Menjawab Komitmen Perubahan Iklim dengan Kepalsuan
berita
Humaniora

Sumber Foto: Kemal Jufri/ greenpeace

19 November 2017 15:00
Komitmen pemerintah Indonesia menurunkan emisi sebesar 29 persen hanya isapan jempol belaka. Di saat banyak negara mulai meninggalkan batubara sebagai basis pemenuhan energi, Pemerintah Indonesia malah menjadikan PLTU batubara sebagai prioritas dalam pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri. Tak pelak Indonesia malah menambah produksi emisi karbon dari pembakaran batubara. Ditambah lagi pembongkaran hutan dan lahan akibat aktivitas penambangan batubara. Padahal laju deforestasi Indonesia sudah sangat parah dengan tingkat deforestasi 2,5 juta hektar pertahun. Waduh.

Seharusnya komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) kepada Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bisa menjadi dasar kuat untuk melakukan revisi atas proyek elektrifikasi 35.000 M. 

Anehnya  pemerintah Indonesia malah mengundang investor untuk membiayai proyek elektrifikasi berbasis batubara. Salah satu negara yang gencar melakukan investasi  PLTU batubara di Indonesia adalah Jepang. Investasi itu meliputi PLTU Cirebon, PLTU Indramayu dan PLTU Batang, semuanya merupakan PLTU Batubara yang pembangunannya disokong oleh lembaga keuangan Jepang, yakni Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Tidak hanya itu JBIC juga telah memberikan bantuan pembiayaan tambang batubara di Malinau Kalimantan Utara yang dijalankan oleh PT Mitrabara Adiperdana (PT MA). 

Di sinilah muncul berbagai spekulasi perihal kebijakan pemerintah. Apakah realitis komitmen menurunkan emisi 29 persen itu? Mengapa tidak menggunakan teknologi ramah lingkungan? Mengapa mengundang asing untuk membiayai proyek yang jelas-jelas proyek tersebut tidak ramah lingkungan? Karena nilai bantuankah? 

Sebagai negara kepulauan, yang sebagian besar terdiri atas wilayah laut dengan 17.000 lebih pulau disertai garis pantai sepanjang 80.000 km, COP23 mestinya menjadi momentum penting bagi Indonesia, sebab sebagai salah satu negara yang paling rentan dengan dampak perubahan iklim, COP23 seharusnya menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen penurunan emisinya dan menuntut negara-negara lain menghentikan investasi di sektor batubara. Apa ini contoh yang ditunjukkan pemerintah Indonesia kepada negara lain? Apa iya bangsa kita sudah terbiasa menpertontonkan kepalsuan? Atau jangan-jangan kita tengah menggali kubur sendiri di tengah berbagai ancaman bencana alam? Sungguh tragis kalau itu benar.

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia

Dua tahun telah berlalu sejak Kesepakatan Paris terjadi. Pertemuan para kepala negara minggu ini di Bonn sudah seharusnya menunjukkan perkembangan nyata dari tiap negara untuk memenuhi batas penyelamatan bumi dari kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius.

Indonesia akan sulit melakukan penegasan dari aksi penurunan emisinya selama batubara masih menjadi primadona dan dominasi di negara ini

Jangka waktu kita untuk menyelamatkan manusia dari bencana iklim sudah begitu sempit. Aksi nyata dan cepat yang saat ini sangat dibutuhkan. Sebanyak 23 negara, negara bagian dan kota telah memiliki komitmen untuk meninggalkan penggunaan PLTU batubara sebagai sumber energi fosil terkotor dalam sistem kelistrikan mereka dalam batas waktu sampai 2030.

Teknologi batubara bersih (Clean Coal Technology) yang dimasukkan Pemerintah Indonesia dalam strategi mitigasi NDC [2] dari sektor energi jelas bukan jawaban dan menyesatkan. Sebagai contoh, per-1000 MW penggunaan teknologi Ultra Super Critical di PLTU batubara akan menghasilkan emisi karbon sebesar 10,8 juta ton per tahun. Jadi seluruh pembangunan PLTU-PLTU batubara baru yang saat ini sedang digenjot besar-besaran akan mengunci kita dalam tingkat karbon yang tinggi minimal sampai 30 tahun ke depan.

Dalam meja perundingan pun, Indonesia juga tidak pernah unjuk gigi terkait dengan komitmen mitigasinya dalam sektor energi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kemauan politik untuk beralih dari dominasi batubara ke penggunaan energi terbarukan. Belum ada yang bisa dibanggakan dari perkembangan energi terbarukan di Indonesia.

Propaganda industri batubara telah mempengaruhi para pengambil keputusan di negeri ini untuk percaya bahwa pilihan Clean Coal Technology merupakan solusi perubahan iklim dan polusi udara. Padahal energi terbarukan telah menjadi lebih ekonomis, tenaga surya dan angin akan menjadi lebih murah dibandingkan pembakaran batubara dan nuklir pada tahun 2030 di setengah dari negara-negara anggota G20.

Perlindungan terhadap gambut menjadi salah satu kunci penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim global. Target penurunan emisi yang dijanjikan Pemerintah Indonesia yakni 29% sampai dengan 2030, akan sulit tercapai apabila pemerintah masih setengah hati mengatasi deforestasi, melindungi serta merestorasi lahan gambut, dan apabila pemerintah tidak transparan dalam tata kelola sumber daya alam.  

Nyatanya tidak semua lahan gambut dilindungi secara total, pemberlakuan zonasi lindung dan budidaya pada wilayah gambut menunjukkan keraguan antara melindungi atau melanggengkan praktik industri. Restorasi gambut pun sedang dijalankan melalui Badan Restorasi Gambut yang dibentuk awal 2016 dengan target restorasi sampai 2020 seluas 2,4 juta hektar. Akan tetapi, fakta di lapangan, pembukaan hutan dan lahan gambut masih terjadi, misalnya di kawasan Sungai Putri (Kalimantan Barat), Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh , dan Papua. Sepanjang tahun 2015-2016, deforestasi di lahan gambut mencapai 57.554 hektar. Ketiadaan One Map (Satu Peta) dan pelaksanaan kebijakan moratorium yang lemah terbukti telah gagal melindungi hutan dan gambut.

Pemerintah harus lebih keras dalam menghentikan langkah para pengusaha yang mau membuka lahan gambut, serta harus lebih tegas menindak perusahaan yang merusak hutan dan gambut. Pengkajian ulang izin-izin konsesi di atas hutan dan gambut harus segera dilakukan. Sebab kontribusi bisnis sawit maupun bubur kertas kepada perekonomian nasional, tidaklah setara dengan kenaikan suhu bumi dan bencana alam akibat perubahan iklim.

Transparansi juga menjadi bagian komitmen pemerintah, yang tertuang dalam Kesepakatan Paris. Salah satu submisi yang diajukan Pemerintah Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC tahun ini adalah Transparency Framework. Ini cukup penting karena dalam menurunkan emisi, banyak negara berkembang seperti Indonesia yang akan mendapatkan kucuran dana dari negara maju maupun lembaga donor. Dalam Kesepakatan Paris, disepakati negara-negara maju akan memberikan dana sebanyak US$ 100 miliar kepada negara-negara berkembang. Tapi penerimaan dana ini harus diimbangi dengan kebijakan dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan partisipatif.   

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Saya sebenarnya suka heran sendiri dengan beberapa tindakan pemerintah terkait isu-isu perbaikan lingkungan dan tantangan pembangunan masa depan.

Karena kajian-kajian ilmiah dari pakar sudah banyak tersebar diberbagai media cetak dan online. Bahkan beberapa sudah resmi menjadi: Undang-undang. Contohnya saja: Undang-undang tentang ketahanan energi yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pengadaan energy dan keselamatan lingkungan menjadi satu paket regulasi tak terpisahkan. Tentang dukungan pemerintah untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sudah disampaikan dalam banyak forum; bahkan Direktur Aneka Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Maritje Hutapea, berjanji akan memberikan keringanan untuk setiap investor yang ingin mendirikan pembangkit (PLTA) dalam bentuk: Feed in Tariff.

Jadi sebenarnya; orang kita (pemerintah) sudah banyak juga yang pintar-pintar dan sadar tentang pentingnya menuju era energy terbarukan. Masalahnya apa?

Pembelahan cara manusia bekerja dan berorganisasi secara tradisional terbagi atas 2 hal; menurut jenis kelamin dan keadaan struktur fisiologis. Yaitu berburu dan meramu. Laki-laki melakukan pekerjaan berburu dan perempuan melakukan pekerjaan meramu. Keduanya, bahu membahu bekerjasama membesarkan keturunannya. Jangan ditanya cek-cok yang terjadi dalam pembelahan sederhana tersebut; silahkan tengok situasi rumah tangga masing-masing. Manakala pembelahan semakin kecil; dan rantai komando semakin panjang, maka situasinya sudah pasti makin kacau balau.

Untuk mengatasi kericuhan saat bekerjasama; maka sekelompok manusia bersepakat untuk membuat: birokrasi. Asal kata; Birokrasi adalah Bureau dan Kratia/Kratos; Bureau berarti:kantor (office desk) dan Kratia berarti: peraturan. Atau tempat orang-orang bekerja mengatur berbagai permasalahan dalam masyarakat. Kuasa untuk mengatur diperoleh melalui: seleksi yang demokratis.

Birokrasi modern seharusnya berkembang menurut teori: Max Weber; yaitu: (Stephen Robbin)

1.Pembagian Kerja. Pekerjaan dipecah-pecah sehingga jelas pembagian masing-masing anggota.

2.Hirarki kewenangan yang jelas. Struktur organisasi disusun bertingkat dan memastikan jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi. Garis komando dan garis koordinasi diciptakan untuk memperjelas alur pelaporan diantara anggota organisasi.

3.Formalisasi yang tinggi. Untuk mengatur perilaku anggota organisasi, perlu disusun peraturan dan prosedur formal sebagai sebuah sistem. Poin ini sangat relevan dengan besaran organisasi. Semakin organisasi tumbuh besar, maka perlu ada formalisasi agar semua hal berjalan standar.

4.Impersonal. Tindakan dan keputusan yang berlaku di dalam organisasi tidak melibatkan perasaan pribadi. Tidak diperbolehkan konflik kepentingan berperan dalam pengambilan keputusan

5.Keputusan personalia berdasarkan kemampuan. Keputusan tentang promosi, seleksi, didasarkan atas kualifikasi, keberhasilan atau prestasi. Organisasi harus menciptakan merit sistem berjalan secara sesuai.

6.Adanya jenjang karir bagi anggota organisasi. Prinsip ini mengasumsikan bahwa keanggotaan organisasi seseorang adalah seterusnya (continuous basis). Dengan jenjang karir diharapkan anggota dapat mengejar karir dan menjaga komitmen terhadap organisasi.

7.Pemisahan yang jelas kehidupan pribadi dan organisasi. Dalam organisasi ideal, pengambilan keputusan dilakukan semaksimal mugkin berjalan rasional. Artinya, anggota organisasi harus dapat memisahkan kehidupan organisasi dan kehidupan organisasi.

Namun dalam prakteknya, birokrasi mengalami hantaman luar biasa karena semua prinsip-prinsip dasar Max Weber dilanggar. Entah karena prinsip itu terlalu ideal, atau masyarakat ini memang sukar diatur pada dasarnya (tidak ada perdamaian antara: aturan dan free will/ kehendak bebas).

Mungkin ini yang disebut oleh Soekarno, bahwa: revolusi belum selesai!

Revolusi nasional kita memang belum selesai. Semoga tidak seorangpun dari bangsa Indonesia melupakan hal ini! Merdeka!

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF