Menuntut Fasilitas Publik, Tapi Merusaknya Juga, Maunya Apa?
berita
Humaniora
Sumber Foto: news.detik.com 11 June 2018 22:00
“Duh, tak nyaman jalan kaki di Jakarta!", "Jakarta panas. Kok, yang ditanam malah pohon plastik?",  “Ah, fasilitas publik harus ditingkatkan dong...” Keluhan-keluhan tadi jamak kita dengar. Anda mungkin pernah melontarkannya juga. Lumrah masyarakat menuntut fasilitas publik yang nyaman, baik di jalan, pusat keramaian, ruang publik ataupun di sarana transportasi publik. Akan tetapi, saat pelayanan publik diberikan ke masyarakat umum, lalu apa yang terjadi?

Minggu, 3 Juni 2018, aksi coretan menggunakan cat semprot atau vandalisme saat Sahur On The Road (SOTR), dengan coretan “Bukber. BOEDOET.106”, terpampang jelas di dinding Underpass Mampang-Kuningan. Sebelumnya, akhir Mei 2018, sebanyak 25 penutup gorong- gorong di Underpass itu hilang di lajur kiri jalan arah Kuningan menuju Mampang, Jakarta Selatan. Inikah tanggung jawab kita sebagai masyarakat atas fasilitas publik yang selalu dituntut?

Asal tahu saja, pembangunan Underpass Mampang-Kuningan, diperkirakan menelan biaya Rp 200 miliar, yang dikerjakan dari pertengahan 2017 hingga akhir Maret 2018. Dana yang sangat besar telah dikeluarkan untuk sebuah tuntutan fasilitas publik pengatas kemacetan melalui penambahan kapasitas jalan atau Underpass.  

Tidak hanya di Underpass Mampang-Kuningan, pencurian besi gorong-gorong juga terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur pada 4 Maret 2018. Laporan Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada 5 Juni 2018 menyatakan bahwa telah kehilangan ribuan penutup gorong-gorong di seluruh Jakarta. Sungguh ironis, ketika masyarakat diberi fasilitas dan hanya bertugas menjaga, justru merusaknya.Fasilitas umum berupa pagar besi di sepanjang Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur juga sempat mengalami kerusakan parah. Nilai kerugiannya mencapai Rp 900 juta. 

Kerusakan fasilitas publik tidak hanya memprihatinkan, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018, jika fasilitas publik tercemar, bagaimana kita siap menjadi tuan rumah yang baik?

Hubungan timbal balik pemerintah dan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Setelah tuntutan fasilitas terlayani oleh pemerintah, perawatannya tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat. Apakah pencurian properti fasilitas publik seperti besi yang terus marak terjadi menunjukkan mental sebagian masyarakat semakin “kurang sehat”? Apa yang sebaiknya dilakukan? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wirausaha Konstruksi/ Properti Manajemen/ Alumni Teknik Sipil Universitas Indonesia/ Mitra Liaison Officer Pusat Penelitian Sains dan Teknologi UI

Terkait pencurian besi gorong-gorong di Underpass Mampang-Kuningan dan daerah lainnya, menurut saya seharusnya aparat yang berwenang dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas umum bertanggungjawab atas SOP-nya dalam hal keberadaan dan kualitas fasilitas umum yang diadakannya. Dalam aspek operasional, mereka harus mengawasi, menghitung dan memelihara agar fasilitas tersebut tidak hilang dan tetap berfungsi dengan baik.

Dalam konteks kehilangan, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Pertama, membuat fisik fasilitas tersebut terlihat dengan jelas, terbuat dari material yang kuat, mudah dibersihkan dan cukup berat sehingga tidak mudah dirusak, diambil atau dicuri. Kedua, dalam konteks pidana, harus ada kebenaran daftar aset fisik lengkap dengan nomenklatur dan register nomor seri produk untuk memudahkan proses pengaduan atau pelaporan kepada pihak kepolisian. Nomor register akan membuat laporan jadi sahih. Bisa jadi juga kehilangan itu dihasilkan dari laporan fiktif internal pengelola fasilitas itu sendiri, demikian juga kemungkinan kelalaian.

Adanya laporan lengkap dengan identifikasi lokasi akan menjelaskan siapa petugas yang bertanggung jawab dan potensi lokasi pelaku. Hal ini akan memudahkan aparat kepolisian melacak pelakunya.

Terkait, masyarakat harus bertanggungjawab memelihara memerlukan definisi yang jelas secara hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Demikian juga dengan aparat Pemda-nya yang bertugas membuat dan memelihara suatu asset seperti fasilitas publik, perlu diketahui juga. Kita sebagai masyarakat khususnya Jakarta apakah sudah tahu Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam tertib larangan? Untuk itu, tugas pemerintah mensosialisasikan hal itu dan tidak hanya menyudutkan masyarakat sebagai “pencuri”. Semua harus dengan aturan. Meludah saja di negara Singapura ada hukumnya. Lantas, corat coret dinding dan rambu publik tidak ada "penjahatnya" di sini (Indonesia)? Makanya, wajar saja  pagar yang besinya bisa “dikiloin” bisa dianggap rejeki gratisan oleh pemulung. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Civil Engineer Universitas Indonesia, Pemerhati Isu Tranportasi Publik

Kasus perusakan fasilitas publik bukanlah kasus sekali dua kali yang dialami bangsa ini, baik dari Sabang sampai ke Merauke. Pertanyaannya, mengapa masih terjadi? Apakah sudah menjadi tradisi bangsa untuk tidak menghargai fasilitas free yang diberikan oleh negara? Adakah langkah-langkah Engineering yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Baik, secara khusus saya akan beropini terkait bagaimana proses Rekayasa Teknikal berperan dalam mengantisipasi perusakan fasilitas publik ini.

Adalah kewajiban oleh pemerintah (yang menjadi operator) dan operator untuk menginventarisir setiap dan semua kasus perusakan hingga ditemukannya root cause-nya, sehingga pola perusakan dari segi metode perusakan, jenis kerusakan, dan yang paling penting timing perusakan dapat ditemukan. Root cause ini menurut saya akan lebih bernilai jika dikumpulkan dalam satu data base oleh pemerintah agar dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun masyarakat. Ini akan membuat efek jerah pada oknum perusak fasilitas publik.

Dalam tahap desain konstruksi infrastruktur, salah satu requirement penting adalah bagaimana mendesain fasilitas publik yang mudah untuk dirawat saat beroperasi serta alokasi cost maintenance yang sekecil-kecilnya. Untuk itu, root cause dari perusakan fasilitas publik ini sangat dibutuhkan sehingga desain konstruksi fasilitas publik akan menyesuaikan dengan countermeasure  setiap root cause yang pernah terjadi. Misalnya, untuk menghindari adanya potensi terlemparnya kaca kereta MRT dari luar di area transisi jalur layang menuju tunnel, maka bangunan di area tersebut didesain dengan kanopi dan pagar yang tinggi.

Sederhananya, Root cause menjadi salah satu dasar desain konstruksi sehingga dihasilkan kualitas bangunan yang mengantisipasi jenis, metode dan timing perusakan oleh oknum yang tidak diinginkan seperti kejadian pencurian besi gorong- gorong di Underpass Mampang-Kuningan.

Sebagai seorang bergerak dalam bidang construction engineer, saya berharap kejadian pencurian fasilitas publik yang terjadi baru-baru ini membuat pemerintah selaku stakeholder utama proyek dan peran operator lain agar segera menginventarisasi root cause. Kemudian, mereka belajar dari kejadian yang telah ada untuk proyek fasilitas publik yang akan datang, dimulai dari tahap Basic Engineering Design hingga Konsruksi di lapangan. Terlepas dari “tugas” pemerintah, saya berharap masyarakat menikmati fasilitas publik secara gratis tanpa merusaknya, yang akhirnya membahayakan diri, keluarga sendiri dan teman- temannya. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF