasilkan karya yang independen melalui film indie tanpa berorientasi pada tren atau pasar. Namun mereka mengalami kesulitan dalam dana untuk mendistribusikannya, karena tidak dinaungi oleh perusahaan apa pun.

Jumlah mereka juga tidak sedikit, hal itu dapat terlihat dari jumlah sineas muda yang mencoba untuk mendistribusikan karyanya ke berbagai festival film, khususnya festival film pendek. Namun dari sekian banyak film maker yang memiliki antusiasme tinggi, hanya sedikit yang mampu menembus industri film yang sesungguhnya.

Jadi, apa yang harus dilakukan insan film nasional yang dibebankan dengan pajak yang tinggi agar tetap hidup dan bertahan? Serta bagaimana mendorong para sineas muda untuk terus berkarya di tengah krisisnya perfilman nasional?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Penyutradaraan dan Penciptaan Seni Videografi di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Paling tidak ada kepedulian mencari celah untuk berkarya film dengan tidak terbebani pajak yang relatif tinggi. Saya memang bukan pengamat pajak khususnya dalam perfilman.

Tetapi praduga saya adalah mereka para produser industri film yang merasakan berat tidaknya besaran pajak. Namun bagi para pemula misalnya tingkat SMK/SMA mungkin  belum mempersoalkan masalah pajak. Karena belum masuk dalam lingkaran industri film.

Isu film nasional telah dibunuh oleh pemerintahnya sendiri yang dilontarkan Mas Hanung ditahun 2010 memang membawa dampak positif dimasa itu. Tetapi di era belakangan ini saya pernah membaca bahwa Pemerintah Daerah Bekasi di tahun 2017 telah menurunkan pajak hiburan film menjadi 5 persen. Itu hasil upaya dari Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI), dan juga merambah ke derah lain.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah punya kewenangan sendiri  dalam melakukan kebijakkan aturan. Pemerintah daerah wajib membantu pertumbuhan film Indonesia, tercantum dalam UU Perfilman no 33 Tahun 2009.

Pemda DIY sepertinya sudah beberapa kali memberikan stimulan atau bantuan dana bagi fillm maker muda dengan DANAIS nya, itu sebagai contoh kecil saja. Semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Idealisme berkarya kadang mengabaikan banyak sedikitnya resiko. Tapi di dunia industri harus berhitung untung dan rugi. Selamat berfilm ria. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi