Menimbang Tarif MRT Jakarta, Perlukah Disubsidi? 
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 February 2019 17:30
Watyutink.com - Jika tak ada aral akhir Maret nanti masyarakat Jakarta mulai menikmati moda transportasi baru, MRT yang singkatannya di alih-bahasakan jadi Moda Raya Terpadu. Kita bisa berdebat pengoperasian MRT yang dekat dengan akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi kental aroma kampanye. Namun, selain isu politik itu, ada masalah lain yang harus dituntaskan: tarif. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengusulkan angka Rp8.500 sampai Rp10.000 per 10 kilometer. Apa angka tarif yang diusulkan gubernur itu pas buat kantong masyarakat kebanyakan? 

Asal tahu saja, biaya konstruksi MRT Jakarta diperkirakan mencapai Rp16 triliun, membentang sepanjang 16 km dari Lebak Bulus sampai Bunderan HI dengan 7 Stasiun Elevated (jalur layang) dan 6 Stasiun Underground (bawah tanah). Dengan biaya sebesar itu, berapa kira-kira tarif yang memadai secara ekonomi?

Bicara transportasi publik, tentu tak hanya bicara nilai ekonomi selayaknya model bisnis biasa yakni angka tarif didapat dari modal produksi plus margin keuntungan. Transportasi publik, semisal MRT, pada hakikatnya adalah layanan yang disediakan pemerintah buat warga negaranya alias public service obligation (PSO). 

Misalnya lagi di sektor perkereta-apian. Subsidi PSO kereta api untuk 2019 sebesar Rp]2,373 triliun. Angka ini lebih tinggi 4,5 persen dibandingkan total PSO 2018 yang hanya Rp2,270 triliun. 

Sebanyak Rp1,3 triliun di antaranya untuk menalangi selisih harga tiket kereta commuter line tahun 2019. Selama ini harga tiket commuter line yang dibayarkan penumpang sebenarnya tidak sampai setengah tarif normal. Karena 55 persen harga tiket kereta commuter line disubsidi oleh negara. Tanpa subsidi, tarif commuter line paling jauh mencapai Rp13 ribu per perjalanan penumpang. 
 
Nah, besaran subsidi MRT masih didiskusikan. Namun, seperti diwartakan CNNIndonesia.com pekan lalu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Santoso menolak usulantarif MRT dalam jumlah besar. Katanya, subsidi MRT tak terlalu bermanfaat karena bersifat konsumtif. Di sini, boleh jadi ada pola pikir yang salah dari anggota dewan kita yang terhormat tersebut. 

Kereta commuter line bisa jadi contoh. Sejak 2017, jumlah penumpang commuter line melebihi target. Saat ini jumlah penumpang commuter line per hari antara 970.000-1 juta orang di hari kerja. Tahun 2019 targetnya 1,2 juta penumpang per hari. Artinya, program pemerintah agar masyarakat beralih ke transportasi publik terlaksana. Salah satu yang berkontribusi pada hal tersebut adalah tarif yang bersahabat buat rakyat.  

Maka, bila ada yang ogah mensubsisdi tarif MRT dengan alasan bersifat subsidi konsumtif atau hanya akan dipakai orang kaya yang bekerja di sekitaran jalan Thamrin-Sudirman, berarti pola pikirnya harus diubah. Bukankah mengubah kebiasaan pekerja kantoran di Sudirman-Thamrin dari berkendara pribadi ke MRT sama artinya juga dengan mengurangi polusi udara, mengurangi kemacetan, serta menghemat penggunaan BBM? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?   

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Pemerintah wajib memberi subsisdi untuk transportasi publik. Itu sudah ada dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007. Di Singapura juga MRT-nya disubsidi. Subsidi yang diberikan pemerintah singapura untuk transportasi publik dalam 5 tahun (2010-2015) sebesar 14 miliar dolar AS, atau kira kira 4 miliar dolar AS per tahun. Untuk rentang 5 tahun berikutnya sebesar 26 miliar dolar AS. 

Biaya operasional SBS transit meningkat 11,8 persen atau 98,6 juta dolar AS dari tahun sebelumnya. Sementara biaya operasi SMRT meningkat 3,3 persen atau 27,6 juta dolar AS dari tahun sebelumnya. 

Rata-rata penumpang harian MRT dan bus adalah 1,33 juta dan 2,78 juta pada tahun 2005. Pada tahun 2015 naik menjadi 2 kali lipat menjadi 2,89 juta per hari untuk MRT dan naik sepertiga menjadi 3,8 juta untuk bus. 

Tujuan subsidi pada transportasi publik untuk penumpang agar beralih dari kendaraan pribadi, bukan untuk operatornya. Kalau tidak disubsidi tarifnya, kiat akan jadi boros BBM, tidak mengurai masalah kemacetan. Ingat, kemacetan juga mengakibatkan pemborosan dan ada potensi ekonomi yang hilang juga. Cuma memang, anggota dewan yang menolak subsidi MRT ini ya lumrah. Di mana-mana anggota dewan seperti itu.

Padahal, andai MRT disubsidi pun saya belum yakin bakal banyak yang beralih. Ini yang harus diwaspadai. Karena MRT beda dengan KRL commuter line yang relnya sudah mencapai daerah pinggir kota. Kalau MRT dari Lebak Bulus, warganya sudah punya pola transportasi sendiri. Di Jakarta Selatan sudah banyak kantor, orang sana nggak semuanya berkantor di pusat kota.

Namun, yang jelas subsidi tetap perlu. Kisaran tarifnya (setelah disubsidi) dari ujung ke ujung kira-kira antara Rp8.000 sampai Rp10.000. 

MRT memiliki keunggulan dari segi waktu tempuh. Dengan MRT, kira-kira dari Lebak Bulus sampai pusat Jakarta sekitar 30 menit. Dengan mobil, bisa satu jam rata-rata. Diharap dengan menghemat waktu tempuh, orang bisa beralih ke moda transportasi ini. Orang-orang Jakarta biasanya melihat waktu, yang paling cepat sampai, itu yang dipilih. 

Tapi kita lihat saja perkembangannya. Jika tak mengubah pola berkendara, pemerintah boleh melakukan pembatasan. Misalnya, ganjil-genap, menaikkan tarif parkir, atau motor tak boleh melewati Sudirman-Thamrin. 

Pembangunan MRT memang biayanya lebih mahal dibanding KRL, karena membangun dari awal. Kalau commuter line rel-nya sudah ada jadi bisa lebih murah. Namun dalam menentukan tarif pasti pengelola sudah memperhitungkan kapan akan mencapai BEP (break event point, balik modal). 

Namun, membangun MRT sama juga dengan membangun peradaban. Itu yang harus dipikirkan. Kita tengah
mengubah perilaku orang, dari peradaban yang mengandalkan angkutan pribadi untuk transportasi, menjadi beralih ke peradaban yang mengandalkan transportasi umum.  

Membangun MRT sampai Bundaran HI saja tak cukup bila yang ingin diubah adalah peradaban. Harus segera dibangun jalur MRT tahap dua ke Kampung Bandan dan lainnya. Serta diharap MRT harus terintegrasi dengan moda transportasi lain juga. (ade)     

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan