Nestapa Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual
berita
Humaniora

Sumber Foto: Line Today  (gie/Watyutink.com)

06 March 2018 10:00
Malang benar DA, 19 tahun. Perempuan penyandang disabilitas pendengaran ini pada Oktober 2017 diajak teman yang dikenalnya dari medsos piknik ke Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Semula DA diajak jalan-jalan di pinggir pantai.

Lalu DA dibawa ke sebuah losmen di kawasan itu. Di sana ia mengalami kekerasan seksual. DA tak bisa teriak karena keterbatasan fisiknya. DA tak berani bercerita yang dia alami. Orangtuanya baru tahu kejadian tersebut beberapa hari kemudian usai melihat pakaian korban yang acak-acakan. 

DA tak sendirian. Berdasarkan data Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak DIY (SAPDA), pada 2015 tercatat 29 orang perempuan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan (kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi). Sebanyak 33 kasus terjadi pada 2016 dan meningkat menjadi 35 kasus pada 2017.

BACA JUGA: Tragedi Di Cikupa: Ketika Kehormatan Hancur Berkeping-Keping

Sementara Komnas Perempuan membeberkan data, pada 2015 tercatat 29 orang perempuan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan (kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi). Sebanyak 61 kasus terjadi pada 2016. Berdasarkan laporan bentuk kasus, dari 90 kasus tersebut sebesar 92,22 persen ( 83 Kasus) adalah kekerasan seksual, 5,56 persen (5 kasus) adalah kekerasan fisik, satu kasus kekerasan berlapis, dan dua kasus penelantaran.

Perempuan disabilitas rentan jadi korban pelecehan seksual karena keterbatasan fisik, mental, dan intelektual. Di antara mereka, yang paling rentan adalah adalah disabilitas intelektual dan disabilitas pendengaran. 

BACA JUGA: Saat Perawat Melawan Balik Tuduhan Pelecehan Seksual

Saat kekerasan seksual dialami penyandang disabilitas, yang terjadi kemudian kasusnya cenderung didiamkan. Alasannya, bukti minim. Karena keterbatasannya, keterangan korban tak cukup jadi bukti hukum. Padahal masalahnya terletak pada akses korban pada penegak hukum. Misalnya, tak ada pendampingan bagi korban untuk menceritakan kisahnya, atau kesulitan polisi memahami bahasa isyarat. Akhirnya, proses peradilan seperti membentur tembok besar.

Jika sudah begini korban atau keluarga dari penyandang disabilitas ogah melapor. Apa solusi dari kebuntuan hal ini?

BACA JUGA: Di Angkutan Umum, Jalanan Hingga Rumah Sakit, Kenapa Pelecehan Seks Terus Terjadi? 

Jika perempuan disebut warga kelas dua, maka perempuan penyandang disabilitas berada di tingkat lebih bawah lagi. Selama ini pembelaan terhadap hak perempuan yang dilanggar jarang menyentuh mereka. Kita sering dengar nasib TKI wanita diperjuangkan, atau juga nasib perempuan pekerja seks komersil. Namun, rasanya suara untuk perempuan penyandang disabilitas masih minim. Mengapa demikian?       
 
UU Nomor 8 Tahun 2016, termasuk juga UU Nomor 4 Tahun 1997 yang membahas hak keadilan dan pelindungan hukum maupun eksploitasi seksual, berhenti sebatas tataran teori. Nasib perempuan korban kekerasan seksual banyak yang masih terkatung-katung.

Emansipasi, gaungan kesetaraan, keadilan gender; ketiga hal ini nyatanya belum berjalan di negeri kita. Sampai kapan kita akan membiarkan ini terus terjadi? Nestapa perempuan disabilitas korban kekerasan seksual akankah berakhir?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(win) 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Sub Komisi Pemulihan Komnas Perempuan 

Penanganan kasus kekerasan pada kenyataannya memang tidak mudah. Sementara itu kasusnya semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan dampak yang dialami semakin kompleks hingga risiko kematian (femicida/pembunuhan terhadap perempuan korban).

Pada kasus-kasus yang memilih penyelesaikan melalui mekanisme peradilan (menempuh jalur hukum), akan berhadapan dengan struktur, substansi dan budaya hukum yang belum berpihak kepada perempuan korban (terlebih lagi perempuan disabilitas).

Penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali terhambat oleh beberapa faktor selain yang terkait hukum di atas, yakni:

- Dimensi moralitas yang masih melingkupi dan menjadi stigma bagi korban kekerasan terhadap perempuan. 

- Ketidakmampuan mengenali karakter disabilitas yang menyebabkan kepekaan pendamping, masyarakat dan penegak hukum terhadap kasus-kasus yang dialami disabilitas masih minim.

- Trauma dan dampak psikologis korban sejauh ini belum banyak mendapat perhatian. Pada perempuan disabilitas korban kekerasan, baik korban yang melaporkan maupun menyembunyikan kasusnya, keduanya memiliki risiko dampak psikologis.

Penanganan kasus yang berfokus pada dimensi hukum hingga saat ini tidak terlalu menggembirakan dan sulit memenuhi rasa keadilan bagi korban. Hanya 10 persen kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) disabilitas yang dilaporkan dan hanya 1 persen yang berjalan proses peradilannya dengan putusan yang kurang memuaskan.

Kenapa hal itu terjadi karena faktor-faktor berikut:

A. Keterbatasan ruang yang tersedia dalam sistem hukum kita dan kapasitas penegak hukum dalam memahami kondisi disabilitas korban.

B. Keterbatasan sumber daya/tenaga ahli untuk pendamping, saksi ahli, dan penerjemah bahasa isyarat yang akan membantu korban. 

C. Jumlah lembaga layanan yang memiliki kapasitas dan fasilitas untuk menangani kasus-kasus kekerasan disabilitas masih terbatas.

Pengetahuan tentang disabilitas perlu lebih dikenali untuk mampu mendesain kerangka pemulihan yang sesuai dan lebih berdampak terhadap korban. DPO (organisasi disabilitas) belum banyak yang berperan dalam memberikan layanan pemulihan terhadap perempuan korban.

Untuk kasus pelecehan seksual, kerangka hukum kita saat ini tidak memadai untuk menjerat/mempidanakan pelaku. Karena hukum pidana kita tidak secara khusus mengatur pelecehan seksual, dan juga tidak mengatur secara khusus tindak pidana (termasuk kekerasan terhadap perempuan) yang dialami disabilitas.

Saat ini, Komnas Perempuan sedang mengadvokasi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang substansinya dibangun bersama oleh Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil dan organisasi pengada layanan untuk korban, yang di dalamnya mengatur secara khusus tentang hak-hak disabilitas korban kekerasan dan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan dengan korban disabilitas. Saat ini RUU PKS sedang dalam pembahasan di Panja Komisi VIII DPR RI.

Tentang disabilitas dalam sistem peradilan semestinya mengacu pada prinsip dalam CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities):

• Akomodasi khusus dalam proses peradilan.
• Perlindungan hukum yang setara dan kekhususan untuk Perempuan dan anak disabilitas.
• Perlakukan yang sama di hadapan hukum (dengan mempertimbangkan karakter khas disabilitas).

Untuk memenuhi prinsip ini, Komnas Perempuan bersama organisasi pengadalayanan di Indonesia mengembangkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) yang di dalamnya mengatur pengintegrasian konsep pemulihan di dalam keterpaduan mekanisme peradilan. 

Dalam konsep ini juga diatur kebutuhan khusus perempuan disabilitas berhadapan dengan hukum, untuk mendapatkan layanan pemulihan, ketika proses hukumnya mulai berlangsung. Akomodasi khusus, kebutuhan penerjemah bahasa untuk disabilitas ruwi (rungu dan wicara), dan pendamping yang memahami kebutuhan perempuan disabilitas, menjadi beberapa hal yang harus difasilitasi di dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. (win) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Young Voice Indobesia, disabilitas pendengaran

Dalam struktur sosial masyarakat kita, menurut saya, Laki-laki “dengar” (indera pendengaran berfungsi baik--red) dengan segala kehebatan menempati urutan pertama. Di urutan kedua, perempuan “dengar”. Selanjutnya, laki-laki disabilitas menempati urutan ketiga, dengan bias disabilitas yang dia alami. Selanjutnya, terakhir adalah perempuan disabilitas, dengan bias gender dan disabilitas. 

Artinya perempuan disabilitas, bisa dikatakan menempati kesempatan paling belakang di setiap aspek kehidupan yang ada.

Kalau ada tuli bersaudara tetapi miskin, pada umumnya anak perempuan yang dibiarkan diam di rumah. Ini menjadi titik perempuan disabilitas menjadi lemah, polos. Hal ini berdampak pada pengetahuan dan psikis para perempuan disabilitas, yakni kurangnya informasi atau pengetahuan yang menyebabkan mereka sering mengalami kekerasan berlapis yang sulit untuk diungkapkan, terlebih memprihatinkan mereka tak bisa cari keadilan.

Sarana untuk perempuan, seperti periksa kesehatan reproduksi juga kurang efektif karena kondisi sarana tidak aksesibel, atau pelayanan petugas kesehatan biasanya cepat asal selesai karena mereka kurang paham beri pendampingan yang tepat.

Dibanding dengan laki-laki disabilitas, perempuan disabilitas dianggap lebih lemah, lebih pasif dan lebih ketergantungan pada orang lain. Ada tiga kondisi diskriminasi yang melingkupi perempuan disabilitas, selain mendapatkan stigma sebagai seorang perempuan, pertama seorang perempuan disabilitas juga mendapatkan stigma sebagai “disabilitas”, dan sebagian besar dari mereka adalah stigma karena “kemiskinannya”. 

Faktor kedua, sejak kecil, perempuan disabilitas sudah mengalami pola asuh yang bias gender. Faktor ketiga, masyarakat seringkali kurang menghargai kemampuan yang dimiliki perempuan disabilitas. Dampak terhadap streotipe, perempuan disabilitas dikategorikan kelas empat. 

Laporan kekerasan/pelecehan seksual pada perempuan disabilitas sering tak ditanggapi. Beberapa teman tuli yang melaporkan pelecehan seksual yang dialami malah ditertawakan oleh penegak hukum karena cara berkomunikasi mereka yang dianggap lucu. Ini bentuk ketidakadilan. 
Terlahir dengan fisik lengkap ataupun mempunyai disabilitas adalah kodrat dari Tuhan. Sekarang tinggal bagaimana cara manusia menjadikan satu di balik perbedaan atau adil.

Sejauh ini, payung hukum masih lemah untuk melindungi perempuan disabilitas karena penegak hukum sendiri masih belum paham benar budaya dan kebutuhan disabilitas hingga kurang bertindak untuk menyikapi disabilitas sebagai subyek hukum. Menurut saya, pemerintah cerdas berwacana tetapi kurang memfasilitasi penegak hukum dalam menangani kasus diskriminasi terhadap disabilitas dan membangun Unit Layanan Disabilitas. 

Perempuan disabilitas yang paling rentan adalah disabilitas pendengaran dan disabilitas intelektual yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi serta minimnya pendidikan, baik dari institusi pendidikan maupun dari keluarga. Pasal 39 UU Nomor 8 Tahun 2016 berbunyi “Pemerintah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan disabilitas. Sosialisasi tentang pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan”. 

Untuk itu pemerintah diharapkan lebih serius mendukung peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mendampingi disabilitas mereka sebagai subyek hukum, artinya tidak memandang perempuan disabilitas sebagai obyek hukum. Selama pemeriksaan, penegak hukum wajib mengizinkan pengacara dan pendamping yang paham budaya disabilitas untuk mendampinginya kalau perempuan disabilitas tak cakap. Rumah tahanan negara wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas. (win)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pendiri Ballet ID, pelatih tari kaum disabilitas

Sebelum benar-benar berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, saya terus terang takut sekali berkomunikasi dengan mereka. Takut karena tidak tahu bagaimana cara komunikasi yang baik dengan mereka. Takut juga salah ucap, atau saya yang tidak mengerti apa yang mereka katakan. Tetapi setelah saya menjadi pelatih nari untuk teman-teman disabilitas oleh Ballet.ID, saya secara mendalam mengenal mereka. Mereka itu butuh pendekatan kita.

Seluruh peserta tari yang bergabung dengan saya adalah perempuan. Saya menjadi sadar bahwa perempuan tak lekang oleh kekerasan bahkan trauma. Tidak hanya perempuan disabilitas dinomorduakan, perempuan dengar atau berfisik lengkap seperti kita juga dinomorduakan. Otomatis mereka yang berpredikat perempuan disabilitas jauh lebih direndahkan. Ini sebuah kenyataan pilu.

Perempuan disabilitas mempunyai hak yang sama untuk dibela. Apalagi banyak kasus disabilitas perempuan tak terlaporkan. Ini menunjukkan mereka tidak nyaman atau tidak diberi akses sesuai keterbatasan mereka dalam melaporkan kasus hukum. Cara komunikasi kita itu berbeda. Sama halnya ketika kita berkomunikasi dengan orang yang tidak berbahasa Indonesia, kita bisa cari berbagai cara agar mengerti bahasa yang digunakan orang itu, begitu juga dengan disabilitas.

Tidak adil sekali ketika kasus hukum terhadap perempuan terkendala masalah komunikasi. Untuk itu saya sebagai penari memfasilitasi dalam bidang seni. Seni itu penting untuk trauma, saya paham hal ini karena saya pelaku seni. Melalui seni kita dapat mengungkapkan secara lebih atau mengekspresikan diri melalui seni, bahkan menggunakan seni sebagai media untuk terapi atas trauma perempuan disabilitas yang cenderung memendam kasus pelecehan seksualnya.

Saya berharap penegak hukum mempunyai hati mendengar untuk menangani kasus pelecehan seksual pada perempuan disabilitas. Satu caranya adalah memberi fasilitas khusus untuk teman-teman disabilitas, karena banyak dari mereka yang menuju akses publik saja susah. (win)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi