Menyoal Larangan Merokok Saat Berkendara
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 April 2019 14:30
Watyutink.com - Aturan dalam berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan semakin diperketat. Belum lama ini, larangan merokok saat berkendara kembali diperbincangkan publik, setelah muncul Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor PM 12 tahun 2019 Pasal 6 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor.

Akan tetapi, dalam Permenhub nomor 12 tahun 2019 itu, tidak tertulis adanya sanksi bagi para pengemudi yang merokok. Pertanyaannya, jika mendasar pada Permenhub tersebut. Pertanyaannya, apakah pengemudi yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi? Dan seberapa besar bahaya merokok saat berkendara?

Meski demikian, larangan merokok saat berkendara di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pihak kepolisian menyatakan bahwa aturan tersebut telah berlaku sejak lama karena diatur dalam Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009, dimana yang melanggar akan dikenakan denda sebesar Rp750.000 atau kurungan paling lama tiga bulan. Artinya, Permenhub hanya merupakan turunan dari UU tersebut.

Pihak keplosian sendiri telah menilang ratusan sepeda motor yang melanggar aturan tersebut sejak diberlakukannya Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Dengan penilangan tersebut banyak masyarakat yang terkejut dan mengaku baru mengetahuinya. Padahal seperti yang disampaikan kepolisian, aturan tersebut sudah berlaku sejak tahun 2009, lantas mengapa masih banyak masyarakat yang terkejut? Apakah selama ini kepolisian tidak mengimplementasikannya secara serius?

Kita sendiri melihat bahwa masih banyak pengemudi yang merokok saat berkendara dan tidak mengindahkan aturan tersebut. Tak hanya kendaraan roda dua, pengemudi kendaraan roda empat pun banyak yang melanggar. Tapi mengapa polisi hanya fokus menilang pengedara motor yang melanggar? Apakah pengendara roda empat tidak termasuk dalam aturan yang berlaku?

Pada dasarnya, larangan merokok saat berkendara sudah ada sejak lama di beberapa negara lain, seperti di Inggris, Australia, Amerika, Afrika dan sebagainya, dengan denda yang juga sangat besar mencapai jutaan rupiah. Jika demikian, bukankah pihak yang berwenang harus lebih ketat dan konsisten dalam menindak pengendara yang melanggar?

Kebiasaan merokok adalah masalah kesehatan. Semua tahu merokok bisa menyebabkan berbagai penyakit. Menurut World Health Organization (WHO), 10 orang meninggal setiap menit karena rokok. Bahkan 76 persen pria dewasa di Indonesia adalah perokok. Bila demikian, bukankah masalah penanggulangan bahaya rokok jadi domain atau wilayah kerja Departemen Kesehatan? 

Kita juga tahu perokok adalah mata rantai terakhir dari masalah kesehatan ini. Bila kini perokok yang dikejar-kejar aparat hukum karena merokok saat berkendara, bagaimana dengan perusahaan atau pabrik rokoknya? Mengapa mereka tak ikut dikejar juga? 

Selama ini ada anggapan, merokok mampu membantu pengemudi bisa lebih fokus saat berkendara. Benarkah anggapan tersebut? Adakah bukti ilmiah bahwa rokok dapt membantu konsentrasi pengemudi? Bila memang iya, bukankah larangan merokok saat berkendara akan justru membahayakan keselamatan lebih banyak orang di jalanan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Sesungguhnya implementasi aturan larangan merokok di kendaraan bermotor sudah ada sejak tahun 2009. Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, seolah mengingatkan kembali memori aparat hukum untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pengguna jalan raya. 

Pasal 160 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur setiap pengemudi dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor. Salah satu aktivitas yang dilarang saat mengemudi adalah merokok dan jika melanggar dapat dikenai sanksi denda. 

Bagi pengendara yang melanggar ketentuan larangan merokok itu akan dikenakan denda Rp750.000 atau kurungan paling lama 3 bulan sesuai yang diatur dalam pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009. Adanya aktivitas lain seperti merokok akan mengganggu konsentrasi dan menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas serta membahayakan dirinya juga pengguna jalan lainnya.

Larangan peraturan tidak boleh merokok saat mengemudikan kendaraan itu adalah untuk membangun budaya selamat dalam berlalu lintas. Ketegasan polisi dan kedisiplinan para pengemudi kendaraan agar terbangun budaya lalu lintas yang berkeselamatan. Jika para pengemudi dilarang merokok saat mengendarai, itu adalah untuk keselamatan diri para pengemudi serta pengguna jalan lainnya. 

Tanpa terbitnya PM 12 Tahun 2019, sebenarnya larangan itu tetap berlaku. Bisa jadi selama ini ada pembiaran, sehingga sekarang perlu ditertibkan kembali demi keselamatan bagi semua. Di beberapa negara sudah menerapkan aturan denda ini, seperti di Inggris, Skotlandia, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Afrika Selatan. Di Inggris dikenai denda 50 Poundsterling atau Rp1,1 juta. Di Skotlandia dua kali lipatnya 100 Pounsterling atau Rp2,2 juta. 

Sementara di Malaysia per 1 Januari 2019 berlaku larangan merokok di restoran, yang merupakan kelanjutan larangan merokok di kantor pemerintahan, bioskop taman, rumah sakit, sekolah, kampus, pusat perbelanjaan, dan ruang ber AC. Denda bagi pelanggar sebesar 100 ribu Ringgit Malaysia atau setara Rp35 juta atau penjara dua tahun. Kemudian direncanakan untuk diperluas bagi pengemudi yang sedang mengendarai kendaraan bermotor. 

Menepilah di tepi jalan saat akan merokok. Jangan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hentikan kebiasaan merokok sambil mengemudi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Transportasi

Memang dalam PM Nomor 12 Tahun 2019 tidak ada klausul yang memberikan sanksi atau hukuman bagi para pelanggar yang merokok ketika mengendarai kendaraan roda dua namun dalam persoalan ini Lembaga Kepolisian yang bisa memberikan sanksi, berupa tilang. Dalam hai ini kementerian perhubungan sesuai tugas dan fungsi sebagai regulator, sedangkan kepolisian atau jaksa sebagai penindak pelanggar hukum.  

Sebenarnya merokok ketika berkendara motor roda dua termasuk mobil akan mengganggu konsentrasi dalam fokus mengemudi sehingga dapat mengganggu keselamatan jalan, seperti telah tertuang dalam Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal itu dijelaskan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Penjelasannya menyebutkan “yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan, sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan”. Jadi, PM Nomor 12 Tahun 2019 termasuk dalam turunan dari UU Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebabkan “rokok” sebagai barang lain yang dipakai pengemudi yang dapat mengganggu konsentrasi.

Sebenarnya rokok tidak membahayakan untuk pengemudi saja melainkan membahayakan bagi orang lain juga. Abu atau api rokok bila terkena angin akan terbang bisa mengenai kulit atau mata pengemudi lain di belakangnya. Pernah ada kejadian api rokok mengenai mata pengendara sepeda motor lain di belakangnya, sehingga pengendara motor itu menjadi korban karena terjatuh dari motornya, belum diteliti apakah ada kerusakan di matanya akibat api rokok tersebut. Maka untuk menjaga keselamatan semuanya, idealnya yang dilarang merokok tidak hanya pengemudinya saja namun penumpang juga dilarang merokok selama berada di jalan raya. 

Masyarakat bisa saja mengaku terkejut bila ditilang karena larangan merokok di jalan. Barangkali karena kurangnya sosialisasi regulasi sampai ke akar rumput dan yang substansi adalah kurangnya edukasi mengenai keselamatan jalan. 

Kepolisian lebih fokus menilang pengendara sepeda motor karena bisa terlihat langsung dengan mata normal dan bisa kena delik hukum langsung karena nyata terjadi pelanggaran. Sedangkan perokok pengemudi mobil kepolisian akan sulit melihat dari mata normal karena tertutup kaca (apalagi kaca film) sehingga sulit dibuktikan secara hukum karena rokok di mobil bisa diletakan di asbak dashboard.  

Memang kita harus akui bahwa kita terlalu lemah menegakan hukum bagi pelanggar di area fasilitas publik. Perda-perda larangan merokok hanya di awal-awal saja terbit digalakan, kini dilupakan, bisa terlihat di fasilitas umum dan angkutan umum bahwa merokok di tempat umum oleh sebagian kelompok masyarakat adalah hal biasa yang lumrah.   

Kemenkes hanya regulator kesehatan dan obat yang tidak ada tugas dan fungsi melarang merokok. Masalah merokok dan kesehatan bukan tanggung jawab Kementarian Kesehatan saja, melainkan tanggung jawab semua stakeholder termasuk masyarakat yang harus aktif melakukan kampanye anti tembakau rokok secara rutin. Bahkan ada negara mapan lain, mengganggap bahwa rokok itu sama halnya narkoba karena membuat manusia kecanduan, jadi aturan merokok sangat ketat. 

Saat ini pabrik rokok tidak mungkin ditutup karena salah satu penyumbang pajak terbesar bagi negara dan ada banyak buruh yang bekerja di industri rokok. Lebih baik giat edukasi bahaya merokok digalakan secara kolektif dan masif di setiap ruang generasi bangsa. Tentunya lambat laun bila edukasi kesehatan tentang bahaya rokok berhasil, niscaya industri rokok secara alami akan berkurang bahkan mungkin tutup. 

Sampai saat ini belum ada penelitan ilmiah bahwa dengan merokok dapat membantu konsentrasi dalam mengemudi. Sugesti-sugesti tradisional seperti inilah yang harus dibasmi karena keselamatan jalan dipertaruhkan demi sebatang rokok dan kopi. Yang sangat perlu diteliti saat ini adalah “apakah kecelakaan-kecelakaan di jalan itu pengemudinya sedang merokok atau tidak?”

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi