Mimpi Anies Benahi Transportasi Umum Jakarta, Realistiskah?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 26 November 2018 18:30
Dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding antara MRT dan Transjakarta yang berlangsung belum lama ini, Gurbernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memaparkan rencana yang ia buat untuk memudahkan warga DKI mendapatkan transportasi umum, dalam jarak 500 meter dari tempat tinggal maupun tempat kerja. 

Di samping itu, Anies juga memaparkan apa saja yang dilakukan agar rencana tersebut terealisasi. Salah satunya adalah menghubungkan setiap moda transportasi. Pemprov DKI juga berencana melakukan kajian integrasi menyeluruh dari mulai tiket, rute hingga halte dan stasiun penghubung. Dalam hal ini, Pemrpov akan bekerjasama dengan MRT dan Transjakarta. Pertanyaannya, apakah hal itu dapat dengan mudah terealisasi?

Berdasarkan data Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah, ada sekitar 18 juta kendaraan bermotor di jalan Jakarta setiap harinya. Bahkan, dari data BPS DKI Jakarta, jumlah tersebut akan bertambah 5 persen setiap lima tahun. Artinya, mayoritas masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan bermotor saat berpergian karena dianggap lebih efisien. Lantas, apakah rencana Pemprov sudah diiringi dengan langkah penataan yang tepat?

Selain itu, rencana positif Anies untuk memudahkan masyarakat Jakarta memperoleh angkutan umum seharusnya disertai dengan beberapa strategi yang tepat. Pengurangan terhadap kendaraan bermotor yang saat ini memiliki persentase tertinggi harus ditangani terlebih dahulu. Tidakkah jika rencana yang dibuat Pemprov tanpa adanya push strategies dalam pengurang kendaraan bermotor akan menjadi sia-sia?

Terlebih saat ini fenomena kendaraan online juga sangat mendominasi. Tak sedikit masyarakat yang lebih memilih menggunakan ojek online dibanding Transjakarta. Sehingga, pengurangan kendaraan bermotor di ruas jalan Jakarta akan lebih sulit lagi untuk ditangani. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online tersebut?

Pemindahan masyarakat ke transportasi umum, perlu juga disertai dengan kebijakan yang masif. Terlebih saat ini, peremajaan terhadap transportasi umum seperti kopaja atau metromini belum terlihat. Bukankah seharusnya Pemprov lebih dulu melakukan peremajaan terhadap transportasi umum yang sudah ada? Dan, seperti apa cara sosialisasi yang tepat kepada masyarakat untuk mendorong menggunakan transportasi umum?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melakukan penataan terhadap transportasi umum agar mudah diperoleh oleh masyarakat, dalam jarak 500 meter dari tempat tinggal maupun tempat kerja, harus kembali dipikirkan. Meski sebenarnya rencana tersebut cukup baik.

Dalam hal ini, rencana Pemprov DKI Jakarta tersebut bukan berarti memanjakan masyarakat. Karena pada dasarnya, penataan trasportasi umum adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan transportasi yang mendekati kawasan pemukiman dan perumahan.

Sayangnya, UU Nomor 1 tahun 2011 tidak mencantumkan setiap pembangunan perumahan atau pemukiman untuk harus menyediakan fasilitas angkutan umum.

Di samping itu, rencana yang telah dipaparkan oleh Anies Baswedan dalam nota kesepahaman, harus disertai pula dengan kebijakan push strategies. Jika tidak, rencana itu akan menjadi sia sia dan hanya akan membuang uang percuma. Lantaran selama ini masyarakat masih lebih memilih menggunakan motor yang dianggap lebih efisien.

Ada sejumlah push strategies yang harus dilakukan di kota-kota besar atau kota metropolitan, seperti Jakarta. Yakni pemberlakuan congested atau road pricing, pembatasan kendaraan bermotor (traffic restraint), HOV lane (3-in-1), serta pembatasan parker di jalan.

Selain itu, adapula langkah penataan menggunakan pull strategies, seperti adanya optimalisasi angkutan rel, adanya integrasi antar moda angkutan umum (fisik, tiket, dan jadwal), restrukturisasi angkutan bis kecil yang tidak efisien, membangun MRT/BRT, menyediakan lahan parkir, meningkatkan kualitas pedestrianisasi, serta penertiban angkutan liar. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang ingin melakukan penataan terhadap transportasi publik, 500 meter dari rumah atau kantor, merupakan strategi yang positif apabila dapat terealisasi. Dengan demikian maka kemacetan akan berkurang. Karena selama ini masih banyak penduduk yang memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Pada dasarnya, penduduk DKI Jakarta cerdas dan rasional. Mereka yang memiliki kendaraan, memilih jenis angkutan, dan merancang perjalanan selalu didasarkan atas pilihan yang tersedia untuk mereka yang paling baik.

Secara prinsip transportasi berkelanjutan, pilihan angkutan umum merupakan yang terbaik bagi pemerintah dan masyarakat. Pasalnya, mereka yang memilih menggunakan kendaraan pribadi atau layanan transportasi online, dikarena pilihan angkutan umum masih sangat minim.

Oleh sebab itu, kebijakan Gubernur Anies memastikan akses masyarakat ke layanan angkutan umum dengan standar yang terukur, merupakan langkah progresif dan membutuhkan komitmen anggaran serta infrastruktur yang besar. Ini satu langkah maju selain proses integrasi angkutan yang sebenarnya telah saya dan MTI identifikasi sejak 2011 dan baru sekarang terealisasi secara terstruktur

Sementera itu, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pindah ke angkutan umum, membutuhkan dual strategy, yakni campaign dan investasi untuk ekstensifikasi jaringan angkutan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei