Non-Muslim Ditolak di Dukuh Karet Bantul, Arabisasi Nusantara?
berita
Humaniora
04 April 2019 09:00
Prinsipnya jelas: setiap warga negara berhak tinggal di manapun dalam wilayah hukum Indonesia. Hak itu tidak mengecualikan suku, ras atau agama yang dianutnya. Maka, ketika ada warga non-muslim ditolak bermukim di Dukuh Karet, Bantul, Yogyakarta kita wajib menggugatnya. 

Diskriminasi agama ini menimpa Slamet Jumiarto, 42 tahun, penganut Kristen, beserta istri dan dua anaknya. Saat hendak melapor pada Ketua RT sebagai warga baru ia diberi tahu desa tempatnya bermukim hanya menerima penduduk Muslim. Itu aturan yang sudah disepakati warga sejak 2015. 

Keberatan, Slamet minta mediasi. Ia melapor ke aparat pemprov Yogyakarta dan akhirnya dipertemukan dengan seluruh aparat desa. Dua kali mediasi, Slamet dan keluarga hanya boleh tinggal selama 6 bulan. Bupati Bantul sudah menghapus peraturan di Dukuh Karet.

Entah bagaimana ceritanya sebuah desa bisa membuat aturan sendiri yang menerapkan segregasi agama. Sebuah aturan harus tak bertentangan dengan ideologi negara dan konstitusi. Indonesia negeri Pancasila dan UUD 1945 menggariskan negara mengakui tak hanya Islam, tapi juga Nasrani, Hindu, Budha serta aliran kepercayaan. Lalu, kok bisa warga dibiarkan membuat aturan sendiri yang bertolak belakang dengan Pancasila dan UUD '45? Kecolongan?

Aparat desa berdalih regulasi diskriminatif dibuat berdasar aturan adat. Bila itu alasannya kita menemukan persoalan yang lebih meresahkan. Adat yang mana? Apakah adat istiadat kita sejak zaman nenek moyang hanya mengakui satu wilayah untuk satu agama tertentu? 

Alasan aturan adat itu salah sejak dari pikiran. Sebab, Islam juga datang ke sini lewat para pendatang dari Gujarat, India berabad silam. Bila Islam ditolak masuk dahulu, kita semua masih menganut Hindu zaman Majapahit hingga kini. Maka, pertanyaannya ditegaskan ulang, adat istiadat leluhur mana yang dilanggar?

Selama kurun 20 tahun terakhir kita menyaksikan praktik keberagamaan yang kebablasan. Perda syariah lahir di mana-mana. Sikap intoleran subur. Warga yang berbeda dengan keyakinan mayoritas banyak jadi korban praktik diskriminatif. 

Belum lekang dari ingatan di Yogyakarta juga ada warga Muslim menolak warga Kristen dikubur di pemakaman umum. Kenapa kita jadi begini? Dan khususnya juga, kenapa warga Yogyakarta jadi intoleran? 

Bisa jadi praktek keberagamaan yang kebablasan ini efek dari ideologi trans-nasional yang telah merasuk pada masyarakat kita. Kita tengah mengalami "Arabisasi Nusantara", yakni idelogi Wahabiisme yang menafsirkan agama secara tekstual, rigid serta intoleran dipraktekkan di bumi Nusantara. 

Yang jadi tanya pamungkas, kenapa norma dan nilai ideologi dari luar tersebut bisa mengalahkan nilai-nilai luhur kita seperti gotong royong serta toleransi beragama? Kenapa Wahabiisme tampak memikat kita kini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sejarawan UI, pemerhati sejarah Islam Indonesia

Di daerah-daerah Yogyakarta, Magelang atau Jawa Tengah bagian selatan punya kultur abangan yang afiliasi keislamannya kebanyakan bukan ke NU tapi ke area dakwah ormas Islam yg ajaran atau  unsur-unsur Wahabi-nya atau  ajaran pemurnian Islam-nya masih lumayan kental. 

Jika dari awal kedekatan ideologinya sejalan dengan Islam garis keras, pemurnian Islam, maka penolakan terhadap non-Muslim di sana tak begitu mengagetkan. Sikap intoleransinya kepada liyan, yang lain di luar kelompoknya, cukup tinggi dan selalu tersimpan. 

Di Indonesia, hal begini rentan terjadi karena di masa Orde Baru persoalan semacam ini tak diselesaikan. Kadang dibiarkan saja. Menanamkan ideologi Pancasila pun tak tuntas, karena internalisasinya dengan paksaan.

Ketika kini kita dihadapkan pada masyarakat yang semakin berkembang, termasuk kondisi sosial politik dan ideologi, terbuka satu per satu (persoalannya). 

Di kasus penolakan warga non-Muslim di Dukuh Karet, Bantul, masuknya ide-ide Wahabisme trans-nasional jadi lebih gampang karena akar (ideologi) dan potensinya (menerima Wahabiisme) sudah ada. 

Saya masih ingat ketika Noordin M. Top, teroris yang paling dicari dicurigai bersembunyi di wilayah-wilayah yang menerima ideologinya. Dan benar terbukti begitu. Selama beberapa bulan, ia bersembunyi di pesantren yang berafiliasi dengan ormas tertentu. Bahkan sempat menikah di pedusunan di situ. 

Kejadian seperti di Dukuh Karet, Bantul akan terus terjadi bila kita secara hukum tidak tegas. Begitu dengar kasus ini, saya langsung berpikir, harusnya pemerintah setempat turun tangan melihat masyarakatnya. Langsung melakukan internalisasi lagi nilai-nilai kebangsaan dan hukum di Indonesia. 

Mereka harus diberi pengertian hidup berdampingan dengan agama lain. Serta di Indonesia berlaku hukum yang menjamin semua hidup berdampingan. Aspek hukumnya yang harus ditekankan.

Di masa Orde Baru, cara represi yang berlaku. Bisa langsung dikerahkan kelompok militer. Cara seperti itu salah karena tidak membereskan akar masalah.

Saat ini kita punya BPIP ( Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Tapi sejauh mana lembaga itu bisa menginternalisasi paham-paham kebangsaan, Pancasila sampai wilayah akar rumput? 

Solusinya, aparat pemerintah daerah harus berfungsi di sini. Dari tingkat kelurahan sampai kabupaten. Atau bisa lewat jalur informal. Ormas-ormas seperti Muhammadiyah atau NU, jika concern pada masalah seperti ini, harus bergerak juga. 

Mudah kok, tinggal melihat ke mana afiliasi dusun itu. Misalnya, mayoritas NU, Muhammadiyah atau Persis. Dari situ organisasinya tinggal meminta komitmen umatnya atau memberi pengetahuan, pengertian bahwa hidup di Indonesia dengan beragam suku dan agama tak bisa main larang orang tak seagama tinggal di suatu daerah. (ade)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Setara Institute

Setelah sempat ditolak oleh perangkat Rukun Tetangga (RT) 8 dan warga Dusun Karet Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul karena yang bersangkutan non-Muslim, akhirnya Slamet Jumiarto dan keluarga diperbolehkan tinggal di dusun tersebut. Bahkan aturan yang memuat eksklusi sosial atas non-Muslim dari dusun tersebut, yaitu Surat Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 tentang Persyaratan Pendatang Baru di Dusun Karet, akhirnya dicabut. 

Meskipun sebenarnya secara substantif SK tersebut harus batal demi hukum, karena muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah.

Tentu ada proses yang rumit sebelum keputusan akhir diambil secara relatif cepat. Dalam konteks itu, SETARA Institute memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Bantul Suharsono yang langsung mengecam dan meminta aturan diskriminatif di Dusun Karet tersebut dicabut. 

Standing position Bupati Bantul ini bukan sikap pertama yang menunjukkan kuatnya perspektif toleransi. Sebelumnya sikap dengan nada yang sama juga ditunjukkan dalam kasus penolakan Camat Pajangan oleh warga karena yang bersangkutan non-Muslim. Juga dalam kasus perusakan persiapan sedekah laut oleh kelompok intoleran. 

SETARA Institute juga menjurakan tabik kepada Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY, yang melalui Sekda DIY menyampaikan sikap toleran yang sama dan menyatakan bahwa aturan tersebut mesti dibatalkan. Juga kepada DPRD DIY dan lebih-lebih elemen masyarakat sipil DIY atas inisiatif yang baik untuk menghadirkan keadilan bagi korban.

Atas situasi tersebut, SETARA Institute memberikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, aturan yang diskriminatif di tingkat lokal bukanlah fenomena tunggal di Pleret. Begitu banyak kebijakan negara yang diskriminatif mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat RT. Ketentuan-ketentuan demikian nyata-nyata mendorong eksklusi sosial, melegalisasi intoleransi, melanggar hak dan mengakibatkan luka moral (moral injury) atas minoritas, khususnya minoritas keagamaan. 

SETARA Institute mendesak pemerintah agar menghentikan eksklusi terhadap minoritas, dengan melakukan tindakan yang progresif untuk mengatasi regulasi lokal yang diskriminatif.

Kedua, belajar dari kasus Pleret Bantul, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap pemukiman-pemukiman eksklusif yang menciptakan segregasi sosial berdasarkan agama seperti di Dusun Karet. Dusun Karet bukan gejala unik. Dalam perkembangan kontemporer, banyak sekali pemukiman yang eksklusif dalam bentuk perumahan-perumahan berdasarkan agama tertentu. 

Di dalam iklim kemerdekaan, perumahan eksklusif berdasarkan agama tertentu merupakan kemunduran peradaban yang memuat kontra narasi atas kemajemukan. Fenomena ini akan menutup ruang perjumpaan antar identitas yang berbeda dan menebalkan kekhawatiran, kecurigaan, ketakutan dan keterancaman dalam melihat identitas yang berbeda. 

Pemerintah harus segera mengikis terjadinya segregasi sosial semacam itu dengan menolak perizinan perumahan yang eksklusif berdasarkan identitas agama sebab berpotensi merusak kebinekaan Indonesia. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan