Nunggak SPP Disuruh Push-Up, Hukuman yang Mendidik?
berita
Humaniora
ilustrasi watyutink.com 02 February 2019 09:30
Watytutink.com - Kabar tak enak kembali terdengar dari dunia pendidikan. Seorang siswi Kelas IV SDIT Bina Mujtama, dilaporkan mengalami trauma setelah mendapatkan hukuman dari gurunya berupa push-up hingga 100 kali karena nunggak membayar SPP. Mirisnya, bukan hanya sekali itu siswa berinisial G (10) mendapatkan hukuman serupa karena persoalan yang sama.

Pihak sekolah sendiri telah membenarkan masalah itu dan mengatakan bahwa hukuman itu merupakan bagian dari shock therapy agar siswi tersebut segera melunasi tunggakan SPP. Hukuman itu diberikan langsung oleh kepala sekolah saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Tak hanya itu, mereka juga berdalih bahwa hukuman push up diberikan untuk mendisiplinkan siwa atau siswi yang telat membayar SPP, dengan alasan agar orangtua murid segera datang ke sekolah. Pertanyaannya, mengapa anak dibebankan terkait urusan administrasi yang seharusnya menjadi urusan wali murid?

Terlepas dari persoalan mengenai apakah siswi tersebut menyalahgunakan uang SPP yang mungkin sudah diberikan orangtuanya, atau memang siswi berinisial G itu berasal dari keluarga tak mampu, apakah memberikan hukuman semacam itu merupakan cara yang mendidik? Tidakkah hal itu akan mempengaruhi mental anak?

Jika kenyataannya siswi tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu, secara tidak langsung dia akan menanggung beban yang berat, seperti rasa malu yang ia dapat karena belum membayar SPP, dan mendapatkan hukuman push-up. Lantas, perlukah pihak sekolah berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk mencari solusi agar siswa kurang mampu bisa mendapatkan bantuan?

Hak anak di lingkungan sekolah juga pada dasarnya jelas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lalu, apakah tindakan kepala sekolah itu melanggar hak anak? Adakah solusi agar kejadian serupa tak terjadi lagi? Dan, bukankah masalah ini bisa diselesaikan dengan kartu Indonesia Pintar?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Kasus siswi 10 tahun berinisial GNS yang trauma tak mau sekolah usai dihukum push-up oleh Kepala Sekolah SDIT Bina Mujtama Bojonggede, Kabupaten Bogor, lantaran sang siswi menunggak iuran SPP, merupakan salah satu bentuk variasi keniscayaan ketika praktek liberalisasi dan komersialisasi dunia pendidikan diterapkan.

Bentuk keniscayaan buruk lain yang yang menjadi buah praktik liberalisasi dan komersialisasi dunia pendidikan amat beragam. Diantaranya, akan semakin banyaknya anak putus sekolah lantaran biaya pendidikan semakin tak terjangkau. Kemudian nantinya dapat menciptakan SDM rendah pada anak-anak pewaris negeri.

Dalam konteks tersebut sesungguhnya liberalisasi dan komersialisasi sektor pendidikan merupakan mesin sosial andalan guna merawat dan melanggengkan ketimpangan sosial yang mampu memastikan pasokan tenaga kerja murah di tengah masyarakat.

Dalam perspektif pendidikan yang menumbuhkan cinta dan karakter positif bagi peserta didik, cara mendisiplinkan peserta didik penunggak SPP dengan menghukum push up, maupun penghukuman lain yang terkesan merendahkan harkat dan martabat peserta didik merupakan cermin miskinnya metode dan daya solutif seorang pendidik dalam mengatasi masalahyang dialami peserta didiknya. Tindakan itu tentu dapat menimbulkan trauma bagi korban, sehingga peserta didik akan menganggap sekolah jauh dari kata mengasyikkan dan tidak memartabatkan.

Mungkin saja sebagai pendidik, si kepala sekolah itu sangat paham pada metode, teori-teori bahkan aturan-aturan tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang pendidik yang baik dan mampu diteladani peserta didiknya.

Namun karena iklim dalam praktik pendidikan di sekolah tempatnya bekerja ternyata meletakkan uang pembayaran SPP peserta didiknya sebagai landasan bagi pemberian pelayanan pendidikan yang memanusiakan, maka segala pemahaman, metode, teori dan aturan-aturan di dunia pendidikan itu pun akhirnya gagap  dan lenyap untuk dipraktikkannya.

Solusi untuk kasus-kasus seperti itu diantaranya adalah bahwa setiap pemerintah daerah harus membentuk Komite Pendidikan Daerah, yang salah satu tugasnya adalah menerima dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat dan institusi pendidikan tentang pelbagai masalah yang dihadapi peserta didik, maupun masalah yang dihadapi anak-anak usia sekolah, namun putus sekolah.

Ketika Komite Pendidikan Daerah itu menerima sebuah laporan, misalnya, tentang adanya tunggakan SPP dari seorang murid, maka harus disolusikan segera. Seperti memberikan KIP (Kartu Indonesia pintar), beasiswa dari pemerintah daerah, atau bisa juga dengan mengarahkan beasiswa dari pihak swasta kepada siswa yang bersangkutan.

Akan tetapi upaya itu pun harus diiringi dengan langkah-langkah besar sistemik yang berorientasi pada pelenyapan watak liberalisme dan komersialisasi di dalam dunia pendidiian kita. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar dan Aktivis Pendidikan

Selama ini guru kerap beranggapan bahwa dalam dunia pendidikan siswa atau siswi harus diberikan hukuman ketika mereka berbuat salah atau kurang disiplin, dan memberikan reward atau penghargaan ketika mereka berprestasi. Hal itu lah yang selalu digunakan guru dengan alasan untuk mendidik muridnya.

Namun pada dasarnya, hukuman yang dapat memberatkan siswa sudah ditentang sejak lama. Seperti yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara yang mengingatkan bahwa guru harus berhati-hati jika berbicara soal hukuman kepada murid. Jika memang diperlukan, maka sebaiknya guru memberikan hukuman yang masuk akal dan tidak membuat takut siswa.

Dalam hal ini ada baiknya jika guru merujuk pada apa yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Contohnya apabila ada murid yang telat datang ke sekolah, biasanya guru akan memberikan hukuman seperti menulis perjanjian, membersihkan kelas, berdiri di depan kelas dan sebagainya. Padahal cara memberikan hukuman yang tepat apabila murid datang telat, adalah bisa dengan menyuruhnya diam di kelas setelah pelajaran selesai, sesuai dengan waktu keterlambatannya.

Contohnya, Anak yang misalnya terlambat datang 10 menit, maka dia harus tetap di kelas selama 10 menit walaupun pelajaran di kelas sudah selesai. Karena sang anak harus mengikuti 10 menit pelajaran yang tidak diikuti diawal pelajaran. Artinya, sang anak harus mengikuti penjelasan yang tidak diikuti diawal pelajaran.

Jadi, hukuman yang diberikan harus masuk akal dan dapat membuat anak paham atas kesalahannya. Jika anak mengerti dengan kesalahannya dan apa akibat dari yang dapat ditimbulkannya, maka dengan sendirinya anak bisa menyesali kesalahannya. Namun dalam kasus terlambatnya membayar SPP, bukan anak yang seharusnya mendapatkan hukuman.

Karena persoalan administrasi sekolah merupakan urusan orangtua, bukan menjadi urusan anak. Sehingga anak tidak boleh dilibatkan dalam masalah itu. Karena hukuman yang diberikan tak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar. Dengan demikian, seharusnya pihak sekolah dapat menghubungi orangtua murid tanpa memberikan ancaman dengan memberikan hukuman tak masuk akal kepada murid.

Oleh sebab itu, pihak sekolah memang perlu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat, dan ada baiknya jika siswa tak mampu dapat diberikan Kartu Indonesia Pintar. Selain itu, guru juga bisa langsung menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah daerah dan juga yayasan agar siswa yang bersangkutan dapat diberikan bantuan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti PUSPOL Indonesia, Alumni S-2 Ketahanan Nasional UI, Wakil Sekretaris Jenderal Forun Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Menyoal kasus seorang siswi SD dihukum push up karena belum membayar SPP, ada beberapa persoalan yang harus dibahas. Pertama, kami menganggap kasus ini merupakan indikasi bahwa oknum guru yang bersangkutan tidak profesional dalam mendidik. Pasalnya, profesionalitas guru jika merujuk pada UU Guru dan Dosen, memiliki empat kompetensi.

Empat kompetensi guru itu diantaranya ada yang disebut kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Jika merujuk pada dua kompetensi itu, maka oknum guru tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi keduanya.  Hal itu dapat dilihat dari cara guru memberikan hukuman yang pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan pembelajaran siswa.

Seandainya guru tersebut mengatakan ada kaitannya dengan proses pembelajaran, tentu sanksi atau hukuman yang diberikan tidak berupa tindakan kekerasan. Sehingga, apa yang dilakukan oleh oknum guru itu sudah jelas tidak sesuai dengan kompetensi guru yang telah diatur dalam Undang-undang.

Kedua, dalam hal ini guru dianggap gagal berkomunikasi dengan orangtua. Terlebih hal ini berkaitan dengan masalah SPP atau administrasi yang seharusnya menjadi urusan orangtua murid. Sekalipun siswa melakukan kesalahan, seharusnya guru dapat memberikan hukuman yang tidak berupa kekerasan seperti dalam kasus ini.

Padahal di Indonesia sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Seharusnya dengan adanya regulasi tersebut, sudah tidak boleh ada lagi kekerasan kepada anak, khususnya di sekolah. Karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, bukan menjadi tempat yang membahayakan.

Apalagi hukuman yang diberikan tidak ada korelasinya dengan proses belajar mengajar, lantaran ini merupakan urusan orangtua dengan sekolah. Oleh sebab itu, hukuman yang diberikan sangat tidak mendidik, karena hukuman tersebut merupakan bentuk kekerasan psikis dan fisik.

Sementara itu, apabila ternyata diketahui bahwa siswi tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka pihak sekolah bisa berkomunikasi dengan komite sekolah agar siswi yang bersangkutan bisa mendapatkan bantuan dari dana komite sekolah. Tak hanya itu, pihak sekolah juga bisa berkoordinasi dengan yayasan untuk dapat memberikan keringanan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Setiap orang pasti akan merasa terperangah atau terenyuh ketika membawa berita seorang murid SD dihukum push-up 100 kali, karena menunggak SPP. Paling kurang, akan merasa pilu membacanya. Betapa tidak, kasus ini memang terasa sangat miris dan memilukan. Bisa jadi, banyak yang tidak percaya dan berkata, mana mungkin. Apalagi kalau melihat kasusnya, yang hanya karena menunggak SPP, dihukum dengan 100 kali push-up. Lalu, yang kena hukuman adalah anak perempuan yang masih berumur 10 tahun dan masih duduk di kelas IV SD.  Tidak masuk akal bukan?

Sungguh tidak masuk akal, namun, bila  ikuti pemberitaan di media, kasus itu sudah terjadi dan sudah menjadi pembicaraan banyak orang dan ulasan media dalam berbagai perspektif sebagai bentuk keprihatinan terhadap kasus yang telah membuat wajah pendidikan kita di Indonesia tercoreng. Persoalannya, bukan saja pada tercorengnya wajah dunia pendidikan kita, yang lebih sayang lagi adalah nasib anak yang dihukum dengan hukuman yang sesungguhnya dapat dikatakan over dosis. Dikatakan over dosis, karena hukuman itu hukuman yang cukup berat bagi seorang anak perempuan yang masih kelas IV SDIT Bina Mujtama, Bogor itu. Ini bukannya beban anak-anak. Jangankan anak seusia yang berinisial G tersebut, orang dewasa dan bahkan seorang olah ragawan saja belum tentu mampu melakukan push up 100 kali tersebut. Jadi ini adalah hukuman berat dan tergolong sadis dan tidak bisa ditolerir.

Dikatakan demikian, karena beberapa alasan. Pertama, ditinjau dari aspek actor penghukum, adalah seorang dewasa, pendidik yang professional dalam mendidik, dengan  jabatan sebagai kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang bukan hanya memimpin sekolah, tetapi adalah Bapak atau Ibu pendidik yang bijak dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Kepala sekolah yang bijak, tidak mempraktikan model hukuman seperti ini.

Kedua, dilihat dari alasan menghukum yakni untuk tujuan mendisiplinkan anak, bukanlah cara yang tepat dan edukatif. Apalagi, persoalannya, bukan persoalan disiplin belajar, tetapi karena menunggak membayar SPP. Seharusnya, urusan sangsi terhadap anak yang belum membayar SPP, ada prosedur dan mekanisme yang lebih beradab. Misalnya, dengan menyurati orang tua atau bahkan sekarang dengan menelpon dan sebagainya. Bukankah ada SOP sekolah yang bisa digunakan?

Ketiga, dilihat dari objek yang dihukum adalah anak-anak yang masih dalam perlindungan negara, yakni berada dalam payung undang-undang perlindungan anak. Bukan hanya itu, korban juga anak yang  masih  berada dalam perintah undang-undang untuk mengikuti wajib belajar. Dengan demikian, pemberian hukuman terhadap anak yang berat karena menunggak SPP adalah perbuatan yang menyalahi kedua undang-undang tersebut.

Keempat, jenis hukuman yang dijatuhkan kepada anak, selain tidak pantas, juga tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawab anak. Anak dalam hal ini, bukan sebagai penanggung biaya sekolah, tetapi adalah anak yang haknya atas pendidikan masih dalam tanggungan negara, dimana negara menyediakan dana BOS, beasiswa dan lain-lain.

Kelima, dilihat dari aspek anak yang masih memiliki masa depan yang panjang, kasus ini telah mengganggu perkembangan mental anak, karena mengalami trauma dan membuat anak takut bersekolah dan akhirnya ia akan putus sekolah. Oleh sebab itu, kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi harus ada tindakan nyata untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut.

Nah, selayaknya semua pihak terkait cepat urun rembuk, melakukan investigasi terhadap kasus ini, mencoba melihat dengan jernih dan bijak agar kasus seperti ini tidak terulang ke depan, juga sekaligus mencari solusi untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah menjadi korban tersebut. Pemerintah dalam hal ini, Dinas Pendidikan atau pihak sekolah harus pula mencari solusi terbaik, agar anak tidak terus menjadi korban. Karena dalam tataran normative, kepala sekolah tidak boleh memberikan hukuman yang sifatnya over dosis seperti ini.

Kasus ini harus segera diusut dan dicari akar dan kedudukan masalahnya,  menganalsis dan kemudian ditindak lanjuti  secara hukum. Ini penting sebagai bentuk pembelajaran dan warning kepada semua orang, semua pengajar dan pendidik agar tidak melakukan tindakan-tindakan menghukum anak dengan cara-cara yang tidak bisa ditolerir. Para guru harus bijak dalam memberikan hukuman kepada anak.

Kemudian dalam kasus ini sang anak perlu mendapat layanan pendampingan hukum dari lembaga pemerintah dan  lembaga swadaya masyarakat seperti Komnas Anak atau juga KPIA dan lainnya agar sang anak bisa mendapat perlindungan secara hukum. Ini dimaksudkan agar kasus ini menjadi kasus yang terakhir dan menjai pembelajaran berharga bagi semua guru, kepala sekolah atau para praktisi pendidikan di tanah air. Harus diakui bahwa tindakan menghukum anak secara fisik, adalah tindakan yang salah dan tidak edukatif. Hukuman yang tidak edukatif, bukan solusi, tetapi menjadi masalah yang berkenajutan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Berkaitan dengan kasus siswi yang mendapat hukuman push up lantaran nunggak SPP, KPAI mendorong sekolah untuk menginisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA) dan menerapkan disiplin positif terkait pelanggaran tata tertib yang dilakukan peserta didik, bukan hukuman yang mengarah pada kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. SDIT BM bersedia merevisi aturan atau tata tertibnya. 

KPAI juga mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk mensosialisasi UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap para pengawas sekolah, para pendidik dan kepala-kepala sekolah di lingkungan kabupaten Bogor. Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten menyatakan akan mengagendakan pada tahun 2019 ini. 

Selain itu, KPAI mendorong Dinas PPPA dan P2TP2A Kota Depok melakukan pemeriksaan psikis terhadap trauma psikologis yang dialami ananda GNS. Kemudian, KPAI juga mendorong pemeriksaan secara medis oleh Dinas Kesehatan setempat atas keluhan sakit pada perut yang dirasakan ananda GNS. 

Tak hanya itu, P2TP2A Depok telah berkoordinasi dengan KPAI dan menyampaikan tentang rencana program pemulihan untuk ananda GNS, seperti melakukan pemeriksaan psikologis, jika ada trauma, maka trauma nya diatasi melalui psikoterapi atau terapi yang sesuai dengan kondisi anak.

Program treatment tuk mengembalikan fungsi anak kembali ke sekolah juga harus dilakukan. Psikoedukasi orangtua tuk mendampingi anak dengan pengalaman tersebut, dan berkaitan dengan bila orangtua setuju memindahkan sekolah anak ke sekolah negeri di Depok akan difasilitasi Dinas Pendidikan Kota Depok. 

Selanjutnya, KPAI akan melakukan pengawasan terhadap implementasi dari program pemulihan psikologis tersebut, termasuk pengawasan terhadap proses rehabilitasi kesehatan ananda yang mengalami sakit pada bagian perut setelah melakukan push up. (grh)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir